Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia mengalami pemerintahan otoriter selama 32 tahun. Berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 meninggalkan permasalahan krusial terkait pelanggaran HAM berat. Tuntutan masyarakat terutama pihak korban dan keluarganya terhadap peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat masih terus disuarakan sampai saat ini. Guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut, Pemerintah bersama DPR telah membentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya antara tahun 2002-2004 Pemerintah membentuk Pengadilan HAM ad-hoc yang tujuannya untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat kasus Timor Timur pasca jajak pendapat dan kasus Tanjung Priok. Masyarakat terutama korban dan keluarganya belum merasakan jawaban atas hasil Pengadilan HAM ad-hoc dimaksud berkenaan dengan tuntutan yang selama ini dilakukan. Hal ini karena proses yudisial tersebut tidak memberikan nilai-nilai keadilan, dan tidak berpihak kepada korban. Pendekatan yudisial hanya menyelesaikan aspek hukumnya saja, dan hanya berorientasi kepada pelaku. Sementara pelanggaran HAM berat mengandung dimensi politik, psikologis, dan sosial yang sangat kompleks, yang dialami oleh korban beserta keluarganya. Sistem hukum Indonesia disamping mengenal penyelesaian sengketa secara yudisial, juga mengenal alternatif penyelesaian sengketa secara non-yudisial. Salah satu pendekatan ekstrayudisial untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat yang dikenal oleh masyarakat internasional adalah rekonsiliasi. Pendekatan rekonsiliasi meskipun tidak menjamin terwujudnya rasa keadilan bagi semua pihak, akan tetapi lebih dari 20 negara yang sukses menerapkan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti Afrika Selatan (1995), Chili (1990-1992), Guatemala (1995), Meksiko (1992), dan El Savador (1992-1994). Pemerintah bersama DPR melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi membentuk lembaga rekonsiliasi yang diberi nama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Belum lagi Komisi ini memilih dan menatapkan anggotanya, UU KKR yang menjadi payung hukum pelaksanaan rekonsiliasi di Indonesia diuji materil terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK menyatakan bahwa UU KKR tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian kelembagaan yang sudah terbentuk dengan sendirinya dibubarkan, dan rekonsiliasi sebagai pendekatan ekstrayudisial belum pernah dilakukan di Indonesia. Rekonsiliasi merupakan bagian tak terpisahkan dari penegakan hukum yang bersifat ekstrayudisial. Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, yang terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu: substance, structure, dan legal culture. Penulis memanfaatkan ketiga komponen tersebut sebagai kerangka kerja analisis untuk membahas urgensi rekonsiliasi di Indonesia. Implementasinya dilakukan dengan membandingkan pengaturan, mekanisme, dan praktik rekonsiliasi di Afrika Selatan dan Chili. Komponen substance, dipergunakan untuk mengetahui apa urgensi pengaturan rekonsiliasi terkait dengan transitional justice, tanggung jawab dan kewajiban negara, serta politik hukum. Komponen structure, dipergunakan untuk mengetahui bagaimana mekanisme rekonsiliasi terkait dengan bentuk, struktur, dan mandat kelembagaan yang diperlukan guna mendukung rekonsiliasi. Komponen legal culture, dipergunakan untuk mengetahui bagaimana praktik pengaturan dan mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. ......Indonesia experienced authoritarian rule for 32 years. Orde Baru regime ended in 1988 left the crucial issues related to serious human rights violations. Public, especially the victims and their families demanded the Government to resolve the serious human rights violations in a fair and dignified. Finally, the Government and the Parliament has established the Law No. 26 Year 2000 on Human Rights Court. The Government has established a Human Rights Court ad-hoc which aim to examine and rule on cases of serious human rights violations cases in East Timor after the referendum and the Tanjung Priok case conducted between the years 2002-2004. Public, especially victims and their families, did not receive a fair response to the human rights court ad-hoc. The judicial process did not give the value of justice, and not to side with the victim. The judicial approach simply completing the legal aspects, and oriented to the perpetrator. On the other hand, human rights violations contains aspects of political, psychological, and social problems are complex. Indonesia imposed a judicial and extrajudicial approach in resolving a dispute. The international community recognize reconciliation as alternative dispute resolution. Reconciliation in principle does not guarantee justice, but nearly 20 countries in the world to apply this method to solve the problem of serious human rights violations of the past, such as: South Africa (1995), Chile (1990-1992), Guatemala (1995), Mexico (1992), and El Salvador (1992-1994). Government and Parliament enacting Law No. 27 Year 2004 on the Truth and Reconciliation Commission. This law established the Truth and Reconciliation Commission in Indonesia. Constitutional Court conduct a judicial review Law No. 27 Year 2004 on the 1945 National Constitution. Decision of the Court stated that the Law No. 27 Year 2004 does not have binding legal force. Thus, the institution that has been formed by itself had been disbanded. Moreover, the reconciliation as extrajudicial approach has never been done in Indonesia. Reconciliation is an integral part of law enforcement that is extrajudicial. Lawrence M. Friedman's said that the success of law enforcement always requires three components functioning legal system, namely substance, structure, and legal culture. I use these three components as an analytical framework to discuss the urgency of reconciliation in Indonesia. Its implementation is done by comparing the arrangements, mechanisms, and practices of reconciliation in South Africa and Chile. Substance, is used to identify whether an urgency of reconciliation arrangements associated with transitional justice, responsibility and state obligation, and legal politic. Structure is utilized to identify the reconciliation mechanism related to the shape, structure, and institutional mandate to reconciliation. Legal culture is employed to identify a practice of arrangements and mechanism that inline to the demands of reconciliation in Indonesia.

Abstrak :
Perang Cina-Jepang Kedua mengakibatkan putusnya hubungan persahabatan antara Cina dengan Jepang. Selain itu, perang tersebut menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian besar secara ekonomi terhadap Cina. Republik Rakyat Cina dan Jepang juga berada pada blok yang berbeda pada periode Perang Dingin, namun rekonsiliasi Cina-Jepang dapat terealisasikan pada tahun 1972. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan apa saja faktor yang mendorong rekonsiliasi Cina-Jepang dan bagaimana rekonsiliasi Cina Jepang secara resmi terlaksana? Rangkaian pertanyaan tersebut merupakan masalah utama yang akan dibahas dalam makalah ini. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis. Dari penelitian ini terungkap bahwa ada tiga faktor yang memiliki kontribusi masing-masing dan saling melengkapi satu sama lain dalam mendorong rekonsiliasi Cina-Jepang pada periode 1949-1972. ...... The Second Sino-Japanese War resulted in the breakdown of friendly relations between China and Japan. In addition, the war caused numerous death tolls and heavy economic losses to China. The Peoples Republic of China and Japan were also on different blocs during the Cold War period, but Sino-Japanese reconciliation could be realized in 1972. This phenomenon raises the question what are the factors that drive Sino-Japanese reconciliation and how Sino-Japanese reconciliation is officially done? These questions are the main problem that will be discussed in this paper. The study was conducted using qualitative methods with a historical approach. From this study, it was revealed that there were three factors which each contributed and complimented each other in driving Sino-Japanese reconciliation in the period 1949-1972.

Abstrak :
Perdebatan antara tradisi dan modernitas telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai generasi, menciptakan perbedaan pandangan yang nyata. Generasi tua seringkali menganggap nilai-nilai tradisional sebagai fondasi kestabilan sosial dan keberlangsungan budaya. Sementara itu, generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap gaya hidup yang lebih modern. Film Into the Beat digunakan untuk meneliti bagaimana konflik dan rekonsiliasi antargenerasi direpresentasikan melalui seni tari. Penelitian dilakukan dengan menganalisis adegan-adegan dalam film yang menggambarkan pertentangan antara tradisi dan modernitas serta konflik antargenerasi yang dimaknai menggunakan teori konflik generasi oleh Karl Mannheim. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana film Into the Beat menggambarkan konflik nilai antargenerasi yang dialami tokoh utama melalui penggunaan seni tari sebagai medium utama. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan saling memahami dan mendukung, generasi yang berbeda dapat menemukan titik temu dan menghargai pandangan satu sama lain. ......The debate between tradition and modernity has been the focus of attention in various generations, creating a real divergence of views. Older generations often consider traditional values as the foundation of social stability and cultural continuity. Meanwhile younger generations tend to be more open to a more modern lifestyle. The film Into the Beat is used to examine how intergenerational conflict and reconciliation are represented through dance. The research was conducted by analyzing scenes in the film that depict the conflict between tradition and modernity and intergenerational conflict. Further analyses were interpreted using Karl Mannheim’s theory of generational conflict. The results of this study show how the film Into the Beat depicts the intergenerational value conflict experienced by the main character through the use of dance as the main medium. This research also shows that by understanding and supporting each other, different generations can find common ground and respect each other’s views.

Abstrak :
Hukum qisas memberikan tidak alternatif penyelesaian konflik yaitu pembalasan yang setimpal, pemaafan dan juga diyat. Sejalan dengan upaya penyelesaian konflik yang mempromosikan rekonsiliasi sebagai penyelesaian yang damai dan humanis, dilakukan penelitian yang mencoba mencari celah dalam hukum qisas untuk dapat mewujudkannya. Pembalasan yang setimpal tentu bukan alternatif yang memenuhi kriteria tersebut, namun melalui pemaafan dan diyat terdapat kemungkinan rekonsiliasi dapat terwujud diantara korban, pelaku, dan juga masyarakat. Dalam upaya penelusuran tersebut digunakan beberapa konsep yang menjadi kerangka berpikirnya yaitu rekonsiliasi dan keadilan restoratif. ...... Qisas has three alternative conflict resolution. The alternative are retalation, forgiveness, and bloodmoney. In line with efforts to promote reconciliation conflict resolution as peaceful and humane solution, this research trying to find loop holes in the qisas to be able to make it happen. Retaliation in kind is certainly not an alternative that meets the criteria, but through forgiveness and blood money, reconciliation is possible can be realized between the victim, offender, and community. Reconciliation, forgiveness and restorative justice are the concepts that are used to analyze this problem.

Abstrak :
Tesis ini meneliti mengenai upaya rekonsiliasi politik Libya yang sedang berada dalam keadaan darurat, sehingga sangat perlu dilakukan kesepakatan politik bersama untuk menangani kebuntuan negosiasi antara kedua pemerintahan ?GNC? (General National Congress) di Timur dan HoR (House of Representative) di Barat. Berbagai pihak Libya dengan didukung oleh komunitas Internasional beserta UNSMIL (United Support Mission in Libya) mewujudkan pemerintahan pemersatu Libya (GNA / Government of National Accord) pada Deklarasi Sukhairat 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pendekatan deskriptif - analitik dan ditulis dengan data yang diperoleh dari dokumentasi, arsip situs - situs, website resmi dan wawancara. Konsep resolusi konflik digunakan untuk menjelaskan dampak dan prospek stabilitas di Libya dan teori Intervensi Mastenbroek digunakan untuk menganalisa upaya GNA dalam menengahi ranah perpolitikan Libya. Hasil penelitian menyatakan bahwa Deklarasi Sukhairat merupakan sebuah langkah yang penting untuk penyatuan konflik politik di Liyba, dan terhambatnya penerapan kesepakatan politik yang telah dideklarasikan di Sukhairat pada 17 Desember 2015 karena ada butir ke delapan yang memindahkan kekuasaan militer kepada Dewan Presidium dalam pemerintahan GNA. ...... This thesis examines Libya's political reconciliation efforts after being in a state of an emergency. To overcome this problem, a joint political agreement was needed between the General National Congress (GNC) in the eastern parts of Libya and the House of Representative in the western parts. Through the Declaration of Sukhairat (2015), Libya which was supported by the United Nation Support Mission in Libya (UNSMIL) and International community tried to establish the Government of National Accord (GNA). This thesis is a case study research with a qualitative approach by emphasizing the study method on descriptive-analytic. The data was obtained from the documentation, archives (books, articles, journals, and websites). The concept of conflict resolution was used to describe the impact and prospects of stability in Libya, while Mastenbroek Intervention theory was used to analyze GNA efforts to mediate the political realm in Libya. The results states that Sukhairat Declaration is an important step for the political unification of Libya. However, the provision about transferring military power into the Presidium Council was hampering the implementation of the political agreement of Sukhairat.