Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan atas kebijakan dari retribusi elektronik atau yang dikenal e-retribusi yang berdasarkan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah Dengan Sistem Elektronik Retribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penerapan retribusi elektronik ini baru dijalankan pada tiga retribusi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Pasar atas Pedagang Kaki Lima, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas sewa rumah susun sederhana di DKI Jakarta. Hasil penelitian dari penerapan retribusi elektronik pada tiga retribusi tersebut bahwa sistem ini belum berjalan secara mumpuni mengingat masih kurangnya sumber daya manusia dan belum kuatnya integrasi sistem elektronik ini.

---

This research aims to explain the implementation of policy of electronic user charges or e-user charges which are based on Governor Regulation No. 11 of 2014 on Procedures Payment Receiving User Charge With Electronic Systems. This Research uses a post-positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The implementation of these electronic user charges applied recently on three types of user charges i.e. User Charge of Market Services on Street Vendor, User Charge of Motor Vehicle Test, User Charge of Usage of Regional Assets on Low-Cost Apartments in Jakarta. The results of the implementation of electronic user charges on all three of user charges that the system are not running well, because the lack of qualified human resources and electronic systems integration hasn't been steady."

"Adanya ketidakefisienan dalam penyelenggaraan retribusi di DKI Jakarta membuat pemerintah DKI Jakarta melakukan berbagai cara untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Melalui Sistem Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian yaitu formulasi kebijakan melewati beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, dan mendesain kebijakan.

---

The inefficiency in administration of user charges in Jakarta makes the Jakarta government take a variety of ways to solve the problem. One of the efforts made by the Jakarta government is issuing the Governor Regulation No. 11 of 2014 on Procedures for Collection of User Charges Through Electronic Systems. This research is a qualitative research aimed to describe and analyze the process of policy formulation of electronic user charges system in Jakarta City. The results of this research is the policy was formulated through several stages, namely: problem identification, policy agenda, policy formulation, and policies designing."

"Melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah melakukan hubungan fisik dalam bentuk persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Tindakan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan akan diukur dari tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang akan diperhitungkan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, jabatan, penghasilan, status pernikahan, status pernikahan orang tua, gaya hidup, tingkat kebebasan bergaul, pernah patah hati atau tidak, mempunyai masalah finansial atau tidak, tingkat kejenuhan, self image, need for acceptance, tingkat kepuasan hidup, tingkat berahi, dan tingkat kerohanian. Dengan menggunakan metode CHAID akan direduksi faktor-faktor yang diduga signifikan mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dan juga profil orang-orang yang memiliki tingkat kecenderungan tinggi melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Kemudian faktor-faktor tersebut akan diperiksa dengan metode perbandingan dua model regresi. Selain itu, akan dilihat juga apakah faktor-faktor tersebut berbeda antara pria dan wanita. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah tingkat kerohanian, tingkat kebebasan bergaul, tingkat berahi, dan tingkat pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan antara pria dan wanita berbeda. Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan pada wanita, sedangkan pada pria tidak mempengaruhi.

---

Fornication is sexual intercourse between two people who are not married to each other. Fornication will be measured from the level of tendency of fornication. In this study, the factors which be used as factors that influence the level of tendency of fornication are the level of education, age, occupation, income, marital status, parental marital status, life style, level of free sex, broken heart, financial problem, level of burnout, self image, need for acceptance, level of life satisfaction, level of desire, and spirituals level. The significant factors that influence the tendency of fornication will be searched by CHAID Method. In addition, the significant factors on men and women will be compared using the comparing two regression method. The result showed that the significant factors that influence the tendency of fornication are spiritual level, the level of free sex, the level of libido, and level of education. Factors that influence the tendency of fornication between men and women are different. The level of education affects the tendency of fornication in women, whereas in men does not affect.

"

"Penelitian ini membahas mengenai alternatif-alternatif strategi peningkatan retribusi terminal di Kota Sukabumi pasca penghapusan retribusi terminal tipe A dengan menggunakan analisis SWOT melalui empat instrumen yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Permasalahan yang terjadi bahwa Kota Sukabumi kehilangan sebagian potensi penerimaan retribusi terminal akibat penghapusan retribusi terminal pada terminal tipe A. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan hasil analisis SWOT, terdapat enam alternatif strategi bagi Pemerintah Kota Sukabumi yang dapat digunakan dalam meningkatkan penerimaan retribusi terminal pasca penghapusan retribusi terminal tipe A antara lain seperti penyesuaian tarif dan optimalisasi lahan dan sdm.

---

This research discuss about the alternatives strategy to improve bus station rsquo s user charges after the deletion of type A bus station user charges with SWOT analysis through four instrument, includes strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Problem occured that Sukabumi City has lost some of its potential revenue of bus station rsquo s user charges due to the deletion of type A bus station user charges. This research classified as qualitative with descriptive design.

The results showed that based on SWOT analysis, there are six alternative strategies for Sukabumi City that can be used in improving bus station rsquo s user charges revenue after the deletion of type A bus station user charges."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai administrasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di DKI Jakarta studi kasus pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis administrasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta studi kasus pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng dengan menggunakan teori administrasi pendapatan daerah yang dikemukakan oleh McMaster. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa administrasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng dilihat dari prosedur identifikasi, identifikasi sudah bersifat otomatis, terdapat prosedur identifikasi wajib retribusi yang tepat untuk mengidentifikasi diri sendiri, dan kewajiban wajib retribusi diketahui secara jelas. Dilihat dari prosedur penetapan, penetapan bersifat otomatis, penilai atau yang menetapkan tidak atau setidaknya sedikit melakukan diskresi, dan penetapan dapat dikonfirmasikan dengan sumber lain. Dilihat dari prosedur pemungutan, pembayaran dilakukan secara otomatis, pembayaran dapat dipaksakan, kelalaian diketahui dengan jelas, bukti penerimaan jelas untuk dicermati oleh pemerintah daerah, dan pembayaran mudah.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyze administration of roadworthiness test fees collection in DKI Jakarta Province Case Study at Ujung Menteng Roadworthiness Test Place . The purpose of this study is to analyze administration of roadworthiness test fees collection in DKI Jakarta Province Case Study at Ujung Menteng Roadworthiness Test Place based on administration of local taxes and charges theory by McMaster. The research rsquo s approach used in this study is the quantitative approach with field reasearch and literature research as data collection rsquo s methods, qualitative as a data analysis. The result of this study concludes that administration of roadworthiness test fees collection in Ujung Menteng roadworthiness test place in terms of identification procedures, identification is automatic, there is an inducement to people to identify themselves, and liability is obvious. In assessment procedures, assessment is automatic, the assessor has a little or no discretion, and the assessment can be checked against other information. In collection procedures, payment is automatic, payment can be induced, default is obvious, actual receipt are clear to the controllers in central office, and payment are easy."