Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perubahan konstitusi yang menekankan pada legislative heavy berada ditangan DPR RI menempatkan posisi DPR RI sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, yang sebelumnya berada di tangan Presiden. Perubahan tersebut juga di imbangi dengan perubahan stuktur organ kenegaraan (lemabaga negara) Republik Indonesia pada lembaga yudikatif yaitu dengan dibentuknya lembaga baru Mahkamah Konstitusi yang mempunyai fungsi control terhadap DPR RI dalam menjalankan kekuasaan legislatifnya Dalam proses penaganan pengujian undang undang, peran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung keahlian dan administrasi terhadap Dewan, yang juga merupakan aparatur pemerintah menjadi sangat penting dan sebagai bagian dari aparatur pemerintah wajib mewujudkan good governance dalam memberikan pelayanaan terhadap dewan yang merupakan cerminan dari rakyat Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan kepada DPR RI dalam pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai peran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan kepada DPR RI khususnya dalam penanganan pengujian undang undang terhadap UUD 1945. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tugas dari Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang terhadap UUD 1945 belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini tergambar dalam pelaksanakan tugas penyiapan keterangan DPR RI yang dilakukan oleh Bagian Hukum. Salah satu penyebabnya adalah beban tugas unit kerja Bagian Hukum terlalu banyak, sumber daya manusia sebagai pendukung administratif dan keahlihan sangat terbatas. Tim Asistensi dan tim pengolah data yang bersifat ad hoc yang dibentuk untuk menangani penyiapan keterangan DPR RI tidak optimal karena, belum ada mekanisme kerja yang jelas. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). ......The 1945 constitution's reform emphasizes the heavy of legislative power and function in the hands of the Parliament as the law maker. Such power and function had previously been in the hands of the Government. The constitution reform contributes to the changes in the structure of the state organs of the Republic of Indonesia on the judiciary power by the creation of new institution, as called the Constitutional Court which has the function to control the House of Representatives in carrying out its legislative power. The role of the Secretariat General of the House of Representatives as an element of expertise and administrative support to the Council, which is also the government apparatus becomes very important as part of government officials in providing a good governance basis in giving supports and services toward the council which is a reflection of the people of Indonesia. Problem in this study is to what extend the role of the Secretariat General of the House of Representatives in providing support to the House of Representatives in the judicial review process. What are the constraints faced in the judicial review process. The expected outcome of this research is to obtain a thorough picture of the role of the Secretariat General of the House of Representatives in providing support to the Parliament, especially in the handling of the judicial review process in the Constitutional Court. The results can be concluded that the task of the Secretariat General of the House of Representatives in carrying out administrative support and expertise to the House of Representatives in judicial review process cannot be implemented optimally. The study shows that the Secretariat General Organs, as called the legal division, cannot work optimally in preparing the DPR's statement. The reason is that the legal division has too much tasks to do while the human resources and administrative support is very limited. The supporting team that temporarily formed as an 'ad hoc' team dealing with the preparation of testimony for the House of Representatives was not working optimally either; due to unclear mechanisms and lack of standard of operational procedure in supporting the Parliament task in front of the Constitutional Court. The thesis uses the method of juridical normative research. The research is done by examining secondary data or library materials and analyzing in term of the legislative approach (statue approach).

Abstrak :
Era globalisasi ditandai dengan adanya pertumbuhan perekonomian dunia yang tanpa batas, perubahan politik yang radikal dan inovasi teknologi yang tinggi. Bagi aparat pemerintah, sebagai pelaksana pemerintahan dan penggerak roda pembangunan maka ketiga hal tersebut perlu diantisipasi agar pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sesuai yang digariskan dalam GBHN. Salah satu bentuk antisipasi di bidang kepegawaian adalah dengan meningkatkan kualitas aparat yang handal, profesional dan berdaya guna serta berhasil guna. Dalam upaya mendapatkan aparat tersebut, dari sekian banyak segi yang menentukan, salah satunya adalah segi perencanaan SDM. Namun demikian, di Jajaran Setjen Depdagri masih terdapat permasalahan, yaitu dalam penempatan pegawai baru. Di mana sering terjadi penolakan oleh unit-unit organisasi di lingkungan Depdagri, akibatnya pegawai baru tersebut dipaksakan penempatannya pada organisasi lain yang dapat menampung. Selain itu dalam penentuan kualifikasi pendidikan, masih terjadi ketidaksesuaian. Atas dasar permasalahan tersebut maka yang menjadi permasalahan adalah faktor-faktor apa saja. yang berpengaruh terhadap kualitas aparat perencanaan SDM. Hasil penelitian dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perencanaan SDM di lingkungan Setjen Depdagri dari aspek organisasi adalah forrrursi, jumlah personel, dan keterkaitan antar bagian, gaji, perumahan dan transportasi, metode dan prosedur kerja (waktu kerja, sumber informasi/data dan penanganan data), hubungan atasan dan bawahan serta perangkat pendukung. Dari aspek individu adalah pendidikan, ketranipilan, motivasi, loyalitas, kepatuhan, kreativitas, dan pengalaman perencanaan. Sedangkan dari aspek lingkungan adalah kondisi pasar tenaga kerja yang meliputi kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Berdasarkan temuan tersebut maka diupayakan peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan kualitas SDM perencana. Selain itu, dapat diambil kebijaksanaan strategis yang didasarkan pada misi yang jelas pada tiap aktivitas. Dengan demikian maka perencanaan SDM perlu dijalankan dengan menggunakan prosedur manajemen modern. Karena kesalahan perencanaan SDM ini akan berakibat pemborosan dan terhambatnya jalan pemerintahan akibat ditangani oleh personel yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Hal lain yang perlu ditinjau keinbali adalah keberadaan legalitas kepegawaian yang mengatur manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintahan, terutama di lingkungan Setjen Depdagri.

Abstrak :
Dalam era globalisasi atau milenium III ini, semuanya mengalami perubahan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Perubahan tersebut terutama perubahan lingkungan yang aangat cepat dan sangat berpengaruh terhndap suatu organisasi pxivat maupun publik. Organisasi publik dahm mengantisipasi perubahan tcrsebut perlu melakukan perencanaan Sumber Daya Manusia, yang fungsi perencanaan tersebut ditangani oleh Sekretariat Jenderal dalam hal pembinaan dan pendayagunaan aparatur tersebut perlu ditekankan kepada : (1) peningkatan kinmja aparatur negara (aparatur pemerintah), (2) pemberian pelayanan yang prima kepada mayarakat, (3) mendorong partisipasi masyarakat dalam pcmbangunan, (4) cvaluasi dan pcnycmpumaan kclombagaan termasuk kompetisi jabatan, (5) penghapusan scgala bcntuk pungutan yang menyangkut pembangunan, (6) membebaskan aparatur negara dari pralctek kolusi, korupsi dan nepotisme, (7) menjadikan aparatur negara sebagai teladan masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan Sumber Daya Manusia yang tersebut diatas memerlukan peranan pemimpin dalam hal ini pejabat struktural yang mempunyai kredibilitas dan kapabilitas organisasi yang msliputi (1) visi pemimpin (visionary leadership), (2) kcmampuan mclakukan komunikasi dan (3) kemampuan menciptakan lingkungan belajar. Ketiga faktor tersebut sebagai vaniabel bebas dalam penelitian ini akan dilihat pengarulmya terhadap kinexja pegawai khususnya di lingkungan Sekretariat Jenderal Depnaker.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI untuk berubah dalam menerapkan standarisasi sistem kerja fleksibel. Readiness for Change dalam penelitian ini mencakup empat dimensi yang mencakup appropriateness (keyakinan individu perubahan dapat bermanfaat bagi organisasi), change efficacy (keyakinan kemampuan individu dalam melaksanakan suatu perubahan), management support (dukungan pimpinan), dan personal valance (manfaat individu). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data mixed methods yaitu melakukan penyebaran survei dan wawancara mendalam. Data didapatkan dari penyebaran kuesioner melalui Google Form yang dibagikan kepada pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebanyak 125 responden. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas tingkat kesiapan pegawai untuk berubah dalam menerapkan standarisasi sistem kerja fleksibel adalah tergolong kedalam kategori tinggi. Namun, secara statistik terdapat perbedaan tingkat kesiapan yang signifikan di antara karakteristik pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, usia/generasi, tingkat jabatan, dan unit bagian/biro. Akan tetapi, sebagian pegawai masih berasumsi bahwa pimpinan belum berkomitmen penuh dalam penerapan sistem kerja fleksibel. Hasil penelitian yang ditemukan dapat membantu Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam penerapan sistem kerja fleksibel agar dapat berkomitmen secara penuh lagi dalam penerapannya. ......This research aims to analyze the level of readiness for change of employees of the General Secretariat of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in implementing standardized, flexible work systems. Readiness for Change in this study includes four dimensions: appropriateness (individual belief that change can benefit the organization), change efficacy (individual belief in their ability to implement change), management support (leadership support), and personal valence (individual benefits). This study uses a quantitative approach and employs mixed methods data collection techniques, namely distributing surveys and conducting in-depth interviews. Data were obtained by distributing questionnaires via Google Forms to 125 employees of the General Secretariat of the Ministry of Finance. The collected data were analyzed using SPSS software, employing descriptive statistical analysis. Findings from this research indicate that most employees' readiness levels for change in implementing standardized, flexible work systems are classified as high. However, statistically significant differences in readiness levels exist among employee characteristics based on educational background, age/generation, job level, and department/unit. Nonetheless, some employees still assume that leadership must fully commit to implementing flexible work systems. The research findings can assist the General Secretariat of the Ministry of Finance in implementing flexible work systems and recommitting fully to their implementation.

Abstrak :
Tesis ini mengambil topik penelitian mengenai analisis pelaksanaan sistem pengendalian penatausahaan barang milik negara (studi kasus pada Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2013). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sistem pengendalian intern penatausahaan barang milik negara yang terdiri dari pencatatan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara. Untuk analisis sistem pengendalian intern menggunakan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP sedangkan untuk penatausahaan barang milik negara berdasarkan PMK Nomor 120/PMK.06/2007. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern atas pencatatan BMN belum memadai, sedangkan untuk penerapan sistem pengendalian intern atas inventarisasi dan pelaporan sudah memadai. Saran yang dapat diberikan yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI agar menginternalisasikan SPIP lebih lanjut dengan membuat regulasi dan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) penatausahaan barang milik negara, pembentukan unit penilai risko dan unit pemantau, serta memaksimalkan kinerja auditor internal maka dibentuk Inspektorat Jenderal. ......The Research topic in this thesis is the analysis of the control system implementation of state property (case study at the Secretariat General of Indonesian House of Representatives in 2013). The objective of this research is to analyze the internal control system of the state property administration consisting of record, inventories and reports of state property. The analysis of the internal control system is using government regulation number 60 of 2008 on Government Internal Control System, while for the state property administration is based on Minister of Finance Regulation Number 120/PMK.06/2007. This research is a descriptive qualitative research and data collection techniques used literature and field study. The results shows that the internal control system implementation of state property record is inadequate, while for the internal control system implementation of inventories and reports is adequate. Given suggestions are the  Secretariat General of the Indonesian House of Representatives should internalize  government internal control system further with the establisment of regulations and arrange Standard Operating Procedure (SOP) of the state property administration, establish the risk assessors unit and monitoring unit, as well as establish general inspectorate to maximize the performance of the internal auditor.

Abstrak :
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai Lembaga Legislatif yang tergolong baru tetapi memegang peranan penting dalam pembuatan undang-undang yang akan menentukan kehidupan masyarakat di masa mendatang perlu terus berupaya untuk memperkenalkan diri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui track record yang dikelola melalui manajemen ketahanan lembaga dan kualitas produk legistlasi yang dihasilkannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai Unit Supporting System DPD RI untuk mewujudkan ketahanan lembaga DPD RI dari dalam adalah dengan turut berpartisipasi dalam program Reformasi Birokrasi yang sedang gencar dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Salah satu hal mendasar dalam pengelolaan organisasi suatu lembaga adalah pengelolaan sumberdaya manusianya. Penelitian ini menggambarkan teknis pengelolaan sumberdaya manusia di lingkungan pegawai negeri sipil sebagai organisasi pemerintah dan dampaknya terhadap ketahanan lembaga yang didukungnya. Perbaikan manajemen pegawai negeri sipil ini memerlukan waktu yang tidak sedikit dan hanya dapat diwujudkan melalui konsistensi dari seluruh jajaran aparatur pemerintah yang terkait.

---

Indonesian Regional Representatives Council (DPD RI) as a Legislative Board are new but has important role in the making of laws that will determine the life of the community in the future. In order to keep survive DPD RI need to introduce theirselves and increase the community trust through a track record run through Institutional Resilience Management and produces quality legistlation products. One of the efforts made by the Secretariat General of DPD RI as a Supporting Unit System DPD RI to create the strong internal institutional resilience of DPD RI is also by participating in the Bureaucratic Reform program that is being intensively doing by the government through the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reform. One of the fundamental aspect of the organization management is the human resources. This study describes the technical management of human resources in the civil service within a government organization and its impact to the Institutional Resilience. Management improvement of the civil service consumes a lot of time and can only be created through the consistency of the whole range of government related apparatus.