Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Upaya pelayanan rehabilitasi telah dilaksanakan BNN bersama dengan instansi terkait yang sebelumnya diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sepanjang tahun 2021, telah dilakukan rehabilitasi terhadap 43.320 orang. Penelitian difokuskan pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda, sebagai penerima penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Layanan Prima” Tahun 2021 dari Kemenpan RB. Loka Rehabilitasi BNN Kalianda juga ditunjuk sebagai salah satu unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kemenpan RB pada tanggal 20 Desember 2021. Tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi klien secara fisik dan mental sebelum dan sesudah menjalani rehabilitas, menjelaskan dukungan yang diberikan keluarga, menganalisis persepsi gugat cerai terhadap peran suami sebagai kepala keluarga dan menganalisis adaptasi perlakuan yang paling efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Klien merasakan adanya perubahan dalam kondisi fisik dan mental selama menjalani rehabilitasi; (2) Dukungan keluarga memiliki dampak yang signifikan dalam proses rehabilitasi klien; (3) Ketahanan psikososial budaya keluarga memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi klien; (4) Lamanya proses rehabilitasi rawat inap yang dijalani seorang kepala keluarga memberikan santunan kepada anggota keluarga lainnya. Tidak adanya dukungan keluarga besar berdampak pada ketahanan keluarga pada keluarga inti; (5) Program kegiatan keluarga seperti Family Support Group dan Family Dialog penting dalam proses pemulihan klien. ......Rehabilitation service efforts have been carried out by BNN together with related agencies previously regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Throughout 2021, 43,320 people have been rehabilitated. The research focused on the BNN Kalianda Rehabilitation Workshop, as the recipient of the 2021 Public Service Provider Award for the "Excellent Service" Category from the RB Ministry. The BNN Kalianda Rehabilitation Workshop was also appointed as one of the service work units with the predicate towards a Free from Corruption Area (WBK) by the RB Ministry on December 20, 2021. The purpose of the study was to determine the client's physical and mental condition before and after undergoing rehabilitation, explain the support provided by the family, analyze the perception of divorce lawsuits on the husband's role as the head of the family and analyze the most effective and efficient treatment adaptation. This research uses qualitative research methods with a case study approach. The results of the study showed that (1) The client feels a change in physical and mental condition during rehabilitation; (2) Family support has a significant impact on the client's rehabilitation process; (3) Psychosocial resilience of family culture has an important role in the client's rehabilitation process; (4) The length of the inpatient rehabilitation process that a family head undergoes provides compensation to other family members. The absence of extended family support has an impact on family resilience in the nuclear family; (5) Family activity programs such as Family Support Group and Family Dialogue are important in the client's recovery process.

Abstrak :
Banyaknya penyalahguna narkotika yang ditempatkan di Lapas menjadi tantangan sendiri bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam memenuhi kebutuhan rehabilitasi bagi mereka. BNN sebagai leading sektor pelaksanaan P4GN dan Kemenkumham sebagai instansi pelaksana perlu bersinergi dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) agar dapat menekan laju prevalensi penyalahgunaan narkotika nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sinergi yang terjalin antara BNN dan Kemenkumham dalam upaya rehabilitasi narapidana narkotika di Lapas, dan bagaimana kendala sinergi dan penyelenggaraan layanan rehabilitasi di Lapas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan sejumlah teori dan konsep dalam penelitian ini, yaitu teori sinergi, konsep pemasyarakatan, dan rehabilitasi. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa sinergi antara BNN dengan Kemenkumham dalam upaya rehabilitasi narkotika di Lapas sudah terjalin sejak lama, namun bersifat dinamis. Adapun faktor yang mempengaruhi sinergi tersebut adalah anggaran, kebijakan pimpinan, dan kebijakan pemerintah. Pada awalnya BNN dan Kemenkumham bekerja sama menginisiasi program rehabilitasi di Lapas namun sejak BNN menghentikan dukungan anggaran ke Lapas, Kemenkumham berinisiatif melanjutkan program tersebut dengan menggunakan anggaran sendiri. Sinergi masih banyak bersifat prosedural dan administratif namun terbatas dalam hal implementasinya sehingga dibutuhkan kebijakan yang mengakomodasi sinergi tersebut, dukungan anggaran, sarana prasarana, peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi, supervisi, monitor dan evaluasi yang dapat mengoptimalkan penyelenggaraan rehabilitasi narkotika di Lapas. ......The large number of narcotics abusers placed in prisons is a challenge for the National Narcotics Agency (BNN) and the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) in meeting their rehabilitation needs. BNN as the leading sector in the implementation of P4GN and the Ministry of Law and Human Rights as the implementing agency need to synergize in efforts to rehabilitate narcotics abusers in prisons to reduce the prevalence of narcotics abuse nationwide. The purpose of this study was to find out the synergy that exists between BNN and the Ministry of Law and Human Rights in the rehabilitation of narcotics prisoners in prisons, the obstacles to synergy and the implementation of rehabilitation services in prisons. This study uses qualitative methods, data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Researchers used several theories and concepts in this study, namely the theory of synergy, the concept of correctional, and rehabilitation. The results of this study found that the synergy between BNN and the Ministry of Law and Human Rights in narcotics rehabilitation efforts in prisons has existed for a long time, but the policies are dynamic. The factors that influence the synergy are the budget, leadership policies, and government policies. At first BNN and Kemenkumham worked together to initiate rehabilitation in prisons, but since BNN stopped budget support to prisons, Kemenkumham has taken the initiative to continue the program with its own budget. Synergies are still mostly procedural and administrative in nature but limited in terms of implementation. Policies needed to accommodate these synergies are budget support, infrastructure, capacity building for rehabilitation officers, supervision, monitoring and evaluation that can optimize the implementation of rehabilitation in prisons.

Abstrak :
Tesis ini membahas wacana untuk mengagendakan kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika pada prajurit TNI. Saat ini TNI belum mengenal kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika pada prajuritnya. Dilihat dari aspek kesehatan, sosial, hukum, pertahanan keamanan, dan politik diketahui bahwa kebijakan rehabilitasi bagi prajurit TNI perlu untuk dibentuk. Dari aspek kesehatan, dampak dari narkotika dapat merusak kesehatan prajurit, begitu juga dari aspek sosial, dapat menurunkan kesejahteraan sosial prajurit sehingga dapat mengganggu pelaksanaan tugas prajurit yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas pokok TNI. Aspek hukum diketahui bahwa kebijakan rehabilitasi narkotika merupakan amanat dari undang-undang, setiap warga negara dan pemegang otorita negara harus tunduk dan melaksanakan perintah undang-undang tersebut sehingga seluruh warga negara khususnya prajurit TNI juga mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lain untuk direhabilitasi. Dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, penggunaan narkotika pada prajurit dapat menyebabkan prajurit lalai dalam melaksanakan tugas sehingga dapat membahayakan pertahanan dan keamanan. Tindakan hukuman penjara tanpa rehabilitasi memungkinkan prajurit semakin dekat dengan perilaku penyalahgunaan narkotika, sedangkan solusi berupa pemecatan memungkinkan prajurit tersebut digalang oleh sindikat kejahatan khususnya sindikat narkotika. Komitmen dan kemauan politik (political will) dari Pimpinan TNI untuk merehabilitasi prajurit TNI belum ada. Hal ini terbukti dari adanya kebijakan Panglima TNI berupa Surat Telegram (ST) untuk menindak tegas pelaku penyalahguna narkotika dengan memberikan hukuman pidana bahkan pemecatan. Latar belakang kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan militer TNI bahwa prajurit TNI harus dalam kondisi siap sedia dalam menjalankan tugas pokoknya, untuk menimbulkan efek jera, serta menjaga nama baik institusi TNI. Untuk itu diperlukan suatu solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution) yaitu TNI dapat tetap melaksanakan pembinaan terhadap prajuritnya, prajurit juga mendapatkan haknya untuk direhabilitasi, serta negara dapat menjalankan tugasnya untuk melindungi dan memberikan hak kepada seluruh warga negaranya termasuk prajurit TNI. ......This thesis discusses the policy agenda of discourse for rehabilitation of drug users on the TNI soldiers. Currently, TNI are not familiar with military policy for the rehabilitation of drug users on the their soldiers. Research on the health, social, legal, defense security, and politics aspects are known that the rehabilitation policy for soldiers need to be formed. From the aspect of health, the effects of drugs can damage the health of the soldiers, as well as from the social aspect, can reduce social welfare of soldiers so that soldiers can interfere with performance of duties that ultimately resulted in the disruption of the implementation of the basic tasks of the TNI. Legal aspects of drug rehabilitation in mind that the policy is a mandate of the law, every citizen and state authority holder must submit and execute commands of the law so that all citizens, especially soldiers also get the same rights as other citizens to be rehabilitated. Viewed from the defense and security aspect, use of narcotics can lead soldier on soldier negligent in performing the tasks that can endanger defense and security. Sentenced to imprisonment without rehabilitation can allow soldiers are getting closer to the behavior of drug abuse, while the solution in the form of dismissal allows the soldier raised by crime syndicates in particular narcotics syndicate. There is no commitment and political will of the military leadership to rehabilitate their soldiers.This is evidence from the existence of a policy of TNI Commander Letter (ST) to take stern action against perpetrators of narcotics abusers by providing criminal penalties even dismissal. The reason of this policy is in the interests of the TNI military that soldiers should be in a readiness to execute its core functions, to a deterrent effect, as well as to save face of the military institution. This requires a solution that benefits all parties (win-win solution) that the military can continue to implement the guidance to the soldiers, the soldiers also be eligible for the right of rehabilitation, and the government can carry out their duties to protect and give rights to all citizens including TNI soldiers.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memenuhi hak atas kesehatan terkhusus hak rehabilitasi untuk korban narkotika. Lebih lanjut dilihat bagaimana peraturan yang ada dan persepsi dan pengalaman pihak penyedia layanan, pasien/korban, beserta keluarganya terhadap layanan rehabilitasi narkotika. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosio-legal. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi pada RSKO Jakarta dan Yayasan Karitas Sani Madani. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai jaminan kesehatan terhadap rehabilitasi narkotika, serta diperlukan pengaturan khusus bagi masyarakat tidak mampu untuk memperoleh layanan rehabilitasi.

---

ABSTRACT
This research is about how implementation of rehabilitation based on Indonesian laws and regulations to fulfills the right to health especially for the drugs victim. Furthermore, it also examines the point of view and experiences from provider of rehabilitation service, patient victims, with their family regarding the drugs rehabilitation service. This research conducted with a socio legal method. The data is obtained through literary research and field research by interviewing and observing rehabilitation center for drugs abuse, which are Jakarta hospital for drugs addict Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta and drugs foundation Yayasan Karitas Sani Madani . The result of this research imply that specific regulations of the health assurance for drugs rehabilitation, is needed along with the specific regulations for the unfortunates ones to get the access of rehabilitation service.

Abstrak :
Pendahuluan: Penyalahgunaan zat merupakan permasalahan global yang telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Salah satu zat yang meningkat penyalahgunaanya adalah metamfetamin (MA). MA memiliki penetrasi ke susunan saraf pusat yang lebih baik dan lama kerja yang lebih lama dibanding amfetamin sehingga MA berpotensi lebih banyak disalahgunakan dan menimbulkan gejala psikiatri seperti ansietas, depresi dan psikosis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola penggunaan metamfetamin dengan gejala psikiatri menurut addiction severity index (ASI) pada pasien rehabilitasi di BNN Lido Bogor. Metode: Penelitian ini merupakan potong lintang analitik dengan mengambil data rekam medis penyalahguna MA selama periode Januari 2016-Desember 2018 di BNN Lido Bogor. Penilaian gejala psikiatri menggunakan ASI dengan kriteria insklusi adalah penyalahguna MA yang berusia ≥ 18 Tahun. Hasil: Pada penelitian ini terdapat 1842 penyalahguna MA yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukan penyalahguna MA didominasi oleh laki-laki (95,5%) dengan kelompok umur <40 tahun (92,4%), bekerja (64,2%), berpendidikan SMA (64,6%) dan tidak menikah (58,5%). Mayoritas penyalahguna MA menggunakan dosis ≥0,2gram (54,3%), durasi penyalahgunaan <5 tahun (57,1%) dan rute penyalahgunaan secara merokok (50,9%). Jumlah penyalahguna MA yang mengalami gejala psikiatri adalah 770 orang (41,8%). Depresi merupakan gejala psikiatri yang paling banyak dialami (31,9%), selanjutnya ansietas (24,5%) dan psikosis (8,9%). Berdasarkan hasil analisis multivariat didapatkan profil demografi dan cara penyalahgunaan yang memiliki hubungan bermakna secara statistik dengan gejala psikiatri adalah jenis kelamin (p = 0,003), durasi (p=0,000), rute administrasi (p = 0,006) dan penggunaan dengan narkotika lain (p = 0,001). Kesimpulan: Pada penelitian ini ditemukan jenis kelamin wanita, durasi penyalahgunaan ≥5 tahun dan rute administrasi merokok dan penggunaan dengan narkotika lain lebih berisiko menimbulkan gejala psikiatri. ......Introduction: Substance abuse is a global problem that has penetrated into various levels of society. One of the substances whose abuse is increasing is methamphetamine (MA). MA has better penetration into the central nervous system and a longer duration of action than amphetamines, so MA has the potential to be abused more and cause psychiatric symptoms such as anxiety, depression and psychosis. The purpose of this study was to determine the relationship between methamphetamine use patterns and psychiatric symptoms according to addiction severity index (ASI) in rehabilitation patients at BNN Lido Bogor. Methods: This study is a cross-sectional analytic by taking medical records of MA abusers during the period January 2016-December 2018 at BNN Lido Bogor. Assessment of psychiatric symptoms using ASI with inclusion criteria is MA abusers aged 18 years. Results: In this study, there were 1842 MA abusers who met the inclusion criteria. The results showed that MA abusers were dominated by men (95.5%) with an age group of <40 years (92.4%), working (64.2%), high school education (64.6%) and not married (58 ,5%). The majority of MA abusers used a dose of 0.2gram (54.3%), duration of abuse <5 years (57.1%) and a smoking route (50.9%). The number of MA abusers who experienced psychiatric symptoms was 770 people (41.8%). Depression was the most experienced psychiatric symptom (31.9%), followed by anxiety (24.5%) and psychosis (8.9%). Based on the results of multivariate analysis, it was found that the demographic profile and mode of abuse that had a statistically significant relationship with psychiatric symptoms were gender (p = 0.003), duration (p = 0.000), route of administration (p = 0.006) and use with other narcotics (p = 0.001). Conclusion: In this study, it was found that female sex, duration of abuse 5 years and route of administration of smoking and use with other narcotics were more at risk of causing psychiatric symptoms.