Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kinerja unit bisnis syariah khususnya unit bisnis yang bergerak dalam bidang jasa keuangan perbankan, sangat tergantung dari keahlian tim manajemen dalam mengelola aset dan liabilitiesnya. Tetapi pengaruh pendapatan dan beban non utama kurang sekali mendapat perhatian dari tim manajemen perbankan, padahal tidak sedikit komponen - komponen yang terdapat dalam pendapatan dan beban non utama memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank yang bersangkutan. Tesis ini mencoba menguraikan berbagai variabel pendapatan dan biaya non utama yang mempengaruhi kinerja bank. Pendapatan non utama diwakili oleh pendapatan administrasi pembiayaan, pendapatan operational, pendapatan lain, dan pendapatan jasa. Sedangkan beban non utama diwakili oleh beban administrasi umum, beban tenaga kerja, beban penyusutan dan beban lain. Kinerja keuangan diwakili oleh pendapatan per saham dan pendapatan per aset perusahaan. Bank syariah yang dijadikan sampel dalam penelilian ini adalah Bank Syariah Mandiri dari periode Januari 2001 hingga Juni 2003.

---

Performances of Islamic unit bussines specially running in the field of financial or banking business, depend on its management skill in organizing its asset and liabilities. But the influence of non core revenues and costs has a little attention from management side, eventhough some of its components have significantly contributed to the financial performances. This thesis tries to explore some component of non core revenues and costs that influence banking financial performance. Non core revenues are represented by lending administration revenue, operational revenue, other revenue and service revenue. Meanwhile non core costs are represented by general administration cost, labor cost, depretiation cost and other cost. Financial performance are represented by return on equity (ROE) and return on asset (ROA). Islamic bank that being a sample of this thesis is Bank Syariah Mandiri from period of January 2001 until June 2003.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta permasalahan yang masih ditemui setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak. Batasan penelitian ini hanya data penerimaan dan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menjadi objek penelitian serta adanya program Tax Amnesty di pertengahan tahun 2016 sehingga kurang mencerminkan kondisi setelah pemisahan fungsi Account Representative. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative, penerimaan perpajakan maupun kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan walaupun belum optimal. Selain itu masih ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh Account Representative setelah adanya pemisahan fungsi ini. ......This study aims to determine the level of tax revenues and taxpayer compliance and problems that are still encountered after the separation of Account Representative functions. The research method used in this research is qualitative method with case study approach in Directorate General of Taxes. Limitations of this study only data acceptance and compliance submission of Annual SPT 2014 to 2016 with three Primary Tax Office which became the object of research and the Tax Amnesty program in mid-2016 so less reflect the conditions after the separation of Account Representative functions. This study concludes that after the separation of Account Representative functions, tax revenues and taxpayer compliance have increased although not optimal yet. In addition, there are still problems encountered by Account Representative after the separation of this function.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 dan pengaruhnya bagi penerimaan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penulis membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 secara deskriptif disertai dengan analisis uji beda dalam mencari pengaruh aturan tersebut terhadap penerimaan dan kepatuhan wajib pajak. Penerapan Peraturan Pemerintah PP No 46 Tahun 2013 secara umum efektif bagi Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Tebet. Tidak terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji beda penerimaan dan terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji kepatuhan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 and the effect of State Revenue and Taxpayer Compliance in Tebet Jakarta Tax Office. This research is quantitative descriptive. The author discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 descriptively with different test analysis for seeking influence on the acceptance of these rules and taxpayer compliance. Implementation of Regulation of the Government Number 46 of 2013 is generally effective for Tebet Jakarta Tax Office. There was no significant difference in the results of different test acceptance and there is a significant difference to the results of the compliance test.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini dilaksanakan pada seksi keuangan RSUD Bekasi, bertujuan menyusun rencana penataan pengelolaan pendapatan dan belanja rutin- Rumah Sakit Unit Swadana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu melihat gambaran seksi keuangan RSUD Bekasi saat ini dan membandingkannya dengan gambaran seksi keuangan Rumah Sakit Unit Swadana ditinjau dani komponen input, proses, output, berlandaskan pada a) Keputusan Presiden No. 38 tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya, b) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan Berta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah dan c) peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan swadana. Untuk membuat rencana penataan pengelolaan pendapatan dan belanja rutin ini, terlebih dahulu harus dibuat langkah-langkah rencana perubahan status RS Non Swadana menjadi RS Unit Swadana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatalaksana komponen input maupun proses seksi keuangan RSUD Bekasi harus mengalami perubahan sesuai dengan sistem RS Unit Swadana, untuk itu organisasi, peran dan fimgsi harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan tentang swadana. Untuk melaksanakan perubahan status dari RSUD Bekasi menjadi RS Unit Swadana, perlu dibuat langkah-langkah rencana operasional berupa : pembentukan tim swadana, pelaksanaan struktur organisasi baru, pembuatan analisis jabatan, penataan staf keuangan, pelatihan tenaga pengelola keuangan, penghitungan kembali unit cost pelayanan, penetapan tarif pelayanan berdasarkan unit cost terbaru, pembentukan Satuan Pengawasan Intern. Semua kegiatan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas, agar tercapai tujuan swadana yang diharapkan.

---

ABSTRACT The research was conducted in the financing section of Bekasi Regional General Hospital, with the objective to develop a management plan on the revenues and routine expenditures of a Self Financing Hospital. The method applied was analyzing and comparing the condition between the present - financing section of Bekasi Regional General Hospital and the future financing section of a Self Financing Hospital. The analysis was based on input, process and output components in conjunction with a) the Presidential Decree Number 38 year 1991 regarding to the Self Financing Unit and Financial Management, b) the Ministry of Home Affairs Decree Number 92 year 1993 regarding to the Arrangement, Management and Accountability of the Regional Self Financing Unit and c) other related regulations. To develop this management plan on the revenues and routine expenditures first of all the Local Government has to convert the status of the Non Self Financing Hospital into a Self Financing Hospital. The research result showed that management of the input and process components of the financing section of Bekasi Regional General Hospital should be converted into a Self Financing Hospital system, therefore the organization, role and function have to be adjusted in accordance to the rules and regulation of self financing. To implement the changes of Bekasi Regional General Hospital in becoming a Self Financing Hospital, the steps suggested are as follows : set up the Self Financing Hospital team, carry out the new organizational structure, conduct a job analysis, reorganize the financing staff, carry out training programs for the financing staff, calculate a new unit cost for hospital care, adjust the tariff based on the new unit cost, set up an Internal Audit Team. The recommended activities should be based on efficiency and effectiveness in order to reach the objective of a Self Financing Hospital.

Abstrak :
ABSTRACT
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan disusun secara terbuka dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di Daerah. Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur batas defisit APBD. Setiap tahunnya dalam rangka pengendalian fiskal, Menteri Keuangan selaku Chief Finance Officer memiliki kewenangan untuk menetapkan batas defisit APBD. Pada tahun anggaran 2018, sebanyak 10 provinsi mengalami pelampauan batas defisit APBD yang telah ditetapkan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) dampak defisit APBD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (2)  mekanisme pembiayaan terhadap defisit APBD, dan (3) tindakan Pemerintah Pusat dalam hal pelampauan batas defisit APBD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan analisa data dilakukan secara deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh (1) defisit APBD berdampak terhadap Penyertaan Modal (Investasi) oleh Pemerintah Daerah yang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehingga berkurangnya Pendapatan Daerah, (2) pembiayaan atas defisit APBD dilakukan menggunakan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun Sebelumnya, (3) Bentuk pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah dengan menunda menyalurkan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah sebagai sanksi atas pelampauan defisit APBD. Adapun rekomendasi yang diajukan adalah dalam setiap penyusuan APBD, Pemerintah Daerah dapat menggunakan skala prioritas dalam beban belanja pun Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat menekan defisit APBD.

---

ABSTRACT
The Regional Budget Revenues and Expenditures (APBD) which consists of the revenues budget, expenditure budget, and financing is prepared openly and is used for the greatest prosperity of the people in each Region. In Law No. 17 of 2003 concerning State Finance, budget deficit limit is regulated. Every year, in order to practice fiscal control, the Minister of Finance as the Chief Finance Officer has the authority to set a budget deficit limit. In the 2018 budget year, a total of 10 provinces experienced an exceedance of the set budget deficit limit. The problems raised in this study are (1) the impact of the APBD deficit on the administration of Regional Government, (2) the financing mechanism for the APBD deficit, and (3) the actions of the Central Government in terms of exceeding the regional budget deficit limit. The method used to conduct the research of this thesis was juridical-normative, and the data analysis is done in a descriptive-analytical manner. From the research, the writer managed to obtain hereby results (1) the APBD deficit has an impact on Equity Capital (Investment) by the Regional Government which cannot be done by the Regional Government and therefore the Regional Income is reduced, (2) financing for the APBD deficit is done with SiLPA (the remaining excess of budget financing) from the Previous Year, (3) The form of control and supervision carried out by the Central Government is to delay the distribution of the balancing funds to the Regional Government as a sanction for exceeding the APBD deficit. The recommendations that the writer propose are in each preparation of APBD, the Regional Government could use a priority scale in the expenditure burden and the Regional Government could optimize Original Regional Revenues in order to increase regional revenues so to suppress APBD deficit

Abstrak :
Over the last decade of Indonesia's fiscal decentralization era, the amount of intergovernmental fiscal transfers has increased substantially. The increase of intergovernmental fiscal transfers is expected to reduce the burden of local economy without sacrificing the quality of public service. This study aims to investigate whether the block grant transfer affect the spending behavior of local government. Using Pool Least Square method and taking East Kalimantan Province as case study, this study found the existance of flypaper effect. This finding emphasize the view of any increase in block grant of transfer will only induce higher spending. Therefore, in order to achieve the independency of local government as the objective of decentralization, some efforts should be taken to minimize the impact of flypaper effect.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan implementasi asas good governance dalam pengelolaan PNBP saat dana dekonsentrasi masih dialokasikan dan setelah dana dekonsentrasi dihapuskan, serta untuk menganalisis perbedaan tersebut terhadap optimalisasi PNBP di sektor pertambangan umum. Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan perbedaan implementasi good governance berdasarkan Pedoman Good Public Governance yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan partisipasi dan budaya hukum pada pengelolaan PNBP, dan asas yang lain, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta kewajaran dan kesetaraan cenderung tidak terlalu terpengaruh. Adanya penghapusan dana dekonsentrasi juga berdampak negatif terhadap tujuan pemerintah untuk mencapai optimalisasi PNBP. Untuk mengoptimalkan penerimaan PNBP perlu memaksimalkan peran Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengawasan, koordinasi yang lebih aktif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, evaluasi PNBP yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pengelola PNBP, pemberlakuan sistem dan punishment terhadap kewajiban pelaporan PNBP, menyusun Standard Operating Procedures (SOP) pengelolaan PNBP. ......This study aimed to analyze the differences in implementation of good governance in the management of non-tax revenues when deconcentration fund is allocated and after the deconcentration fund is abolished, as well as to analyze the impact to optimization of non-tax revenues in the mining sector. This research uses descriptive method with qualitative analyze to explain the differences in the implementation of good governance based on the Guidelines for Good Public Governance published by Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). The results showed a decrease in participation and law enforcement in the management of non-tax revenues, and other principles are transparency, accountability, and equality and fairness are likely to be less affected. The abolition of deconcentration fund may negatively impact the government's goal to achieve the optimization of non-tax revenues. To optimize the non-tax revenues, need to maximize the role of Inspectorate General to conduct surveillance, more active coordination between central and local governments, management of non-tax revenue evaluating report provided by all agencies, implementation of reward and punishmnet system to the obligation of reporting of non-tax revenue, and compiling Standard Operating Procedures (SOP) management of non-tax revenue.

Abstrak :
Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) khususnya Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Bentuk Pemberian Biaya Operasional Pencapaian Target Dan Pemberian Operasional Intensifikasi PNBP Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Tesis ini lebih menitikberatkan pada pembahasan terkait status dari Biaya Operasional Pencapaian Target Dan Pemberian Operasional Intensifikasi PNBP, apakah biaya-biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk tunjangan dan apakah penggunaan dana PNBP bisa digunakan untuk pembayaran tunjangan.

---

This thesis discusses the types of legislation governing the management of non tax revenues in particular use of Non Tax State Revenue Fund non tax revenues in the form of Giving And Granting Of Operational Target Achievements And Operating Costs Intensification At Ministry of Communications and Information Technology This thesis is focused on the discussion regarding the status of Giving And Granting Of Operational Target Achievements And Operating Costs Intensification whether these costs can be categorized as a form of allowances and whether the use of non tax revenues could be used to fund the payment of benefits.

Abstrak :
ABSTRAK Pengendalian internal sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap laboratorium klinik RSUPN Cipto Mangunkusumo merupakan salah satu sasaran pengendalian internal untuk meningkatkan penerimaan pendapatan rawat map laboratorium klinik. Dari data tahun 1992/1993 dan 1993/1994 diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pengendalian internal sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap laboratorium klinik di RSUPN Cipto Mangunkusumo masih kurang efektif dalam mencegah terjadinya kesalahan pada bukti transaksi pendapatan layanan rawat inap laboratorium klinik, piutang rumah sakit. Juga agaknya masih kurang dipahami dan dipatuhi prosedur pengendalian internal tentang pencatatan bukti layanan rawat inap laboratorium klinik yang telah ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit, Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan pengendalian internal sistem informasi akuntansi penerimaan pendapatan rawat inap laboratorium klinik Cipto Mangunkusumo dan upaya untuk mengefektifkan pelaksanaannya. Metodologi yang dipakai pada penelitian ini adalah metode telaah kasus,dengan pendekatan pemecahan masatah, jadi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan pendamatan, telaah dokumen, wawancara mendalarn dan wawancara dengan menggunakan kuesioner. Dari hasil penelitian didapat data bahwa pengendalian internal sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap laboratorium klinik, menurut sistem dan prosedurnya sudah ada tetapi masih terdapat beberapa kelemahan prosedur pengendalian internal sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap laboratorium klinik. Kelemahan ini terutama adalah pada unsur-unsur pengendalian internal pemisahan tanggung jawab, prosedur otorisasi, prosedur pencatatan transaksi dan pembukuan. Disamping kelemahan tersebut, prosedur otorisasi masih kurang dipatuhi oleh dokter atau pelaksana pemberi layanan rawat inap laboratorium klinik. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah prosedur pengendalian internal sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap laboratorium klinik masih kurang memadai dalam melindungi rumah sakit dari resiko kerugian keuangan. Keandalan trasaksi, pembukuan dan prosedur pengendalian internal sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap laboratorium klinik masih kurang dipatuhi. Hal ini dapat disebabkan karena belum berfungsinya Satuan Pengawasan Internal yang sudah dibentuk. Saran yang diajukan dalam mengefektifkan pengendalian sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap laboratorium klinik adalah dengan mengaktifkan Satuan Pengawasan Internal untuk memperbaiki kelemahan unsur-unsur pengendalian internal sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap laboratorium klinik di RSUPN Cipto Mangunkusumo. Saran lain adalah dengan mengingatkan kembali tenaga staf medik dan perawatan akan pentingnya pengendalian internal sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap laboratorium klinik serta mempertegas kembali batasan tugas dan tanggung jawab dalam satuan pengendalian internal, prosedur otorisasi, prosedur transaksi dan pembukuan.

---

ABTRACT The Internal Control of Accountancy Information System for In-patients of the Dr.Cipto Mangunkusumo Clinical Laboratory is one of the objectives of the Internal Control to increase Clinical Laboratory In-patients revenue. In fact, it?s operational function are still not effective to prevent or minimize the mistake in the filing In-patient transaction documents, minimize hospital financial debts and following Hospital's directives and procedures for the Internal Control as a whole. The purpose of this research is to find the design of the functional operational the Dr Cipto Mangunkusumo Hospital 's Internal Control of the Accountancy Information System for the clinical laboratory In-patients revenues, and to propose how the mechanisms should to function more effectively. The methodology of this research is based on case-analysis using problem-solving approach. The data was collected using on spot observations, documents analysis, depth interviews and questionnaires. The result show some important data concerning the operational functions of the Internal Control of the Accountancy Information System of the Clinical Laboratory In-patients revenues which are: * The system and the procedures have been established and exist but the mechanisms are not functioning properly. * No clear job description for staffs responsible for internal control, procedures authorization, procedures transaction documents, financial records (book-keeping ) procedures. Also, the ignorance attitude of medical or nursing staff in the usefulness of the accountancy Information System is still dominant. The conclusions of the research are : * The operational procedures of the Dr.Cipto Mangunkusumo Hospital Clinical in-patients revenues of the Internal Control of the Accountancy Information System is still not adequate to safe-guard the financial risks, the accuracy of the transaction documents for the financial records. * Though the internal control mechanism and directives are already exist, there are not functioning well. The recommendations proposed: * To function immediately and effectively the internal control unit in order to improve the weakness of the related sectors of the internal control of the accountancy information system of the Dr Cipto Mangunkusumo clinical laboratory to increase in-patients revenues. * Reminding of informing again the medical and nursing staff the importance and the benefits of the internal control of the accountancy information system. * Redefining the job description, responsibility in internal control unit, procedure * Authorization, procedure transaction documents, financial records (book-keeping) procedures.

Abstrak :
[ABSTRAK
Pengelolaan SDA pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dinilai sangat memprihatinkan. Muncul berbagai masalah akibat ketidakmampuan Pemerintah dalam mengelola SDA dimaksud. Salah satu akibatnya adalah rendahnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari bidang SDA pertambangan mineral dan batubara. Penyebab dari rendahnya PNBP tersebut, antara lain ketidakjelasan penghitungan dasar bagian Negara sebagai dampak ketidakjelasan bentuk perikatan/akad yang dilakukan antara Pemerintah dengan pihak perusahaan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Penulis melakukan penelitian merumuskan solusi model perikatan sesuai syariah dalam mengelola SDA pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dengan menggunakan metodologi Analytic Networking Process (ANP) serta dengan bantuan software Super Decision. Hasil penelitian menunjukkan pilihan model perikatan/akad Mudharabah Musyarakah dalam mengelola SDA pertambangan mineral dan batubara dengan alasan pada asas keadilan.

---

ABSTRACT
Natural resources management of mineral and coal mining in Indonesia is considered very alarming. Arise various problems due to the inability of the government to manage natural resources in question. One result is the low tax state revenue (non-tax) from the field of mineral and coal mining natural resources. The cause of the low non-tax revenues, among others, uncertainty calculation basis as part of the State obscurity impact the model of the contract made between the government and the companies that carry out exploration and exploitation. Authors conducted a study to formulate a solution model of contract that Shariah compliance in managing the natural resources of mineral and coal mining in Indonesia by using the methodology Analytic Networking Process (ANP) as well as with the help of software Super Decision. The results of this research is choice of Musharaka Mudaraba models of contract in managing the natural resources of mineral and coal mining based on the principle of justice., Natural resources management of mineral and coal mining in Indonesia is considered very alarming. Arise various problems due to the inability of the government to manage natural resources in question. One result is the low tax state revenue (non-tax) from the field of mineral and coal mining natural resources. The cause of the low non-tax revenues, among others, uncertainty calculation basis as part of the State obscurity impact the model of the contract made between the government and the companies that carry out exploration and exploitation. Authors conducted a study to formulate a solution model of contract that Shariah compliance in managing the natural resources of mineral and coal mining in Indonesia by using the methodology Analytic Networking Process (ANP) as well as with the help of software Super Decision. The results of this research is choice of Musharaka Mudaraba models of contract in managing the natural resources of mineral and coal mining based on the principle of justice.]