Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang merupakan lembaga kesekretariatan dari Dewan Ketahanan Nasional. Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) dihadapkan pada kondisi yang cukup dilematis. Di satu sisi status kelembagaan Setjen Wantannas tidak relevan dan belum sepenuhnya mengadopsi kebijakan kelembagaan pemerintah kekinian. Sementaran di sisi lain, unsur-unsur organisasi Setjen Wantannas juga masih mengalami beberapa permasalahan pada tataran dimensi struktural.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis: a. dimensi struktural Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang berlaku saat ini; b. efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dengan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku saat ini; dan c. kebijakan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ke depan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan, wawancara, dan focus group discussion. Berdasarkan hasil penelitian, struktur organisasi Setjen Wantannas saat ini masih diliputi permasalahan kelembagaan yang mendasar yaitu kebijakan kelembagaan yang tidak harmonis hingga berdampak kepada fragmentasi dan overlapping tugas dan fungsi antar unit organisasi internal maupun dengan kementerian/lembaga terkait. Ditinjau dari sisi pendekatan tujuan, efektivitas organisasi Setjen Wantannas sudah cukup baik. Namun, dari sisi pendekatan sistem, efektivitas organisasi Setjen Wantannas masih tergolong rendah. Selain itu, kebijakan restrukturisasi organisasi Setjen Wantannas pada prinsipnya terbagi dua yaitu restrukturisasi skala besar (perubahan menjadi Dewan Keamanan Nasional) dan restrukturisasi skala kecil (penataan organisasi Biro di lingkungan Setjen Wantannas). Restrukturisasi skala besar memerlukan upaya yang cukup berat dan waktu yang panjang mengingat restrukturisasi tersebut terkait dengan pembahasan RUU Keamanan Nasional. Untuk itu, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif, maka pada jangka pendek restrukturisasi difokuskan pada penataan kembali unit organisasi Biro. Penataan organisasi Biro masih cukup relevan mengingat perubahannya hanya membutuhkan penyesuaian kebijakan kelembagaan di tingkat Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Presiden.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the organizational restructuring of the Secretariat General of the National Security Council which is an agency secretariat of the National Security Council. Organization of the Secretariat General of the National Security Council faced with a dilemma condition. On the one hand the institutional the Secretariat General of the National Security Council is irrelevant and not yet fully adopted the policy of the present government institutions. While on the other hand, the elements of the organization Secretariat Wantannas also still having some problems at the level of structural dimensions.

This study aimed to analyze: a. structural dimensions of the Secretariat General of the National Security Council that apply today; b. the effectiveness of the implementation of the tasks and functions of the Secretariat General of the National Security Council with the organizational structure and working procedures that apply today; and c. organizational restructuring policy of the Secretariat General of the National Security Council in the future.

This study used a qualitative approach to data collection methods such as literature studies, interviews, and focus group discussion. Based on the results of the research, organizational structure of the Secretariat General of the National Security Council is still covered fundamental institutional problems. The institutional policies that are not in harmony impact the fragmentation and overlapping of tasks and functions between internal organizational units and with the ministry / agency. Viewed from the side of the goal approaches, the effectiveness of the organization of the Secretariat General of the National Security Council has been quite good. However, in terms of system approach, the effectiveness of the organization of the Secretariat General of the National Security Council is still relatively low. In addition, the policy of restructuring the organization of the Secretariat General of the National Security Council was divided in two types. Large-scale restructuring (changes into the National Security Council) and small-scale restructuring (Bureau organizational management within the Secretariat General of the National Security Council). Large-scale restructuring require long time efforts considering the restructuring related to the discussion of the National Security Bill. Therefore, in order to be effective governance, then in the short term restructuring is focused on the realignment of the Bureau organizational unit. Organizing Bureau still quite relevant given the changes only require adjustments in the level of institutional policies Secretary General with the approval of the President.

Abstrak :
Pengenalan model kompetisi duopoli yang dilakukan sejak tahun 2001, mulai sedikit demi sedikit mengubah industri telekomunikasi di Indonesia. Kompetisi duopoli merupakan tahap transisi menuju kompetisi penuh dan terbuka yang diharapkan akan terjadi pada tahun 2010. Namun, jalan panjang menuju tahapan itu masih harus dilalui bersama. Penerapan kompetisi duopoli sendiri disertai sejumlah paket deregulasi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia, seperti deregulasi interkoneksi, tariff rebalancing, SO (Universal Service Obligation), dan beberapa deregulasi lainnya. Dibandingkan isu lainnya, deregulasi interkoneksi menjadi salah satu titik kunci dalam tahap transisi Interkoneksi merupakan salah satu titik permasalahan dalam introduksi kompetisi di industri telekomunikasi Indonesia. Potensi permasalahan yang mungkin timbul adalah penolakan operator incumbent terhadap perubahan skema perhitungan tarif interkoneksi dari revenue sharing menjadi berbasis biaya (cost-based) yang tertuang dalam deregulasi interkoneksi tersebut. Sebagai bagian dari paket restrukturisasi industri telekomunikasi di Indonesia, kebijakan deregulasi interkoneksi berbasis biaya dapat dijadikan sarana belajar bagi regulator, operator, maupun pihak lain yang terkait, dalam melakukan transisi perubahan yang mules dan berbiaya minimal. Keberhasilan penerapan interkoneksi berbasis biaya nantinya akan menentukan masa depan industri ini, terutama dalam mencapai tujuan terciptanya kompetisi penuh dan terbuka.

---

The introduction of duopoly competition in 2001 has changed the Indonesians telecommunication industry. Duopoly competition has been chosen as a transition stage before the industry is ready for open competition or liberalization, which is targeted, will be implemented in 2010. However, it is still a long way to go. Along with the implementation of duopoly competition, the government of Indonesia is also introducing several deregulation policies, including interconnection, tariff re balancing, and USO (Universal Service Obligation). Compare with the other issues, interconnection deregulation policy is the most vital and key to the restructuring process. The government plan to change interconnection tariff scheme from revenue sharing to cost-based. It has the potential to make the process deadlock, consider that incumbent operator will against the deregulation that seems to threaten their income. As a part of restructuring process, interconnection deregulation policy can be a case study for regulator, operators, and interest groups in the Indonesians telecommunication industry. They can learn the dynamics of restructuring process and how to achieve the target at minimal cost. The success of interconnection deregulation will decide the future of Indonesians telecommunication industry.

Abstrak :
Kesulitan membayar kewajiban akibat utang dalam mata uang asing yang terdepresiasi dapat diselesaikan melalui restrukturisasi utang yang bertujuan untuk mengurangi beban cicilan pokok dan bunga sehingga meningkatkan kinerja keuangan di kemudian hari. PT Bakrie & Brothers Tbk melakukan restrukturisasi atas utangnya sebesar US$ 1 miliar dalam rangka mengurangi beban cicilan pokok dan bunga. Pola yang dilakukan adalah dengan penjadualan kembali, pengalihan utang dengan aset, pengalihan utang menjadi penyertaan saham dan pemotongan utang pokok dan utang bunga. Dengan pola tersebut, kinerja keuangan perusahaan diharapkan menjadi semakin baik. Restrukturisasi utang yang dilakukan oleh PT Bakrie & Brothers Tbk tidak memperbaiki kinerja keuangan bagi semua pihak yang berkepentingan (manajemen, pemegang saham dan kreditur). Hal ini dapat terjadi karena restrukturisasi utang hanya memperbaiki struktur modal (capital structure) tanpa mempengaruhi kinerja operasional. Restrukturisasi utang dapat terlaksana karena adanya peran pemerintah yang menyeimbangkan posisi tawar menawar antara debitur dan kreditur, adanya rangsangan berupa insentif pajak dan adanya lembaga Pengadilan Niaga yang yang menjamin proses berjalan secara terbuka dan adil. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa peraturan yang dapat menghambat proses restrukturisasi utang terutama berkaitan dengan pengalihan utang dengan aset seperti yang dialami oleh PT Bakrie & Brothers Tbk untuk mengalihkan PT Arutmin Indonesia kepada pihak asing. Kondisi lain yang bisa menghambat proses restrukturisasi adalah kondisi ekuitas perusahaan yang sudah negatif atau mengalami defisiensi modal.

Abstrak :
Krisis ekonomi yang terjadi telah merubah struktur industri perbukuan di Indonesia. Dari 605 penerbit hanya 14% yang mampu beroperasi. Kondisi demikian disebabkan karena beban krisis yang berat. Industri buku menghadapi kenaikan harga bahan baku, pergeseran prioritas kebutuhan, penetrasi penerbit LN, dan pasar yang menyempit. PT Dunia Pustaka Jaya merupakan salah satu penerbit yang masih mampu bertahan. Meskipun perusahaan ini mengalami penurunan pemasaran, produksi, dan pendapatan, namun dengan melakukan perubahan-perubahan organisasi yang tepat, tetap mampu bertahan. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana PT Dunia Pustaka Jaya menyusun strategi perubahan dengan melakukan restrukturisasi organisasi dalam menghadapi tekanan lingkungan. Masalah ini meliputi analisis kondisi eksternal dan internal, proses restrukturisasi organisasi, dan dampak perubahan terhadap dimensi strategis, budaya organisasi dan kepemimpinan. Guna menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang dipergunakan adalah melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu direktur dan 3 kepala bagian. Selain itu juga dilengkapi dengan pengamatan dan studi literatur. Hasil yang diperoleh adalah restrukturisasi organisasi dilakukan melalui downsizing dan delayering. Downsizing dilakukan dengan mengurangi pegawai dan mempertahankan pegawai yang berpengalaman. Sementara delayering dipergunakan dengan mengurangi bagian yang kurang diperlukan seperti bagian operator dan produksi yang digabung menjadi bagian redaksi. Bagian redaksi berfungsi sebagai inti operasi dan pusat kegiatan penerbitan di PT Dunia Pustaka Jaya. Selain itu, dimensi strategis organisasi ada yang dirubah dan ada yang dipertahankan. Strategi merupakan dimensi pokok untuk dirubah dengan memperkuat pemasaran pada segmen ceruk dan produksi yang selektif. Kepemimpinan dan budaya organisasi belum dapat dikatakan berubah, sebab iklim kekeluargaan tetap dipertahankan sebagai pendukung suasana kerja yang nyaman. Berdasarkan analisis direkomendasikan untuk; (1) memperkuat proses alignment dengan memanfaatkan suasana yang akrab, (2) peningkatan kemampuan tim redaksi dalam memproduksi naskah, (3) menggalakkan pemasaran langsung dan promosi melalui resensi agar mencapai ceruk pasar.

Abstrak :
Dalam kerangka pasar bebas atau World Trading Organisation (WTO) menurut scedule of commitment untuk liberalisasi perdagangan jasa-jasa (termasuk sektor keuangan) yang tertuang dalam General Agreement on Trade and Services (CATS), khusus negara-negara berkembang pemberlakuannya baru dilakukan pada tahun 2020. ASEAN Free Trade Area (AFTA) serta ASEAN Framework Agreement on Services (ALAS) ini, akan lebih mempercepat liberalisasi perdagangan jasa dalam lima tahun mendatang (tahun 2003). Kesepakatan kerjasama ekonomi regional pada dasarnya mengacu pada GATS dengan empat modality yang harus diperhatikan sebagai berikut:
1. Cross border supply. Adanya kebebasan untuk memasok/menawarkan jasa dari suatu negara anggota lain.
2. Consumption Abroad. Dalam hal ini disepakati adanya kebebasan orang di suatu negara untuk mengkonsumsi atau menggunakan jasa dari sesama egara anggota.
3. Commercial presence. Adanya kebebasan bagi perusahaan asing untuk membuat, mendirikan ataupun mengembangkan usahanya/kantornya.
4. Presence of natural persons. Kesepakatan ini penting untuk dicermati karena berarti ada kebebasan lalu lintas manusia antar negara dalam hubungannya dengan bisnis menjual jasa pada suatu negara. Kesepakatan tersebut mencerminkan dalam waktu yang tidak terlalu lama bank-bank di Indonesia akan bersaing secara bebas dengan bank-bank asing. Keadaan akan semakin sulit, manakala bank-bank pemerintah harus bersaing dengan bank-bank asing, khususnya karena adanya AFTA tahun 2003, padahal dalam skala regional sebelumnya sejumlah bank di kawasan ASEAN sudah lebih dulu besar dan kuat. Untuk menghadapi situasi persaingan bebas, tidak ada pilihan lain bagi bank-bank pemerintah kecuali melakukan restrukturisasi, karena dengan langkah ini akan memberikan peluang terciptanya peningkatan efisiensi dan daya saing bagi bank hasil merger atau konsolidasi.