Hasil Pencarian

Ditemukan 158 dokumen yang sesuai dengan query

Jakarta : Kelompok DPD di MPR RI, 2006

328 UNT

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tien Virginia Arisoi

Analisa kegagalan MOU Border Liaison Meeting dalam mengatasi masalah ancaman keamanan non tradisional di kawasan perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea tahun 2008-2011

" ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang gagalnya forum kerjasama Border Liaison Meeting yang dilaksanakan oleh RI-PNG untuk mengatasi meningkatnya ancaman keamanan non tradisional di perbatasan RI dan PNG. Border Liaison Meeting (BLM adalah forum pertemuan tingkat daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Propinsi Papua (RI) dengan Pemerintah PNG dalam rangka mendukung pembangunan wilayah perbatasan dan penyelesaian isu-isu keamanan non tradisional di kawasan perbatasan kedua negara.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis sebagai penelitian interpretatif yang menekankan pemahaman pada dunia sosial. Penelitian ini menunjukkan hasil ... "

2012

T30630

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Syafruddin

Beberapa aspek yuridis hak budget dewan perwakilan rakyat RI

1987

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Siregar, Zofrullah

Kedudukan badan pemeriksa keuangan dalam konstitusi RI ditinjau dari Hukum Tata Negara

Depok: Universitas Indonesia, 1992

S25342

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ahmad Arif

Peran Ombudsman Republik Indonesia terhadap dugaan maladministrasi pelaksanaan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil = The Role of Ombudsman Republic of Indonesia on maladministration potency CPNS selection process

" Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Maladministrasi dapat terjadi dalam bentuk Penundaan Berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, Penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, tidak layat atau tidak patut, berpihak, konflik kepentingan, dan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library