Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisa model Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang Undang yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman Tehnis Penjaminan Resi Gudang. Penilitian dilakukan dengan metode normatif yaitu didasarkan pada data sekunder untuk menganalisa singkronisasi perjanjian dengan peraturan perundang-undangan tentang sistem resi gudang, sedangkan untuk memperoleh data mengenai kebiasaan yang dijalankan oleh perbankan dilakukan dengan metode wawancara, sehingga akan didapat data yang komperhensif untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dapat dilakukan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menyarankan untuk melakukan perubahan judul dan pasal 2 perjanjian, melakukan penyesuaian mengenai nilai jaminan utang, perjanjian yang mendasari perjanjian dan memberikan definisi yang jelas untuk mengurangi pengulangan. ......This thesis analyzes the model of the imposition of Rights Assurance Agreement on Warehouse Receipt, law issued by Decree of the Head of Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi number 09/BAPPEBTI/ PER-SRG/7/2008 about Technical Guidelines on Warehouse Receipt Guarantee. Research conducted by the normative method is based on secondary data to analyze the synchronization agreement with the laws and regulations neighboring warehouse receipt system. To obtain data about the habits that are run by banks conducted by the interview methods, so it will get comprehensive data to make changes and adjustments that can be done in its implementation. The results suggest that to change the title and article 2 of the agreement, an adjustment of the value of the debt security, the underlying agreement and the agreement provides a clear definition to reduce repetition.

Abstrak :
Tesis ini menganalisa model Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang Undang yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman Tehnis Penjaminan Resi Gudang. Penilitian dilakukan dengan metode normatif yaitu didasarkan pada data sekunder untuk menganalisa singkronisasi perjanjian dengan peraturan perundang-undangan tentang sistem resi gudang, sedangkan untuk memperoleh data mengenai kebiasaan yang dijalankan oleh perbankan dilakukan dengan metode wawancara, sehingga akan didapat data yang komperhensif untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dapat dilakukan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menyarankan untuk melakukan perubahan judul dan pasal 2 perjanjian, melakukan penyesuaian mengenai nilai jaminan utang, perjanjian yang mendasari perjanjian dan memberikan definisi yang jelas untuk mengurangi pengulangan. ......This thesis analyzes the model of the imposition of Rights Assurance Agreement on Warehouse Receipt, law issued by Decree of the Head of Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi number 09/BAPPEBTI/ PER-SRG/7/2008 about Technical Guidelines on Warehouse Receipt Guarantee. Research conducted by the normative method is based on secondary data to analyze the synchronization agreement with the laws and regulations neighboring warehouse receipt system. To obtain data about the habits that are run by banks conducted by the interview methods, so it will get comprehensive data to make changes and adjustments that can be done in its implementation. The results suggest that to change the title and article 2 of the agreement, an adjustment of the value of the debt security, the underlying agreement and the agreement provides a clear definition to reduce repetition.

Abstrak :
Resi Gudang sebagai dokumen bukti penyimpanan barang di gudang memegang peranan penting dalam meningkatkan tingkat hidup petani di Indonesia, karena berpotensi sebagai alternatif memperoleh pembiayaan. Praktek penggunaan Resi Gudang di dalam kredit perbankan yaitu sebagai agunan dan sebagai dokumen pencairan kredit. Penggunaan Resi Gudang sebagai agunan, bank mendasarkan pada UU tentang Sistem Resi Gudang dan melakukan pembebanan jaminan dalam Akta Perjanjian Hak Jaminan. Penggunaan sebagai dokumen penunjang kredit, bank mendasarkan pada ketentuan dalam Collateral Management Agreement dimana pembebanan jaminannya dengan Akta Pembebanan Jaminan Fidusia. Dalam penggunaannya, bank menghadapi risiko, yaitu risiko yang beraspek ekonomis dan aspek yuridis. ......Warehouse Receipt as inventory depositor documents played an important role in increasing the life Standard of farmers in Indonesia because it has potentials to be an altemative funding. The usage of Warehouse Receipt in credit banking are as collateral and as credit liquidity document. As a collateral, Warehouse Receipt, banking system is based on warehouse system law and will impose the financial responsibility written on Akta Perjanjian Hak Jaminan. On the other hand, the application of credit liquidity document, banking system is based on collateral management agreement where its financial responsibility written on Akta Pembebanan Jaminan Fidusia. As a result, bank will take the risks both economically and jurisdically.

Abstrak :
ABSTRAK
Resi gudang sebagai dokumen bukti penyimpanan barang digudang memegang peranan penting dalam meningkatkan tingkat kehidupan petani di Indonesia. karena berpotensi sebagai alternatif memperoleh pembiayaan. Praktek penggunaan resi gudang didalam kredit perbankan yaitu sebagai agunan dan sebagai dokumen pencairan kredit. Penggunaan resi gudang sebagai agunan bank berdasarkan pada UU tentang sistem resi gudang dan melakukan pembebanan jaminan dalam akta perjanjian hak jaminan. Penggunaan sebagai dokumen penunjang, kredit, bank berdasarkan pada ketentuan dalam Colaterall Mangement Agreemnet dimana pembebanan jaminan nya dengan akta pembebanan jaminan fidusia. Dalam penggunaan nya bank menghadapi resiko , yaitu resiko yang beraspek ekonomis dan aspek yuridis.

Abstrak :
ABSTRAK Indonesia adalah negara agraris dan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani maupun sebagai pengusaha agribisnis. Permasalahan yang sering dihadapi oleh petani atau pengusaha agribisnis dalam mengembangkan usahanya adalah masalah permodalan. Disisi lain dari sektor perbankan masih mempunyai anggapan bahwa sektor pertanian atau agribisnis adalah sektor yang bersifat high risk. Hal ini dikarenakan berbagai alasan antara lain mengenai kelayakan usaha yang akan dibiayai, kemampuan pengembalian hutang dan juga masalah agunan atau jaminan. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI pada tanggal 14 Juli 2006 telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, yang bertujuan untuk membantu kesulitan pengusaha UKM dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan memberikan perlindungan hukum bagi lembaga keuangan perbankan dalam menyalurkan kredit modal kerja kepada pengusaha UKM, melalui Jaminan Resi Gudang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perkembangan Implementasi Sistem Resi Gudang terkait pemberian kredit dengan Jaminan Resi Gudang oleh Perbankan di Indonesia, perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bank sebagai kreditur pemegang Hak Jaminan Resi Gudang. Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis data kualitatif. Terbatasnya peranan Perbankan nasional dalam memberikan fasilitas kredit dengan jaminan Resi Gudang terkait erat dengan implementasi dan perkembangan Sistem Resi Gudang di Indonesia. Pelaksanaan Sistem Resi Gudang saat ini di Indonesia masih dalam tahap penyempurnaan dan pembangunan infrastruktur serta kelembagaan yang menopang berjalannya Sistem Resi Gudang tersebut. Dalam Pelaksanaannya masih ada permasalahan yang dihadapi oleh bank sebagai pemegang hak jaminan, yaitu mengenai kebenaran dan keabsahan komoditi pertanian yang menjadi obyek jaminan dan pelaksanaan eksekusi barang jaminan melalui lembaga parate executie. Sebagai saran dari hasil penelitian adalah perlunya peranan pemerintah dalam sosialisasi Sistem Resi Gudang dan manfaatnya bagi pembiayaan Modal Kerja, kepada masyarakat luas dan lembaga pembiayaan, melakukan pembangunan yang merata diberbagai wilayah Indonesia terhadap proyek-proyek Sistem Resi Gudang, sarana dan infrastrukturnya, meningkatkan kelembagaan yang menunjang berjalannya Sistem Resi gudang. Bank perlu melakukan mitigasi Resiko untuk mengatasi keraguan atas keabsahan perolehan barang, serta perlunya pemahaman yang komprehensif dari penegak hukum terhadap lembaga parate executie sebagai keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang hak jaminan kebendaan.

---

ABSTRACT The Republic of Indonesian is an agrarian country and most of their residents undertake in agriculture sector as farmers or enterpreneurs in line with crops. The problem that they?re facing in enlarge their market is capital. One side, the banking sector still has the notion that agriculture or agribusiness sector is a high risk business. This is due to various reasons, such as, the feasibility of the business to be financed, the repayment capacity and collateral or security problems. Therefore, on July 14, 2006 the Government and the House of Representatives of Indonesia has passed Undang-Undang No.9 of 2006 About Warehouse Receipt System, that the objective is to assist UKM entrepreneurs difficulties in fulfill their working capital needs and provide legal protection for banking financial institutions in disbursing working capital loans to UKM entrepreneurs, through Warehouse Receipt Security. This research objective is how to determine the development of Warehouse Receipt System Implementation in associated with the Warehouse Receipt Security financing by Banks in Indonesia, legal protection for banks as creditors and the problems faced by banks as a creditor with the Warehouse Receipt Security Rights. The Research methods used in the context of this research is normative legal research methods with qualitative data analysis. The national banks role in providing credit facilities to guarantee Warehouse Receipt is closely related to the implementation and development of Warehouse Receipt System in Indonesia. The Implementation of Warehouse Receipt System in Indonesia recently is still in level of refinement and development of infrastructure and institutional support operation of the Warehouse Receipt. At the Implementation, theres problems faced by banks as collateral rights holders, and the object of security and guarantee execution of goods through parate executie institutions that still have potential problems in the implementation, especially about the validity of the goods and related procedures that guarantee the execution of the goods. The recommendation for this research is the need for government's role in the socialization of the Warehouse Receipt Security Rights to the public and financial institutions, make equitable development in various areas of Indonesia projects Warehouse Receipt System, facilities and infrastructure, enhance institutional support of the warehouse receipts system operation and Banks have to mitigate the risks to overcome doubts about the validity of the acquisition of goods, and the need for a comprehensive understanding of the law enforcement agencies as parate executie privilege granted by law to guarantee the rights holder material.

Abstrak :
Dalam kehidupan bermasyarakat, sering kali manusia memiliki kebutuhan yang memerlukan kerja sama dengan pihak lain yang melahirkan perjanjian. Terdapat beberapa alat bukti dari perjanjian, salah satunya kuitansi sebagai alat bukti tertulis yang merupakan bukti transaksi dari penerimaan uang atas pembayaran. Tesis ini membahas mengenai kedudukan kuitansi sebagai alat bukti adanya utang piutang berdasarkan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/Pdt/2016/PT.Smr juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016 dan membahas dasar gugatan atas tidak dibayarnya suatu utang menurut pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kedudukan kuitansi sebagai alat bukti perjanjian utang piutang, serta perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan metode penelitian berbentuk Yuridis-Normatif yang menggunakan data sekunder dan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini juga menganalisis dengan pendekatan kualitatif. Kedudukan kuitansi dalam putusan tersebut dapat dibenarkan adanya perjanjian utang piutang yang mendasari karena gugatan Penggugat dan hasil putusan yang menyatakan Tergugat memiliki utang.  Tidak dibayarnya suatu utang sebagaimana pertimbangan majelis hakim seharusnya merupakan gugatan wanprestasi, bukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diajukan Penggugat.  Dengan demikian, alangkah baiknya jika setiap perjanjian dilakukan secara tertulis dan hakim dalam menjalankan kewenangannya harus lebih teliti dan cermat.

---

Nowadays, often times people have needs that require cooperation with other parties that lead to agreements. There are several evidences of agreement, one of which is a receipt as written evidence that is proof of the transaction from receiving money for payment. This thesis discusses the position of receipts as a proof of the existence of debt based on the Judge's decision in the Samarinda High Court's Verdict Number 18/Pdt/2016 Juncto The Supreme Court's Verdict Number 2070 K/Pdt/2016 and discusses the basis of the claim for non-payment of a debt according to the Judge's decision. This thesis aims to provide an understanding of the position of receipts as a means of proof of accounts payable agreements, as well as differences between breach of contract and tort by using juridical-normative research methods that use secondary data and descriptive-analytical descriptive typology. This study also analyzes the qualitative approach. The position of the receipt can be justified by the existence of the underlying debt agreement due to the Plaintiff's claim and the result of the Judge's decision stating the Defendant has a debt. The non-payment of a debt as considered by the Judges should be a breach of contract, not a tort as filed by the Plaintiff.  Thus, it would be better if every agreement is writtenly made and the Judge in carrying out his authority must be more thorough and careful.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris, permasalahan yang dihadapi notaris dalam penerbitan depositary receipt, serta perlindungan hukum terhadap pemegang depositary receipt. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data kepustakaan dan/atau norma hukum tertulis dengan tipe penelitian deskriptif analisis yang bertujuan memberikan gambaran umum secara tepat dan mendalam mengenai pokok permasalahan tersebut. Perkembangan ekonomi saat ini memungkinkan Perseroan Terbuka melakukan internasionalisasi pasar modal melalui penerbitan depositary receipt di bursa efek luar negeri. Penulis memberikan contoh penerbitan American Depositary Receipt (ADR) PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk pada bursa efek Amerika, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerbitan depositary receipt. Dalam penerbitan ADR Telkom pada bursa efek Amerika, notaris memiliki peran dan tanggung jawab membuat akta otentik terkait persetujuan RUPS yang diperlukan, termasuk akta perubahan anggaran dasar yang memuat ketentuan mengenai pengeluaran saham yang dijadikan dasar penerbitan depositary receipt, serta memberikan nasihat hukum mengenai penyelenggaran RUPS dan memastikan perubahan anggaran dasar yang dibuatnya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan yang dihadapi notaris adalah berkaitan dengan pemahaman akan aturan hukum baik di Indonesia maupun hukum asing mengenai depositary receipt. Perlindungan hukum pemegang depositary receipt sama dengan pemegang saham, perbedaannya terdapat pada pengenaan pajak atas dividen yang diterima dan harus ditunjuknya perwakilan yang mewakili suara pemegang depositary receipt secara bersama-sama di dalam RUPS. ......This thesis discusses the roles and responsibilities of notaries, notary public of the problems related with the issuance of depositary receipts, as well as legal protection of holders of depositary receipts. This research is using normative juridical research that emphasizes the use of literature data and / or written legal norms with the type of descriptive analysis of research that aims to provide an exact overview and deep understanding of the subject. Current economic developments enable the Company to open internationalization of capital markets through the issuance of depositary receipts on stock exchanges abroad. The author gives examples of the issuance of PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk American Depositary Receipt (ADR) on American stock exchanges, to provide a clearer picture regarding the issuance of depositary receipts. In the ADR issuance of Telkom on the American Stock Exchange, the notary has a role and responsibility to make authentic deeds related to the Shareholders General Meeting approval which is required, including the deed of amendment which contains provisions regarding the expenditure shares on which the issuance of depositary receipts, as well as providing legal advice on organizing the Shareholders General Meeting and ensure the amendments made do not violate applicable law. The notary usually have problems related to the understanding and implementing the rule of law both in Indonesia and foreign laws regarding the depositary receipts. Depositary receipt holders legal protection equal to its shareholders, there are differences in the taxation of dividends received and the obligation to appoint representatives of holders of depositary receipts representing the voting rights together at the Shareholders General Meeting.

Abstrak :
Negara Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan yang sangat luas. Hal ini tentu menjadi potensi yang sangat besar bagi Indonesia untuk dikembangkan secara optimal. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut ialah melalui Sistem Resi Gudang. Namun proses yang ada di lapangan belum sesuai dengan ekspektasi Pemerintah setelah regulasi tersebut telah dibuat. Permasalahan utama yang terjadi pada Sistem Resi Gudang adalah masih banyak para petani yang belum mengetahui informasi mengenai Sistem Resi Gudang tersebut. Hal ini dapat terjadi karena masih kurangnya dukungan Pemerintah dalam pelaksanaan Sistem ini. Lebih lanjut Sistem Resi Gudang sendiri bertujuan untuk menyejahterakan para petani dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena Sistem Resi Gudang masih belum berjalan dengan optimal, maka taraf hidup para petani juga masih belum stabil. Melihat dari penerapan resi gudang warehouse receipt di India yang memiliki persamaan sebagai negara agraris dan merupakan negara berkembang yang telah berhasil dalam mengoptimalkan penerapan resi gudang. Hal ini menjadi tanda tanya apa yang menyebabkan Indonesia masih mengalami kendala dalam penerapannya. Penulis melakukan studi literatur untuk melihat bagaimana regulasi resi gudang di Indonesia dan India, kemudian melakukan perbandingan dari informasi yang ditemukan. Penulis mendapatkan hasil bahwa sistem regulasi di India yang sederhana ternyata memiliki kekuatan untuk menjalankan sistem tersebut dengan baik dan lebih optimal dibandingkan dengan Indonesia. ...... Indonesia is an agricultural country who has large area. Indonesia has great potential to developing it. One of the way to achieve that goal is by a warehouse receipt system. But outside condition are not in line with government expectations after the regulation already made. The main problem with warehouse receipt system is there are still many farmers who do not know information about the warehouse system. This happened because a lack of government support in implementation this system. Moreover the warehouse receipt system intend to prosperous the farmers in improving their standard of living. Therefore the system still not working optimally, then the standard of living of farmers are still not stable. Looking from application warehouse receipt system in India, which has similarities as an agricultural country and developing country who has succeeded to do the best implementation of warehouse receipt. This is become question mark that what caused Indonesia still having problems to use it. The author conducted a literature study to see how regulation of warehouse receipt in Indonesia and India, then doing a comparison from that information.  The author get a result that regulation of system in India that is simple turns out to have the power to operate the system well and more optimally than Indonesia.

Abstrak :
Hak Jaminan Resi Gudang, adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain. Hak jaminan yang terdapat dalam sistem resi gudang di Indonesia ini memiliki pengaturan yang berbeda dengan sistem resi gudang di Amerika Serikat, menimbang pengaturan sistem resi gudang di Amerika Serikat telah lahir jauh lebih lama yaitu pada tahun 1916 apabila dibandingkan di Indonesia dimana Undang-Undang Sistem Resi Gudang sendiri baru lahir pada tahun 2006. Oleh karena itu, sebagai fungsi inspiratif, dilakukan perbandingan pengaturan hak jaminan resi gudang di Indonesia dan Amerika Serikat serta perbandingan keabsahan lahirnya hak jaminan resi gudang di kedua negara tersebut dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara pengaturan hak jaminan resi gudang di Indonesia dan Amerika Serikat. Salah satu persamaannya adalah dalam hal keabsahan lahirnya hak jaminan resi gudang. Sementara, perbedaan utama yang terlihat adalah di Amerika Serikat, pada proses pembebanan hak jaminan resi gudang terdiri dari dua tahapan yaitu, Attachment dan Perfection. Hal tersebut lebih memberikan kepastian hukum baik bagi penerima hak jaminan dan pemberi hak jaminan. ...... Warehouse receipt guarantee rights is a security right which imposed on a warehouse receipt for the repayment of debt, which established creditor's position for a priority right over other creditors. The United States and Indonesia has a different regulations on warehouse receipt system, considering that United States has a more complete regulation on warehouse receipt since it was enacted far longer on 1916, which warehouse receipt system legislation in Indonesia was enacted on 2006. Therefore, as an inspired function, the comparison of regulation for warehouse receipt guarantee rights in Indonesia and the United States and also the comparison of the validity of warehouse receipt guarantee rights existence in those two countries under comparison method producing forms of normative juridical research. This research shows that there is similarity and difference between warehouse receipt guarantee rights in Indonesia and United States. One of the similarity is about the validity of warehouse receipt guarantee rights existence. Whereas the fundamental difference lies on the process of warehouse receipt guarantee rights imposition in the United States where it is consists of two stages which are Attachment and Perfection. This generates legal certainty for both the creditor and debtor of the guarantee rights.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penggunaan resi gudang sebagai jaminan atas pre-shipment financing yang diberikan kepada penjual selaku penerima Letter Of Credit (L/C) dalam transaksi Green Clause L/C. Green Clause L/C merupakan jenis L/C yang memungkinkan penjual sebagai penerima L/C untuk menarik sejumlah dana sebagai pembiayaan ekspor bagi dirinya. Namun, pembayaran di muka memunculkan risiko komersial (commercial risk) pada diri pembeli. Risiko komersial tersebut berupa kegagalan penjual mengirimkan barang kepada pembeli setelah pembayaran di muka dilakukan. Hal inilah yang berusaha diminimalkan dalam transaksi Green Clause L/C. Dalam Green Clause L/C pembayaran di muka sebesar nilai yang disepakati dalam L/C kepada penjual dilakukan sebelum pengiriman barang dilakukan baru dapat dimungkinkan oleh bank penerbit maupun bank yang diberikan kuasa untuk membayar setelah penjual menyerahkan resi gudang. Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum doktrinal (normatif) dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa selama ini praktik penggunaan Green Clause L/C belum pernah dilakukan. Bank juga belum memiliki pedoman sebagai dasar operasional melaksanakan transaksi Green Clause L/C. Hal ini terkendala oleh penggunaan Resi Gudang dalam transaksi L/C ini. Penggunaan Resi Gudang saat ini masih memiliki banyak kendala. Kendala-kendala tersebut berasal baik dari sisi petani maupun dari sisi perbankan. Untuk mengatasi kendala-kendala penerapan yang datang dari penggunaan Resi Gudang sebagai jaminan pembayaran di muka dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana yang menunjang Sistem Resi Gudang, mengoptimalkan sosialisasi sistem Resi Gudang, membangun kebijakan dan peraturan yang mendukung Sistem Resi Gudang, evaluasi jenis-jenis komoditi yang dapat dijadikan barang dalam Sistem Resi Gudang, dan perbaikan komunikasi sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan sektor pertanian. Eksekusi jaminan yang diikat dengan Hak Jaminan Resi Gudang dalam transaksi Green Clause L/C pada praktiknya belum pernah dilakukan. Eksekusi objek Jaminan Resi Gudang lebih memberikan keamanan bagi penerima Hak Jaminan Resi Gudang karena barang komoditas sebagai objek jaminan berada di tangan pihak ketiga, yakni Pengelola Gudang dan segala aktivitasnya diawasi oleh Pusat Registrasi.

---

ABSTRACT
This thesis is concerned with the use of warehouse receipts as collateral for pre-shipment financing given to the seller as the beneficiary in Green Clause Letter of Credit (L/C). Green Clause L/C is an L/C which enables the seller as beneficiary to withdraw some funds as export financing for himself. However, pre-shipment finance raises a commercial risk for the buyer. The commercial risk rises as the failure of the seller to deliver goods to the buyer, whilst the pre-shipment finance has been given. Green Clause L/C transaction is trying to minimize the risk. In terms of Green Clause L/C, pre-shipment finance is possibly being given by the issuing bank or paying bank, in the amount of agreed value of the L/C, to the seller before shipment only if the seller provides a warehouse receipt as collateral. This doctrinal (normative) research uses descriptive-qualitative analysis. The research concludes that the practice of Green Clause L/C transaction has never been done. Banks also do not have guidance operational handbook or any guidelines to the practice. It is constrained by the use of warehouse receipt in this transaction. The use of warehouse receipt currently, still has many constraints. The constraints are derived both from the farmers or the banks. To overcome it several measures which can be considered are increasing the number of facilities and infrastructure that support Warehouse Receipt System, optimizing Warehouse Receipt System socialization, enacting policies and rules which support Warehouse Receipt System, evaluating the types of commodities which can be used in Warehouse Receipt System, and improving communications between banks and other financial institutions and agricultural sector. Execution of warehouse receipts in Green Clause L/C transaction has never been done. Execution of warehouse receipts provides more security for the recipients of the Rights of Security as the collateral object is in the hands of third party, Pengelola Gudang (Warehouse Manager) and all activities related to it, are supervised by Pusat Registrasi (Registration Center).