Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This article examines the use of mass media, particularly print media, as means of political communication for candidates in the mayoral election in five regencies in Bali during elections in 2010. This study focuses on two aspects of these elections.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kewenangan Penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada pemilukada serentak. Tujuannya adalah menganalisa sejauh mana kewenangan seorang Penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada daerah-daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturah Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Dearh serta peraturan terkait lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini mengemukakan tentang kewenangan yang dimiliki oleh seorang Penjabat kepala daerah serta batasan-batasan kewenangannya, atau dengan kata lain menjelaskan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Penjabat dalam menjalankan tugas sekalu Penjabat yang ditunjuk oleh Kementrian Dalam Negeri. Penunjukan seorang Penjabat oleh Kementrian Dalam Negeri pada prinsipnya hanya untuk meneruskan jalannya roda administrasi pemerintahan pada wilayah-wilayah yang ditinggal oleh kepala daerah definitif baik karena telah habis masa jabatan ataupun karena mengundurkan diri untuk mencalonkan kembali sebagai kepala daerah di wilayah yang berbeda.

---

ABSTRACT
This thesis talk about the authority of Ad Interim of Local Leader that fills a vacancy of Local Leader on Silmutaneous Regional Elections. The purpose is to analyze how far the authority of Ad Interim in a region that will perform the regional election based on Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Pearaturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah and Undang ?Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah and others related regulation. The method in this research is normative juridical by using primary material of law and secondary material of law. The result of this research propose about Ad Interim authority and limitation of authority, in other words it is explain about things to do and things not to do by ad interim that choosed by Home Ministry. Indication of ad interim by Home Ministry is to operate the government administration in the region has left by definitive local leader, both had expired term of office or resigned to run back as Local Leader in differentregions.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori political budget cycle (PBC) di Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Selain itu juga dianalisis bagaimana pengaruh perubahan komposisi belanja dalam political budget cycle tersebut terhadap kerugian daerah. Kerugian daerah merupakan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan dalam hasil audit oleh BPK RI. Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan tingkat kabupaten dan kota periode tahun 2014 s.d. 2019. Spesifikasi model panel data fixed effect digunakan untuk menguji keberadaan fenomena political budget cycle di Indonesia. Selanjutnya, model tobit digunakan untuk mengestimasi dampak perubahan komposisi belanja dalam PBC terhadap kerugian daerah. Berdasarkan hasil empiris, ditemukan bukti sebagai berikut: (1) fenomena PBC terjadi di Indonesia terutama pada belanja hibah, belanja barang, dan belanja modal; (2) tidak ditemukan perbedaan perilaku PBC antara kepala daerah petahana yang kembali mengikuti pilkada dengan kepala daerah petahana yang tidak mengikuti pilkada; (3) PBC menjelang pilkada dapat meningkatkan kerugian daerah; (4) kerugian daerah yang rendah dapat meningkatkan peluang petahana memenangkan pilkada. ......This study aims to test the theory of political budget cycle (PBC) in Indonesia as one of the largest democracies in the world. It is also analyzed the effect of changes in the composition of expenditure in the PBC on regional losses. Regional losses are irregularities in regional finance management found in the results of an audit by BPK RI. In this study, the data used are at the municipalities levels for the period 2014 to 2019. Fixed effect panel data specification model is used to test existence of political budget cycle phenomenon in Indonesia. Furthermore, the tobit model is used to estimate the impact of changes in the composition of expenditure in PBC on regional losses. Based on empirical results, the following evidence is found: (1) PBC phenomenon occurs in Indonesia, especially in donation, goods, and capital expenditure; (2) There was no difference in PBC behavior between region having re-running incumbent and regions that have last-period incumbent; (3) The existence of PBC tends to increase regional losses; (4) A low level of regional losses can increase the chances of the incumbent winning the elections.

Abstrak :
A lot of changing in recent Indonesian political dynamics with eventual fact shows how political recruitment for legislative and executive chairs in national as well as regional levels in direct voting systems have brought the patterns of coalitions among political parties into interesting focus of observation....

Abstrak :
ABSTRAK
The implementation of the regional elections (Pilkada) in West Java is one of the means of democratic regional leadership succession. One indicator of the success of the elections is the political participation of the community, and one of the most important segments of society that is interesting to study is youth. Based on data from the West Java Election Commission, out of 31.7 million registered voters, there were 30% of young voters who could participate. But there are problems faced in efforts to increase youth political participation, namely the tendency of apathy towards politics. This study aims to find out how youth political participation in the West Java Provincial Election in 2018. In identifying and analyzing youth political participation in West Java in the 2018 elections, this research takes and analyzes a number of data using qualitative research methods, where the data were taken consists of primary data derived from interviews, group discussions, and observations. Meanwhile, secondary data was obtained from various literature studies, media, and official documents of the West Java Election Commission. The data obtained was then validated by using data triangulation techniques to obtain accurate data. The results of this study indicate that in the implementation of the 2018 West Java Pilkada, there is an increase in the political participation of Youth in voting to elect candidates for governor and deputy governor. There are several factors that encourage an increase in youth political participation in the West Java Pilkada in 2018, namely the figure and track records of the candidate pairs, socialization and campaign factors, regional factors, ulama influence factors, and community political awareness factors. The five factors are able to negate concerns about the low political participation of youth in the Pilkada event in West Java in 2018. This condition can be a record, both for election organizers or other regional head candidates and the bearer party, for how to suppress the potential Golput (White Party/Abstentions) numbers among beginner voters.

Abstrak :
ABSTRACT
This study focuses on the difference in spending policy behavior between regions having re running incumbents in the 2015 election and regions that have the last period incumbent. Hypothetically, re runner incumbents would try to enhance their re election probability by increasing their targeted expenditures in the times leading to the election time; in contrary, the last period incumbents will do the opposite. Ordinary Least Square (OLS) cross sectional data has been used to analyze the politicians behavior on fiscal spending policy for 237 municipalities. The study result shows that there is no difference in behaviour between regions having re running incumbent and regions that have a last period incumbent. Compared to regions with lame ducks, grant expenditure tends to be higher on election year in regions having a re running incumbent. There is also a tendency that the higher grant expenditure in the year prior to the election, the lower grant expenditure during an election year in those regions.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku loyalitas pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilih pemula dapat didefinisikan sebagai Warga Negara Indonesia WNI yang sudah berusia 17 tahun; atau WNI yang berusia kurang dari 17 tahun tetapi sudah menikah/sudah pernah menikah. Di dalam Teori Perilaku Memilih ada faktor-faktor sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional yang dapat mempengaruhi pemilih pemula dalam menentukan pilihannya. Begitu pula pemilih pemula pada Pilkada Jakarta 2017 yang mendapatkan pengaruh dari lingkungan sosialnya, citra psikologis kandidat, atau pertimbangan rasional dari berbagai media informasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner. Ukuran sampel dalam penelitian ini adalah 400 responden dengan tingkat kepercayaan 95 dan Margin of Error MoE 5. Selain itu, pengambilan sampel dilakukan dengan metode stratified random sampling hingga diperoleh 10 kelurahan terpilih dari 5 kecamatan di 5 wilayah kota Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa faktor yang paling banyak mempengaruhi loyalitas pemilih pemula pada Pilkada Jakarta 2017 ialah orientasi isu yang merupakan turunan dari faktor-faktor psikologis. Hal ini disebabkan pemilih pemula lebih banyak memilih kandidat karena menyukai program-program yang ditawarkan. Dari segi implikasi teoritisnya, studi ini memberikan hasil berbeda dari penelitian mengenai pemilih pemula di Jakarta oleh Budi Jatnika 2004. Ada perubahan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pemula di DKI Jakarta, yaitu dari faktor sosiologis menjadi faktor psikologis. Hal ini juga berkaitan dengan perbedaan situasi politik, dimana pada tahun 2004 kompetisi antar partai politik berlangsung ketat, sementara di tahun 2017 kompetisi yang terjadi tidak hanya antar partai, tetapi juga mengandalkan program dan figur kandidat.

---

This thesis discusses the factors that influence first voter's loyalty in Jakarta Regional Election 2017. Based on Law Number 7 Year 2017 about General Election, first voters can be defined as Indonesian citizen WNI aged minimum 17 years or an Indonesian citizen who is less than 17 years old but married already married. The Voting Behavior Theory there are sociological, psychological, and rational choices that may influence the first voters. Similarly, first voters in Jakarta Regional Election 2017 who also got influence from their social environment, individual psychological, or rational considerations of various media information. This research uses quantitative method and data collection is done by using questionnaire. The sample size in this study was 400 respondents, with 95 confidence level, and 5 Margin of Error MoE. In addition, sampling is done by stratified random sampling method to obtain 10 selected urban villages kelurahan, from 5 districts kecamatan, in 5 administratitive cities of Jakarta Province. The result of this study is the most influence factor on first voter's behavior is issue orientation, which is derived from psychological factors. Because, first voters choose the candidates based on their programs. The theoretical implication is this study gives different results from previous study by Budi Jatmika 2004. There is a change of factors influencing first voter's behavior in Jakarta, from sociological factors into psychological factors. This is also related to the difference political situation, where in 2004 the competition between political parties was tight, while in 2017 the competition was not only between parties, but also rely on candidate programs and their figures.

Abstrak :
Kepala daerah adalah salah satu aktor yang menentukan dalam perekonomian sebuah daerah. Kapasitas dan kepemimpinan seorang kepala daerah dalam memimpin wilayahnya akan membawa dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Kepala daerah dipilih lewat sebuah pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun. Secara umum seorang kandidat yang berkontestasi dalam pilkada harus memiliki popularitas yang baik. Untuk menunjang popularitas, seorang kandidat membutuhkan modal sosial dan modal finansial yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang atau kandidat untuk terpilih menjadi Kepala Daerah baik Gubernur di level Provinsi, Bupati di level Kabupaten, dan Walikota di level Kotamadya. Penelitian ini menggunakan data Pilkada 2017 sebanyak 101 pilkada dengan 309 pasangan calon yang berkontestasi. Dengan menggunakan metode regresi logit penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan uang yang diasosiasikan dengan harta kekayaan dan besarnya dana kampanye yang dikeluarkan, rekam jejak kandidat dengan status sebagai incumbency, dan dukungan mayoritas partai politik pengusung kandidat berkorelasi positif dan signifikan terhadap keterpilihan kandidat dalam pilkada. ......The regional head is one of the decisive actors in the economy of a region. The capacity and leadership of a regional head in leading the region will have an impact on the economy and the welfare of its people. The regional head is elected through a regional head election (pilkada) which is conducted regularly every 5 (five) years. In general, a candidate who contests in the election must have good popularity. To support popularity, a candidate needs social capital and adequate financial capital. This study aims to find out what factors influence a person or candidate to be elected as the Regional Head of both the Governor at the Provincial level, the Regent at the Regency level, and the Mayor at the Municipality level. This study used data from 2017 regional elections as many as 101 local elections with 309 candidates who contested. By using the logit regression method, this study shows that the ownership of money associated with assets and the amount of campaign funds issued, candidate track records with incumbency status, and support of the majority of candidate political parties is positively correlated and significant to candidate electability in regional elections.