Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini membahas isu keadilan. Keadilan membawa manfaat dan nikmat bagi masyarakat dan manusia pada umumnya. Sebaliknya ketidak-adilan bahwa kesangsaraan dan permusuhan. Semula dikenali empat penyebab ketidak-adilan yaitu scarcity of resources, egoisme yang berlebihan, conflict of interest, dan oppression.

Abstrak :
Artikel yang berjudul 'Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pandangan Theory of Justice John Rawls' ini pertama-tama akan memaparkan kondisi perekonomian negara kita (Republik Indonesia) dalam analisis pakar-pakar ekonomi dan pandangan pemerintah terhadap situasi ekonomi yang sedang berjalan. Selanjutnya akan diuraikan rumusan kebijakan kredit usaha rakyat sebagai kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi angka ketimpangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan dengan pemberian dana usaha kepada UMKM melalui program KUR. Kemudian dipaparkan prinsip umum keadilan John Rawls terkait pareto optimality yang ketika di tingkat praksisnya berlaku keadilan distributif di mana masing-masing aktor akan memperoleh sesuai dengan kontribusinya dalam pasar.

Abstrak :
Skripsi ini membahas bagaimana Janet Radcliffe Richards menghadirkan kritik terhadap teori keadilan John Rawls yang selama ini dianggap paling mumpuni untuk menciptakan keadilan sosial di masyarakat. Richards mengagas sebuah teori Keadilan Seksual sebagai usaha untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan dengan dua tujuan utama yaitu, menghilangkan ketidakadilan berbasis seks sekaligus sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak seksual perempuan seperti kontrasepsi, aborsi, hak-hak maternitas dan pengasuhan anak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi nyata dari teori Keadilan Seksual milik Richards ternyata dapat diterapkan dikehidupan bermasyarakat agar keadilan untuk perempuan dapat terwujud dan setara dengan laki-laki. ...... This undergraduate thesis describes how is Janet Radcliffe Richards presenting critique towards John Rawlss Theory of Justice which have been considered as the most prominent theory to create social justice within society. Richards create her own version of justice and called it Sexual Justice. Her idea of justice has two primary aims. First, her idea about justice is about to eliminate sex based injustice and the second aim is for womens fullfillment of sexual rights such as contraception, abortion, maternity rights and child bearing. This research is qualitative descriptive interpretive. The result of this research shows that the implementation of Sexual Justice theory by Richards can be applied for the purpose of just situation for women in the in the society and equality between men and women is not illusion anymore.Key Words Janet Radcliffe Richards, John Rawls, Feminism, Social Justice, Sexual Justice.

Abstrak :
Permasalahan ketimpangan ekonomi telah menyebabkan krisis yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Credit Suisse, diketahui bahwa 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49.3 persen kekayaan nasional. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut, pemerintah Indonesia dapat menerapkan kebijakan berbasis Universal Basic Income (UBI) untuk kalangan masyarakat miskin. Dengan diterapkannya kebijakan berbasis UBI untuk kalangan masyarakat miskin, maka diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas masyarakat secara keseluruhan sehingga akan menurunkan angka ketimpangan ekonomi. Kendati demikian, pertama kita harus menjawab suatu permasalahan filosofis penting terkait apakah kebijakan berbasis UBI tersebut pada hakikatnya memanglah bersifat adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk melakukan suatu penelitian filosofis dengan menggunakan metode analisis deskriptif terhadap kemungkinan penerapan kebijakan berbasis Universal Basic Income (UBI) di Indonesia yang dilandaskan pada teori keadilan Rawls. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa penerapan kebijakan berbasis Universal Basic Income (UBI) pada hakikatnya sudah bersifat adil karena mewujudkan kesetaraan kesempatan dan keadilan sosial lewat pemberian manfaat UBI. ......The problem of economic inequality has caused a very deep crisis for the Indonesian people. Based on a survey conducted by Credit Suisse, it is known that the richest 1 percent in Indonesia controls 49.3 percent of national wealth. As one of the efforts to overcome the problem of inequality, the Indonesian government can implement policies based on Universal Basic Income (UBI) for the poor. With the implementation of UBI-based policies for the poor, it is hoped that there will be an increase in the productivity of society as a whole so that it will reduce economic inequality. Nevertheless, first we have to answer an important philosophical issue related to whether the UBI-based policy is in essence fair for all Indonesian people. Therefore, this study aims to carry out a philosophical research using descriptive analysis methods on the possibility of implementing Universal Basic Income (UBI)-based policies in Indonesia which are based on Rawls's theory of justice. From the results of the analysis, it was found that the implementation of policies based on Universal Basic Income (UBI) was essentially fair because it created equality of opportunity and social justice by providing UBI benefits.

Abstrak :
In A Theory of Justice, John Rawls raises a question which deserves our close attention: How to maintain the stability of the conception of justice in a wellordered society? He insightfully argues that moral sentiments, instead of selfinterest, play a critical role in maintaining that stability. However, the only moral sentiment he endorses is the sense of justice, which is shaped and determined by a rational conception of justice. Its content and forces, once shaped, are beyond the influences of contingencies of social relations. Rawls curiously ignores that other moral sentiments are also significant in maintaining the stability of justice. And he also overlooks that social relations are crucial to reproduce and maintain such moral sentiments. Therefore, this essays purports to answer this question: Suppose we have a consensus on an egalitarian idea of just distribution, what moral sentiments can maintain the stability of such idea in an ideally egalitarian society? We will first clarify our concept of moral sentiments. We then analyze and criticize Rawls’s theory of stability of justice. We adapt his theory and develop what we call a theory of relation-dependent moral sentiments. Two discourses will then be evaluated, David Miller’s nationalism and our proposal of an egalitarian common life. We argue that an egalitarian common life, brought about by egalitarian public services offered or regulated by the modern state, will provide the proper moral sentiments to support the stability of the egalitarian idea of justice in an egalitarian society

Abstrak :
Disertasi ini menelaah tindak korupsi yang terjadi pada masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Kontraktualisme dan konsep keadilan Rawls digunakan untuk menjelaskan permasalahan dalam membangun negara demokratis berkeadilan sosial. Peneliti berargumen bahwa karakteristik masyarakat Indonesia mampu menjelaskan mengapa pada masyarakat berkeadilan sosial, korupsi dapat terus terjadi. Menggunakan pemahaman evolusioner, antropologis, serta konsep-konsep dari penelitian terdahulu, peneliti merumuskan karakteristik khas masyarakat Indonesia. Peneliti menemukan bahwa karakteristik ini mencakup keberanian, afektivitas ekstrem, musyawarah mufakat, dan fleksibilitas ekonomi. Sementara itu, persepsi masyarakat terhadap keadilan sosial dan korupsi dibentuk oleh norma agama. Dengan menggunakan metode spiral hermeneutik untuk membangun koherensi dan korespondensi dari kerangka yang telah dikembangkan, pada langkah rekonstruksi, peneliti mengangkat kasus korupsi proyek KTP Elektronik dan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus sebagai uji empiris. Selanjutnya, setelah kerangka berhasil dipertahankan, kerangka ini diuji kembali pada kasus pembelian suara pada pemilihan umum. Peneliti membandingkan model yang dirumuskan dengan model konsekuensialisme, etika kebajikan, dan etika Kantian, dan menunjukkan  kelebihan model yang dikembangkan dari model-model tersebut. Sebagai hasil akhir, peneliti mengemukakan solusi pada pemberantasan korupsi yang berbasis pada dua pendekatan yaitu pendekatan kultural dan pendekatan reflektif dialogis rasional. Kedua pendekatan ini dimanifestasikan ke dalam sejumlah panduan praktis pemberantasan korupsi di Indonesia pada aspek-aspek kultural pembentuk korupsi dan dibantu oleh infrastruktur sosioteknik seperti teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia. ......This dissertation examines the problem of corruption that occurs in Indones of justice are used to explain the problems in building  democratic state with social justice. The researcher argues that the characteristics of Indonesian society are able to explain why in a socially just society, corruption can continue to emerge. Using evolutionary, anthropological, and conceptions from previous research, the researcher formulated the distinctive characteristics of Indonesian society. Researcher found that these characteristics include courage, extreme affective, deliberative consensus, and economic flexibility. Meanwhile, people's perceptions of social justice and corruption are shaped by religious norms. By using the hermeneutic spiral method to build coherence and correspondence from the framework that has been developed, in the reconstruction step, the researcher raises the corruption case of the Electronic KTP project and the bribery of the Special Allocation Fund management as an empirical test. Furthermore, after the framework has been successfully maintained, it is retested in the case of vote buying at the general election. Researcher compare the model formulated with the model of consequentialism, virtue ethics, and Kantian ethics, and show the advantages of the models developed from these models. As the final result, the researcher suggests a solution to eradicating corruption based on two approaches, a cultural approach and a rational dialogical reflective approach. Both are manifested in a number of practical guidelines on corruption eradication in Indonesia on the cultural aspects of corruption and are assisted by socio-technical infrastructure such as information technology and human resource development.

Abstrak :
Penelitian ini berusaha memperbandingkan kekuatan argumentasi keadilan Ayn Rand dan John Rawls, dengan asumsi superioritas argumen Randian. Pembacaan Obyektivis terhadap teori Rawls akan mengungkap kesesatan-kesesatan yang ada dalam penalaran keadilan Rawisian, dalam kcrangka realistis dan dalam kerangka hipotetis Rawlsian sendiri. Selain berusaha mcnunjukkan kelemahan-kelemahan nalar Rawisian dalam sorotan Obyektivisme, penelitian ini juga berusaha menunjukkan bagaimana Obyektivisme merespon aspirasi etis Rawisian akan keadilan dalam hubungan antar manusia dengan segala kesenjangan yang ada diantara manusia. Penelitian ini berusaha menyuntikkan realita ke dalam konstruksi prinsip keadilan Rawlsian dalarn rangka menggugat prinsip-prinsip keadilan politik yang dicapai serta merevisi aspirasinya dengan koreksi dari etika Obyektivisme. Sasarannya adalah mencapai suatu pemahaman akan keadilan politis yang realistis namun juga dapat dipahami secara publik serta terbukti tidak dibiaskan oleh partikularitas manapun dalam cakrawala identitas manusia.

---

This research attempts to compare the soundness of Ayn Rand's and John Rawls's argumentations of justice, with the assumption of Randian argument's superiority. Objectivist reading on Rawls's theory will reveal the fallacies within Rawisian reasoning of justice, within realistic frame and Rawls's own hypothetical frame. Other than attempting to show the weaknesses of Rawlsian reason under Objectivist scrutiny, this research also tries to show how Objectivism responds Rawlsian ethical aspiration of justice in human relationships with all the inequalities in between. This research tries to inject reality into the construction of Rawlsian principle of justice in order to raise objection against the principles of political justice that were arrived at and to revise its aspiration with correction from the ethics of Objectivism. The aim is to reach an understanding of political justice which is realistic but can also be publicly understood and proven to be unbiased by any particularity in human identities.