Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Suatu fakta yang dapat kita amati dewasa ini adalah makin meningkatnya unjuk rasa kecewa terhadap keadilan dalam masyarakat, khususnya di kalangan "pencari keadilan".

Bagi masyarakat Indonesia istilah "pencari keadilan" sudah tidak asing, dan wajarlah jika masyarakat mengharapkan para fungsionaris, aparat dan penegak hukum mencari dan menemukan keadilan bagi pencari keadilan. Namun dalam rangka mencari, menemukan dan memberikan jawaban kepada pencari keadilan ini, kalangan penekun ilmu hukum tentu mengetahui bahwa yang dikembangkan ilmu hukum (setidak-tidaknya di Indonesia) adalah bukan teori menemukan keadilan tetapi teori menemukan hokum (rechtsvinding-theorie). Teori yang lahir lebih dari seabad lalu memang berasumsi bahwa hukum yang ditemukan adalah adil. Mungkin saja para penekun Ilmu Hukum dan para pelaksana hukum merasa sudah memenuhi keadilan jika puas dengan keadilan formal. Di samping itu, tentu ada saja orang yang menganggap hukum dan keadilan sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan. Konsep hukum dan keadilan, sudah sejak zaman Plato, bahkan sebelumnya diteliti, ditulis, didiskusikan tanpa henti-hentinya dan tanpa hasil yang memuaskan.

Luijpen malahan mengemukakan bahwa terasa sinis untuk menulis mengenai keadilan dewasa ini, jika diingat bahwa 18% umat manusia menguasai dan mengendalikan 3/4 kekayaan dunia. Ditambahkannya bahwa kita semua bertanggung jawab (Luijpen, 1979 : 392). Data di Indonesia menunjukkan angka di bawah 18%. Oleh karena itu perlu dipertanyakan seberapa jauh hukum di Indonesia setelah setengah abad diproklamasikan menjamin keadilan bagi rakyatnya.

Dalam rangka mencari bahan dan data mengenai Hukum dan Keadilan dalam kondisi Indonesia, saya temukan Hasil Pertemuan para pakar hukum (Badan Pembinaan Hukum Nasional disingkat BPHN, Januari 1995: 11), yang antara lain berkesimpulan bahwa:

1. Komponen-komponen Sistem Hukum Nasional, yang terdiri dari budaya hukum, substansi hukum, Lembaga dan Aparatur Hukum tennasuk Proses, Prosedur dan Mekanisme Hukum serta Sarana dan Prasarana Hukum, yang dalam sinergismenya pada waktu ini belum mampu memenuhi fungsinya yaitu belum memberi kepastian hukum, belum memberj pengayoman (perlindungan), belum memberi keadilan.
2. Oleh sebab itu perlu diadakan aksi kombinasi (combined action) menuju pada perkembangan bahwa Sistem Hukum Nasional akan lebih memberi kepastian hukum, lebih memberi pengayoman dan lebih memberi keadilan.
3. Aksi kombinasi ini menjadi masukan (input) bagi proses harmonisasi hukum di dalam kegiatan pembentukan hukum, penegakan hukum, penelitian hukum dan pendidikan hukum. Proses inilah yang akan melahirkan budaya, struktur dan substansi (materi) hukum nasional kita, yang pada gilirannya akan menemukan masukan (input) bagi proses harmonisasi selanjutnya.
4. Setiap sistem hukum, terutama Sistem Hukum Nasional merupakan suatu sistem "in the making", sesuatu yang terus mengalami perubahan. Karena itu Sistem Hukum Nasional kita juga merupakan hasil proses harmonisasi antara sejumlah unsur dan faktor yang diolah berdasarkan dan memegang teguh paradigma, asas-asas norma dan metode hukum yang pasti, sebagaimana disepakati sebelumnya.

"

"Laporan ini menganalisis rantai pasokan Toyota Motor Company, dengan fokus pada jaringan rantai pasokan, pengadaan, outsourcing, inisiatif CSR, serta permasalahan internal. Di balik kinerja Toyota terdapat sistem rantai pasokan brilian yang digunakan yang memungkinkan semuanya menjadi mungkin. Namun, meskipun manajemen rantai pasokannya kuat, Toyota menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari ketegangan geopolitik dan bencana alam yang dapat mengganggu rantai pasokan, menyebabkan kekurangan komponen dan penundaan produksi. Meskipun Toyota sangat terpukul oleh kekurangan semikonduktor, Toyota telah menunjukkan ketahanan dan respons TPS terhadap tantangan yang tidak terduga.

---

This report analyzes the supply chain intricacies of Toyota Motor Company, with a focus on their supply chain network, procurement, outsourcing, CSR initiatives as well as the problems they are facing. Behind Toyota’s performance lies a brilliant supply chain system that has been used that makes it all possible. However, despite its strong supply chain management, Toyota faces several challenges stemming from Geopolitical tensions and natural disasters that can disrupt supply chains, causing component shortages and manufacturing delays. Although Toyota has been hit hard by the worldwide semiconductor shortage, the company has shown its TPS resilience and responsiveness to unforeseen challenges."

"Pemenuhan kebutuhan gizi pada 1000 Hari pertama kehidupan seorang anak merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Saat anak berusia di bawah dua tahun (baduta) anak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan tidak dapat terulang. Salah satu faktor yang dinilai efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi baduta adalah menerapkan praktik pemberian makan responsif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran praktik pemberian makan responsif pada anak usia 6-23 bulan di DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah cross-sectional, dengan pengambilan data secara daring dan luring. Sampel pada penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak usia 6-23 bulan (atau pengasuh yang sudah merawat lebih dari 3 bulan) yang sesuai dengan kriteria inklusi. Teknik sampling yang digunakan adalah proportionate stratified random sampling, dengan jumlah total keseluruhan sampel 445 responden. Peneliti menyebarkan kuesioner yang mencakup data karakteristik anak, karakteristik ibu/ pengasuh, stres pengasuhan, dan praktik pemberian makan responsif. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah menerapkan praktik pemberian makan responsif di tingkat sangat baik (88,1%). Namun, sayangnya masih terdapat 2% responden yang menerapkan praktik pemberian makan responsif dalam tingkat buruk. Tentu angka ini bukanlah angka yang sedikit, mengingat saat ini terdapat lebih dari 100.000 jiwa baduta yang berdomisili di DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar intervensi preventif untuk meningkatkan kesuksesan praktik pemberian makan responsif pada anak usia 6-23 bulan.

---

Fulfilling nutritional needs in the first 1000 days of a child's life is an important thing that needs attention. When a child is under two years old, the child experiences a very rapid growth and it cannot be repeated. One factor that is considered effective in meeting the nutritional needs of under-two years old is implementing responsive feeding practices. This study aims to describe responsive feeding practices in children aged 6-23 months in DKI Jakarta.

The used research method is cross-sectional, with online and offline data collection. The sample in this study were mothers who had children aged 6-23 months (or caregivers who had cared for more than 3 months) who met the inclusion criteria. The sampling technique used was proportionate stratified random sampling, with a total sample of 445 respondents. Researcher distributed questionnaires that included data on child's characteristics, mother's characteristics, parenting stress, and responsive feeding practices.

The results of the study generally showed that the majority of respondents had implemented responsive feeding practices at a very good level (88.1%). However, unfortunately there are still 2% of respondents who apply responsive feeding practices at a poor level. Certainly, this number is not a small number, considering that currently there are more than 100,000 children under two years old living in DKI Jakarta. This research is expected to be the basis for preventive interventions to increase the success of responsive feeding practices in children aged 6-23 months."

"Pada tahun 1997 dan 2004-2005, Pemerintah Indonesia melikuidasi beberapa bank umum antara lain akibat adanya tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh para pemegang saham dan/atau para pengurus bank. Sisa aset bank tersebut diserahkan kepada Pemerintah untuk dikelola, dimana hasil pengelolaan aset tersebut diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban bank. Selama ± 13 tahun mengelola aset tersebut, Pemerintah mengeluarkan biaya pengelolaan aset yang cukup besar yang tidak sebanding dengan penerimaan hasil pengelolaan aset. Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan UNCAC 2003 yang antara lain mengatur mengenai Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF). Beberapa negara, contohnya Amerika Serikat dan Thailand, menggunakan NCBAF ini sebagai strategi baru yang digunakan untuk memperbaiki situasi dimana penyitaan tidak efektif karena terlalu sulit untuk mencapai sanksi pidana. Untuk itu, penelitian ini mengkaji pengaturan dan pelaksanaan mekanisme ini di Indonesia, Amerika Serikat, dan Thailand terhadap tindak pidana di bidang perbankan, khususnya pada Bank Dalam Likuidasi (BDL) serta memberikan rekomendasi dalam rangka pengembalian aset (asset recovery) pengelolaan aset BDL ditinjau dari hukum responsif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk memperoleh hasil kajian yang bersifat preskriptif-analitis dengan mengolah data baik primer maupun sekunder. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme ini telah berhasil dilaksanakan di Amerika Serikat dan Thailand. Namun, belum dilaksanakan di Indonesia karena masih menganut mekanisme criminal forfeiture dan dalam pelaksanaannya masih berhadapan dengan beberapa kendala. Oleh karena itu, Pemerintah perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan mengakomodir beberapa konsep kunci. Pengesahan ini merupakan perwujudan hukum yang responsif atas kebutuhan sosial masyarakat.

---

In 1997 and 2004-2005, the Government of Indonesia liquidated several commercial banks due to criminal acts in the banking sector committed by shareholders and/or bank administrators. The bank's assets are handed over to the Government to be managed, where the results of the management of these assets are taken into account as a deduction from the bank's liabilities.  During ± 13 years of managing these assets, the Government incurred sufficient asset management costs that were not proportional to the receipt of asset management results. On the other hand, the United Nations issued UNCAC 2003 which among other things regulates Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF). Some countries, for example the United States and Thailand, are using the NCBAF as a new strategy used to improve situations where seizures are ineffective because it is too difficult to achieve criminal sanctions. For this reason, this study examines the regulation and implementation of this mechanism in Indonesia, the United States, and Thailand against criminal acts in the banking sector, especially in Banks In Liquidation (BDL) and provides recommendations in the context of asset recovery in the management of BDL assets in terms of responsive law. This research uses normative research methods to obtain prescriptive-analytical study results by processing data both primary and secondary. From the results of the study concluded that this mechanism has been successfully implemented in the United States and Thailand. However, it has not been implemented in Indonesia because it still adheres to the criminal forfeiture mechanism and in its implementation it is still facing several obstacles. Therefore, the Government needs to immediately pass the Asset Forfeiture Bill by accommodating several key concepts. This ratification is the embodiment of a law that is responsive to the social needs of the community."

"Penelitian ini merupakan kajian deskriptif kualitatif mengenai kemitraan antarstakeholders pada implementasi kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di Provinsi jawa Tengah...."

"Keberhasilan enam perempuan anggota DPRD Provinsi NTT hasil pemilu 2014 dalam mendorong lahirnya peraturan daerah (perda) responsif gender merupakan fenomena penting bagi representasi politik perempuan di wilayah kuatnya budaya patriarki. Maka dengan alat analisa representasi substantif dari Hanna Pitkin, dan modal sosial dari Robert Putnam, penelitian ini mengambil kasus enam perempuan dalam menjalankan aktivitas perwakilan, mulai dari pra pemilu, menjadi kandidat, kemudian terpilih, hingga terlibat dalam penyusunan tiga perda responsif gender pada tahun 2016.Penelitian ini menggunakan teori representasi substantif “acting for” dari Hanna Pitkin dan teori modal sosial dari Robert Putnam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap enam perempuan anggota DPRD Provinsi NTT periode 2014-2019.Temuan penelitian ini menunjukkan budaya patriarki – dalam bentuk latar belakang dan dukungan laki-laki (suami, ayah) yang merupakan tokoh masyarakat, tokoh adat, politisi, dan kepala daerah – berkontribusi pada pencalonan di partai dan keterpilihan enam perempuan tersebut. Modal sosial kandidat perempuan berupa hubungan kekerabatan dengan elite laki-laki, dalam kasus NTT, ternyata menghasilkan keterpilihan perempuan yang tertinggi di DPRD NTT (naik 100 persen dibanding pada pemilu 2009). Sementara itu, profesi, rekam jejak, dan pengalaman jejaring enam anggota perempuan yang telah memiliki kedekatan dengan isu perempuan sebelum mereka terpilih, berkontribusi pada dua hal: perspektif gender yang solid, dan aktivitas mewakili kepentingan perempuan dalam penyusunan perda responsif gender (Perda Kesehatan Ibu dan Anak, Perda Lingkungan Hidup, dan Perda Tenaga Kerja Indonesia). Implikasi teoritis dari teori Hanna Pitkin tentang representasi substantif “acting for” dapat dilakukan oleh enam perempuan ini dengan perspektif gender yang diperolehnya dari pengalaman jejaring dan rekam jejak. Sedangkan dari teori modal sosial Robert Putnam menunjukkan proses masuk dan keberhasilan enam perempuan ini dalam kontestasi politik dipengaruhi oleh budaya patriarki melalui nama besar laki-laki (suami, ayah) yang memiliki pengaruh dalam masyarakat dan komunikasi mereka yang bersifat daily politics.

---

The election of six female representatives in East Nusa Tenggara's regional legislative body in the 2014 elections have propelled the birth of gender-responsive regional policies. This marks a monumental moment in women's political representation, specifically in geographical areas that are deeply-rooted in patriarchy. This study follows these women's activities, starting from before the election, during the candidacy, when they were elected, and their involvement in the formulation of three gender-responsive policies in 2016 through the lenses of Hanna Pitkin's substantive representative analysis tool and Robert Putnam's social capital theory.

This study uses Hanna Pitkin's "acting for" substantive representation and Robert Putnam's social capital theory. The method used in this research is qualitative in nature and involves an in-depth interview with the six women who were incumbent during the 2014-2019 period.

The principal findings of this study reveals that having originated from a culture that is patriarchal, support from men (husbands and fathers) who are public and cultural figures, as well as politicians is a contributing factor towards the candidacy and election of these women.Social capital, which comes in the form of these women's connection with male elites have also resulted in their election (a 100 percent increase compared to the previous 2009 election). Meanwhile, the profession, track record, and networking experience of these six women before the election are closely related to women's issues and contributed towards a solidified perspective on gender and an active participation in fighting for gender-responsive policies that would cater the interests of women. (Local Regulation on Mother and Child Health, Local Regulation on the Environment, and Local Regulation on Indonesian Migrant Workers).

The theoretical implication of Hanna Pitkin's theory on "acting for" substantive representation is that these women were enabled to act for their constituents because of their perspective on gender that was obtained through their track record and networking experience. On the other hand, Robert Putnam's social capital theory shows that the entry process and the success of these women in political contestation is affected by the patriarchal culture, namely the fame of men (their fathers and/or husbands) that had influence amongst the people and their 'daily politics' communication style."

"Penelitian ini menganalisa peran kepuasan, pengetahuan, dan akses ibu hamil terhadap layanan asuhan kehamilan dengan kunjungan K4 di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Perumusan masalah penelitian berawal dari tidak tercapainya target kunjungan K4 mulai dari tingkat nasional sampai desa, walaupun pemerintah telah meluncurkan program jampersal yang mengatasi masalah pembiayaan kesehatan ibu pada saat hamil, bersalin dan nifas. Didasarkan pada penelitian sebelumnya, dua hipotesa telah dirumuskan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan simple random sampling dilanjutkan dengan proporsional random sampling. Responden dari penelitian ini berjumlah 90 responden, dimana respondena adalah ibu yang telah melahirkan 0-6 bulan dan pernah melakukan asuhan kehamilan di bidan di Kecamatan Anyer. Hasil dari analisis data menunjukkan ibu hamil yang memiliki pengetahuan baik mempunyai peluang kunjungan K4 3,6 kali lebih tinggi (SK 95%: 1,15 ? 11,28) bila dibandingkan dengan ibu hamil yang memiliki pengetahuan kurang, setelah dikontrol variabel umur, tempat layanan, akses dan kepuasan.

---

This study analyzes the role of satisfaction, knowledge and access of pregnant women to antenatal care with a visit K4 in Kecamatan Anyer, Serang Distric. The Formula for this research problems originated from non-fulfillment of K4 visit from national scale to village scale, although the government has launched a program called ?Jampersal? that take care the problems of financing maternal health during pregnancy, childbirth and postpartum.

Based on previous research, two hypotheses were formulated to address the problems in this study. Sampling techniques using simple random sampling followed by a proportional random sampling. Respondents in this study were 90 respondents, who respondent is the mother who has given birth in period of 0-6 months and ever visited to midwives during pregnancy in Kecamatan Anyer.

The results of the analysis of the data showed that the pregnant women who is have a good knowledge will have the opportunity to have K4 visits 3.6 times higher (95% SK: 1.15 to 11.28) compared with women who have less knowledge, after controlling the age, location services, access, and, satisfaction variables."

"Manusia berevolusi untuk bertahan hidup, tetapi mereka lupa dengan asal muasal mereka. Mereka mengambil dari alam tanpa memikirkan cara untuk memperbaiki apa yang telah mereka rusak. Dengan latar belakang studi kasus di Australia, riset menunjukan bahwa pemilik tradisional tanah Australia (Suku Aborigin) memiliki pengetahuan turun temurun mengenai keadaan alam di tanah mereka sendiri. Mereka mengunakan metode pengolahan tersendiri untuk lansekap berkelanjutan, tujuan utama proyek ini adalah untuk menciptakan karya arsitektural yang mengharuskan penghuninya untuk merubah gaya hidup mereka. Mengimplementasikan metode untuk merawat alam dan memotivasi penghuni agar menjadi lebih sosial ke warga sekitar dan melestarikan lingkungan dengan menanam sendiri tanaman endemik dan makanan sendiri. Lokasi pembuangan seperti Beaconsfield Quarry adalah contoh yang sempurna situs yang rusak, siap untuk diberikan penanggulangan khusus dengan diterapkan proyek lansekap berkelanjutan dengan merubah gaya hidup warganya.

---

Human evolve to survive, but they tend to forget where they came from. They take from nature without thinking about giving back to mother nature. With a background case study of Australia, research has shown that the traditional owners of the land (Aboriginal people) develop this amazing knowledge of their own land. They use specific cultivation technique to regenerate the landscape. The main goal is to create architecture that requires the resident to change their way of living. Implementing the idea of giving back to the land and encouraging residents to be sociable and environmentally sustainable by planting their own endemic plants and possibly their own food. A dumping site quarry in Beaconsfield is a perfect example of a destroyed site, ready to be regenerated by the development of the project and the implementation of changing the behaviour of residents."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perencanaan dan penganggaran pada masa tanggap darurat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan membangun kerangka perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam masa tanggap darurat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan dengan (1) telaah dokumen kebijakan strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu Renstra K/L, Renja, RKA K/L, dan DIPA BNPB, dan (2) wawancara dengan pemangku kebijakan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta instansi terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum dilaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dari itu kerangka perencanaan dan penganggaran responsif gender pada masa tanggap darurat perlu dibangun dengan mempertimbangkan konsep dan peran gender pada masa tanggap darurat.

---

This study aims to look at how planning and budgeting during the emergency response period at the National Disaster Management Agency and build a framework for gender responsive planning and budgeting during the emergency response period at the National Disaster Management Agency. This study uses a post positivism approach with qualitative methods. Data collection was carried out by (1) reviewing the strategic policy documents of the National Disaster Management Agency, namely Strategic Plan for Ministries / Agencies, Work Plan, RKA K / L, and Budget Document of BNPB, and (2) interviews with stakeholders in the National Disaster Management Agency, and related agencies . The results of the study show that gender responsive planning and budgeting has not yet been implemented in the National Disaster Management Agency, hence the gender responsive planning and budgeting framework in the emergency response period needs to be built by considering the concepts and roles of gender during the emergency response period."