Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran penentu kebijakan di sektor publik dalam kegiatan inovasi untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat merupakan hal penting dalam menghadapi perubahan masyarakat modern. Pendekatan lama yang menekankan pada pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya tidak lagi dapat digunakan dalam menghadapi perubahan tuntutan nilai yang lebih tinggi dari masyarakat. Diperlukan terobosan-terobosan baru yang dihasilkan dalam menciptakan layanan-layanan baru yang mampu memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam dinamika masyakarat. Wirausaha publik sebagai penentu kebijakan publik diharapkan mampu menciptakan solusi terkini terhadap layanan kepada masyarakat dan merancang cara-cara baru dalam menyampaikan informasi dan sistem komunikasi yang dapat memberikan edukasi yang akurat, lengkap, dan menarik kepada masyarakat."

"Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kepercayaan masyarakat DKI Jakarta terhadap pemerintah dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Penelitian yang masuk ke dalam kategori penelitian univariat ini menggunakan teori utama public trust dengan pengukuran dimensi yang dimilikinya yaitu perceived competence, perceived benevolence, dan perceived integrity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu mixed method. Perolehan data kuantitatif dan kualitatif ditetapkan melalui survei dan wawancara mendalam. Survei dilakukan secara daring (online) dengan menggunakan platform Google Forms yang menghasilkan 243 responden sesuai dengan persyaratan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat DKI Jakarta terhadap pemerintah dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 77,8% yang diperoleh dari komputasi tiga dimensi dalam penelitian. Pada penelitian ini masih ditemukan beberapa kendala yang dirasakan masyarakat dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi, maka dari itu diharapkan dapat menjadi referensi oleh pemerintah untuk meningkatkan penyediaan kebutuhan publik dalam aplikasi PeduliLindungi agar semakin baik ke depannya.

---

This study examines the level of trust the people of DKI Jakarta have towards the government in using the PeduliLindungi application. This research, which is included in the univariate research category, uses the main theory of public trust by measuring its dimensions, namely perceived competence, perceived benevolence, and perceived integrity. This study implements the quantitative approach by collecting data using the mixed method. Both Quantitative and qualitative data are obtained through surveys and in-depth interviews. The survey was conducted online using the Google Forms platform which resulted in 243 respondents, which has fulfilled the research requirements. From this study, the results showed that the level of trust the people of DKI Jakarta towards the government have in the use of the PeduliLindungi application is included in the high category with a percentage of 77,8% obtained from three-dimensional computing. However, there are still some obstacles from the community om how they feel in using the PeduliLindungi application. Therefore, this research is expected to be a reference for the government to improve the provision of public needs in the PeduliLindungi application so that it will improve in the future."

"Stunting merupakan masalah gizi kronis yang menghambat pertumbuhan anak dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia menginisiasi kebijakan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) dengan target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (public trust), terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepercayaan masyarakat DKI Jakarta terhadap implementasi RAN PASTI melalui tiga dimensi utama: perceived competence, perceived benevolence, dan perceived integrity. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei kepada masyarakat Jakarta. Instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cukup percaya pada kompetensi dan niat baik pemerintah dalam menangani stunting. Namun, masih terdapat keraguan terhadap integritas, terutama terkait transparansi kebijakan dan distribusi bantuan di wilayah padat penduduk. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi, pemerataan akses layanan, dan komunikasi publik yang lebih inklusif guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

---

Stunting is a chronic nutritional problem that hinders child growth and affects the quality of human resources. The Indonesian government launched the National Action Plan for the Acceleration of Stunting Reduction (RAN PASTI), aiming to reduce stunting prevalence to 14% by 2024. The success of this kebijakan heavily depends on public trust in the government, especially in urban areas such as Jakarta.This study aims to analyze the level of public trust in the implementation of RAN PASTI in Jakarta by examining three main dimensions: perceived competence, perceived benevolence, and perceived integrity. The research used a quantitative approach with survey methods targeting Jakarta residents. The instruments were tested for validity and reliability before being analyzed descriptively. The findings show that the public has a moderate level of trust in the government's competence and goodwill in addressing stunting. However, concerns remain regarding the integrity of the kebijakan, particularly in terms of transparency and the equitable distribution of assistance in densely populated areas.This study recommends enhancing transparency, ensuring equal access to health services, and improving public communication to strengthen trust in government-led stunting reduction kebijakans."

"Stunting merupakan masalah gizi kronis yang menghambat pertumbuhan anak dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia menginisiasi kebijakan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) dengan target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (public trust), terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepercayaan masyarakat DKI Jakarta terhadap implementasi RAN PASTI melalui tiga dimensi utama: perceived competence, perceived benevolence, dan perceived integrity. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei kepada masyarakat Jakarta. Instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cukup percaya pada kompetensi dan niat baik pemerintah dalam menangani stunting. Namun, masih terdapat keraguan terhadap integritas, terutama terkait transparansi kebijakan dan distribusi bantuan di wilayah padat penduduk. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi, pemerataan akses layanan, dan komunikasi publik yang lebih inklusif guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

---

Stunting is a chronic nutritional problem that hinders child growth and affects the quality of human resources. The Indonesian government launched the National Action Plan for the Acceleration of Stunting Reduction (RAN PASTI), aiming to reduce stunting prevalence to 14% by 2024. The success of this kebijakan heavily depends on public trust in the government, especially in urban areas such as Jakarta.This study aims to analyze the level of public trust in the implementation of RAN PASTI in Jakarta by examining three main dimensions: perceived competence, perceived benevolence, and perceived integrity. The research used a quantitative approach with survey methods targeting Jakarta residents. The instruments were tested for validity and reliability before being analyzed descriptively. The findings show that the public has a moderate level of trust in the government's competence and goodwill in addressing stunting. However, concerns remain regarding the integrity of the kebijakan, particularly in terms of transparency and the equitable distribution of assistance in densely populated areas.This study recommends enhancing transparency, ensuring equal access to health services, and improving public communication to strengthen trust in government-led stunting reduction kebijakans."

"Administrative information sharing is being promoted by the Korean government as an innovati measure to improve the quality of public service....."

"Abstract. Public trust is a very essential and fundamental element to the legitimacy of public administration. Moreover, the local government is obliged to serve the community. Without public trust, many policies may have serious problems. Therefore, it is necessary to maintain and enhance public trust. A highly committed public trust will allow public administrators to receive good judgment, which is, necessary in the policy-making process. This paper is carefully seeing through some findings of a deliberative public policy formulation, especially in the planning and budgeting areas. The qualitative study was conducted in the Probolinggo regency from 2008 to early 2011. Data were collected through participant and non-participant observation, focus group discussions, in-depth interviews, as well as search of relevant documents. The findings of this study indicate the existence of change in public which in the current situation requires a commitment of local political elite to open public places. Commitment to the use of public places, in the application of the transparency principles, participation and accountability in public policy formulation process, will bring back public trust to the local government; especially if the local society feels and believes that the deliberative public participation will significantly affect the final result of the policy formulation.Abstrak. Kepercayaan publik adalah elemen yang sangat penting dan mendasar untuk mendapatkan administrasi publik yang sah. Terlebih lagi, pemerintah daerah berkewajiban untuk melayani masyarakat. Tanpa kepercayaan publik, banyak kebijakan akan menemui masalah-masalah yang serius. Karenanya, adalah sangat perlu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang berkomitmen akan memungkinkan administratur publik untuk mendapatkan penilaian yang baik, yang mana diperlukan di dalam hal proses penyusunan kebijakan. Makalah ini melihat dengan sangat hati-hati beberapa temuan di dalam formulasi kebijakan publik yang bersifat deliberatif, terutama di dalam area perencanaan dan penganggaran. Studi kualitatif ini dilakukan di kabupaten Probolinggo dari tahun 2008 sampai awal 2011. Data dikumpulkan dengan jalan pengamatan partisipatif dan non-partisipatif, diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dan penelitian dokumen-dokumen terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan di masyarakat, yang mana – di dalam situasi sekarang ini – membutuhkan komitmen dari elit politik lokal untuk membuka ruang-ruang publik. Komitmen untuk menggunakan ruang-ruang publik, dalam hal penerapan prinsip keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas di dalam formulasi kebijakan publik, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah; terutama bila masyarakat setempat merasa dan percaya bahwa keikutsertaan masyarakat secara sukarela akan memengaruhi secara bermakna hasil akhir dari formulasi kebijakan."

"Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terjadinya pungli dalam kegiatan penindakan pelanggar lalu lintas di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan upaya digitalisasi dari proses tilang dengan memanfaatkan suatu teknologi informasi yang diharapkan menjadi inovasi dalam manajemen penindakan pelanggaran lalu lintas. Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat/warga mengenai bagaimana berjalannya sistem ETLE ini oleh Polda Metro Jaya sehingga membuat timbulnya ketidakpercayaan publik. Terkait hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepercayaan terhadap Polda Metro Jaya dalam Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di DKI Jakarta. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu mixed method dengan memperoleh data kuantitatif dan kualitatif melalui survei dan wawancara mendalam. Survei dilakukan secara daring maupun secara luring dengan menggunakan platform google form yang menghasilkan 424 responden penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polda Metro Jaya dalam Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di DKI Jakarta termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 55,40% yang diperoleh dari komputasi tiga dimensi dalam penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh Polda Metro Jaya dalam melakukan perbaikan kinerja dan sistem dalam pemberlakuan ETLE di DKI Jakarta agar tentunya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap instansi.

---

One of the efforts that can be made to overcome the problem of extortion in traffic violations in Indonesia is to implement an electronic ticket system. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is an effort to digitize the ticket process by utilizing an information technology that is expected to be an innovation in the management of traffic violations. However, in practice there are still many complaints from the public/citizens about how the ETLE system is running by Polda Metro Jaya, causing public distrust. Related to this, the purpose of conducting this research is to analyze the level of trust in Polda Metro Jaya in the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in DKI Jakarta. The data collection technique in this study, namely the mixed method by obtaining quantitative and qualitative data through surveys and in-depth interviews. The survey was conducted both online and offline using the Google Forms platform which resulted in 424 research respondents. The results showed that the level of public trust in Polda Metro Jaya in the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in DKI Jakarta was in the medium category with a percentage of 55.40% which was obtained from three-dimensional computing in the study. It is hoped that this research can become a reference for Polda Metro Jaya in improving performance and systems in implementing ETLE in DKI Jakarta so that of course it can increase the level of public trust."

"Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Padang dalam menyelenggarakan program vaksinasi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian univariat yang menggunakan teori utama yaitu public trust. Teori public trust memiliki tiga dimensi yaitu perceived competence, perceived benevolence, dan perceived integrity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu mixed method dengan memperoleh data kuantitatif dan kualitatif melalui survei dan wawancara mendalam. Survei dilakukan secara daring maupun secara luring dengan menggunakan platform google form yang menghasilkan 438 responden yang sesuai dengan syarat penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Padang dalam menyelenggarakan program vaksinasi COVID-19 termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 84,9% yang diperoleh dari komputasi tiga dimensi dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan penyadaran kepada masyarakat Kota Padang dalam penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 melalui sosialisasi yang masif kepada masyarakat.

---

This study examines the level of public trust in the Padang City Government in implementing the COVID-19 vaccination program. This research is a univariate research that uses the main theory, namely public trust. Public trust theory has three dimensions, namely perceived competence, perceived benevolence, and perceived integrity. This study uses a quantitative approach. The data collection technique in this study is the mixed method by obtaining quantitative and qualitative data through surveys and in-depth interviews. The survey was conducted online and offline using the google form platform which resulted in 438 respondents who met the requirements of this study. The results showed that the level of public trust in the Padang City Government in implementing the COVID-19 vaccination program was included in the high category with a percentage of 84,9% obtained from three-dimensional computing in this study. This research is expected to be a reference by the Padang City Government in increasing awareness to the people of Padang City in the implementation of COVID-19 vaccination through massive socialization to the community."

"Judicial independence, integrity and impartiality are crucial to public trust in the judiciary. Justice must also be seen to be dispensed fairly and without fear or favour. In the context of themes and perspectives as well as comparative theories of independence, this book provides a contemporary analysis of the role and independence of judges in fifteen countries in the Asia-Pacific. Expert analyses include countries that are governed by authoritarian governments or are beset by dramatic government changes, which undermine judges by attacking and preventing their independence, to more democratic countries where there are strides towards judicial independence. The problems confronting judges and courts are explained and analysed, with the aim of establishing a commonality of standards which can be developed to strengthen and promote the important values of judicial independence, impartiality and integrity. Solutions for the Asia-Pacific region are also proposed."

"ABSTRAK Praktek hak gugat pemerintah atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada rezim UUPPLH dalam implementasinya masih terdapat hambatan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Hambatan tersebut adalah adanya pembatasan kewenangan pemerintah dalam melakukan gugatan ganti rugi yang dibatasi hanya pada kerugian yang bukan menjadi hak milik privat. Selain itu tidak adanya mekanisme yang jelas terkait perhitungan kerugian lingkungan dalam pengadilan menimbulkan inkonsistensi dalam putusan yang satu dengan lainnya. Namun berdasarkan hasil penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, historis dan konsepsional dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa konsep hak gugat pemerintah pada pasal 90 UUPPLH lebih mirip dengan konsep doktrin public trust. Namun dalam praktiknya konsep kerugian dalam implementasi doktrin public trust di beberapa negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Swiss memberikan hak kepada pemerintah untuk melakukan gugatan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak hanya pada sumber daya tak bertuan (unowned resources) tetapi juga pada sumber daya dalam hak milik (owned resources) yang didasarkan pada beberapa alasan seperti pada spesies tertentu, area yang dilindungi (protected area), kepentingan publik atau kepentingan khusus lainnya. Sehingga kedepannya pemaknaan tentang hak gugat pemerintah yang berlandaskan doktrin public trust tidak hanya didasarkan dari segi kepemilikan suatu sumber daya alam, tetapi didasarkan pada kewajiban negara dalam melindungi lingkungan hidup untuk kepentingan publik.

---

ABSTRACTThe practice of the government's right to sue for pollution and/or environmental damage in the UUPPLH regime in its implementation still has obstacles in efforts to protect the environment. The obstacle is the limitation of the government's authority to make compensation claims which are limited to losses that are not private property rights. In addition, there were no clear differences of opinion regarding the environmental issues in the court which caused inconsistencies in the verdict. However, based on the results of normative research with comparative, historical and conceptual approach in this study has been found in the concept of the government's right to sue in article 90 of the UUPPLH more similar to the concept of the doctrine of public trust. But in practice, the concept in the implementation of the doctrine of public trust in several countries such as the European Union, the United States, Australia and Switzerland gives the government the right to make claims for pollution and/or damage to the environment not only based on no-man's resources (unowned resources ) Also on resources in property rights (owned resources) which are based on several reasons such as certain species, supported areas (protected areas), public interests or other special interests. So that in the future the meaning of the government's right to sue  based on the doctrine of public trust is not only based on the ownership of a natural resource, but also accordance to the state's obligation to protect the environment in the public interest.

"