Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjaminya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Undang-undang Pasar modal memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada Bapepam-LK, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan pasalnya seperti penetapan Bapepam-LK sebagai pengawas, pengatur perijinan, ketentuan pidana, bahkan Bapepam-LK diberi kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan apabila diduga telah terjadi tindak pidana di Pasar Modal. Bagi perusahaan efek yang melakukan tindak pidana Pasar Modal dimana yang bersangkutan berstatus hukum sebagai badan hukum perseroan maka dapat pula diberlakukan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Salah satu tindak pidana yang dapat masuk dalam ruang lingkup Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbuka adalah bilamana tindak pidana tersebut dilakukan di dalam pasar modal yang dilakukan oleh badan hukum perseroan menyangkut perihal tindakan tersebut merugikan nasabah di satu sisi pasar modal dan sisi lain tindak pidana tersebut telah merugikan perseroan yang bukan merupakan tujuan dari perusahaan tersebut. Adapun terkait dengan persoalan tersebut, telah terjadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Perusahaan Sekuritas yang merupakan suatu badan hukum perseroan yakni PT. Sarijaya Permana Sekuritas dimana Komisaris Utamanya, Herman Ramli yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan rekening nasabah. Atas tindakan Komisaris Utama tersebut, nasabah telah dirugikan atas dana nasabah yang ada di perusahaan sekuritas itu. Terhadap kasus tersebut diharapkan Bapepam mengambil tindakan tegas karena akibat yang timbul berdampak sangat luas. Selain jumlah uang yang begitu besar juga berdampak pada kepercayaan masyarakat pemodal. Skripsi ini mencoba untuk membuat tinjauan apakah secara yuridis terhadap tindakan Komisaris Utama PT. Sarijaya Permana Sekuritas yang telah membuat 17 rekening baru atas nama Sarijaya merupakan tindak pidana di bidang pasar modal. Selanjutnya sejauh mana tanggung jawab komisaris dilihat dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas bilamana terjadi kekurangan dana untuk mengembalikan dana nasabah. Serta bagaimana tindakan Bapepam-LK atas kasus Sarijaya ini guna terciptanya kepastian hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pemodal atas rasa aman. ......By the issuance of Law Number 8 Year 1995 on Capital Market, it should be a significant milestone for the assurance of law enforcement in all activities of the capital markets, so that there is a legal certainty for the perpetrators of the capital market. Law on Capital Markets provide very broad powers to Bapepam-LK, it can be seen from various provisions of the articles, such as the determination of Bapepam-LK as the supervisor, regulator of licensing, criminal provision, even Bapepam-LK is given the authority to take investigation action when there is suspected a crime occurred in the Capital Market. For the Stock companies committing criminal action in the Capital Market where the person concerned is as a legal entity of the Limited Liability Company, then it may also be enforced the Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company. One of the crimes included in to the scope of Law No. 8 Year 1995 on Capital Market and the Law Number 40 Year 2007 on Opened Company is where the crime was committed in the capital markets by a corporate legal entity and the action has inflicted at one side the Capital Markets and on the other hand, the crime has inflicted the company’s goal. In relation to such matters, there has been an allegation of crime committed by a Security Company constituting as an incorporated company that is PT. Sarijaya Permana Sekuritas, where its President Commissioner, Herman Ramli has been alleged to have committed criminal abuse of customer accounts. On the action of the President Commissioner, client has been inflicted for the customer's funds deposited in the securities of the company. Toward such case, Bapepam is expected to take decisive action because the consequences arising out thereof has very large impact. Besides the large amount of money, it has also very large impact on the trust of investor societies. This thesis is arranged to make a juridical review to the action of President Commissioner of PT. Sarijaya Permana Sekuritas, who have made 17 new accounts in the name of Sarijaya constituting as a crime in the capital market. Furthermore, how far the responsibilities of the Board of Commissioners seen from the Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company when there is lack of funds to refund the customer's funds. And how the actions of Bapepam-LK on the case of Sarijaya in order to create legal certainty and to restore the trust of investors on the sense of security.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan Pembiayaan Musyarakah pada transaksi Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., salah satu bank syariah yang baru-baru ini meluncurkan produk pembiayaan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI terkait musyarakah dan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pembiayaan Rekening Koran Syariah dengan akad Musyarakah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia. Namun, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dalam akad musyarakah tersebut, antara lain penerapan dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan nilai proyeksi, bukan nilai realisasi. Selain itu, prinsip distribusi bagi hasil usaha juga tidak sesuai karena bank menggunakan prinsip Revenue Sharing, bukan prinsip Net Revenue Sharing maupun prinsip Profit Sharing. ...... This study is aimed to explain application of Musyarakah Financing for Sharia Clearing Account Financing (PRKS) transaction at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., one of Sharia Banks which recently launched that financing product. This study is also aimed to analyze the compliance of this financing application with regulations in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI Related with Musyarakah and PSAK 106 of Musyarakah Accounting. The method used in this study is documentation and interview method. The result of this study indicates that the application of Sharia Clearing Account Financing using Musyarakah agreement has mostly complied with the regulations in Indonesia. But, there are some things that don't meet the compliance in that Musyarakah agreement, including application of profit-sharing consideration basis which uses projection value, not uses realization value. As well, profit-sharing distribution principle doesn't comply with the regulations because the principle used by bank is Revenue-Sharing principle, neither Net Revenue-Sharing principle nor Profit-Sharing Principle.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pemberian jaminan rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan apabila debitur wanprestasi, dijelaskan pula mengenai ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana proses pemberian jaminan gadai rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan bagaimana ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan. Kesimpulan dari tesis ini adalah PT X, Tbk dengan Z Limited telah membuat perjanjian gadai rekening bank yang mengikuti peijanjian pokoknya, yaitu peijanjian kredit. Rekening bank yang dimiliki PT X, Tbk berada di bawah penguasaan Z Limited sehingga timbulnya gadai telah terpenuhi. Dalam hal ini yang digadaikan adalah rekening penampungan (escrow account). PT X, Tbk wanprestasi terhadap peijanjian kredit sehingga Z Limited berhak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan oleh PT X, Tbk. Dalam peijanjian gadai, diatur bahwa apabila PT X, Tbk wanprestasi, maka PT X, Tbk tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada bank dimana rekening bank atas nama PT X, Tbk berada bahwa seluruh pembayaran oleh bank tersebut wajib diberikan kepada Z Limited. Apabila pembayaran oleh bank tersebut diberikan kepada PT X, Tbk maka pembayaran tersebut tidak sah dan bank tidak akan dilepaskan dari kewajiban pembayaran tersebut. Namun, apabila tidak diperjanjikan, maka penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadai di muka umum (pelelangan). Pada dasarnya, ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi gadai rekening bank sama saja dengan ketentuan pelaksanaan lelang pada benda bergerak.

---

This thesis concerning the granting of pledge of bank accounts which is given by pledgor to pledgee and in the event the debtor breach (event of default) the agreement, also explained the provisions of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The subject matters of this thesis are how the process of granting of pledge of bank accounts and how the provision of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The method of this thesis is legal normative with literature method. The conclusion of this thesis are PT X, Tbk with Z Limited has entered the agreement o f pledge of bank accounts and follows the master agreement, which is the facility agreement. Also the bank accounts which is owned by PT X, Tbk under the possession o f Z Limited in such a way that the pledge has been incurred. In this matter the form of bank account is escrow account. PT X, Tbk breached the facility agreement and Z Limited has the right to execute the guarantee which given by PT X,Tbk. In the pledge of bank accounts agreement, it is stated that in the event PT X, Tbk breach such agreement, PT X, Tbk is obliged to notify in writing to bank where the bank accounts under the name of PT X, Tbk located that all the payments by such bank must be made to Z Limited. In the manner that such payment made by the bank concerned to PT X, Tbk will be invalid and will not discharge the bank concerned of its payment obligation. However, if it is not agreed by the parties, pledge has the right to sell the pledged object by auction. Basically, the implementations of auction?s execution of bank accounts apply equally to the implementation of auction?s execution of movable asset.

Abstrak :
Salah satu dokumen yang digunakan dalam kegiatan operasional PT ABC adalah rekening giro. Rekening giro yang dimiliki oleh PT ABC sangat banyak pada transaksi penerimaan dan pengeluaran uang. Sehingga, transaksi yang terdapat pada rekening giro perlu dijurnal ke dalam sistem akuntansi. Laporan magang ini berisikan bahasan mengenai prosedur dan penjurnalan yang terjadi secara nyata di PT ABC. Hal tersebut kemudian dianalisis menggunakan Standar Operasional Prodesur dan pedoman akuntansi serta pedoman transakasi yang berlaku pada PT ABC. Maka dari itu, laporan magang ini menghasilkan temuan bahwa Standar Operasional Prosedur perlu diperbaharui berdasarkan sesuai kenyataan pada masa sekarang. Penjurnalan yang dilakukan sudah sesuai dengan pedoman transaksi. Namun, kode akun yang digunakan perlu dibuat peraturan dalam pembuatan kode akun transaksi yang akan digunakan. ......One of the documents used in PT ABC's operational activities is a checking account. The checking account owned by PT ABC is very many in the receipt and expenditure transaction. Thus, transactions in the checking account need to be journalized into the accounting system. This internship report discusses procedures and journalizing that occurred in real terms at PT ABC. The description then analyzed using the Production Operational Standards and accounting guidelines and transaction guidelines that apply to PT ABC. Therefore, this internship report products findings that the Standard Operating Prosedure needs to be updated based on the current reality. Journaling carried out is in accordance with the transaction guidelines. However, the account code used needs to be made a rule in making the transaction account code that will be used.

Abstrak :
[ABSTRAK
Pembukaan akses rahasia bank merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menegakkan kepatuhan pajak sebagai bagian dari upaya penegakan hukum bagi wajib pajak. Ketentuan-ketentuan perbankan memberikan ruang bagi aparatur pajak untuk mengakses rahasia bank guna mendapatkan informasi terhadap rekening wajib pajak yang terbukti belum menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang pajak. Sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan pembukaan akses rahasia bank dalam rangka penerapan pemblokiran reking wajib pajak, maka ketentuan tersebut juga harus menekan seminimal mungkin terhadap adanya kemungkinan penyalahgunaan ketentuan penerobosan rahasia bank oleh aparat pajak itu sendiri. Perumusan masalah dalam penulisan tugas terakhir adalah mengenai bagaiamana aturan dan mekanisme dalam penerapan pembukaan akses rahasia bank dalam penerapan pemblokiran rekening wajib pajak dan implikasi hukum terhadap penerapan kegiatan tersebut terhadap kegiatan usaha wajib pajak yang dikenakan sanksi pemblokiran rekeningnya oleh aparat pajak dengan mengacu pada ketentuan undang-undang perbankan dan perpajakan yang berlaku di indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dan penelitian ini bersifat eksplanatoris, yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala dan bersifat mempertegas hipotesa yang ada.

---

ABSTRACT
The opening of bank secrecy access is one of the efforts carried out by the government in the framework to enforce tax compliance as part of the efforts of law enforcement for taxpayers. The provisions of banks to provid space for the tax personnel to access bank secret to get information on taxpayer accounts that is evidenced not settle the obligation of tax debt payment. As a precaution against the possibility of abuse of authority in opening bank secrecy access in order to implement taxpayer account blocking, then such provision must reduce as minimum as possible to the possibility of abuse of the provisions on breach of bank secrecy by the tax authorities themselves. Formulation of problem in the writing of final task is about how the rules and mechanisms for the implementation of access opening of bank secrecy in the application of account blocking of taxpayer and legal implications to the implementation of activities to the taxpayer's business activities that are subject to sanctions by blocking of their account by the tax authorities by refer to the provisions of banking and taxation laws prevailing in Indonesia.The type of research is normative juridical, and this research is explanatory, which aims to describe or explain more a symptom and having nature to reinforce the existing hypothesis.;The opening of bank secrecy access is one of the efforts carried out by the government in the framework to enforce tax compliance as part of the efforts of law enforcement for taxpayers. The provisions of banks to provid space for the tax personnel to access bank secret to get information on taxpayer accounts that is evidenced not settle the obligation of tax debt payment. As a precaution against the possibility of abuse of authority in opening bank secrecy access in order to implement taxpayer account blocking, then such provision must reduce as minimum as possible to the possibility of abuse of the provisions on breach of bank secrecy by the tax authorities themselves. Formulation of problem in the writing of final task is about how the rules and mechanisms for the implementation of access opening of bank secrecy in the application of account blocking of taxpayer and legal implications to the implementation of activities to the taxpayer's business activities that are subject to sanctions by blocking of their account by the tax authorities by refer to the provisions of banking and taxation laws prevailing in Indonesia.The type of research is normative juridical, and this research is explanatory, which aims to describe or explain more a symptom and having nature to reinforce the existing hypothesis.;The opening of bank secrecy access is one of the efforts carried out by the government in the framework to enforce tax compliance as part of the efforts of law enforcement for taxpayers. The provisions of banks to provid space for the tax personnel to access bank secret to get information on taxpayer accounts that is evidenced not settle the obligation of tax debt payment. As a precaution against the possibility of abuse of authority in opening bank secrecy access in order to implement taxpayer account blocking, then such provision must reduce as minimum as possible to the possibility of abuse of the provisions on breach of bank secrecy by the tax authorities themselves. Formulation of problem in the writing of final task is about how the rules and mechanisms for the implementation of access opening of bank secrecy in the application of account blocking of taxpayer and legal implications to the implementation of activities to the taxpayer's business activities that are subject to sanctions by blocking of their account by the tax authorities by refer to the provisions of banking and taxation laws prevailing in Indonesia.The type of research is normative juridical, and this research is explanatory, which aims to describe or explain more a symptom and having nature to reinforce the existing hypothesis., The opening of bank secrecy access is one of the efforts carried out by the government in the framework to enforce tax compliance as part of the efforts of law enforcement for taxpayers. The provisions of banks to provid space for the tax personnel to access bank secret to get information on taxpayer accounts that is evidenced not settle the obligation of tax debt payment. As a precaution against the possibility of abuse of authority in opening bank secrecy access in order to implement taxpayer account blocking, then such provision must reduce as minimum as possible to the possibility of abuse of the provisions on breach of bank secrecy by the tax authorities themselves. Formulation of problem in the writing of final task is about how the rules and mechanisms for the implementation of access opening of bank secrecy in the application of account blocking of taxpayer and legal implications to the implementation of activities to the taxpayer's business activities that are subject to sanctions by blocking of their account by the tax authorities by refer to the provisions of banking and taxation laws prevailing in Indonesia.The type of research is normative juridical, and this research is explanatory, which aims to describe or explain more a symptom and having nature to reinforce the existing hypothesis.]

Abstrak :
Tesis ini membahas hubungan antara kebijakan Modal Bcrsih Discsuaikan dan Pengelolaan Rekening Terpisah Pialang Beljangka yang ditetapkan pemerintah terhadap usaha perlindungan dana nasabah. Pialang Berjangka harus memiliki reputasi keuangan yang baik dan integritas bisnis yang tinggi serta profesional mcngingat bahwa Pialang Beqjangka dalam kegiatannya mengelola dana masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit. Pcnclitian ini adalah penelitian kuantitatif dcngan menggunakan data primer. Hasil penelitian menyarankan dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap dana nasabah, Pialang Berjangka hams mempertahankan nilai Modal Bersih Disesuaikan, serta mengelola Rekening Terpisah.

---

The focus of this study is examining of relationship between application the adjusted net capital policy and management of Segregated Account li'om Futures Trade Brokers towards the protection of customer’s iimds. Futures trade brokers was necessary to possess good financial reputations and high business integrity as well as professional considering that the fixture trade broker in their activities were to manage the society’s funds which were huge. The method of this research is quantitative with use the primary data. The researcher suggests that for increasing the protection of customer’s timds, fixtures trade brokers was necessary to maintain the value of adjusted net capital and maintain the Segrcgated Account.

Abstrak :
ABSTRAK
Konsumen melakukan transaksi jual beli dalam kehidupannya sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup. Intensi belanja konsumen dalam transaksi jual beli dipengaruhi oleh sistem pembayaran dan rekening mental. Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa ada perbedaan intensi belanja antara konsumen pengguna kartu kredit dan cek atau uang tunai; dan dalam teori Rekening Mental disebutkan bahwa manusia selalu melakukan proses kognitif dalam bertransaksi, yaitu saat mengeluarkan cost dan mendapatkan benefit.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan intensi belanja konsumen dipengaruhi oleh sistem pembayaran uang tunai, kartu debit, kartu kredit; dan rekening mental identik, rekening mental serupa, rekening mental berbeda.

Penelitian ini menggunakan alat berupa vignette, yaitu kasus yang ditanyakan kepada partisipan penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan metode eksperimen, dengan desain 3x3 faktorial. Variabel bebas pertama adalah sistem pembayaran, yang mempunyai tiga variasi, yaitu uang tunai, kartu debit, dan kartu kredit. Variabel bebas kedua adalah rekening mental, yang mempunyai tiga variasi, yaitu rekening mental identik, rekening mental serupa, dan rekening mental berbeda. Partisipan penelitian berjumlah 310 orang yang terbagi dalam sembilan kelompok eksperimen.

Uji signifikansi dilakukan dengan metode anova, sedangkan uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan mean antar kelompok eksperimen. Hasil uji signifikansi menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen, namun arah hipotesis telah sesuai

Dari hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh sistem pembayaran dan rekening mental terhadap intensi belanja konsumen di Indonesia, khususnya Jakarta. Saran yang diberikan adalah saran-saran untuk penelitian selanjutnya, terutama untuk mengembangkan psikologi ekonomi. Implikasi praktis ditujukan bagi para produsen yang ingin meningkatkan strategi penjualan.

Abstrak :
Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan orang tua dalam memilih rekening tabungan syariah untuk anaknya. Penelitian ini menggunakan Conjoint Analysis, yaitu teknik analisis statistik multivariat yang digunakan untuk memprediksi bagaimana tanggapan pengguna terhadap kualitas (atribut) yang dihasilkan dari barang atau jasa. Hasilnya adalah pemeringkatan 6 faktor (atribut) berdasarkan tingkat kepentingan, faktor tersebut dipilih melalui diskusi dengan pakar perbankan. Setiap kategori (level) faktor didefinisikan dan diberi peringkat dengan cara yang sama. Peringkat faktor yang dihasilkan adalah: Biaya Penarikan, Penalti Underbalance, Batas Utilitas, Setoran Minimum, Saldo Minimum, dan Biaya Transfer. ......This study researches the factors influencing parental decisions in choosing an Islamic savings account for their children. This study uses Conjoint Analysis, a multivariate statistical analysis technique used to predict how users will respond to produced qualities (attributes) for goods or services. The results are a ranking of 6 factors (attribute) based on importance, the factors chosen through a discussion with banking experts. Each factor’s category (level) is similarly defined and ranked. The resulting ranking of factors are: Withdrawal Fee, Underbalance Penalty, Utility Limit, Minimum Deposit, Minimum Balance, and Transfer Fee.