Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang menjadi permasalahan adalah Apa makna Prinsip Perlakukan Nasional (National Treatment) yang terkandung dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan relevansinya dengan upaya perlindungan paten milik orang asing di Indonesia, Bagaimana sinkronisasi Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment) yang terkandung dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap paten milik orang asing di Indonesia. Makna Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment0 yaitu suatu prinsip mengharuskan negara-begara anggota memberikan perlindungan HKI yang sama dalam hal perlakuan antar warga negara dari negara-negara anggota WTO lainnya. Relevansi Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment) yang terkandung dalam Trade Related Aspects Od Intellectual Property Rights (TRIPs) ini dengan upaya perlindungan paten milik orang asing di Indonesia yaitu sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik paten asing yang telah didaftarkannya di Indonesia.

Abstrak :
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek wajib memiliki seorang Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) yang harus profesional dan kompeten, tidak hanya memiliki pengetahuan dalam bidang farmasi, tetapi juga peraturan perundang-undangan, manajemen apotek, organisasi dan komunikasi. Apoteker juga harus mengetahui cara membuat perencananaan untuk mendirikan sebuah apotek. Dalam merencanakan pendirian apotek, diperlukan studi kelayakan untuk menilai kelayakan pendirian apotek yang ditinjau dari berbagai aspek. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian studi kelayakan pendirian Apotek Kimia Farma Limo-Cinere yang berlokasi di Jalan Limo-Cinere, Kota Depok. Pengambilan data untuk penelitian ini diperoleh dari observasi lokasi dan lingkungan sekitar apotek, serta penelusuran pustaka tentang beberapa aspek terkait seperti aspek pasar dan pemasaran, lingkungan, pelayanan dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan Apotek Kimia Farma Limo- Cinere layak didirikan karena karena memiliki potensi pasar yang bagus yang didukung oleh berbagai faktor seperti memiliki lokasi yang strategis; reputasi PT. Kimia Farma yang kuat sebagai apotek jaringan terbesar di Indonesia yang berada di bawah naungan BUMN; menyediakan pelayanan obat resep, obat nonresep, swalayan farmasi, konsultasi dengan apoteker, layanan antar dan pelayanan melalui aplikasi; dan mengetahui faktor lingkungan sekitar apotek serta perizinan yang benar dalam pendirian apotek. ...... According to Minister of Health Regulation Number 9 of 2017, a pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmaceutical practices are conducted by pharmacists. Every pharmacy must have a Responsible Pharmacist who is professional and competent, possessing not only knowledge in pharmacy but also in regulations, pharmacy management, organization, and communication. Pharmacists must also understand how to plan the establishment of a pharmacy. In planning the establishment of a pharmacy, feasibility studies are necessary to assess the viability of the pharmacy from various aspects. This research aims to conduct a feasibility study for establishing the Apotek Kimia Farma Limo-Cinere located on Limo-Cinere Street, Depok City. Data for this study was obtained through site observation, environmental assessment around the pharmacy, and literature review on aspects such as market and marketing, environment, services, and legal aspects. The research findings indicate that Apotek Kimia Farma Limo-Cinere is feasible to establish due to several factors: it has a good market potential supported by strategic location; strong reputation of PT. Kimia Farma as the largest pharmacy chain in Indonesia under state-owned enterprise (BUMN); providing services including prescription drugs, non-prescription drugs, pharmacy retail, pharmacist consultation, delivery service, and services through mobile applications; and compliance with environmental factors around the pharmacy and proper licensing for the establishment of the pharmacy.

Abstrak :
Fenomena hubungan internasional pasca perang dingin diwarnai dengan beragam masalah yang semakin kompleks dan multi-dimensional, saling terkait satu dengan yang lain. Masalah lingkungan hidup, khususnya menyangkut masalah keanekaragaman hayati yang bersinggungan dengan faktor ekonomi merupakan salah satu contohnya. Adanya berbagai kepentingan negara-negara di dunia dalam keterkaitan antar isu ekonomi dan lingkungan hidup ini menimbulkan serangkaian polemik, seperti yang ditimbulkan oleh kesepakatan TRIPs (Trade-Related Aspects of intellectual Property Rights) dari WTO (World Trade Organization). Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO yang juga memiliki potensi sumber keanekaragaman hayati yang besar menghadapi dilema dalam polemik ini. Masalah tersebut menjadi fokus penelitian dalam tesis ini. Sebagai titik tolak penelitian maka dibuat dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu : 1. Bagaimana keterkaitan kesepakatan TRIPs dengan isu lingkungan hidup, khususnya masalah keanekaragaman hayati? 2. Bagaimana upaya diplomasi lingkungan hidup Indonesia menanggapi keterkaitan tersebut ? Untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian dan sekaligus merupakan justifikasi ilmiah atas penelitian yang dilakukan, maka digunakan berbagai pemikiran dari teori-teori hubungan internasional yang relevan. Untuk menelaah masalah lingkungan hidup yang sifatnya semakin global dan tidak lagi hanya semata menjadi isu lokal maupun regional, dilandasi oleh pemikiran-pemikiran dalam paradigma model masyarakat global. Selain itu, pemikiran dalam teori sistem dunia juga digunakan untuk membantu menjelaskan hahwa kapitalisme global merupakan salah satu penggerak utama hubungan internasional saat ini. Berbagai pemikiran dalam teori-teori diplomasi juga dijadikan acuan untuk membantu menjabarkan upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menanggapi keterkaitan antar isu ekonomi dan lingkungan hidup dalam kesepakatan TRIPs. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Pengkajian dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai materi dan data-data yang berhubungan dengan topik bahasan, melalui analisa data primer dan sekunder dari berbagai dokumen, buku, laporan, jurnal, dan surat kabar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua pertanyaan penelitian terjawab. Keterkaitan kesepakatan TRIPs dengan lingkungan hidup, khususnya masalah keanekaragaman hayati menyangkut pasal 27 dan 28 dari kesepakatan yang mengatur tentang subyek materi yang dipatenkan yang melibatkan unsur-unsur materi genetis di dalamnya. Hal ini dapat menimbulkan berbagai implikasi, seperti hak paten atas mahluk hidup dapat mendorong monopoli atas mahluk hidup yang dipatenkan, mendorong terjadinya erosi keanekaragamn hayati, berpotensi mendorong terjadinya praktekpraktek bio-piracy, para pelaku bioteknologi lebih diakui ketimbang masyarakat adat lokal. pemerintah Indonesia dalam kerangka negosiasi WTO, termasuk forum negosiasi TRIPs pemerintah Indonesia telah membentuk "Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO", sesuai dengan Keppres No. 104 tahun 1999 tanggal 1 September 1999. Tim Nasional ini terdiri dari berbagai unsur departemenl lembaga terkait. Menanggapi keterkaitan antar isu ekonomi dan lingkungan hidup dalam berbagai forum negosiasi TRIPs, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya diplomasi lingkungan hidup, yaitu upaya diplomasi dengan mengintegrasikan aspek lingkungan hidup secara lebih komprehensif. Walaupun secara bilateral diplomasi lingkungan hidup Indonesia menanggapi polemik TR1Ps masih belum optimal, akan tetapi dalam konteks conference diplomacy secara multilateral dalam berbagai forum negosiasi TRIPs, diplomasi lingkungan hidup Indonesia dalam skala tertentu dapat dikatakan berhasil. Hal ini dikaitkan dengan masih belum tercapainya keputusan final negosiasi TRIPs, karena masih adanya conflict of interest antara kelompok negara maju dart negara berkembang dalam forum negosiasi TRIPs yang secara langsung maupun tidak langsung turut dipengaruhi oleh upaya diplomasi Indonesia tersebut.

Abstrak :
Industrial property is is being used by an increasing number of developing countries as an important tool of technological and economic development. Developing countries have also been made aware that it is in their best interest to establish national industrial property systems. Indonesia as a signatory member of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) of the World Trade Organization (WTO), Indonesia has enacted Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design on 20 December 2000. Since the enactment of Law No. 31 of 2000 several cases have occurred and been brought before the Commercial Court involving the cancellation of lawsuits with regard to issues of the lack of ?novelty? of an industrial design which have already been granted to other people. There are several weak aspects of Law No. 31 of 2000 which in practice can create legal uncertainty and may potentially cause a barrier towards the effectiveness of the implementation of Law No. 31 of 2000.