Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menguji pengaruh kemampuan manajerial terhadap kualitas laba yang diproksikan oleh tiga faktor yakni penyajian kembali laba, persistensi laba, dan kualitas akrual. Sampel yang digunakan adalah 147 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah observasi sebesar 495 selama tahun 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan manajerial tidak berpengaruh terhadap penyajian kembali laba. Hal ini mungkin disebabkan penyajian kembali di Indonesia lebih dipicu oleh perubahan kebijakan dan penerapan standar akuntansi baru atau revisi PSAK bukan oleh kesalahan estimasi atau justifikasi oleh manajer. Berikutnya, kemampuan manajerial ditemukan berpengaruh positif terhadap persistensi laba dan kualitas akrual. Hasil ini mencerminkan bahwa semakin tinggi kemampuan manajer maka semakin tinggi pengetahuan bisnis, akurasi justifikasi judgment dan prediksi sehingga berdampak pada peningkatan persistensi laba dan kualitas akrual.

---

ABSTRACT
This study examines the effect of managerial ability on earning quality which proxied by three factors earnings restatements, earnings persistence, and accrual quality. This research uses 147 manufacturing firms listed in the Indonesia Stock Exchange resulting consists of 495 observations year during 2011 2015 . Managerial ability is positively associated with earnings persistence and accrual quality. However, managerial ability does not have an influence on restatement. This may due to the fact that restatement in Indonesia was mostly triggered by the adoption of new policy or accounting standards, not by estimation or justification error performed by manager. This study shows that capable managers are more knowleadgeable running their business, this leads to accurate judgment and forecast which impact to higher earning persistence and accrual quality.Keywords Managerial ability, accrual quality, earnings persistence, earnings restatement

Abstrak :
Penelitian bertujuan menganalisis dampak perubahan Amandemen IAS 41 pada penyajian, pengungkapan dan besar perubahan nilai aset biologis dan tanaman produktif. Penelitian ini menggunakan 7 perusahaan perkebunan yang listed di Singapura untuk tahun 2014-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan telah menyajikan dan mengungkapkan Amandemen IAS 41 sesuai dengan isi Amandemen IAS 41 tersebut. Seluruh perusahaan melakukan penyajian kembali laporan keuangan 2015 dengan menggunakan Amandemen IAS 41 efektif 2016. ...... The study aims to analyze the impact of changes in the IAS 41 Amendment on the presentation, disclosure and magnitude of changes in the value of biological assets and productive plants. This study used 7 plantation companies listed in Singapore for 2014-2015. The results showed that companies have presented and disclosed the IAS 41 Amendment in accordance with the contents of the IAS 41 Amendment. All companies restated the 2015 financial statements using the IAS 41 Amendment effective in 2016.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financing restatement terhadap pertumbuhan dan risiko kebangkrutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2017. Pertumbuhan perusahaan diukur menggunakan pendekatan Internally Financed Growth (IFG) dan Externally Financed Growth (EFG), dimana pendekatan tersebut memiliki tiga proxy, serta risiko kebangkrutan diukur dengan Altman Z Score. Total sampel yang digunakan mencakup 256 perusahaan dengan gaps pada tahun 2013-2014. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan regresi data panel, dengan data yang bersifat unbalanced panel sehingga jumlah observasi sebesar 2013 firm-year. Hasil yang ditemukan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara restatement terhadap pertumbuhan perusahaan. Berarti kegiatan restatement dapat menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan non-keuangan di Indonesia yang dibiayai secara eksternal. Namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara restatement dan risiko kebangkrutan. ......This study aims to determine the effect of financing restatement on the growth and bankruptcy risk of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2008-2017. The company's growth is measured using the Internally Financed Growth (IFG) and Externally Financed Growth EFG approaches, where the approach has three proxies, and the risk of bankruptcy is measured by the Altman Z Score. The total sample used included 256 companies with gaps in 2013-2014. The method used to determine the sample using purposive sampling. This study using panel data regression that is unbalanced panel so that the number of observations is 2013 firm year. The results found that there is a negative and significant relationship between restatement on firm growth. Means that restatement activities can reduce the firm growth rate of non-financial companies in Indonesia which are externally financed. However, there is no significant influence between the restatement and the bankruptcy risk.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efek daripada kemampuan manajemen, direktur independen, dan ukuran dewan direksi pada kualitas laba yang diukur dengan restatement, earning persistence dan accrual quality. Penelitian ini menggunakan populasi penelitian pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada masa 2008 hingga 2016. Dengan metode puporsive sampling method, sampel perusahaan yang sesuai dengan persyaratan pada penelitian ini adalah 248 perusahaan atau 1.240 data observasi. Penelitian ini menggunakan metode panel regression untuk melakukan analisa pada efek daripada variabel independen terhadap variabel dependen. Data observasi di proses dan dilakukan analisa dengan menggunakan alat Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) dan Eviews 7th version.Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kemampuan manajemen, direktur independen dan ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba yang di ukur dengan restatement, earning persistence dan accrual quality untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Abstrak :
Isu terkait misstatement pelaporan keuangan perusahaan saat ini menjadi perbincangan hangat para pemangku kepentingan yang diindikasikan dengan adanya restatement laporan keuangan. Salah satu tujuan dari Good Corporate Governance adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan untuk para pemangku kepentingan bebas dari kesalahan dan sesuai dengan standar. Dewan Komisaris harus memiliki board capital berupa pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang relevan untuk menjalankan tugasnya agar tidak terjadi misstatement dalam laporan keuangan. Penilitian ini dilakukan untuk mengkaji board capital Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. selama periode tahun 2012 hingga 2020. Pemilihan obyek penelitian berdasarkan adanya kasus restatement laporan keuangannya akibat adanya misstatement. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan data Laporan Tahunan perusahaan yang dapat diakses dari website dan sumber data publik lainnya. Penelitian juga melakukan analisis dengan membandingkan dengan board capital yang dimiliki Board of Directors Singapore Airlines dan Dewan Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang kompetensi pendidikan akuntansi dan keuangan anggota Dewan Komisaris merupakan faktor yang sangat penting dalam pencegahan misstatement dan restatement laporan keuangan. ......ssues related to the Company's financial reporting misstatement are currently a hot topic of discussion among stakeholders, which is indicated by the restatement of financial statements. One of the objectives of Good Corporate Governance is to ensure that the financial statements presented to stakeholders are error-free and in accordance with standards. The Board of Commissioners must have board capital in the form of relevant education, experience and training to carry out their duties so that there are no misstatements in the financial statements. This research was conducted to examine the board capital of the Board of Commissioners of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. during the period from 2012 to 2020. The selection of the research object was based on the existence of a financial statement restatement case due to a misstatement. The research method uses qualitative methods in the form of case studies using companies’ Annual Report data that can be accessed from websites and other public data sources. The study also conducted an analysis by comparing the board capital of the Board of Directors of Singapore Airlines and the Board of Commissioners of PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. The results of the study indicated that the educational competence background of accounting and finance members of the Board of Commissioners is a very important factor in preventing misstatement and restatement of financial statements.

Abstrak :
ABSTRAK
The purpose of our study is to empirically investigate the relation between certain corporate governance mechanisms and the likelihood of a company having accounting problem, as evidenced by a misstatement of its earnings. We use public listed firms in JSE as our sample, with total samples of 160 firms-years. Our study finds that proportion of independent board, proportion of institutional ownership, and audit quality is significantly have negative relationship with the probability of restatement. These results suggest that those governOJtce mechanisms are able to prevent misstated financial misstatement. But, we find that three governance mechanisms board size, existence of audit committee, and block holders - do not have significant relationship with the probability of restatement. Keywords: restatement, corporate governance, independent board, board size, audit committee, institutional ownership, block holders, audit quality.

Abstrak :
Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi telah berkembang pesat dan digunakan secara masif di seluruh dunia. Mesin kecerdasan buatan atau AI pada masa ini mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia. Saat ini, sudah hadir generative AI dengan bentuk chatbot yang mampu menjawab pertanyaan dalam bentuk prompt dari manusia sebagai pengguna. Namun, tentunya perkembangan pesat kecerdasan buatan ini tidak bersifat sempurna. Dalam beberapa situasi, terjadi kesalahan dalam perkembangan kecerdasan buatan dan hal tersebut justru berpotensi untuk merugikan manusia, contohnya terjadinya pencemaran nama baik dalam chatbot seperti yang terjadi pada tahun 2023 di Amerika Serikat. Situasi tersebut pastinya akan menimbulkan beberapa macam ketidakpastian, salah satunya adalah pihak yang akan bertanggungjawab dalam hal terjadinya kesalahan hasil dari mesin kecerdasan buatan. Perumusan penulisan akan membahas lebih lanjut mengenai kedudukan generative AI di Indonesia dan Amerika Serikat sampai dengan tanggung jawab terhadap performa AI yang dianggap mencemarkan nama baik. Penulisan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doktrinal yang disusun lebih lanjut dengan pendekatan analisis yuridis normatif, yaitu dengan berfokus kepada kaidah-kaidah norma hukum dan penerapannya. ......Today, technology has developed rapidly and is used massively throughout the world. Today's artificial intelligence or AI machines are able to fulfil various human needs. Currently, generative AI is available in the form of chatbot which is able to answer questions in the form of prompts from humans as users. However, of course, the rapid development of artificial intelligence is not perfect. In several situations, errors occur in the development of artificial intelligence and has the potential to harm humans, for example defamation in chatbots as happened in 2023 in the United States. Such situation will inevitably create several kinds of uncertainty, one of which is determining who will be held responsible when errors arise as the results of artificial intelligence systems. The formulation of this paper will discuss the standing of generative AI in Indonesia and the United States, including responsibility for AI performance that is considered defamatory. The writing of this study is reviewed with doctrinal research method, developed with a normative juridical analysis approach, focusing on legal norms and the application of legal norms.

Abstrak :
Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi telah berkembang pesat dan digunakan secara masif di seluruh dunia. Mesin kecerdasan buatan atau AI pada masa ini mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia. Saat ini, sudah hadir generative AI dengan bentuk chatbot yang mampu menjawab pertanyaan dalam bentuk prompt dari manusia sebagai pengguna. Namun, tentunya perkembangan pesat kecerdasan buatan ini tidak bersifat sempurna. Dalam beberapa situasi, terjadi kesalahan dalam perkembangan kecerdasan buatan dan hal tersebut justru berpotensi untuk merugikan manusia, contohnya terjadinya pencemaran nama baik dalam chatbot seperti yang terjadi pada tahun 2023 di Amerika Serikat. Situasi tersebut pastinya akan menimbulkan beberapa macam ketidakpastian, salah satunya adalah pihak yang akan bertanggungjawab dalam hal terjadinya kesalahan hasil dari mesin kecerdasan buatan. Perumusan penulisan akan membahas lebih lanjut mengenai kedudukan generative AI di Indonesia dan Amerika Serikat sampai dengan tanggung jawab terhadap performa AI yang dianggap mencemarkan nama baik. Penulisan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doktrinal yang disusun lebih lanjut dengan pendekatan analisis yuridis normatif, yaitu dengan berfokus kepada kaidah-kaidah norma hukum dan penerapannya. ......Today, technology has developed rapidly and is used massively throughout the world. Today's artificial intelligence or AI machines are able to fulfil various human needs. Currently, generative AI is available in the form of chatbot which is able to answer questions in the form of prompts from humans as users. However, of course, the rapid development of artificial intelligence is not perfect. In several situations, errors occur in the development of artificial intelligence and has the potential to harm humans, for example defamation in chatbots as happened in 2023 in the United States. Such situation will inevitably create several kinds of uncertainty, one of which is determining who will be held responsible when errors arise as the results of artificial intelligence systems. The formulation of this paper will discuss the standing of generative AI in Indonesia and the United States, including responsibility for AI performance that is considered defamatory. The writing of this study is reviewed with doctrinal research method, developed with a normative juridical analysis approach, focusing on legal norms and the application of legal norms.