Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kelambatan dan birokrasi yang sangat panjang, serta tingkat antrian yang cukup panjang, merupakan keluhan yang selama ini dilontarkan Para pengguna jasa pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT, khususnya Wilayah Kota Jakarta-Utara. Hal ini menunjukkan buruknya pelayanan dan kinerja aparat setempat, yang pada akhirnya akan menurunkan citra SAMSAT. Persoalan inilah yang mendorong penulis untuk mengungkap lebih jauh informasi tersebut, sekaligus untuk mengetahui pengaruhnya terhadap citra SAMSAT, khususnya Wilayah Kota Jakarta-Utara. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana agar citra SAMSAT Wilayah Kota Jakarta-Utara bernilai positif di mata masyarakat wajib pajak khususnya pelayanan lima pintu menjadi dua pintu. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk menganalisa hubungan antara pelayanan dan kinerja dengan citra organisasi pelaksanaan perpanjangan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Wilayah Kota Jakarta-Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dan korelasional. Metode deskriptif diarahkan untuk memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi saat sekarang, sedangkan metode korelasional dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara variabeI pelayanan dan kinerja terhadap citra SAMSAT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Antara pelayanan dan citra SAMSAT tidak terdapat hubungan yang positif, dengan nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar -0,058. 2. Antara kinerja dengan citra SAMSAT terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan nilai korelasi sebesar 0,393. 3. Secara bersama-sama, yaitu antara pelayanan dan kinerja dengan citra SAMSAT memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan nilai korelasi sebesar 0,449. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka disarankan untuk melakukan perbaikan kinerja pegawai, khususnya mengenai sikap kerja (time frame menjadi 55 menit), mengedepankan unsur profesionalisme dengan perbaikan administrasi perpajakan dan peran evaluasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak sehingga mekanisme kerja semakin baik.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik dari gedung Samsat Pustara dan bertujuan melindungi aset negara dari berbagai tindak kriminal. Tindak kriminal tersebut berupa pencurian dokumen negara ( STNK, BPKB, SKPD, dan TNKB), uang dan peralatan dari gedung Samsat Pustara. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi, wawancara, studi dokumen dan literatur. Dalam penyelenggaraan manjemen sekuriti berhubungan dengan kebijakan dan strategi penyelenggaraan manajemen sekuriti yang berasal dari Top Management. Oleh karenanya peran dari Polisi Sektor Pademangan itu sangatlah penting dalam menangani manajemen sekuriti dan berhubungan dengan Top Management. Hasil tesis ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di gedung samsat Pustara berada dalam Low Level Security. Ini berarti bahwa gedung Samsat Pustara digunakan untuk pelayanan masyarakat dan terbuka untuk umum. Rekomendasi dalam tesis ini adalah penambahan, peremajaan,dan pelatihan sumber daya manusia, dan peralatan manajemen sekuriti fisik dan juga penyelamatan data arsip, penanganan kebakaran, gempa bumi dan banjir.

---

This thesis discusses the implementation management physical security of the building SAMSAT PUSTARA and aims to protect the state assets from various crimes.The criminal acts such as stealing state documents ( STNK, BPKB, SKPD and TNKB), money and equipment from the building SAMSAT PUSTARA. This thesis uses a qualitative method of observation, depth interviews, documents and literature studies. In the implementation of the management security policies and strategies relating to the implementation of the management of security that comesn from top management. Therefore, the role of the Police Sector Pademangan is very important in dealing with the management of security and relate to Top Management. The results of this thesis show that the implementation of physical security management in the building SAMSAT PUSTARA be in Low Level Security. This means that the building SAMSAT PUSTARA used for community services and open to the public. Recommendation in this thesis is the addition, rejuvenation, and training of human resources, and management of physical security equipment, and also archive data rescue, handling fires, earthquakes, and floods.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang efektifitas pelayanan Samsat Keliling di Wilayah Jakarta Selatan persepsi berdasarkan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan teori efektifitas pelayanan dari Richard M Steers yang terdiri dari 3 (tiga) Dimensi yaitu Optimasi Tujuan, Perspektif Sistematika dan Perilaku Pegawai. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey dan wawancara. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana efektifitas pelayanan yang diberikan oleh Samsat Jakarta Selatan. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Samsat keliling sudah efektif tetapi masih ada beberapa keluhan dari wajib pajak namun hal tersebut dan harus tetap diperbaiki.

---

This research discuss the effectiveness of Samsat Keliling in South Jakarta roving perception by taxpayers. This research based on Richard M Steers's Theory of service effectiveness consisting of 3 (three) dimensions which is Optimalization objective, Systematics and Behavior Employee Perspective. This research is a quantitative research with survey method and interview data collection techniques. This research looked at the extent to which the effectiveness of the services provided by Samsat Keliling in South Jakarta. The results of the field study showed that the service provided by the mobile financial services sector have been effective but there are still some complaints from taxpayers, and should be corrected.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Analisi Implementasi Samsat On-Line Tiga Provinsi Pada Samsat Jakarta Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah : Banyaknya wajib pajak yang enggan membayar pajak dikarenakan alasan domisili membuat Pemda harus mencari alternatif lain untuk itu pada April 2011 dibentuk Samsat Online Tiga Provinsi. Samsat ini dibentuk berdasarkan Nota Kesepahaman yang ditanda tangani oleh beberapa pihak namun dalam prakteknya Samsat Online ini hanya sebatas memindahkan gerai samsat masing masing provinsi ke lokasi samsat yang telah ditunjuk.

---

This paper discusses about Analysis Implementation Of One Roof System Online of Three Provinces at One Roof System South of Jakarta, This type of research is qualitative research by descriptive analysis method. The results of this study are: The number of taxpayers who are reluctant to pay taxes due to the reason of domicile to the local government must find other alternatives, for it was formed in April 2011 One Roof System Online of Three Provinces. Units are formed based on a Memorandum of Understanding which was signed by several parties.

Abstrak :
Tugas dan wewenang Polri yang diatur dalam UU No. 28 tahun 1997 salah satunya adalah menangani permasalahan kendaraan bermotor mencakup pendaftaran kendaraan bermotor. Dalam prakteknya, tugas tersebut dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah/Dipenda dan PT. Jasa Raharja menyelenggarakan pelayanan pendaftaran dan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam satu kantor Samsat. Akan tetapi dalam pelaksanaan sehari-harinya, adanya birokrasi berjenjang dalam pengurusan surat-surat kendaraan bermotor tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai hambatan dalam proses administrasinya. Hal tersebut membuka peluang munculnya jasa calo/biro jasa yang dapat membantu pengurusan surat-surat tersebut. Penelitian yang dilakukan di kantor Samsat Kodya Semarang bertujuan untuk menggambarkan proses pelayanan petugas samsat serta adanya pelayanan secara khusus berkaitan dengan kelengkapan persyaratan yang kurang, proses cepat bea balik nama, percaloaan serta adanya pembukaan loket khusus untuk Acc KTP sebagai alternatif untuk tidak melakukan balik nama. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode etnografi dengan pendekatan kualitatif, dimana penulis langsung berada ditengah-tengah obyek penelitian untuk mengamati, merasakan, dan memahami dinamika pelaksanaan pelayanan oleh petugas samsat dalam proses administrasi kendaraan. Penulis juga melakukan aktivitas sebagai wajib pajak, mengamati, dan melakukan wawancara terhadap petugas samsat, baik PNS maupun Polri dan calo/biro jasa. Hasil penelitian menemukan pelayanan Samsat di Kodya Semarang terbagi tiga yaitu Samsat I, Samsat II dan Samsat III dimulai jam 08.00 WIB sampai jam 14.00 WIB serta dilayani oleh 113 orang petugas yang terdiri dari 57 orang petugas Polri, 16 orang PNS dan 40 orang PHL. Pengguna jasa yang dilayani petugas terdiri dari : pemilik langsung atau wajib pajak, calo, suruhan atau kurir balk orang sipil maupun personal Polri. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat seperti one day service dalam proses administrasi kendaraan bermotor tidak disertai kriteria dan batasan waktu yang jelas. Hal ini mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa perantara atau calo. Pada sisi lain para wajib pajak cenderung menggunakan calo atau perantara dalam mengurus surat-surat kendaraan bermotornya, sehingga aktivitas sehari-harinya tidak terganggu. Perantara atau calo yang beroperasi di kantor Samsat Kodya Semarang terdiri dari personel Polri di kantor Sarnsat termasuk Provost Polda Jawa Tengah yang bertugas melakukan pengamanan internal, pegawai negeri dari Pemda Kodya Semarang, pegawai harian lepas, biro jasa yang dikenal dengan calo resmi, calo liar, dan petugas parkir. Dalam melaksanakan pekerjaannya, para calo mempunyai cara dan strategi sendiri untuk menarik wajib pajak yang akan mengurus kendaraannya, seperti mangkal di depan pintu, di ruang tunggu, di tempat parkir, dan di warung sekitar samsat. Disamping itu ada calo yang memiliki pelanggan sendiri, yaitu wajib pajak yang setiap tahunnya secara rutin dibantu pengurusan administrasi kendaraan bermotornya. Biasanya calo menghubungi wajib pajak langganan yang terdaftar dalam buku khusus beberapa hari sebelum waktu jatuh tempo. Pada sisi lain terjadi penyimpangan tugas dan kewenangan oleh petugas dalam melayani masyarakat. Hal ini dibuktikan dimana dalam pengecekan fisik kendaraan bermotor yang meliputi nomor rangka dan nomor mesin dilakukan oleh petugas Polri tidak dilaksanakan sebagaimana aturan yang ada, sehingga petugas Polri itu sendiri tidak optimal khususnya dalam mengembangkan penanganan tindak pidana pencurian kendaraan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Petugas polisi yang bekerja secara terpadu dan terkait dengan instansi lain yang membidangi pemasukan uang negara ini cenderung menitik beratkan unsur pelayanan saja yaitu pemasukan uang negara dari pada tugas fungsi sebagai aparat yang bertanggung jawab akan keamanan dan ketertiban penerbitan suratsurat kendaraan bermotor. Penyimpangan lain yang dilakukan petugas adalah dibentuknya loket khusus bagi wajib pajak yang tidak dapat melampirkan KTP asli atas nama pemilik dengan membayar uang dengan jumlah tertentu. Hal ini merugikan Pemerintah Daerah dari sektor penerimaan pajak.

Abstrak :
Untuk mendukung penyelengaraan otonomi daerah dalam mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri dilakukan melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diatur dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah yang diwujudkan melalui penyerahan sebagian pajak pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan undang-undang. Pajak pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat dan penerimaan PKB dan BBN-KB dilakukan upaya koordinasi dengan instansi atau unit kerja yang menangani pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yaitu pihak kepolisian berupa pendaftaran kendaraan bermotor dan departemen keuangan dalam hal ini PT Jasa Raharja Persero yang menangani asuransi kecelakaan kendaraan bermotor. Hasil dari koordinasi tersebut menciptakan suatu sistem pelayanan yang terpadu dibawah satu atap oleh berbagai instansi yang disebut dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAM SAT). Pertimbangan yang menonjol pada saat itu adalah dapat didata para pemilik kendaraan bermotor dan memperkecil peluang terjadinya penghindaran pajak-pajak dengan mengkaitkannya terhadap pengurusan STNK, BPKB dan di lain pihak belum mempertimbangkan, penilaian terhadap jenis serta ciri dari pungutan yang akan diselenggarakan di kantor SAMSAT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ciri dari jenis pungutan yang dilaksanakan di kantor SAMSAT yang sudah berjalan selama ini dengan menggunakan suatu tagihan kepada masyarakat berupa memadukannya didalam satu surat ketetapan, disamping itu perlu juga diketahui bahwa pelaksanaan terhadap pungutan tersebut apakah telah sesuai dengan aturan yang ada dengan tidak mengesampingkan optimalisasi pelayanan dan penerimaan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskritif dengan memperhatikan kondisi yang ada dan menelusuri fakta-fakta sebelumnya yang dapat memberikan gambaran keadaan saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dan data primer melalui wawancara yang mendalam, penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan. Responden yang diwawancarai adalah para pengambil keputusan pada saat itu dan kini, petugas pelaksana pada unit analisis dan dilapangan pengamat serta para tenaga ahli. Dari hasil penelitian diperoleh : (a) Tugas dan fungsi dari masing-masing institusi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan tehnologi komputer yang online tidak sesuai dengan pelaksanaan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh institusi tersebut. (b) Kantor SAMSAT adalah pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu yang tidak didukung oleh suatu struktur organisasi pembinaan dan operasional didalam menyelesaikan permasalahan yang sewaktu-waktu timbul yang perlu penyelesaian dengan segera. (c) Walaupun pelayanan masyarakat didalam pengurusan surat-surat dan pungutan dapat dilaksanakan selama ini akan tetapi akuntanbilitas dan trasparansi yang didukung oleh peraturan perlu mendapat suatu pembaharuan sesuai dengan hierarki perundang-undangan didalam memberikan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan : (a) Dibuatkannya surat keputusan bersama antara pimpinan tiga institusi yaitu Gubernur dan Kapolda tentang petunjuk pelaksanaan kerja dilapangan (SAMSAT) oleh masing-masing personil. (b) Dibuatkannya keputusan Gubernur tentang organisasi tim pembina SAMSAT didaerah yang bertugas memberikan petunjuk dan menangani permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh para pelaksana. (c) Untuk melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaan pemungutan yang ada dikantor SAMSAT sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (d) Agar pungutan yang dilaksanakan berupa pembayaran PKB setiap tahun dengan kriteria tertentu dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau BANK disamping itu pungutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah secara transparan dan akuntanbilitas agar dikeluarkan dari system pungutan dikantor SAMSAT.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT Medan Utara. Pengukuran kualitas pelayanan menggunakan 5 (lima) dimensi pelayanan yaitu dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurances, dan empathy. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan di SAMSAT Medan Utara pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan (kuesioner) dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan masih belum memuaskan wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai dan menambah jumlah sarana dan prasarana pendukung pelayanan. ...... This thesis discuss about the quality of services provided by SAMSAT Medan Utara. Measurement of this quality using 5 (five) parameters of services dimensions which are tangible, reliability, responsiveness, assurances, and empathy. The purpose of this thesis is to analyze the quality of service in SAMSAT Medan Utara in 2013. This research uses a quantitative approach with a descriptive design. Method of data collection was done through field observation (questionnaire) and the study of literature. The result of this thesis show that the service provided is still not give satisfaction for the taxpayer. Improving quality of service can be done by giving education and training to employees and increase the number of facilities and supporting infrastructure services.

Abstrak :
Pada tahun 2021, diciptakannya aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) sebagai aplikasi layanan samsat generasi kedua. Aplikasi SIGNAL berperan dalam pelayanan samsat yang terdiri dari pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Namun, penerapannya masih ditemukannya beberapa keluhan dan kekurangan SIGNAL, permasalahan– permasalahan tersebut akan mempengaruhi faktor persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, norma sosial hingga keterbiasaan dalam penggunaan aplikasi SIGNAL oleh pengguna. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan masyarakat terhadap Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk pelayanan samsat Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode campuran melalui survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian berdasarkan teori UTAUT 2 yang dikemukakan oleh Venkatesh et al., (2012) menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat DKI Jakarta berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 90,9% yang diperoleh dari komputasi 9 dimensi dalam penelitian ini. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan atau kesulitan yang diterima masyarakat untuk menyelesaikan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui SIGNAL, baik dari fitur hingga pemberian layanan pengaduan. Hal ini akan mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap aplikasi SIGNAL. ......In 2021, the Samsat Digital Nasional (SIGNAL) application was created as the second generation of Samsat service applications. SIGNAL plays a role in Samsat services, which include annual STNK validation, vehicle tax (PKB) payments, and mandatory contributions for road traffic accident funds (SWDKLLJ). However, its implementation has encountered several complaints and deficiencies. These issues affect factors such as perceived usefulness, perceived ease of use, social norms, and user habituation in using the SIGNAL application. This study aims to determine the level of public acceptance of the Samsat Digital Nasional (SIGNAL) application for Samsat services in the DKI Jakarta Province. The research approach is quantitative, using a mixed-methods data collection technique through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The study results, based on the UTAUT 2 theory proposed by Venkatesh et al. (2012), show that the level of public acceptance in DKI Jakarta is in the high category, with a percentage of 90.9% obtained from the computation of 9 dimensions in this study. However, several obstacles or difficulties were still found that the public faced in completing the annual STNK validation and PKB and SWDKLLJ payments through SIGNAL, ranging from features to complaint services. These issues will affect the level of public acceptance of the SIGNAL application.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian mengenai calo di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya ini bertujuan untuk menunjukkan gambaran mengenai pola hubungan sosial calo dalam melakukan praktek percaloan di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai praktek percaloan di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya. Sedangkan pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana kegiatan calo dalam menciptakan, mengembangkan dan menggunakan hubunganhubungan sosial di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya.

Metode penelitian ini menggunakan metodologi etnografi dengan pendekatan kualitatif yang mengutamakan pemahaman tentang substansi dari pola-pola hubungan sosial yang dihasilkan dari interaksi sosial yang dilakukan dalam praktek percaloan. Informan penelitian ini terdiri dari para calo, wajib pajak (pemilik kendaran bermotor), petugas Samsat dan beberapa pejabat-pejabat formal seperti Kepala bagian Register dan Identifikasi Dit Lantas Polda Metro Jaya, Kepala Sub Bagian STNK, Perwira Urusan pengesahan STNK dan Kepala kordinator pajak DKl Samsat Polda Metro Jaya.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa keberadaan cab di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya disebabkan oleh kondisi gedung yang tidak berimbang, pelayanan yang tidak transparan, dan berbagai faktor lainnya yang mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan pelayanan uperantara" bagi pemilik kendaraan bermotor. Sehingga para calo tetap eksis dalam melakukan praktek percaloannya.
Namun untuk "memuluskan" para pelaku praktek percaloan dalam bekerja, mereka menciptakan, menggunakan dan mengembangkan pola-pola hubungan sosial di antara mereka. Pola-pola hubungan sosial itu diciptakan dan digunakan untuk mendapatkan akses ke arah sumber daya-sumber daya potensial yang meliputi "tembak KTP" , pemilihan nomor-nomor khusus, dan upaya mendapatkan fasilitas proses cepat. Disamping itu mereka juga menciptakan pola-pola hubungan sosial untuk mempertahan diri dalam melakukan praktek percaloannya.

Adapun pola-pola hubungan sosial yang diciptakan mereka adalah hubungan sosial dengan pusat-pusat kekuasaan, hubungan sosial dengan pusat-pusat kekuasaan terbatas, hubungan sosial kekerabatan, hubungan sosial kekerabatan yang diaktifkan dan hubungan sosial pertemanan. Serta dari berbagai hubungan sosial yang diciptakan itu secara tidak disadari ada yang membentuk suatu jaringan sosial. misalnya saja dalam hal upaya mendapatkan akses "tembak KTP".

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah adanya kebutuhan akan pelayanan "perantara" bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Sehingga tidak mungkin calo hilang dari lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya.

---