Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan atas kebijakan dari retribusi elektronik atau yang dikenal e-retribusi yang berdasarkan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah Dengan Sistem Elektronik Retribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penerapan retribusi elektronik ini baru dijalankan pada tiga retribusi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Pasar atas Pedagang Kaki Lima, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas sewa rumah susun sederhana di DKI Jakarta. Hasil penelitian dari penerapan retribusi elektronik pada tiga retribusi tersebut bahwa sistem ini belum berjalan secara mumpuni mengingat masih kurangnya sumber daya manusia dan belum kuatnya integrasi sistem elektronik ini. ...... This research aims to explain the implementation of policy of electronic user charges or e-user charges which are based on Governor Regulation No. 11 of 2014 on Procedures Payment Receiving User Charge With Electronic Systems. This Research uses a post-positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The implementation of these electronic user charges applied recently on three types of user charges i.e. User Charge of Market Services on Street Vendor, User Charge of Motor Vehicle Test, User Charge of Usage of Regional Assets on Low-Cost Apartments in Jakarta. The results of the implementation of electronic user charges on all three of user charges that the system are not running well, because the lack of qualified human resources and electronic systems integration hasn't been steady.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai alternatif-alternatif strategi peningkatan retribusi terminal di Kota Sukabumi pasca penghapusan retribusi terminal tipe A dengan menggunakan analisis SWOT melalui empat instrumen yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Permasalahan yang terjadi bahwa Kota Sukabumi kehilangan sebagian potensi penerimaan retribusi terminal akibat penghapusan retribusi terminal pada terminal tipe A. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan hasil analisis SWOT, terdapat enam alternatif strategi bagi Pemerintah Kota Sukabumi yang dapat digunakan dalam meningkatkan penerimaan retribusi terminal pasca penghapusan retribusi terminal tipe A antara lain seperti penyesuaian tarif dan optimalisasi lahan dan sdm. ......This research discuss about the alternatives strategy to improve bus station rsquo s user charges after the deletion of type A bus station user charges with SWOT analysis through four instrument, includes strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Problem occured that Sukabumi City has lost some of its potential revenue of bus station rsquo s user charges due to the deletion of type A bus station user charges. This research classified as qualitative with descriptive design. The results showed that based on SWOT analysis, there are six alternative strategies for Sukabumi City that can be used in improving bus station rsquo s user charges revenue after the deletion of type A bus station user charges.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai administrasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di DKI Jakarta studi kasus pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis administrasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta studi kasus pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng dengan menggunakan teori administrasi pendapatan daerah yang dikemukakan oleh McMaster. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa administrasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng dilihat dari prosedur identifikasi, identifikasi sudah bersifat otomatis, terdapat prosedur identifikasi wajib retribusi yang tepat untuk mengidentifikasi diri sendiri, dan kewajiban wajib retribusi diketahui secara jelas. Dilihat dari prosedur penetapan, penetapan bersifat otomatis, penilai atau yang menetapkan tidak atau setidaknya sedikit melakukan diskresi, dan penetapan dapat dikonfirmasikan dengan sumber lain. Dilihat dari prosedur pemungutan, pembayaran dilakukan secara otomatis, pembayaran dapat dipaksakan, kelalaian diketahui dengan jelas, bukti penerimaan jelas untuk dicermati oleh pemerintah daerah, dan pembayaran mudah.

---

ABSTRACT
The focus of this study is to analyze administration of roadworthiness test fees collection in DKI Jakarta Province Case Study at Ujung Menteng Roadworthiness Test Place . The purpose of this study is to analyze administration of roadworthiness test fees collection in DKI Jakarta Province Case Study at Ujung Menteng Roadworthiness Test Place based on administration of local taxes and charges theory by McMaster. The research rsquo s approach used in this study is the quantitative approach with field reasearch and literature research as data collection rsquo s methods, qualitative as a data analysis. The result of this study concludes that administration of roadworthiness test fees collection in Ujung Menteng roadworthiness test place in terms of identification procedures, identification is automatic, there is an inducement to people to identify themselves, and liability is obvious. In assessment procedures, assessment is automatic, the assessor has a little or no discretion, and the assessment can be checked against other information. In collection procedures, payment is automatic, payment can be induced, default is obvious, actual receipt are clear to the controllers in central office, and payment are easy.

Abstrak :
Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Indonesia menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. Diresmikan pada 2 Februari 2021, kebijakan ini berdampak pada penyederhanaan regulasi perizinan bangunan agar lebih efisien dan transparan, mengurangi birokrasi, mempercepat proses perizinan, serta sistem retribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak, tantangan, dan strategi pemerintah provinsi DKI Jakarta menjalankan kebijakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan dari Kementerian PUPR, Bapenda, DPMPTSP, DCKTRP, Asosiasi Pengembang, dan Akademisi DKI Jakarta. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi implikasi, tantangan, dan strategi  yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan kebijakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari sisi pemerintah pusat, dinas pemerintah daerah, akademisi, dan asosiasi pengembang. Prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan memberikan kemudahan berusaha menjadi peluang apabila kebijakan PBG ini diterapkan oleh DKI Jakarta. Sementara itu, tantangan yang harus dihadapi yaitu penyesuaian kembali dengan sistem baru dari pusat, pembuatan regulasi serta saran prasarana yang memadai dan mendukung pelaksanaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategi yaitu identifikasi masalah, sosialisasi, kapasitas SDM, dan pengembangan sarana.  ......The Building Approval Policy (PBG) in Indonesia replaces the Building Permit (IMB) through Government Regulation No. 16 of 2021. Launched on February 2, 2021, this policy aims to streamline building permit regulations for greater efficiency and transparency, reduce bureaucracy, expedite the licensing process, and improve the retribution system. This study aims to examine the impacts, challenges, and strategies of the DKI Jakarta provincial government in implementing the retribution policy of the Building Approval (PBG). The research employs a qualitative approach with data collection techniques including field studies through in-depth interviews and literature reviews from the Ministry of Public Works and Housing (PUPR), Bapenda, DPMPTSP, DCKTRP, Developer Associations, and Academics of DKI Jakarta. The study successfully identifies the implications, challenges, and strategies faced by the DKI Jakarta Province in implementing the retribution policy of Building Approval (PBG) from the perspectives of the central government, local government departments, academics, and developer associations. A simpler, faster procedure that facilitates business activities becomes an opportunity if this PBG policy is implemented by DKI Jakarta. Meanwhile, the challenges to be faced include adapting to the new system from the central government, creating adequate

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak dari optimalisasi penerimaan daerah terhadap pertumbuhan investasi di daerah berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode 2010 s.d. 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerah memiliki pengaruh yang positif bagi pertumbuhan PMDN dan PMA di daerah. Sementara itu kondisi fiskal daerah seperti belanja infrastruktur dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap investasi di daerah. Berdasarkan penelitian, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi di daerah serta harmonisasi kebijakan alokasi dana perimbangan antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mendukung investasi di daerah.

---

ABSTRACT
This thesis analyzes the effect of optimalization of local tax to Domestic Direct Investment (DDI) and Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia periode 2010-2014. The research on this thesis is a quantitative study with econometric methods of panel data with Random Effect Model (REM). The research result of this thesis, namely local tax has positive and significant effect on DDI and FDI in provincial level in Indonesia. Other fiscal variables such as infrastructure expenditure and fiscal balance transfer have various effect on DDI and FDI. The policy recommendation based on the results of this thesis is to improve local tax management and harmonization policies between central goveenment and local government in allocation of fiscal balance transfer that support regional investment attractiveness.

Abstrak :
Penelitian ini membahas implementasi kebijakan parkir park and ride di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan parkir park and ride memiliki tujuan untuk dapat mengatasi kemacetan di DKI Jakarta dan sebagai penerimaan daerah berupa retribusi parkir, parkir ini merupakan off street parking yaitu bentuk parkir yang berada di luar badan milik jalan. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan parkir park and ride di DKI Jakarta dengan menggunakan teori manajemen pendapatan daerah, James McMaster. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan parkir park and ride di DKI Jakarta belum sesuai dengan teori menajemen pendapatan daerah James McMaster. Dari dimensi Adequacy and Elasticity, sudah dapat terpenuhi, selanjutnya dari dimensi equity tidak terpenuhi karena tidak meratanya fasilitas dan tarif yang digunakan dilapangan, selanjutnya dimensi Administrative Feasibility sudah terpenuhi dengan struktur dan pengelolaan administrasi yang baik, dan yang terakhir adalah Political Acceptability sudah terpenuhi karena sudah jelasnya dasar hukum, law enforcement yang sesuai dengan porsinya, dan dukungan masyarakat didalam pelaksanaan kebijakan park and ride. ......This study discusses the implementation of park and ride parking policy in DKI Jakarta. Park and ride parking policy has mission of being able to overcome traffic congestion in Jakarta and a reception area in the form of parking charges, park and ride is off street parking that form of parking which is outside the body of way. The purpose of this study is to describe how the implementation of park and ride parking policy in DKI Jakarta using the theory of local revenue management, James McMaster. The approach used in this study are post-positivist approach with using method of data collection field studies and literature. The results of this study stated that the implementation of the policy of the park and ride in Jakarta is not in accordance with the theory of local revenue management James McMaster. From the dimensions Adequacy and Elasticity, had to be fulfilled, the next dimension of equity is not satisfied because the unequal distribution of facilities and tariffs that are used in park and ride, the next dimension of Administrative Feasibility has been fulfilled with the structure and management of good administration, and the last is Political acceptability has been met because it was clear legal basis, in accordance with the law enforcement portion, and community support in the implementation of policies of park and ride.