Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan atas kebijakan dari retribusi elektronik atau yang dikenal e-retribusi yang berdasarkan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah Dengan Sistem Elektronik Retribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penerapan retribusi elektronik ini baru dijalankan pada tiga retribusi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Pasar atas Pedagang Kaki Lima, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas sewa rumah susun sederhana di DKI Jakarta. Hasil penelitian dari penerapan retribusi elektronik pada tiga retribusi tersebut bahwa sistem ini belum berjalan secara mumpuni mengingat masih kurangnya sumber daya manusia dan belum kuatnya integrasi sistem elektronik ini.

---

This research aims to explain the implementation of policy of electronic user charges or e-user charges which are based on Governor Regulation No. 11 of 2014 on Procedures Payment Receiving User Charge With Electronic Systems. This Research uses a post-positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The implementation of these electronic user charges applied recently on three types of user charges i.e. User Charge of Market Services on Street Vendor, User Charge of Motor Vehicle Test, User Charge of Usage of Regional Assets on Low-Cost Apartments in Jakarta. The results of the implementation of electronic user charges on all three of user charges that the system are not running well, because the lack of qualified human resources and electronic systems integration hasn't been steady."

"ABSTRAKSIRetribusi adalah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyediaan/pemasokan jasa/pelayanan publik kepada masyarakat. Manfaat dari pengenaan retribusi terhadap komoditas yang disediakan oleh pemorintah Daerah tersebut antara lain ; merupakan salah satu penerimaan bagi daerah guna perluasan kapasitas pelayanan yang dipasok oleh Pemerintah Daerah. mewujudkan rasa keadilan. menjamin pemanfaatan sumber-sumber ekonomi secara efisien dan mencegah pemborosan dan mengurangi defisit Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD).Dari beberapa jenis penerimaan retribusi daerah yang ada, salah satimya adalah retribusi pasar. Dengan adanya penerimaan ini diharapkan dapat memberkan manfaat sebagaimana tersebut di atas. Manfaat tersebut akan dapat dicapai apabila penerimaan retribusi pasar ini minimal dapat menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai operasional/pemungutan retribusi pasar itu sendiri.Untuk mengetahui dan memperkirakan penerimaan retribusi pasar seperti yang diharapkan, maka perlu diketahui besarnya potensi dan kapasitas dari penerimaan retribusi pasar yang ada. Sehingga dengan demikian dapat ditetapkan target penerimaan retribusi pasar yang disesuaikan dengan potensi dan kapasitas penerimaan retribusi pasar yang ada atau sesuai dengan tingkat pemanfaatan tempat usaha (kios dan !os) oleli pedagang.Menegenai pelaksanaan pengelolaan pasar daa rertibusinya agar dapat dilakukan dengan efaktif dan efisien, maka perlu ditentukan/dicari alternatif pengelolaan pasar dan retribusinya yang tentunya memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah. Ada tiga pilihan/alternatif yang diajukan dalam Pengelolaan pasar dan retribusinya yaitu ; tetap mempertahan Dinas Pasar tetapi tidak melakukan rasionalisasi terhadap personil/pegawai, tetap Dinas Pasar tetapi dengan melakuakaii rasionalisasi terhadap personil/pegawai, dan Pengelolaan pasar digabung dengan Badan Pengelolan Keuangan dan kekayaan daerali (BPKKD).Untuk menentukan pilihan dari beberapa alternatif tersebut di atas, agar lebih menjamin untuk dilaksanakan ditentukan dengan membandingkan antara lain; jumlah personil/pegawai pengelola pasar, biaya operasional yang dikeliiarkan untuk pemungutan retribusi dan revisi terhadap tarif retribusi pasar yang diperlukan. Sehingga alternatif yang paling baik yang dipilih dan dapat menjamin untuk dilaksanakan din dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi Daerah."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi parkir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2010. Tujuan penelitian adalah : 1) menghitung besarnya potensi Retribusi Parkir di wilayah Jakarta Selatan Tahun 2010; 2) menganalisis kendala dan permasalahan dalam praktek pemungutan retribusi parkir di Jakarta Selatan; 3) menganalisis efektifitas pemungutan retribusi parkir yang dilakukan UPT Perparkiran Dishub Provinsi DKI Jakarta. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Metode pengambilan sampel menggunakan tehnik Cluster menurut karakteristik lingkungan setempat, untuk unit pengamatan terkecil sampel satuan ruang parkir menggunakan tehnik accidental sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 189 SRP terdiri dari 133 SRP parkir on street dan 56 SRP off street. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa potensi penerimaan retribusi parkir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebesar Rp 8.997.669.020,- sedangkan perhitungan potensi berdasarkan Pergub 110 Tahun 2010 sebesar Rp 5.130.951.000,-. Efetktifitas pemungutan retribusi parkir masih ?kurang efektif?. Permasalahan yang dihadapi ; tidak tersedianya sarana pendukung, pengelolaan SDM yang masih rendah, lemahnya pengawasan dan terbatasnya lahan parkir. Rekomendasi yang diajukan untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir adalah ; perlunya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menaikan tarif retribusi parkir yang sesuai dengan kondisi saat ini, mencari solusi alternatif untuk mengurangi parkir tepi jalan.

---

This study aims to determine the potential acceptance of parking charges in the area of South Jakarta Municipality in 2010. Research objectives are: 1) calculate the amount of potential parking levies in South Jakarta in 2010; 2) analyze the constraints and problems in the practice of collecting parking fees at the South Jakarta, 3) analyze the effectiveness of collecting parking fees that do UPT Perparkiran Dishub DKI Jakarta. Location of research conducted in the area of South Jakarta Municipality. The data used include primary and secondary data. The sampling method using cluster techniques according to the characteristics of the local environment, for the smallest sample unit observation unit parking spaces using accidental sampling technique, with samples 189 SRP, consist of 133 SRP on street parking and 56 SRP off street parking.

The study concluded that the potential revenue levy parking in the area of South Jakarta Municipality amounted to Rp 8,997,669,020, - while the calculation based on SK Gubernur No 110 in 2010 potensial amounting to Rp 5,130,951,000, -. Effectiveness collecting parking fees are still "less effective". Problems faced; unavailability of means of support, management of human resources is still low, weak supervision and limited parking. Recommendations are proposed to increase parking fees revenue is; the provision of adequate facilities and infrastructure, raise the parking rate levy in accordance with current conditions, seek alternative solutions to reduce roadside parking."

"Adanya ketidakefisienan dalam penyelenggaraan retribusi di DKI Jakarta membuat pemerintah DKI Jakarta melakukan berbagai cara untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Melalui Sistem Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian yaitu formulasi kebijakan melewati beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, dan mendesain kebijakan.

---

The inefficiency in administration of user charges in Jakarta makes the Jakarta government take a variety of ways to solve the problem. One of the efforts made by the Jakarta government is issuing the Governor Regulation No. 11 of 2014 on Procedures for Collection of User Charges Through Electronic Systems. This research is a qualitative research aimed to describe and analyze the process of policy formulation of electronic user charges system in Jakarta City. The results of this research is the policy was formulated through several stages, namely: problem identification, policy agenda, policy formulation, and policies designing."

"Melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah melakukan hubungan fisik dalam bentuk persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Tindakan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan akan diukur dari tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang akan diperhitungkan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, jabatan, penghasilan, status pernikahan, status pernikahan orang tua, gaya hidup, tingkat kebebasan bergaul, pernah patah hati atau tidak, mempunyai masalah finansial atau tidak, tingkat kejenuhan, self image, need for acceptance, tingkat kepuasan hidup, tingkat berahi, dan tingkat kerohanian. Dengan menggunakan metode CHAID akan direduksi faktor-faktor yang diduga signifikan mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dan juga profil orang-orang yang memiliki tingkat kecenderungan tinggi melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Kemudian faktor-faktor tersebut akan diperiksa dengan metode perbandingan dua model regresi. Selain itu, akan dilihat juga apakah faktor-faktor tersebut berbeda antara pria dan wanita. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah tingkat kerohanian, tingkat kebebasan bergaul, tingkat berahi, dan tingkat pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan antara pria dan wanita berbeda. Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan pada wanita, sedangkan pada pria tidak mempengaruhi.

---

Fornication is sexual intercourse between two people who are not married to each other. Fornication will be measured from the level of tendency of fornication. In this study, the factors which be used as factors that influence the level of tendency of fornication are the level of education, age, occupation, income, marital status, parental marital status, life style, level of free sex, broken heart, financial problem, level of burnout, self image, need for acceptance, level of life satisfaction, level of desire, and spirituals level. The significant factors that influence the tendency of fornication will be searched by CHAID Method. In addition, the significant factors on men and women will be compared using the comparing two regression method. The result showed that the significant factors that influence the tendency of fornication are spiritual level, the level of free sex, the level of libido, and level of education. Factors that influence the tendency of fornication between men and women are different. The level of education affects the tendency of fornication in women, whereas in men does not affect.

"

"Penelitian ini membahas mengenai alternatif-alternatif strategi peningkatan retribusi terminal di Kota Sukabumi pasca penghapusan retribusi terminal tipe A dengan menggunakan analisis SWOT melalui empat instrumen yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Permasalahan yang terjadi bahwa Kota Sukabumi kehilangan sebagian potensi penerimaan retribusi terminal akibat penghapusan retribusi terminal pada terminal tipe A. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan hasil analisis SWOT, terdapat enam alternatif strategi bagi Pemerintah Kota Sukabumi yang dapat digunakan dalam meningkatkan penerimaan retribusi terminal pasca penghapusan retribusi terminal tipe A antara lain seperti penyesuaian tarif dan optimalisasi lahan dan sdm.

---

This research discuss about the alternatives strategy to improve bus station rsquo s user charges after the deletion of type A bus station user charges with SWOT analysis through four instrument, includes strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Problem occured that Sukabumi City has lost some of its potential revenue of bus station rsquo s user charges due to the deletion of type A bus station user charges. This research classified as qualitative with descriptive design.

The results showed that based on SWOT analysis, there are six alternative strategies for Sukabumi City that can be used in improving bus station rsquo s user charges revenue after the deletion of type A bus station user charges."