Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia telah memberikan komitmen terbuka di sektor perbankan. Di kawasan ASEAN keterbukan sektor perbankan Indonesia menduduki nomor 2 tertinggi setelah Singapura. Terhadap kondisi yang telah terbuka tersebut, kecil kemungkinan untuk menarik komitmen perbankan Indonesia yang telah terdaftar dalam SoC liberalisasi sektor jasa keuangan di WTO. GATS memberikan ruang kepada negara anggota untuk menerapkan prudential measures. Annex on Financial Services merupakan aturan khusus yang mengatur mengenai liberalisasi sektor jasa keuangan yang tidak terpisahkan dari General Agreement on Trade in Services (GATS), dimana di dalamnya terdapat aturan yang mengijinkan negara untuk mengambil tindakan dengan alasan prudential termasuk untuk melindungi investor, depositor, pemegang saham atau orang yang menyerahkan fiduciary duty kepada pemasok jasa keuangan atau untuk menjamin integritas dan stabilitas dari sistem keuangan. Prudential measures mutlak diperlukan mengingat proses liberalisasi yang tidak disertai dengan sistem keuangan domestik yang kuat dapat menimbulkan efek negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia. Keterbukaan perbankan tersebut perlu direspon otoritas dengan bijak, melalui upaya persiapan dan peningkatan industri perbankan Indonesia menjadi industri perbankan yang sehat dan kuat sehingga memiliki daya saing dan ketahanan terhadap faktor pemicu resiko instabilitas. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memahami penerapan GATS dalam liberalisasi jasa perbankan Indonesia dan penerapan prudential measures sebagai jaring pengaman stabilitas sistem keuangan dalam kaitan dengan kebijakan liberalisasi sektor jasa perbankan di Indonesia.

---

ABSTRACT
In term of financial services liberalization, Indonesian commitment on banking sector liberalization open largely. In the ASEAN, the openness of Indonesia's banking sector is the 2nd after Singapore. GATS provides space for member to implement prudential measures. Annex on Financial Services is a specific rules on the financial services liberalization and being an integral part of the General Agreement on Trade in Services (GATS), which included a rule allowing the state to take action on prudential reasons, including to protect investors, depositors, share holders or the person submitting the fiduciary duty to financial service suppliers or to ensure the integrity and stability of the financial system. Prudential measures are absolutely necessary, since the liberalization process that is not accompanied by a strong domestic financial system can have a negative impact on the financial stability system and the economy of Indonesia. The oppeness of banking sector need to be respond by authority wisely, preparing the sound and strong banking industry is a must. The sound and strong banking industry could increase banking competitiveness and resilience to risk factors triggering instability. The purpose of this thesis is to understand the GATS and its application on banking services liberalization in Indonesia as well as the application of prudential measures as a part of financial system safety net in terms of Indonesian policy in the banking services liberalization.

Abstrak :
Bank Indonesia pada saat ini telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur sistem kesehatan pada perbankan syariah. Peraturan ini akan menilai tingkat kesehatan perbankan baik secara faktor finansial maupun faktor manajerial berdasarkan prinsip syariah. Pentingnya pengaturan suatu sistem penilaian kesehatan pada perbankan syariah disebabkan oleh perkembangan produk dan jasa pada bank syariah yang mengalami kenaikan eksposur risiko perbankan syariah dan kesehatan bank syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun BI selaku otoritas pengawasan bank. Pencapaian penilaian kesehatan yang baik pada perbankan syariah, setiap bank umum yang berdasarkan prinsip syariah harus melaksanakan pengaturan dan penerapan prinsip prudential banking dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan kinerjanya. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah konsep sistem penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah tersebut, bagaimanakah konsep prudential banking dan aplikasinya dalam Peraturan Bank Indonesia, bagaimanakah konsep GCG dalam PBI dan bagaimanakah hubungan antara penerapan prinsip prudential banking dan prinsip GCG pada PBI dengan pencapaian penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah. Penelitian atas permasalahan tersebut dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dan menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dengan penelitian ini diketahui tentang konsep penilaian kesehatan perbankan syariah, penerapan prinsip prudential banking dalam PBI yang baik pada faktor permodalan, aset, likuiditas, rentabilitas, dan sensitivitas risiko pasar yang akan mempengaruhi tingkat penilaian kesehatan perbankan syariah yang baik pula pada faktor finansialnya, dan penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam PBI yang baik yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan perbankan syariah yang baik pula pada faktor manajemen.

Abstrak :
Law is frequently illustrated as something inconvinient and trends to percive as contra productive against business principles which rely on speed and accuracy.

Abstrak :
Bank adalah suatu institusi yang salah satu bidang usahanya adalah penghimpunan dana masyarakat, maka terdapat persyaratan dimana suatu Bank harus mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, dapat berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional dan harus menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (prudential banking). Oleh karena itu industri Perbankan di Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu bidang usaha yang sarat dengan peraturan-peraturan (heavy regulated business) yang sengaja diterbitkan oleh pemerintah untuk mencegah terulangnya kebobrokan perbankan yang pernah menyeret Indonesia kedalam krisis berkepanjangan. Perbankan juga diharapkan ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan menerapkan Kebijakan prinsip kehati-hatian Bank. Perbaikan dalam industri perbankan ini harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang telah mempercayakan dananya kepada dunia perbankan. Adapun pengaturan di bidang perbankan akan mencakup diantaranya kaidah-kaidah kedudukan pelaku di bidang perbankan, Mengingat hal tersebut maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai bentuk badan hukum yang paling ideal dan bank. Dalam tulisan ini akan dianalisis mengenai kaitan antara karakteristik usaha perbankan dengan karakteristik dari masing-masing bentuk badan hukum dari Bank (Koperasi, Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas/PT) dengan menggunakan parameter prinsip dasar, cara pendirian dan permodalan serta struktur organisasinya yang tujuan akhirnya adalah untuk menelaah bentuk badan hukum yang paling tepat untuk suatu Bank. Setelah penelaahan bentuk badan hukum PT memiliki kelebihan-kelebihan dibanding bentuk badan hukum yang lain, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa saat ini bentuk badan hukum untuk suatu Bank yang ideal adalah Perseroan Terbatas.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini dilatarbelakangi karena Bank Syariah sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia mempunyai nilai strategis dalam dunia perekonomian suatu negara. Bank Syariah dalam pegoperasiannya mempunyai mempunyai produk pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan bentuk penyaluran dana di bank syariah kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam bentuk jual beli dalam Islam dengan menambahkan keuntungan dari harga asal. Pembiayaan yang di dalam bank konvensional bisa disamakan artinya dengan kredit tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan amanat pasal 2 UU tentang perbankan syariah. Risiko yang bisa terjadi dalam pembiayaan murabahah ini adalah nasabah debitur dapat dengan sengaja lalai dalam mengembalikan pembiayaan yang sudah dilakukan, selain itu pelanggaran atas prinsip kehati-hatian oleh pihak bank sendiri dapat juga dikatakan sebagai risiko yang dapat merugikan bank syariah. Permasalahan yang ingin dijawab dalam tesis ini adalah bagaimana prinsip kehati-hatian ini diterapkan di dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah dan bagaimana akibat hukum atas pelanggaran terhadap prinsip ini. Sehingga baik nasabah yang telah mempercayakan dananya di bank syariah maupun bank syariah itu sendiri dapat terhindar dari risiko-risiko tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penulis mencoba untuk menganalisa dan menyimpulkan bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah di bank syariah serta akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran atas prinsip ini, sesuai dengan yang telah di amanatkan dalam UU NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah khususnya pasal 2 dan pasal 35 ayat 1. Kesimpulan dari tesis ini yaitu bahwa penerapan prinsip kehati-hatian ini telah diterapkan secara baik dan benar, serta pelanggaran atas prinsip ini maka dapat dikenakan dua sanksi yaitu administratif dan sanksi yuridis.

---

ABSTRACT This thesis background that Islamic banks as one of the financial institutions operating in Indonesia has a strategic value in building the country's economy. Islamic Banking in operation have a variety of products offered to its customers, one of which is the Murabaha Financing. Murabahah is a form of fund distribution in Syariah Bank towards the parties that lacks of fund in the form of buy and sell in Islam by adding profit from the original price. The funding in conventional bank means could be comparable to credit and have to apply the principles of cautions as stated in article 2 Law regarding syariah banking. The risk that could happen in this murabahah funding is that debitor customer could neglect purposely to return the funding that has been done. Beside that the breach of caution principle by the bank could be said as a risk that could cause loss for the syariah bank. The problem that wants to be answered In this thesis is how caution principle could be applied in the execution of murabahah funding and what is the legal implication for the breach of this principle. Therefore the customer that has trusted their fund in this kind of bank and the syariah bank itself could be prevented from those risks. The research is made dith a descriptive qualitative approach, writer tries to analize and conclude the form and the application of the caution principle in murabahah funding at syariah bank and the legal implication if there is a breach of this principle, in accordance with Law No. 21/2008 regarding Syariah Banking especially article 2 and article 35 (1). The conclusion of this thesis is that the application of caution principle has been applied correctly, and the violation againts this principle could result in two kind of sanctions which are administrative and juridicially.

Abstrak :
Tesis ini dilatarbelakangi karena Bank Syariah sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Dimana produk yang ditawarkan oleh bank syariah salah satu diantaranya adalah jasa pembiayaan ijarah. Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Setiap fasilitas pembiayaan pada bank syariah harus selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian begitu juga dalam pembiayaan ijarah. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas adalah penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanan pembiayaan ijarah di Bank Syariah X dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip prudential banking dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah di Bank Syariah X. tesis ini menggunakan metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari tesis ini yaitu bahwa penerapan prinsip kehati-hatian ini telah diterapkan secara baik dan benar, dimana penerapannya dapat dilihat dalam proses pembiayaan ijarah, serta pelanggaran yang dilakukan oleh oknum karyawan bagian pembiayaan di bank syariah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam dunia perbankan, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah dapat dilakukan tindakan hukum.

---

This thesis is motivated by the Islamic Bank as one form of financial institutions operating in Indonesia based on Islamic principles. Where the products offered by Islamic banks salatu include Ijarah financing services. Ijarah is defined as the right to use goods or services by paying certain benefits. Each facility financing in Islamic banks should always be guided by the principle of prudence as well as in Ijarah financing. The principal issues to be discussed is the application of the precautionary principle on the conduct of financing at Bank Syariah X and legal consequences in case of violation of the principle in the implementation of prudential banking at Bank Syariah Ijarah financing X. This thesis uses the research method using a normative juridical approach. The conclusion of this thesis is that the application of the precautionary principle has been applied properly and correctly, in which its application can be seen in the process of Ijarah financing, as well as violations committed by unscrupulous employees of the financing in Islamic banks can be categorized as a crime in the banking world, whereas violations committed by the client to legal action.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan hak pasien berdasarkan hak dasar hukum kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional maupun jaminan kesehatan swasta. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa adanya perbedaan pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh pasien pengguna jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan dan jaminan kesehatan swasta asuransi Prudential yang menimbulkan keterkaitan dengan pemenuhan hak seorang pasien. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya evaluasi dalam sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia agar hambatan yang terjadi dapat terminimalisir dan tujuan dari penyelenggaraan jaminan kesehatan tersebut tercapai dengan baik.

---

ABSTRACT
This thesis explains about the comparasion between patient rsquo s rights according to health law in obtaining medical services through national health insurance and private health insurance. The method used in this research is normative legal research. This research found that there are differences in the medical services that are obtained by people are use national health insurance BPJS Kesehatan dan private health insurance Prudential Life Insurance in regad to the patient rsquo s rights. This research advises , that need for evaluation in the implementation of national health insurance system in Indonesia should be performed in order to minimize the limitation that might occur and the aim of the health insurance condition itself can be achieved.

Abstrak :
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berisi tentang fasilitas pemberian kredit dari bank-bank tertentu kepada masyarakat golongan menengah ke bawah dengan tidak mempersyaratkan adanya agunan tambahan bagi pihak yang mengajukan permohonan kredit. Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam program perkreditan yang dilakukan oleh bank, termasuk dalam Program KUR ini. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR dianalisis berdasarkan ketentuan dalam dasar hukum Program KUR serta penerapannya dalam mekanisme penyaluran KUR pada masing-masing Bank Pelaksana. Penerapan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR adalah berupa penerapan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang terkait tentang usaha memberikan kredit atau dengan menerapkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang prinsip kehati-hatian dalam pogram KUR. ......Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program contains facility of credit from certain banks toward middle class and lower class society with no additional collateral for people that submit credit application. Bank Indonesia regulates and supervises the performance of prudential principle in the credit program that is being conducted by bank, including KUR program. The performance of prudential principle in KUR program is analyzed based on the regulations of KUR program legal basis and also the application with regards to the KUR distribution mechanism into each Performing Bank. The performance of the task of Bank Indonesia to regulate and to supervise the implementation of prudential principle in KUR program takes form in the carrying out of various rules that has been issued by Bank Indonesia in relation with credit facility allowance or with implementing particular regulation that governs about the prudential principle in KUR Program.