Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem peradilan pidana yang terdiri dari sub-sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan satu jaringan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jaringan ini terdiri atas unsur-unsur yang memiliki interaksi, interkoneksi dan interdependensi. Namun, setiap subsistem hanya dapat berfroses jika digerakkan oleh komponen-komponen dalam subsistem tersebut. Salah satu komponen subsistem yang memiliki kedudukan sentral adalah pengadilan yang bert.ugas mengadakan pemeriksaan perkara pidana dan juga mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Peran dan tanggung jawab sebagai hakim wasmat merupakan kelanjutan dari putusan yang telah dijatuhkannya dalam persidangan. Dalam hal ini, hakim wasmat mengikuti putusannya sampai mengetahui bahwa pidana yang telah dikenakan kepada napi dapat bermanfaat dan apakah pelaksanaan pembinaan terhadap napi didasarkan kepada hak-hak asasi napi, yang ditujukan demi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana umumnya dan khususnya agar napi tidak melakukan kejahatan lagi. Hal lain yang tampak dalam pengaturan mengenai hakim wasmat adalah bahwa hakim wasmat merupakan penghubung antara subsistem pengadilan dan subsistem pemasyarakatan. Jika tidak ada hakim wasmat, LP tidak termasuk atau terlepas dari proses peradilan pidana berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia. Dikatakan demikian karena satusatunya bab yang mengatur keberadaan LP di dalam proses peradilan pidana di Indonesia adalah Bab XX Pasal 277-283 KUHAP di bawah titel pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan. Selain pengawasan kepada petugas LP, juga pengawasan ditujukan kepada jaksa sebagai eksekutor untuk mengetahui apakah jaksa telah melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana mestinya. Dengan memperhatikan peran dan tanggung jawab serta tujuan yang ingin dicapai melalui hakim wasmat seperti di atas, maka tampak bahwa keberadaan hakim wasmat sangatlah penting dan mulia sehingga tidak dapat dikesampangkan begitu saja. Tujuan tersebut dapat dicapai jika hakim pengawas dan pengamat dapat berperan secara efektif. Berdasarkan metode wawancara dan observasi penulis memperoleh data bahwa pada kenyataannya, hakim wasmat belum melaksanakan perannya secara efektif dalam hal ini ia terbentur dengan pemahaman bahwa kehadirannya mengintervensi LP dan kenyataan bahwa LP secara langsung maupun melalui UU No. 12 tahun 1995, tidak menghendaki campur tangan hakim wasmat dalam masalah-masalah teknis pelaksanaan pembinaan napi termasuk dalam hal ini mengadakan kontrol maupun koreksi terhadap lembaga pemasyarakatan. Adapun masalah lain yang dihadapi oleh hakim wasmat adalah belum adanya peraturan pelaksanaan dalam melaksanakan peranannya, kurangnya fasilitas dan terbatasnya tenaga hakim wasmat serta tidak adanya dana operasional dalam melaksanakan tugasnya."

"ABSTRAKPraktek kerja profesi Apoteker di PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia, Tbk. bertujuan untuk mengetahui peran, tugas dan tanggung jawab Apoteker di Industri Farmasi, memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi; memahami penerapan CPOB di Industri Farmasi dan memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Indsutri Farmasi. Selama PKPA,mahasiswa dibekali dengan training CPOB, sertifikat halal, dan EHS Environment, Health, and Safety , serta ditempatkan di Pengawasan Mutu. Kegiatan di Pengawasan Mutu adalah melakukan verifikasi metode pengujian yang dilakukan oleh analis terhadap dokumen spesifikasi dan metode pengujian produk jadi yang bersumber dari Farmakope Indonesia dan United State Pharmacopeia USP . Kegiatan lainnya adalah melakukan analisis terhadap biaya yang dikeluarkan untuk pengujian produk jadi. Berdasarkan PKPA yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Apoteker di PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia, Tbk. mempunyai peranan, tugas, dan tanggung jawab poada bagian produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu.

---

ABSTRACTInternship in PT Taisho Pharmaceutical Indonesia, Tbk. aims to understand the role, duties, and responsibilities of apothecary in the pharmaceutical industry, have the insight, knowledge, skills, and practical experience to do the work of Apothecary in the pharmaceutical industry, understanding the application of GMP in the pharmaceutical industry, and have a real picture of the problems of pharmaceutical jobs in the pharmaceutical industry. During internship, students are equipped with the training of GMP, Halal certificate, and EHS Environment, Health, and Safety , and placed in the Quality Control. Activities in quality control is to verify the testing method undertaken by the analyst against the spesification document and test method of the finished good product originating from Pharmacopeia Indonesia and United State Pharmacopeia USP . Another activity is to analyze the costs incurred for testing the finished product. Based on internship that the pharmacist at PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia, Tbk. has a role, duties, and responsibilities in production, quality control, and quality assurance."

"Di rumah sakit pelayanan gizi diberikan kepada pasien untuk mencapai kondisi yang optimal guna memenuhi kebutuhan gizi orang sakit. Kebutuhan gizi digunakan untuk metabolisme tubuh, peningkatan kesehatan maupun untuk mengoreksi kelainan metabolisme dalam upaya penyembuhan pasien rawat Inap. Pelayanan gizi saat ini dilakukan oleh tim kesehatan yang kegiatannya dipusatkan pada pasien. Tujuannya adalah agar pelayanan gizi dapat tepat guna dan berhasil guna. Tim tersebut adalah group profesi kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi yang memberikan pelayanan gizi di ruang rawat Inap. Namun demikian belum semua rumah sakit melaksanakan pelayanan gizi yang dilakukan oleh tim kesehatan. Pada kenyataannya fungsi tim kesehatan sangat membantu mendorong proses penyembuhan pasien di ruang rawat Inap . Pelayanan gizi yang dilakukan di ruang rawat inap yaitu menyediakan makanan yang sesuai dengan keadaan penyakit, kemampuan pasien untuk menerima makanan dan kebiasaan makanan pasien. Dengan melihat pentingnya pelayanan gizi untuk membantu mempercepat penyembuhan pasien, maka per1u diketahui peran pemberi layanan gizi di ruang rawat inap untuk mencapai kondisi gizi yang optimal. Penulis mencoba untuk melakukan penelitian mengenai peran dan tanggung jawab petugas pemberi layanan gizi di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Penelitian ini adalah survei yang dilakukan secara cross sectional. Sampel penelitian adalah seluruh petugas yang memberikan pelayanan gizi di ruang Anggrek, ruang Melati dan ruang Dahlia, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Hasil penelitian ini didapat bahwa sudah ada struktur organisasi di instalasi gizi tetapi belum terlihat hubungan kerja, tanggung jawab , kewenangan dengan unit lain dalam hubungannya melakukan kegiatan pelayanan gizi di ruang rawat inap. Peran dan tanggung jawab ahli gizi di ruang rawat inap juga belum terlihat sebagai anggota tim kesehatan. Uraian tugas yang sudah ada di instalasi gizi belum semuanya dilaksanakan.

---

The Study on Role and Responsibility of Nutritional Feeding Officers in the In-Patient Rooms of General Hospital Pasar Rebo Region, East Jakartain hospital, the nutritional services are given to patients to reach optimal condition in order to fulfill nutritional needs of a sick person. Nutritional needs are used for metabolism of body, health improvement or correcting abnormality of metabolism so as to make the recovery efforts of patients in the in-patient rooms. The purposes are that nutritional services can be effective and efficient. The team is a health profession group comprising doctors, nurses, nutritionists managing nutritional services in-the patient rooms. Nevertheless not all hospital do make nutritional services managed by health team. In fact the function of health team is very supporting to make the recovery process of patients in the in-patient rooms. Nutritional services managed in the in-patient rooms are to serve food in accordance with sickness condition, a patient's capability to receive food and a patient's food habit. By observing the importance of nutritional services to help to speed up a patient's recovery, then it is necessary to know the role of nutritional feeding officers in the in-patient rooms in order to reach optimal condition.

The writer made a research on role and responsibility of nutritional feeding officers in the in-patient rooms of General Hospital Pasar Rebo Region, East Jakarta. The research was a survey done through cross-sectional method. The research sampel was all officers serving nutritional services in Anggrek rooms, Melati rooms and Dahlia rooms, General Hospital Pasar Rebo Region. The research result was found that there already had been an organizational structure in the nutritional installation, but was not seen work relationship, responsibility, authority of other units in their relationship to make nutritional service activities in the in-patient rooms. The role and responsibility of nutritionists in the in-patient rooms also were not yet observed as the members of health team. Not all job description having already existed in the nutritional installation was implemented."

"ABSTRAKTanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Masyarakat membangun tempat tinggalnya di atas tanah atau menggunakannya untuk bercocok tanam atau melakukan kegiatan usahanya. Dengan bertambahnya angka kehidupan dibandingkan kematian membuat permintaan atas tanah menjadi semakin besar. Karena alasan itulah hingga saat ini tanah memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi. Nilai ekonomi yang tinggi membuat kepemilikan tanah dapat dialihkan melalui transaksi jual beli antara pembeli dan penjual/pemilik tanah. Merupakan kewenangan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam peralihan hak atas tanah dengan jual beli untuk dibuatkan akta yang kemudian menjadi dasar pembuatan Sertipikat. Namun, hingga saat ini sering ditemukan dua bukti kepemilikan atas suatu tanah yang membuat timbulnya sengketa. Permasalahan dalam penulisan ini adalah 1 Adakah perbedaan pemetaan dan pengukuran antara Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah yang baru dengan yang lama; 2 Bagaimana peran, tanggung jawab dan legalitas akta yang dibuat PPAT serta 3 Analisis putusan Mahkamah Agung. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif yang menghasilkan laporan bersifat dekriptif analitis. Selanjutnya dari penelitian dan penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai pemetaan dan pengukuran yang terdapat dalam pengumuman hasil pemetaan dan pengukuran, pentingnya peran PPAT dan besarnya tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah, serta kurang adilnya putusan Mahkamah Agung atas Para Penggugat.

---

ABSTRACTLand has an important role in life. The community builds its residence on the land or uses it to grow crops or conduct its business activities. With the number of life increasing compared to death makes the demand for land become greater. For that reason until now the land has a higher economic value. High economic value makes land ownership transferable through sale and purchase transactions between buyer and seller landowner. It is the authority of Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT in the transfer of land rights with the sale and purchase to be made deed which then becomes the basis of making the Certificate. However, to this day there are often two proofs of ownership found of a land that causes disputes. Issues in this paper are 1 Is there difference of mapping and measurement between the new Government Regulation on Land Registration with the old ones 2 How is the role, responsibility, and legality of the deeds made by PPAT and 3 the analysis of the Supreme Court decision. This writing uses normative juridical method with qualitative analysis methods that produce analytical descriptive statements. Furthermore, from this research and writing, it can be concluded that there are differences regarding mapping and measurement contained in the announcement of the results of maping and measurement, the importance roles of PPAT and the magnitude responsibilities of PPAT in making the deed of sale and purchase of land, and the unfair decision of the Supreme Court on the plaintiff."