Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
abstrak
Perlindungan hukum bagi konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, yang melahirkan suatu benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Pengenaan service charge dianggap sebagai aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan lainnya, dengan konsumen selaku subjek pajak sebagai objeknya. Dalam kaitannya dengan Pajak, pengenaan service charge dianggap sebagai pungutan pajak karena bersifat memaksa. Peneilitan ini membahas terkait perlindungan hukum atas pengenaan service charge (uang servis) pada usaha restoran terhadap konsumen, yang dimana belum terdapatnya aturan mengenai pengenaan service charge yang diterapkan kepada konsumen selaku subjek pajak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Kesimpulan yang didapatkan yaitu terkait dengan pengenaan service charge dianggap sebagai pungutan pajak karena bersifat memaksa, sedangkan diketahui bahwa service charge bukan merupakan pungutan pajak, karena service charge diatur bukan oleh Undang-Undang. sebagaimana diketahui bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur oleh undangundang. Saat ini yang ada hanya aturan mengenai uang servis yang merupakan pendapatan non upah, yang dibagikan kepada Pekerja/Buruh guna mensejahterakan Pekerja/Buruh. Dalam hal yang demikian, konsumen dibenarkan untuk menolak atau meminta keringanan pembayaran service charge, dan melakukan upaya-upya hukum atas pembebanan service charge yang dibebankan kepadanya.

---

abstract
Legal protection for consumers is the effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers, which create a fortress to eliminate arbitrary actions which are detrimental to businessmen only for the sake of consumer protection. The imposition of a service charge is considere a business activity carried out by a businessmen to gain other benefits, with the consumer as the subject and tax as the object. The relation with taxes, the imposition of a service charge is considered a tax levy because it is coercive. This research is related to the legal protection of the imposition of service charges (service money) in the restaurant towards consumers, for which there are no rules regarding the imposition of service charges that are applied to consumers as tax subjects. This study use a normative and empirical juridical approach. The conclusion is that related to the imposition of service charges are considered as tax levies because they are coercive, whereas it is known that the service charge is not a tax, because service charges are regulated not by law. as it is known that taxes and other levies that are coercive must be regulated by law. In this current time the rules is only regarding service fees which constitute non-wage income, which is distributed to Workers / Laborers to prosper Workers / Laborers. Therefore, the consumer is justified in refusing or requesting the relief of the payment of the service charge, and making legal efforts for the imposition of the service charge charged for them

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat Pemeriksa dan PT. ABC atas sengketa koreksi tentang service charge serta menganalisis implikasi pajak yang timbul dalam sengketa koreksi atas service charge ini. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, teori akuntansi dan konsep penghasilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah menurut pendapat Pemeriksa, service charge yang diterima dari transaksi sewa hotel harus diakui sebagai penghasilan PT. ABC karena service charge tersebut merupakan bagian yang melekat pada penerimaan utama PT. ABC dan implikasi pajak yang timbul adalah atas komponen service charge tersebut dikenakan pajak di level perusahaan dan karyawan karena Pemeriksa tidak melakukan penyesuaian pada biaya operasional. Sementara menurut PT. ABC service charge merupakan utang kepada karyawan karena substansi service charge merupakan hak karyawan sehingga tidak berhak diakui sebagai penghasilan PT. ABC, dimana hal ini menyebabkan ketidaksesuaian menurut ketentuan pajak karena PT. ABC diwajibkan untuk memotong PPh 21 karyawan. Oleh karena itu, disajikan skema alternatif dimana Wajib Pajak dapat mengubah skema pencatatan atas service charge atau dengan melakukan rekonsiliasi fiskal.

---

This study aims to analyze the argumentation between fiscus and PT. ABC for fiscal adjustment dispute regarding service charge as well as analyzing the tax implications arising in the correction dispute regarding service charge. The analysis conducted in this study uses the theory of tax collection systems, tax audits, accounting theories and revenue concepts. The method used in this research is descriptive qualitative by conducting in depth interviews. The results of this study are according to the fiscus' argument, service charge received from a hotel rental transaction must be recognized as revenue of PT. ABC because the service charge is an integral part of PT. ABC and the tax implications arising are that the service charge component is taxed at the company and employee level because the fiscus does not make adjustments to operational costs. Meanwhile according to PT. ABC service charge is a liability to the employee because the substance of the service charge is the employees right so it is not entitled to be recognized as revenue of PT. ABC, where this might cause dispute according to the tax regulations because PT. ABC is required to withold personal employee income tax. Therefore, alternative schemes is presented where the Taxpayer can change the scheme used to record transaction related to service charge or by conducting fiscal reconciliation each year.

Abstrak :
Iuran Pemeliharaan Lingkungan merupakan suatu kewajiban penghuni apartemen terhadap fasilitas umum yang disediakan pengelola apartemen. Namun, pemahaman penghuni akan Iuran Pemeliharan Lingkungan tidak cukup baik sehingga kerap menimbulkan permasalahan diantara penghuni dengan pengelola apartemen. Penghuni yang tidak memahami faktor-faktor pembentuk IPL merasa dirugikan akibat besarnya tarif IPL.Dan pengembang yang nakal dapat dengan semena-mena menaikkan tarif karena tidak adanya pemantauan kritis dari penghuni apartemen. IPL terbentuk atas dua faktor besar yaitu, luas bangunan untuk fasilitas umum pada apartemen dan juga pemeliharaan fasilitas umum apartemen. Luas bangunan fasilitas umum apartemen terdiri atas persentase luas sirkulasi apartemen dan fasilitas penunjang. Sehingga diperlukan pengaturan persentase luas bangunan yang proporsional agar fasilitas umum efektif untuk juga jumlah unit yang ada. Pemeliharaan fasilitas umum berkaitan erat dengan pengelolaan gedung terdiri atas tahap development dan oprational. Diperlukan tahapan development yang matang agar tahapan oprational menjadi lebih mudah. Tahapan development ini dititik beratkan pada komponen arsitektural dan utilitas pada sebuah bangunan.

---

Apartment Service Charge is one of the residents responsibility for public facilities provided by the apartment management. However, the residents understanding about Apartment Service Charge is not good enough, so it often causing problems between residents and apartment management. The residents who do not understand the service charge factor, feel disadvantaged due to the large service charge rate. And the cheating developers can arbitrarily raise the rates because there is no critical monitoring of apartment residents. Apartment Service Charge is formed by two major factors. The first is building area for public facilities in apartments and also the maintenance of public facilities for apartments. The building area of public apartment facilities consists of a percentage of the circulation area of the apartment and supporting facilities. Therefore, a proportional proportion of building area is needed so that public facilities are effective for the number of units available. Maintenance of public facilities related to the building management consists of development and operational stages. Development stages are needed in order to make the operational stages easier. This stage of development focuses on architectural and utility components in a building