Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mencari proporsi gangguan depresi pada penyalahguna zat yang sedang menjalani rehabilitasi di RS Marzuki Mahdi. Penelitian ini adalah suatu penelitian cross sectional yang dilakukan pada 52 orang responden peserta rehabilitasi sejak bulan September 2003 hingga Mei 2004. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan SCID ( Structured Clinical Interview for DSM IV). Dari seluruh responden yang ikut serta didapatkan proporsi responden yang menderita depresi adalah 48,1% (25 responden). Dari ke 25 responden yang menderita depresi, proporsi jenis gangguan depresi yang diderita responden adalah sebagai berikut gangguan depresi mayor saat ini sebesar 26,9% (14 responden), gangguan depresi mayor saat ini disertai distimia sebesar 11,5% (6 responden), gangguan distimia sebesar 1,9% (1 responden), gangguan depresi minor sebesar 7,7% (4 responden). Selanjutnya dilakukan analisis statistik antara beberapa variabel seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, status pekerjaan, lama rehabilitasi, motivasi rehabilitasi, lama menyalahgunakan zat, frekuensi kekambuhan, frekuensi rehabilitasi, status HIV dan status hepatitis C dengan gangguan depresi yang diderita responden. Hasil analisis statistik menyatakan hanya variabel motivasi rehabilitasi yang secara statistik terdapat perbedaan proporsi depresi yang berrnakna. Sebagai tambahan didapatkan data bahwa angka infeksi HN pada responden penelitian adalah sebesar 40,4%, dan angka infeksi hepatitis C pada responden sebesar 63,5%. Fakta ini tentunya memerlukan perhatian yang Iebih besar dalam hal usaha - usaha pencegahan agar angka penularan dapat ditekan. Pada akhirnya disarankan agar penelitian sejenis dilakukan di berbagai pusat rehabilitasi lain, responden penderita depresi diberikan penatalaksanaan untuk kondisi depresinya, kemudian dilakukan penelitian lanjutan yang bersifat prospektif untuk mengkaji angka kekambuhan dan lama abstinensi pada responden yang telah diberikan penatalaksanaan untuk kondisi depresinya.

---

Purpose of the study: This study is designed to find the proportion of depression among drug abusers who attend rehabilitation program at the Marzuki Mahdi hospital. Methods: This is a cross sectional study involving 52 respondents that begins at September 2003 & ends at May 2004. The inventory that is used in this study was SCID (Structured Clinical Interview for DSM IV) and a questionnaire. Results: Of all the respondents that participates in this study, the proportion of depression was 48,1% (25 respondents). The proportion of the type of the depressive disorder was: major depressive disorder 26,9% (14 respondents), major depressive disorder with dysthymic disorder 11,5% (6 respondents), dysthymic disorder 1,9% (I respondent), and minor depressive disorder 7,7% (4 respondents). Then a statistical analysis was conducted between several independent variables such as age, gender, education level, marital status, employment status, length of rehabilitation, motivation for rehabilitation, length of substance abuse, relapse frequency, rehabilitation frequency, HIV status, hepatitis C status and depression. The result of the statistical analysis shows that motivation for rehabilitation is the only variable that has a significant difference of depression proportion statistically. Remarks: this study noted that the proportion of HIV positive respondent was 40,4%, and the proportion of hepatitis C positive respondent was 63,5%. This huge figure certainly calls for attention to the preventive measures that can limit the spreading of the infection. At the end, there is hope that a similar study can be conducted in several other rehabilitation facility, the respondents that has depression is treated for their condition, and then a further prospective study is carried out to assess the relapse rate and length of abstinence of the respondents that has been given treatment for their depressive disorder.

Abstrak :
Narapidana bagaimanapun merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kontribusi besar bagi ketahanan sosial yang pada gilirannya akan memiliki kontribusi bagi ketahanan nasional. Perubahan pendangan tentang penjara dan pemidanaan dari konsep hukuman menjadi konsep pemasyarakatan menjadikan kelompok masyarakat ini merupakan aset masyarakat yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Mereka bagaimanapun merupakan bagian dari masyarakat kita. Dengan perubahan konsep tersebut diatas pola pembinaan narapidana di lembaga-lembaga pemasyarakatan menjadi tema yang sangat penting. Pola pembinaan dengan program-program yang menyangkut aspek mentalitas, kecerdasan, ketrampilan kerja dan religiusitas menjadi sebuah tuntutan yang penting. Departemen Kehakiman sejak lama memiliki program rehabilitasi bagi lembaga-lembaga pemasyarakatan dengan tujuan para peserta anak didiknya yang tidak lain adalah para terhukum pelaku tindak pidana bisa kembali ke masyarakat dan diterima masyarakat sekaligus bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya tanpa harus melakukan tindak kejahatan lagi. Program-program pembinaan narapidana juga diharapkan agar para peserta didik yang sudah bebas bisa kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi perbuatan pidana lagi. Indikator keberhasilan pembinaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta, yang menjadi lokasi penelitian ini, memang belum ada, kendati bisa dilihat dari jumlah pemberian asimilasi, remisi, cuti menjelang bebas dan bebas bersyarat, serta angka residivis yang cukup signifikan. Departemen Kehakiman belum memiliki mekanisme penilaian keberhasilan dan monitoring untuk para alumni anak didiknya yang sudah kembali ke masyarakat. Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta memberikan implikasi yang signifikan terhadap perubahan perilaku narapidana baik yang masih di dalam lembaga pemasyarakatan maupun yang sudah bebas. Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana dampak pembinaan narapidana terhadap ketahanan sosial masyarakat dan yang pada gilirannnya memiliki dampak kepada kondisi ketahanan nasional. Dari penelitian lapangan ditemukan bahwa pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang sudah baik kendati ditemukan pula sejumlah hal yang menjadi kelemahan yang bisa mendorong ketidakberhasilan pembinaan. Demikian juga tidak ditemukan mekanisme evaluasi terhadap keberhasilan pembinaan, sebagaimana evaluasi yang dilakukan sekolah-sekolah terhadap anak didiknya.

Abstrak :
Penelitian dilakukan dengan adanya pertimbangan dan pemikiran tentang perlunya meningkatkan perhatian kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh penyandang cacat sebagai kelompok yang kurang beruntung serta berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan pembinaan kepada penyandang cacat dengan cara melibatkan masyarakat dan melaksanakan pembinaan tersebut di dalam masyarakat. Kegiatan seperti ini dilandasi dengan konsep-konsep pembangunan masyarakat dengan menggunakan suatu strategi yang disebut strategi pemberdayaan berbasiskan masyarakat. Stategi pemberdayaan berbasiskan masyarakat ini kemudian melandasi suatu program pembinaan penyandang cacat yang dititik beratkan pada upaya-upaya rehabilitasi penyandang cacat yang dilaksanakan didalam masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai pelaksanan progam RBM dan tingkat keberdayaan penyandang cacat sebagai sasaran dari program tersebut, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data yang kemudian diolah dan diinterpretasikan secara deksriptif analitis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai program dan tingkat keberdayaan penyandang cacat serta memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi kegiatan-kegiatan program RBM khususnya dan kegiatan upaya kesejahteraan bagi penyandang cacat pada umumnya. Penelitian ini dilakukan berdasarkan konsep-konsep dan asumsi yang mendukung berkaitan dengan; konsep mengenai pembangunan masyarakat, rehabilitasi, pemberdayaan, dan kecacatan. Dengan demikian dapat terlihat bahwa penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian memiliki landasan dan kajian teoritis. Berdasarkan latar belakang permasalahan serta konsep-konsep yang menjadi landasan penelitian ini, maka dilakukan kegiatan observasi dan pengumpulan data dilapangan yang kemudian disajikan dalam bentuk gambaran umum mengenai lokasi penelitian dan mekanisme atau pelaksanaan program rehabilitasi bersumbedaya masyarakat (RBM) di Kotamadya DT II Bandung, sebagai landasan untuk dilakukan pengolahan dan analisa data lebih lanjut. Berdasarkan perolehan data dan pengolahannya maka dilakukan interpetasi dan pembahasan mengenai gambaran tingkat keberdayaan penyandang cacat beserta berbagai faktor yang mendukung dan menghambatnya, serta gambaran tingkat keberdayaan yang dapat dicapai oleh sasaran dari penelitian dalam hal ini penyandang cacat. Sebagai penutup laporan ini dilakukan evaluasi dan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan analisa dan interpretasi terhadap data yang diperoleh dengan berbagai tinjauan konsep dan praktek dari objek penelitian ini, serta rekomendasi-rekomendasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pelaksanaan kegiatan program selanjutnya.

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah perumahan merupakan salah satu fenomena kemiskinan yang paling menonjol di wilayah perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini, Departemen Sosial menetapkan kebijakan sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Program RSDK ditujukan bagi keluarga berumah tidak layak huni di daerah kumuh. Permasalahan yang diungkap dalam tesis ini adalah (1) bagaimanakah kondisi perumahan dan lingkungan pemukiman KBS termasuk di dalamnya sarana dan prasarana sosial yang ada, (2) bagaimanakah pemahaman KBS tentang pola hidup sehat, (3) bagaimanakah kemampuan KBS dalam memanfaatkan sarana sosial tersebut. Untuk mengetahui hal ini, maka dilakukan penelitian evaluatif terhadap pelaksanaan program RSDK. Program RSDK dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis program dalam pengembangan masyarakat. Selanjutnya program RSDK diterapkan melalui proses yang berkesinambungan dari satu tahap ke tahap berikutnya, dengan mempergunakan teknik-teknik pekerjaan sosial, karena diterapkan pada 5 RW yang merupakan satu kesatuan geografis.

Mengacu pada pemikiran Lippit (1958) tentang proses pengembangan masyarakat, maka pelaksanaan program RSDK dapat digambarkan sebagai berikut (a) tahap kontak antara warga masyarakat dengan lembaga/agen perubahan. Dalam program RSDK kontak yang terjadi adalah petugas pengembangan masyarakat mendatangi komunitas pada daerah yang menjadi sasarannya (b) tahap membentuk relasi perubahan, yaitu kegiatan Bimbingan Pengembangan Swadaya Sosial Masyarakat, yang berupa penyuluhan pengembangan motivasi perubahan (c) kegiatan kearah perubahan, yaitu proses pelaksanaan perbaikan perumahan dan lingkungan pemikiman (d) generalisasi dan stabilitasi perubahan. Generalisasi baru terlihat pada area dimana 24 KBS tinggal. Stabilisasi perubahan, yaitu perubahan tingkah laku/sikap hidup sehat, baru pada tahap awal (e) terminasi yang terjadi adalah terminasi program, sedangkan bimbingan perubahan nilai dan sikap diteruskan. Pelaksanaan program RSDK telah berhasil membantu perbaikan rumah sebanyak 23 orang dari 24 yang menjadi sasaran program. Peran petugas pengembangan masyarakat (PSK) adalah sebagai enabler yaitu petugas yang menerapkan alur pemikiran pelayanan sosial. Dalam mengadakan pendekatan dan bimbingan sosial PSK dibantu oleh kader sebagai PSM (Pekerja Sosial Masyarakat).

Hasil penelitian menggambarkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program RSDK, yaitu : (1) persiapan sosial (social preparation) kurang menyentuh kelompok sasaran. (2) kurang efektifnya kelompok kerja dalam proses perbaikan rumah. Untuk mengatasinya disarankan (a) penyampaian materi pada kegiatan penyuluhan, baik mengenai kebijakan sosial sebagai salah satu bentuk teknologi sosial maupun materi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan daerah kumuh, perlu disampaikan kedalam bahasa yang lebih sederhana, tidak menggunakan istilah-istilah yang masih asing dan sulit dipahami oleh Keluarga Bina Sosial (b) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pengembangan masyarakat(PSK) dalam pelaksanaan kegiatan, perlu memperoleh informasi yang mutakhir tentang kebijakan sosial dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas di lapangan.

Abstrak :
Tuberculosis paru masih merupakan masalah kesehatan utama di dunia. Sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. Di tahun 2000 diperkirakan muncul 10,2 juta penderita bare tuberculosis dan 3,5 juta orang meninggal karenanya setiap tahun. WHO menyebutkan bahwa Indonesia merupakan penyumbang TB terbesar ketiga didunia setelah India dan Cina (Depkes R1,2002). Sampai saat ini di seluruh Indonesia pemberantasan penyakit tuberculosis masih jauh dari yang diharapkan_ Peningkatan kasus dan kematian tuberculosis antara lain karena tidak diobati, basil pengobatan yang rendah serta adanya kasus kasus barn. Juga kasus yang tidak sembuh dan kasus kambuh. Oteh karena itu masalah ketidaksembuhan merupakan prioritas yang paling panting untuk diselesaikan. Tujuan .Penelitian ini bertujuan mengembangkan model prediksi ketidaksembuhan penderita tuberculosis paru BTA positif melaiui identifkasi determinan dominan terhadap ketidaksembuhan penderita TB paru BTA positif di kabupaten tangerang. Metode. Desain penelitian studi Iongitudinal telah digunakan pada penderita TB pare BTA (+) dengan faktor karakteristik penderita dan faktor akses Iainnya. Analisis data menggunakan metode regresi logistik ganda untuk memperoleh model paling balk (fit), sederhana (parsimonious), dan tepat (robust) sehingga dapat menggambarkan hubungan variabel dependen dengan satu set variabei independen. Jumiah sample 164 penderita dan 23,2% diantaranya mengalami ketidaksembuhan. Pada penelitian ini juga telah menemukan model prediksi ketidaksembuhan penderita tuberculosis paru BTA Positif. HASIL Analisis regresi logistik ganda menunjukkan ketidaksembuhan penderita TB paru, pekerjaan (faktor karakteristik), jarak dari numb ke puskesmas dan keterjang)Cauan (faktor akses). Dengan jarak sebagai determinan yang paling dominan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jarak mempunyai OR = 2,71 95%CI :1,21 - 6,07), Keterjangkauan OR = 2,54 (95% CI :1,12-5,76) dan pekerjaan OR x,41 (95%C1: 0,18- 0,92). Kesimpulan. Penelitian menyimpulkan bahwa peranan akses yaitu jarak jauh dekat ketempat puskesmas, keterjangkauan dan pekerjaan penderita TB paru BTA Positif mempunyai pengaruh terhadap ketidaksembuhan penderita selama pengobatan.

---

Tuberculosis is still a major problem worldwide, one third of the world population are infected by Mycobacterium tuberculosis. In the 2000, approximately 10,2 million of new cases are identified and 3,5 million people died because of this disease annually. WHO state that Indonesian is the third country most contribute tuberculosis problem after India and China ( Depkes RI,2002). Up to present the tuberculosis rehabilitation program in Indonesian is still far away from expected outcomes. Increasing morbidity and mortality of tuberculosis because of not treatment patients, cure rate still low, new cases, not recovery patient and relapse. So the problem about not recovery cases to be a priority to solve. The purpose of the study was determining variables influence not recovery cases of tuberculosis patient in Tangerang. Method : the design of this study was longitudinal retrospective with tuberculosis patients as subjects and characteristic, access factors to influence. The data were analyze using the multiple logistic regression in order to find the most proper ( fit), simple (parsimonious) and the right (robust). Model in order to describe the relationship between the outcome variable and one set predictor variables. 164 subjects participated in the study of which 38(23,2%) of the subject are identify as cases not recovery . Based on the findings the study also propose a predicted model of tuberculosis patient not recovery treatment. Result. Multiple logistic regression analysis show that the predictor of the outcome are job, distance and to reach, and distance is the main determinant. The result of this study showed that distance have OR = 2,71 95% CI : 1,21-6,07; to reach have OR =2,54 95% CI: 1,12 - 5,76; Job have OR 0,41 95% CI : 0,18 -- 0,92; Conclusion : this study have conclusion that a distance have a lead of access factors and to reach of the others and job of tuberculosis patient have definitive influence not recovery cases.

Abstrak :
ABSTRAK Masalah yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di dalam panti, dan bagaimana kerjasama antar lembaga dalam upaya mengintegrasikan penyandang cacat netra tersebut di masyarakat, serta bagaimana pemahaman para pelaksana program terhadap kebijakan hukum, khususnya kebijakan kesejahteraan sosial yang melandasi pelaksanaan tugasnya. Sedangkan tujuan yang ingin dicapainya adalah memahami dan menjelaskan penerapan teknologi pelayanan sosial dalam proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di dalam panti dan dalam upaya mengintegrasikan penyandang cacat netra di masyarakat melalui kerjasama antar lembaga, serta dalam upaya meningkatkan pemahaman petugas panti terhadap kebijakan hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang undangan dan kebijakan kesejahteraan sosial. Oleh karena penelitian ini bersifat deskriprif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif empiris, maka pengumpulan datanya tidak saja dengan studi kepustakaan melainkan juga dengan studi lapangan melalui kegiatan pengamatan peserta (participant observation) dan wawancara tidak berstruktur, yang sampelnya ditentukan dengan purposive sampling. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian tersebut, maka diketahui bahwa proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung telah menggunakan teknologi pelayanan sosial. Teknologi tersebut, lebih banyak diperoleh dari sumber inforrnasi dasar kebijakan hukum (legal policy) melalui proses penemuan penafsiran hukum (legal interpretation) yang tipe-tipenya antara lain nampak dalam proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di dalam panti, yaitu bahwa semua tahapan kegiatan pelayanannya mendasarkan diri pada kehijakan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan teknologi pelayanan sosial, karena dapat mem-berikan pedoman kepada para pelaksana program untuk melaksanakan tugasnya secara benar dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Kebijakan yang digunakan tersebut antara lain adalah UU No. 6 Tahun 1974, PP. No. 36 Tahun 1980, Keppres No. 39 Tahun 1983, Kepmensos No. 22/HUKII995, Kepmensos No. 55/HUKIKEPIVMl 1981, dan kebijakan kesejahteraan sosial lain sebagai pelaksananya. Program pelayanan untuk menangani masalah sosial penyandang cacat netra adalah program rehabilitasi sosial berseta pelayanan-pelayanan lainnya yang terkait. Sistem pelayanan yang digunakannya adalah rehabilitasi sosial melalui sistem panti. Metoda intervensi yang digunakan dalam setiap tahapan pelayanan adalah metoda intervensi pekerjaan sosial. Dari tipe teknologi pelayanan sosial yang memanfaatkan struktur organisasi, nampak dari sikap pimpinan dan para petugas pelaksananya yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya pimpinan panti menetapkan kebijakan intern panti dan melakukan supervisi dalam upaya meningkatkan pemahaman petugasnya terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan mampu menerapkan teknologi pelayanan sosial lainnya dengan baik. Dan para petugas yang khusus diberikan wewenang menangani masalah sosial penyandang cacat netra adalah pekerja sosial fungsional sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal S Kepmensos 221HUK11995 jo. PP. No. 16 Tahun 1994 jo. Pasal 17 UU. No. 8 Tahun 1974. Tahapan kegiatan setelah pelayanan rehabilitasi sosial adalah resosialisasi dan pembinaan lanjut. Cara yang ditempuh untuk mengintegrasikan penyandang cacat netra dalam tahapan kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui upaya pemasaran sosial. Pemasaran sosial tersebut dapat dilaksanakan melalui kerjasama antar lembaga, pendekatan terhadap perusahaan atau lembaga yang bersedia menerima tenaga kerja penyandang cacat netra, dan mengadakan penyuluhan sosial dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menerima tenaga kerja dari penyandang cacat netra atau tidak memperlakukannya secara berbeda. Dalam tahapan kegiatan ini, semua teknologi pelayanan sosial seperti dalam proses pelaksanaan program, dapat digunakan. Berkaitan dengan pemahaman petugas terhadap kebijakan kesejateraan sosial yang berkaitan dengan program rehabilitasi sosial yang menjadi tanggung jawabnya, sebenarnya telah dipahaminya dengan baik. Tetapi pemahaman tersebut dalam pelaksanaan kegiatan resosialisasi dan pembinaan lanjut belum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan sosial pendukung lainnya. Sehingga seringkali upaya yang dilaksanakan dalam mengintegrasikan eks penerima pelayanan di masyarakat masih menemukan banyak hambatan. Hambatan tersebut dapat datang dari pihak perusahaan yang tidak bersedia menerima penyandang cacat netra, atau karena kemampuan/keahlian penyandang cacat netra sendiri yang masih di bawah standar pasar kerja. Dalam masalah ini, tipe teknologi pelayanan sosial yang belum digunakan secara maksimal adalah perpaduan kebijakan sosial dan metoda intervensi. Artinya jenis keterampilan yang diberikan harus benar-benar dibutuhkan dalam pasaran kerja, para petugas juga perlu aktif melakukan kerjasama atau penyadaran masyarakat dengan mempergunakan kebijakan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial lainnya yang terkait.

---

ABSTRACT The Juridical Contemplation Of The Social Welfare Policy To The Activities Of Social Rehabilitation Program Over The Blind People At The Blind Service Institution Wyata Guna Bandung The problem being researched in this thesis was how the realization process of the social rehabilitation in integrating the blind people in society, and how the program activities to the legal policy, especially the social welfare policy which bases the process. The goal of this research is to comprehend and to explain the application of the social service technology in the process of social rehabilitation program activities to the blind person at the institution and in integrating them in the society through the corporation among institutions, and the effort of improving the comprehension of the institutions officers to the legal policy in the term as rules of the legal and social welfare policy. For the reasons, the research is analytic descriptive by using the empirical-normative approach, so the data collection either by literature study or field study through the observation of the activities and the unstructured interview, where the samples we defined by purposive sampling. From the research result which used the methodology, was observed that the process of social rehabilitation on The Blind Service Institutions Wyata Guna Bandung has used the social service technology. This technology, gained the information more from the basis information resource of the legal policy through the process of legal interpretation which the types appeared in the process of the social rehabilitation program to the blind in the services institution, that all the service for the activities based on the social policy and social welfare policy. This policy is the social service technology, because it is able to give the guidelines to the program doers to conduct their duty in the right way and rescindable in the term of law. The policy used are UU. No. 6/1974, PP. No. 36/1980, Keppres No. 39/1983, and Kepmensos No. 55/HUK/KEP/VIIU1981, and other social welfare policies. The service program for hardling the blind person's social problem is the social rehabilitation program with other related service. The service system used is the social workers intervention method. The type of social service technology which is using the organization structure, showed from the principle stated the institution intern policy and did the supervision in order to improve his employees comprehension to the policy and capable to apply the social service technology in the right way. The workers who has the authority to overcome the blind person's problem, is the functional social worker stated in article 8 of the Minister of social affairs decree (Kepmensos) No. 22/HUK/1995 jo. Gouvernment rule (PP) No. 16/1994 jo. article 17 UU No. 8/1974. The procedure of the activities after the social rehabilitation service is resosialization with the further establishment. The way to integrate the blind person into the process can be done through a social marketing. This social marketing can be applied through cooperation among the institutions, the approach to the companies or institutions who are willing to employ the handicapped, and give the social orientation program in order to improve the society awareness so they can employ the blind person or doesn't treat them differently. In this step, all of the social service technology in the process of conducting the program can be used. Relating to the comprehension of the workers to the social welfare policy which is related to the social rehabilitation that is their responsibility, has been understood indeed. But this comprehension in the act of the further realization and the construction has not been connected to the legal regulation or the orthel connected social policy, so it often become an obstruction for the old costumers to integrate. The problem can be resourced from the Companies who don't want to employ the blind person, or because of the blind person's skill themselves whose the work is still under standard. In this matter, the type of the service technology that hasn't been used maximally, is the mixing of the social policy and the intervention method. It means that the skill given is really needed in the field of work, the officials are also needed to be active in the cooperation or the society awareness by using the social policy and others related social welfare policy.

Abstrak :
Rendahnya pemanfaatan layanan rehabiltasi rawat jalan secara sukarela di Klinik IPWL BNN setiap tahun terutama dalam 3 tahun terakhir sangat berdampak pada masih tingginya prevalensi angka penyalah guna narkotika di Indonesia. Sesuai dengan teori Andersen (1974), faktor penyebab perilaku pemanfaatan layanan kesehatan terdiri dari 3 yaitu faktor predisposing, enabling dan reinforcing. Penelitian ini hanya fokus terhadap faktor reinforcing yaitu dukungan keluarga terhadap pemanfaatan layanan rehabilitasi rawat jalan sukarela di Klinik IPWL BNN. Tujuan untuk menggali informasi secara mendalam tentang faktor dukungan keluarga terhadap pemanfaatan layanan rehabilitasi di Klinik IPWL BNN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa rendahnya pemanfaatan layanan rehabilitasi di klinik IPWL BNN disebabkan faktor kurangnya pengetahuan keluarga tentang bagaimana melakukan deteksi dini dan upaya intervensi terhadap anggota keluarga yang mulai terlibat penyalahgunaan narkotika sebelum keluarga membawa ke layanan rehabilitasi. Masih tingginya stigma dimasyarakat juga menjadi penyebab keluarga malu untuk membawa klien ke layanan, hubungan komunikasi antara keluarga kurang baik. Kurangnya sosialiasi program layanan rehabilitasi dan perlunya model intervensi dan regulasi tentang keterlibatan keluarga dalam rehabilitasi. Progam sosialisasi melalui media massa TV, radio, surat kabar, media sosial, majalah sangat efektif membantu penyebaran informasi deteksi dini penyalahguna narkotika di lingkungan keluarga serta upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Kemudian untuk mengatasi tingginya stigma terhadap pecandu narkotika dimasyarakat perlu adanya bentuk layanan rehabilitasi yang melibatkan masyarakat (rehabilitasi berbasis masyarakat).

---

The low utilization of voluntary outpatient rehabilitation services at the BNN Voluntary Clinic every year, especially in the last 3 years has a significant impact on the high prevalence of narcotics abusers in Indonesia. In accordance with Andersens theory (1974), the causes of health service utilization behavior consisted of 3 factors: predisposing, enabling and reinforcing. This study only focused on reinforcing factors, namely family support for the utilization of voluntary outpatient rehabilitation services at the BNN Voluntary Clinic. The purpose of this study is to explore information about the factors of family support for the utilization of rehabilitation services at the BNN Voluntary Clinic. This study uses qualitative methods by collecting data through interviews and focus group discussions. Based on the results of the study, it was found that the low utilization of rehabilitation services at the BNN IPWL clinic was due to a lack of family knowledge about how to conduct early detection and intervention efforts through rehabilitation of family members who were involved in narcotics abuse before family access to rehabilitation centre. The stigma in the community is also a cause of shame for families to bring clients to services, communication links between poor families. Lack of socialization of rehabilitation service programs and the need for intervention models and regulations regarding family involvement in rehabilitation. Socialization programs through mass media such as television, radio, newspapers, social media, and magazines are very effective in helping disseminate information on early detection of narcotics abusers in the family environment and rehabilitation efforts for narcotics addicts. Then to overcome the high stigma against narcotics, the community it self needs to be empowered in a form of comprehensive rehabilitation program (community based rehabilitation).