Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemda DKI mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan dengan menyediakan dana JPK Gakin. Peserta program JPK Gakin adalah keluarga miskin di DKI Jakarta yang terdata oleh BPS, pemegang kartu sehat serta Surat Keterangan Tidak Mampu yang memiliki KTP DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan manajemen piutang pasien JPK Gakin dan SKTM. Penelitian dilaksanakan di RSUD Koja. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pengamatan langsung disertai wawancara mendalam dengan pegawai RS dan pasien JPK Gakin dan SKTM. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penerapan manajemen piutang pasien JPK Gakin dan SKTM di RSUD Koja pada tahun 2009 tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Saran yang diberikan adalah memperbaiki sistem manajemen piutang dari unsur masukan dan proses. ......The governor of DKI Jakarta implement the goals of healthy development by providing some fund allocation of JPK Gakin. The people who involved JPK Gakin program are the underprivileged family in DKI Jakarta who listed in BPS, had healthy card, SKTM, and DKI Jakarta ID. The aim of this research is to study the application of account receivable management for JPK Gakin and SKTM patients. This research held in Koja Hospital. The type of this research is descriptive analytic with observation and depth interview with hospital staff and JPK Gakin and SKTM patients. The method of this research is qualitative method. The result of this research is the application of account receivable management for JPK Gakin and underprivileged patient at Koja Hospital in 2009 not fully based on policy from Health Department of DKI Jakarta. The advice for this research is to fix the system of account receivable management from input and process.

Abstrak :
industri perumahsakitan merupakan usaha yang sangat kompleks, dinamis, padat karya, padat modal, bertehnologi tinggi dan multidisiplin yang selalu dipengaruhi perubahan Iingkungan yang cepat, maka manajemennya pun sangat kompleks. Salah satu komponen dasarnya adalah manajemen keuangan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik akan menunjang pengembangan rumah sakit melalui peningkatan pendapatan sehingga semua biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan dapat tertutupi. Salah satu sumber pendapatan yang terbesar berasal dari pasien jaminan pihak ketiga. Sayangnya tidak seluruhnya berhasil ditagih, sisanya ditagih kemudian. Karena itu manajemen piutang perlu mendapat perhatian khusus. Data keuangan RS. Dr. M. Hoesin Palembang tahun 1999 - 2002 menunjukan bahwa pendapatan jaminan pihak ketiga meningkat berturut-turut dari 126,66% (2000), 140,36% (2001) dan 153,36% tahun 2002 yang diikuti naiknya piutang jaminan pihak ketiga yang lebih besar 133,90% (2000), 217,17% (2001) menjadi 169,79% tahun 2002. Disamping itu, terdapat saldo piutang yang berumur lebih dan 90 hari per 31 Desember 2002 sebesar 52,30% dan total piutang yang berasal dan perusahaaan. Sekitar 35% dari pendapatan rumah sakit berasal dan pendapatan jaminan pihak ketiga. Dengan ditingkatkannya status rumah sakit menjadi rumah sakit Perjan pada tahun 2002, maka semakin penting untukmenganaiisis piutang jaminan pihak ketiga di RS. Dr. M.Hoesin (RSMH) Palembang tahun 2001 Penelitian ini dilakukan di RS. Dr. Mohammad Hoesin Palembang dari bulan April sampai Mei 2003, bertujuan untuk upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efektifitas manajemen piutang di RSMH Palembang. Rancangan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. pengamatan terhadap proses yang sedang berjalan dan kajian dokumen. Dari hasil peneltian disimpulkan bahwa penyebab tingginya piutang karena belum diterapkannya sanksi kepada debitur yang telat membayar, kurang selektifnya pemberian piutang, kurangnya dana penagihan, kurang tegasnya protap penagihan, kurang akuratnya pembebanan biaya dan terlambatnya pembuatan surat tagihan..ladi pembayaran debitur perbulan masih rendah yaitu 41, 02%. Disamping itu saldo piutang per 31 Desember 2002 yang berumur lebih 90 hari sebesar 52,30% yang berasal dari debitur perusahaan. Saran yang diusulkan untuk meningkatkan efektifitas manajemen piutang yaitu menerapkan sanksi lebih tegas kepada debitur yang telat bayar, mempertegas protap penagihan piutang dan membuat protap penutupan rekening, meningkatkan peran Tim verifikasi, pelimpahan wewenang dan menyediakan anggaran yang cukup untuk penagihan serta membentuk Tim Khusus untuk menangani piutang yang macet.

---

Hospitals industry is an enterprise and complex, dynamic, intensive capital investment and requires intensive of labor and multidiscipline. In addition, it is influenced by environment change rapidly. It requires a highly complex management. Financial management is an essential component of hospital management The properly finance management will significantly contribute income for the hospital. This increase will in turn recovers the operational and maintenance and investment cost. One of the biggest of becoming is patient of third party. Unfortunately, not all of transaction paid in cash and remaining of payment is collected later. So, the management of account receivable is very important to handle specifically. The financial data of RS. Dr. M. Hoesin Palembang for period 1999 - 2002, it is showed that income of the third party increased 126,66% (2000), 140,36% (2001) to 153,36% in year 2002, it is more than followed account receivable of the third party 133,90% (2000), 217,17% (2001) to 167,79% in year 2002. About 35% hospital revenues derived from revenue of the third paty. With on becoming Perjan status, it is necessary account receivable of the third party analysis on year 2002. This study used in depth interview, direct observation, and investigated of the document on effectiveness of the management account receivable in RS. Dr. Mohammad Hoesin Palembang during April - May 2002. The design of study is qualitative approach. The research finding causes of the high account receivable was not be applied the sanction yet for the third party pay too late, the giving of the account recievable is not selective, the collection budget is not enough, The standard operational procedure is not clear, The billing record is not accurate, The making of claim letter is very long, So the total received payment of debitor is still low is 41,02%. Beside there were account receivable which had been more than 90 days, about 52,30% of total account receivable per December 31, 2002 derived from the firm debitor. As suggestion to effectiveness of the management of account receivable are; the aplication of sanction agree with credit policies, making more clear SOP of collecting and making SOP of Write off, The role of Verification Team increased, the delegation of authority and the budgeting of collecting is sufficient and making of specifically Team to handle bad debt. References: 20 ( 1981 - 2002)

Abstrak :
ABSTRAK Masalah pembiayaan dalam sektor kesehatan akhir-akhir ini banyak sorotan, baik di luarnegri maupun di Indonesia selesainya "Boom Minyak", resesi ekonomi dunia membawa dampak dalam bidang pembiayaan sektor kesehatan termasuk rumah sakit. Dilema yang dihadapi pihak rumah sakit adalah disatu pihak terjadi keterbatasan pendanaan namun dilain pihak mutu pelayanan dituntut tetap baik. Mau tidak mau rumah sakit harus dikelola sebagai suatu unit sosial ekonomi, maka peranan manajemen keuangan di rumah sakit semakin menonjol. Data mengenai manajemen keuangan rumah sakit di Indonesia tidak banyak dijumpai dalam tulisan-tulisan, namun dari kenyataan yang ada dapat diingatkan bahwa masalah keuangan di rumah sakit perlu mendapat penangan secara profesional. Budihardja dalam laporan praktek magang (residensi) di Pelayanan Kesehatan Sint Carolus mendapatkan gambaran bahwa masalah manajemen keuangan rumah sakit khususnya Manajemen Piutang Pasien merupakan salah satu masalah yang menonjol. Penelitian ini melakukdn suatu pengukuran pencapaian (performance) dari Manajemen Piutang Pasien Rawat Nginap di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Jakarta Timur. Pengukuran pencapaian ini mengunakan pendekatan mutu (quality approach), dimana aspek hasil akhir (out come) menjadi aspek yang diteliti, walupun aspek struktur dan aspek prosesnya juga ditinjau. Pengukuran pencapaian dari sisi aspek hasil akhir ini dilakukan dengan indikator-indikator yang digunakan untuk menilai seluruh fungsi yang terkait didalam Manajemen Piutang Pasien Rawat Nginap, mulaidari pra penerimaan (preadmission) sampai dengan paska. pulang (post discharge) maupun perencanaannya. Teknik pengukuran dengan melakukan telaah kelompok (peer review) yang dilakukan oleh suatu kelompok (peer group) yang dibentuk didalam rumah sakit Mitra Keluarga sendiri. Indikator-indikator yang digunakan ditentukan standarnya oleh kelompok, kemudian hasil pengukuran pencapaian dibandingkan dengan standar yang ditentukan. Kesenjangan-kesenjangan yang ada merupakan masalah yang di pecahkan oleh kelompok melalui siklus pemecahan masalah (problem solving cycle). Kalau hanya melihat piutang sebagai tunggakan pasien paska rawat maka nampaknya prestasi manajemen piutang pasien rawat nginap di Rumah Sakit Mitra Keluarga adalah baik, padahal apabila ditinjau secara menyeluruh dengan konsep piutang secara accrual basis, maka pencapaiannya ternyata kurang dari sejak fungsi prapenerimaan (preadmission), penerimaan (admission) maupun selama perawatan (interim). Hasil penelitian ini menunjukkan kelemahan-kelemahan pada prestasi pencapaian sebelum pasien pulang, maka saran-saran yang diajukan adalah perhaikan fungsi-fungsi tersebut seperti pengadaan formulir pra penerimaan dan formulir penerimaan yang memadai, peningkatan kualitas petugas penerimaan serta penataan struktur dan fungsi bagian penerimaan.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengelolaan piutang di Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah dilaksanakan sesuai dengan best practices manajemen piutang dan untuk menganalisis apakah pengendalian intern atas piutang tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan instrumen penelitian berupa observasi, wawancara dengan menggunakan purposive technique, dan dengan analisis dokumentasi yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini dilakukan pada pengelolaan empat jenis piutang PNBP yaitu piutang Biaya Hak Penyelenggaran Telekomunikasi, piutang Tarif Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation, piutang Biaya Hak Penyelenggaraan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio, serta Biaya Hak Penyelenggaraan Izin Pita Frekuensi Radio. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan piutang di Kementerian Komunikasi dan Informatika belum dilaksanakan sesuai dengan best practices manajemen piutang dan pengendalian intern yang selama ini berjalan belum cukup memadai. Oleh karena itu masih diperlukan beberapa perbaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan piutangnya sebagai bentuk akuntabilitas dari pengelolaan kekayaan publik.

---

ABSTRACT
This study is aimed to analyze whether the management of accounts receivable in the Ministry of Communications and Information Technology has been implemented in accordance with the best practices receivable management and to analyze whether internal control over these receivables have been implemented effectively in accordance with Government Regulation No. 60, 2008. The method used is qualitative research with research instruments are observation, interviews using purposive technique, and with the analysis of the documentation which is owned by the Ministry of Communications and Information Technology. This research was conducted on four types of accounts receivable management of non tax revenues, they are Cost of Providing Telecommunication Rights, Receivables Rates Contributions Universal Service Obligations Universal Service Obligation, Rights Fees Receivable Provision for Radio Frequency Radio Station License and Operation License Fee of Radio Frequency Band. The results of this study indicate management of receivable at the Ministry of Communications and Information has not been carried out in accordance with best practices receivable management and internal control during this run has not been sufficient. Therefore, it still needed some improvements by the Ministry of Communications and Information Technology in the management of their receivables as a form of accountability of the management of public wealth.