Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Indonesia government pursue to established freedom of information for their civilisation in order to enhance good governance in the public sector by implementing the Disclosure of Public Information Act number 14 year 2008 popularly known as UU KIP. This study is aimed to describe and draw the factors that affected the implementation of UU KIP in the Surakarta City and Lombok Barat Municipality. This research uses mixed method both quantitative through survey and qualitative through in-depth interview and focus group discussion. The research concluded that there are numerous factor whis affected the implementation of UU KIP such as; political will both from central government and local leader, aparatur readiness, the lack of the UU KIP itself, minimum budget, infrastructure and the culture of the society. UU KIP also perceived as the Act that regulate the public information and bring enhancement in implementing good governance for the public institution. It believes that the local government will be more accountable, transparent and increase public participation.

Abstrak :
The Indonesian government has pursued to establish freedom of information for their people in order to enhance good governance in the public sector by implementing the Transparency of Public Information Law Number 14 Year 2008, popularly known as UU KIP. This study is aimed at describing and drawing the factors that affected the implementation of UU KIP in Surakarta City and West Lombok Regency. This research was conducted through a mixed method of a quantitative method through surveys and a qualitative method through in-depth interviews and a focus group discussion. The research concluded that there are numerous factors which affected the implementation of UU KIP such as; political will both from central government and local leader, government ability, flaws in the UU KIP itself, minimum budget, infrastructure, and the culture of the society. UU KIP was also perceived as an Act that regulated the public information and was able to enchance public institutions? implementation of good governance. The local government is believed to be more accountable and transparant, and able to increase public participation.

---

Pemerintah Indonesia telah berusaha menetapkan keterbukaan informasi untuk masyarakat agar badan publik dapat mencapai good governance dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang lebih dikenal sebagai UU KIP. Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dan mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi UU KIP di Kota Surakarta dan Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilakukan menggunakan mixed method yang terdiri dari metode kuantitatif melalui survey and metode kwalitatif melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan diskusi kelompok terfokus (focused group discussion/FGD). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi UU KIP yang terdiri dari; keinginan politik (political will) dari pemerintahan pusat dan kepala pemerintahan daerah, kemampuan pemerintah, kesalahan yang terdapat di dalam UU KIP itu sendiri, anggaran minimum, infrastruktur, dan budaya masyarakat. UU KIP juga dipersepsikan sebagai suatu undang-undang yang mengatur informasi publik dan bisa membantu badan publik memperbaiki implementasi good governance. Pemerintah daerah dianggap lebih bertanggung jawab dan transparan, dan dapat meningkatkan partisipasi publik.

Abstrak :
Based on various research,it has shown that political parties have not given enough information access to public. With limited access to political information,this has become a major concern especially for beginner voters.This doesn't only relate to the implementation of the KIP Laws Number 14 in the Year of 2008 Article 15,but also to the importance of beginner voters to use enough political information before they participate in the Legislative Election in 2014. Hence,this research is done first, to get the real picture of knowledge of beginner voters about access to public information,second to identify the need of accurate information in politics, third to know what obstacles that the voters face in trying to get the access.The research method used is qualitative,with a structured interview.The informants are selected based on purposeful samplings.Based on the research, the majority of informants do not know about their rights to get information,as mentioned in the KIP Laws Number 14 in the year of 2008.It is known that majority of respondents think that public has the right to know the list of political parties.Then,it is known that most of the respondents don't have a hard time getting access to any information about technical know-hows of the Legislative Election in 2014.

Hasil dari berbagai survei menunjukkan parpol belum sepenuhnya melakukan keterbukaan informasi. Terbatasnya akses informasi politik publik Indonesia, khususnya bagi pemilih pemula menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Bukan hanya terkait implementasi UU KIP No.14 Tahun 2008 pasal 15, tapi juga terkait dengan pentingnya informasi politik yang dapat menjadi pedoman pemilih pemula untuk berpartisipasi pada Pemilu legislatif 2014. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran pengetahuan pemilih pemula mengenai akses informasi publik, serta untuk mengetahui kebutuhan informasi di bidang politik dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemilih pemula dalam mengakses informasi tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan wawancara terstruktur dan informan dipilih berdasarkan purposeful sampling. Dari penelitian ini diketahui mayoritas informan tidak mengetahui tentang hak memperoleh informasi yang dijabarkan dalam UU KIP No.14 Tahun 2008. Diketahui pula bahwa kebanyakan informan menganggap daftar partai politik sebagai informasi politik yang berhak diketahui oleh publik. Kemudian didapatkan informasi bahwa kebanyakan dari mereka tidak menemui hambatan yang berarti untuk mengakses informasi terkait teknis pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014.

Abstrak :
Informasi menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dan pemerintah. maka dari itu Disusunlah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang tersebut mewajibkan seluruh lembaga pemerintah untuk memberikan Layanan Informasi Publik. Penelitian ini menganalisis Implementasi kebijakan mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui Observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, yaitu mekanisme pelayanan informasi publik yang belum maksimal, serta sumber daya yang belum memadai. ...... Information has become a basic necessity for the community and the government. therefore drafted Law on Public Information Disclousure. The law requires all government agencies to provide public information services. This study analyzes the implementation of policies regarding the Law on Public Information of the Ministry of Education and Culture using a qualitative approach and data collection through observation and interview. The results showed that the Ministry of Education and Culture has implemented a Law on Public Information Disclousure in accordance with applicable implementing regulations. However, in practice there are still shortcomings, namely a public information service mechanism that is not maximized, and inadequate resources.

Abstrak :
Teknologi informasi diharapkan berperan besar dalam pembangunan demokrasi bangsa disebabkan karena biaya implementasi yang murah, penyajian informasi yang cepat, jangkauan yang luas serta bebas sensor yang memungkinkan informasi yang diterima bersifat transparan. Lahirnya Instruksi Presiden No. 312003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pemerintahan Secara Elektronik (E-Government) menunjukkan dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa ini, pemerintah selalu mendominasi, menemukan apa yang menjadi "kebutuhan dan bagaimana seharusnya publik"dalam pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Lahirnya kebijakan tersebut itulah yang menjadi fokus penelitian ini. Landasan teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekonomipolitik media untuk melihat hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan dalam bidang produksi, distribusi dan konsumsi sumber days, termasuk sumber daya komunikasi. Untuk lebih melihat ke dalam mengenai latar belakang hsitoris lahirnya kebijakan, akses publik terhadap kebijakan dan pertarungan yang terjadi digunakan teori konstruksi realitas sosial. Pada tataran metodologis, secara ontologis, penelitian ini melihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dibentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya dan ekonomi-politik. Secara epistimologis, dalam penelitian ini, peneliti melalui proses yang interaktif menggali malma-makna realitas yang tersembunyi. Sedang secara aksiologis, penelitian ini melihat nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian talc terpisahkan dari penelitian. Terakhir, asumsi metodologis, penelitian bersifat partisipatif dengan mengutamakan analisa komprehensif, kontekstual dan analisa multi-level yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis/partisipan dalam proses transformasi sosial. Data dalam penelitian ini mencakup berbagai data primer dan sekunder dalam berbagai tingkatan informasi: analisa dokumen, wawancara mendalam dan unstructure observation. Data yang didapat baik berupa dokumen, hasil wawancara maupun observasi tidak terstruktur diinterpretasikan dalam perspektif Critical Political-Economy (Ekonomi-Politik Kritis) dengan varian konstruktivisme. Dari hasil penelitian, konstruksi realitas sosial kebijakan pengembangan layanan pemerintahan secara elektronik (e-government) yang dikaitkan dengan akses informasi publik, terlihat bahwa kebijakan tersebut tidak lahir begitu saja. Demokratisasi dan tekanan global, reformasi dan perubahan paradigma pemerintahan serta keberadaan Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan rencana strategisnya merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan tersebut. Dalam proses internalisasi-eksternalisasi-obyektivasi mengkonstruksi realitas kebijakan pengembangan e-government ini, lahirnya kebijakan juga merupakan sebuah pertarungan berbagai kelompok yang mempunyai kepentingan, ideologi dan agenda politik masing-masing. Berdasar penelitian relasi kekuasaan antara kebijakan dengan negara, publik dan market (pasar), meski rejim authoritarian corporatism tumbang, terlihat bahwa state masih mendominasi karena kekuatan politik dan ekonorni yang berlebih Kalaupun terjadi pengurangan state regulation, hal itu ekspansi market regulation yang intervensinya diawali oleh negara. Akhimya, dari berbagai temuan yang diperoleh, peneliti merekomendasikan bagaimana penelitian berikut seharusnya dilakukan serta, pada tataran implementasi, perlunya perhatian terhadap perubahan tindakan pelaku penyelenggara negara dan sumberdaya pendukung dalam pengembangan layanan e-government. Dan tak ketinggalan, perlunya memberikan penyadaran dan pemberdayaan pada publik agar publik mengetahui hak-haknya atas informasi.

Abstrak :
Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Dengan mengunakan rujukan teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 Komunikasi dan koordinasi yang belum efektif antar PPID utama, PPID pelaksana, dan unit kerja yang menguasai dokumen dan informasi, disebabkan adanya distorsi komunikasi dalam hal pemilihan informasi publik yang dikecualikan, 2 kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam PPID dan sarana serta prasarana yang belum sepenuhnya memadai, termasuk minimnya anggaran pelaksanaan PPID, 3 adanya aturan terkait kearsipan dan keterbukaan informasi publik yang saling bertentangan dan 4 struktur PPID yang menangani pengelolaan informasi publik hanya bersifat ex-officio. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara yaitu 1 Melakukan uji konsekuensi untuk daftar informasi publik yang dikecualikan, 2 Meningkatkan kualitas sumber daya, baik sumber daya manusia dan lainnya, dan 3 Mereviu kembali peraturan kearsipan dan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara, serta 4 Membentuk Unit Layanan Pengelolaan Informasi Publik yang mandiri.

---

The Government has issued Law Number 14 Year 2008 on Public Information Openness, in an effort to provide assurance to every citizen to obtain information on public policy making. This study aims to analyze the implementation of Public Information Openness policy in the Ministry of State Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative method. By using the reference theory of policy implementation by Edward III. The results of this study indicate that 1 ineffective communication and coordination between main PPIDs, excecutor PPIDs, and work units controlling documents and information, due to communication distortions in terms of the selection of exempt public information, 2 quality of human resources inadequate in the PPID and inadequate facilities and infrastructure, including the lack of budget for the implementation of the PPID, 3 the existence of conflicting rules of public records and public information openness, and 4 the structure of the PPID that handles the management of public information is only ex officio. Suggested actions to improve public information openness policy in the Ministry of State Secretariat are 1 Conduct consequential test for list of excluded public information, 2 Increase the quantity and quality of resources, both human and other resources, and 3 Review regulation of public records and information openness in the Ministry of State Secretariat, and 4 Establishing an independent Public Information Management Services Unit.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penerapan eksekusi terhadap putusan sengketa informasi publik. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini pun menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai eksekusi atas putusan sengketa informasi publik diatur di dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 dan Pasal 60 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013. Selain itu menurut hasil penelitian ini penetapan eksekusi tersebut telah memenuhi asas-asas eksekusi sehingga dengan demikian penetapan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sempurna. Pada prakteknya pun banyak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan sengketa informasi publik.

---

ABSTRACT
This thesis is aimed to explain about execution of Public Information. Dispute’s Decision. This research is a literature normative method and juridical approach method is explanatoris. The results of this research also concluded that the arrangements regarding the execution of Public Information Dispute’s Decision is regulated in Article 12 of Peraturan Mahkamah Agung Number 2 Year 2011 and Article 60 of Commission of Information’s regulation Number 1 Year 2013. In addition, according to the results of this research have complied all the principle of execution and thus have perfect executorial power. However in practice has been found many obstacles in the implementation of the execution of Public Information Dispute’s Decision.

Abstrak :
Hak untuk memperoleh informasi semakin terjamin setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut merupakan sebuah mandat nasional yang harus dipatuhi oleh semua badan publik untuk dapat menyediakan informasi yang diminta oleh masyarakat. Di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta merupakan salah satu Badan Publik yang memiliki permohonan informasi terbanyak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah berhasil dan hal-hal apa saja yang belum berhasil dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data dengan studi lapangan, studi kepustakaan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian implementasi UU KIP oleh Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa terdapat hal yang belum berhasil dilihat dari faktor komunikasi, kecukupan sumber daya, dan kepemilikan SOP, sedangkan implementasi yang sudah berhasil dapat dilihat dari tersedianya fasilitas untuk mendukung pelayanan informasi publik.

---

The right to access information is progressively well guaranteed after the enactment of Law 14 of 2008 on the Openness of Public Information. The Law is a national mandate which must be obeyed by all public bodies to be able to provide information that is requested by the society. In Jakarta, Department of Education is one of public bodies that has the most information application. Therefore, researcher aims to find out what are the things that have or have not succeeded in implementation of Openness of Public Information Law at Education Department of DKI Jakarta. This research uses qualitative approach by collecting datas with field and literature studies, as well as interviews. The result of this research shows that there are some factors that have not yet sucsesfully implemented, which are communication, resource adequacy, and SOP ownership; whereas the implementation that has succeeded can be seen from the availability of facility to support public information service.