Abstrak :
Banjir menjadi diskursus politik utama di Provinsi DKI Jakarta pasca desentralisasi diterapkan dan juga peristiwa banjir besar pada tahun 2002. Penelitian ini hadir dengan melihat pola dari upaya mengkonstruksikan framing dalam kebijakan banjir di Provinsi DKI Jakarta. Analisis pola tersebut dilihat dengan menggunakan teori siklus hidrososial, pendekatan framing dan juga pendekatan paradigma manajemen banjir. Penelitian ini berlokasi di wilayah kerja Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta serta memiliki manfaat untuk melihat konsistensi pola kebijakan banjir beserta dampaknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi analisis kebijakan selama 17 tahun dari tahun 2002-2019. Untuk mengkonstruksikan framing, peneliti menggunakan teknik menamakan kategori kebijakan (naming), mengurutkan kategori berdasarkan pendekatan yang digunakan (Categorization and numbering), coding untuk mengklasifikasi kebijakan, dan kemudian coding tersebut dikonstruksikan melalui simplifikasi framing dengan dasar konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki temuan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun framing tertentu agar dapat mempertahankan akses akan pengendalian banjir melalui kebijakan yang dihasilkan. Relasi kuasa yang dihasilkan sistem sosial politik berdampak pada upaya dominasi framing pada kebijakan banjir. Framing tersebut berdampak pada konsistensi wacana penanggulangan banjir yang didominasi oleh paradigma manajemen banjir secara teknis. ......Floods became the main political discourse in the DKI Jakarta Province after decentralization was implemented and the flood disaster which happened at 2002. This research was aims to giving the pattern of efforts to construct framing in flood policies in DKI Jakarta Province. The analysis was seen using the hydro-social cycle theory, framing approach and also the flood management paradigm. This research was located in the area of the DKI Jakarta Provincial Government and has the benefit to discover the policy impact through the pattern of flood policy. The method used in this study is qualitative by using policy analysis for 17 years from 2002-2019. To construct framing, researcher use a technique called the policy category (naming), sorting categories based on the assessment used (categorization and numbering), coding to classify policies, and then coding is constructed through simplification of framing based on the theory and approach which used in this research. This research found that the Provincial Government of DKI Jakarta is constructing the framing in order to be able to maintain their access towards the flood management policies. The social and political system are influencing their efforts to dominate the framing towards influencing flood related policies. The framing which used by the DKI Jakarta Provincial Government boost the consistency of flood related discourse which favoring the technical flood paradigm towards Jakarta’s flood related policies.

Abstrak :
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah menganalisis unit cost layanan ICU menggunakan metode distribusi berganda pada RSUD Pasar Rebo dan RSUD Cengkareng berdasarkan data laporan keuangan 2015 dan membandingkan unit cost tersebut terhadap tarif layanan ICU yang berlaku. Hasil perhitungan unit cost layanan ICU pada RSUD Pasar Rebo memperhitungkan seluruh biaya sebesar Rp5.765.575,00 dan menggunakan Permenkes Nomor 12 Tahun 2013 yaitu tidak memperhitungkan biaya yang dibiayai APBD maka unit cost layanan ICU sebesar Rp1.818.467,00. Hasil perhitungan unit cost layanan ICU pada RSUD Cengkareng jika memperhitungkan seluruh biaya sebesar Rp2.452.411,00 jika menggunakan Permenkes Nomor 12 Tahun 2013 maka unit cost layanan ICU sebesar Rp1.761.914,00. Unit cost layanan ICU lebih besar dari tarif yang berlaku Rp1.500.000,00 namun perlu tidaknya melakukan revisi tarif membutuhkan analisis lebih lanjut.

---

ABSTRACT This research aims to analyze the unit cost of ICU service at local public hospital Pasar Rebo dan Cengkareng by applying the double distribution method using the data gained from the financial statements for the year 201, and to perfom comparison of the unit cost with the current ICU service rate. The result of analysis for at local public hospital Pasar Rebo when calculated using all cost incurred is Rp5,76 million. When calculated using Minister of Health Decree Number 12 2013 which exclude cost financed by the APBD, the unit cost would be Rp1,82 million. The result of analysis for at local public hospital Cengkareng when calculated using all cost incurred is Rp2,45 million. When calculated using Minister of Health Decree Number 12 2013 which exclude cost financed by the APBD, the unit cost would be Rp1,76 million. The unit cost of ICU service exceed the current ICU service rate Rp1,5 million, whether need to make rate revision need futher analysis.

Abstrak :

ABSTRAK

 

 

Nama	:	Muhammad Kevin Gusnadi, S.I.P.
Program Studi	:	KajianPengembanganPerkotaan
Judul	:	Peran Aktor Dalam Produksi Dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Di Kota Padang
Pembimbing	:	Dr. Hafid Setiadi S.SI., M.T.

 

Penelitian ini menganalisis peran aktor dalam produksi dan pemanfaatan ruang kawasan perkantoran pemerintah provinsi di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan konsep konteks ruang dalam studi perkotaan, peran aktor dalam produksi ruang, dan konflik ruang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan media publikasi online. Penelitian ini menemukan beberapa hasil, diantaranya: Pertama, pola pemanfaatan ruang dilakukan oleh aktor-aktor yang berkepentingan yaitu Pemerintah Kota Padang, investor, dan masyarakat sekitar dalam memproduksi ruang sebagai produk politik, sosial, dan ekonomi. Kedua, penyebab langsung dan tidak langsung dari ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan regulasi penataan ruang yang tertera pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030. Ketiga, menganalisis ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang terjadi di kawasan perkantoran pemerintah provinsi yang ditinjau melalui teori produksi ruang.

Kata Kunci: Aktor, Pemanfaatan Ruang, Produksi Ruang, Kawasan Perkantoran Perkantoran Pemerintah Provinsi, Kota Padang

 

---

ABSTRACT

Name	:	Muhammad Kevin Gusnadi, S.I.P.
Study Programme	:	Urban Studies
Title	:	The Role of Actors in the Production and Use of Provincial Government Office Space in Padang City
Consellor	:	Dr. Hafid Setiadi S.SI., M.T.

 

This study analyzes the role of actors in the production and use of provincial government office space in Padang City. This study uses the concept of spatial context in urban studies, the role of actors in spatial production, and spatial conflict. This research uses qualitative methods and case studies by collecting data through in-depth interviews and secondary data analysis such as laws and regulations, regional regulations, and online publication media. This study found several results, including: First, the pattern of spatial use carried out by interested actors namely the Padang City Government, investors, and surrounding communities in producing space as a political, social and economic product. Second, the direct and indirect causes of non-conformity of spatial use with spatial planning regulations listed in Regional Regulation Number 4 of 2012 concerning Spatial Planning and Padang City Region in 2010 - 2030. Third, analyzing spatial incompatibility in space in provincial government offices which is reviewed through the theory of space production.

Keywords: Actor, Spatial Use, Production of Space, Provincial Government Office Area, Padang City

 

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan akuntansi aset tetap di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan pendekatan soft systems methodology. Penelitian mengidentifikasi beberapa permasalahan akuntansi aset tetap seperti pengakuan aset tetap yang hanya dilakukan pada akhir tahun atau akhir semester, belum ditindaklanjutinya hasil sensus tahun 2013, serta kurangnya kompetensi pegawai terkait akuntansi aset tetap. Permasalahan-permasalahan tersebut berusaha dipecahkan oleh penelitian ini bersama para pihak terkait di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta serta menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan penyusunan regulasi penilaian aset tetap, penyusunan petunjuk teknis akuntansi aset tetap, peningkatan kapasitas pegawai, dan pemutakhiran database aset tetap.

---

ABSTRACT
This research aims to optimize fixed asset accounting in Dinas Bina Marga Jakarta Provincial Government using soft systems methodology. The research identifies some problematical situations related with fixed asset accounting such as fixed asset recognition is only performed at the end of year term, the follow up of fixed asset physical inventory has not been done, and the lack of staf capacities. Those problematical situations are resolved by this research with related actors and Dinas Bina Marga will do the following action composing regulation of fixed asset valuation, composing fixed asset accounting technical guidelines, upgrading staf capacities, and updating fixed asset database.

Abstrak :
CROP (Cepat Respon Opini Publik) dirilis pada bulan Desember 2014 hadir sebagai media dan juga saluran implementasi dari TIK dalam bentuk aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta untuk memonitor, memahami, menganalisis dan merencanakan kota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, ekuitas dan kualitas hidup warganya secara real time. Ketika sebuah teknologi hadir, diadopsi, dan diterapkan, selalu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu berpengaruh positif atau negatif secara individu maupun organisasi. Oleh sebab itu penelitian ini berupaya untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penerimaan dan penggunaan aplikasi CROP dalam versi mobile yang digunakan oleh para pegawai pemerintah DKI Jakarta tingkat Kelurahan yang dianalisis dengan menggunakan model UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) yang dikembangkan oleh Venkatesh, et al. pada tahun 2003. Penelitian ini menggunakan model UTAUT yang dimodifikasi sesuai dengan fenomena yang terjadi, terdapat 4 variabel independen yaitu: Performace Expectancy (PE), Effort Expectancy (EE), Peer Influence (PI), dan Facilitating Conditions (FC) serta 1 variabel dependen yaitu Behavioral Intention to Use the System (BIUS), dan 1 variabel moderat: Gender. Populasi dalam penelitian ini adalah para pengguna aplikasi CROP versi mobile tingkat kelurahan di Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang berjumlah 231 kelurahan (tanpa menyertakan 6 kelurahan di Kabupaten Kepulauan Seribu dan 30 buah kelurahan yang telah digunakan sebagai pre-test). Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik multistage cluster sampling, dan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi berganda (multiple regression) dan Moderated Regression Analysis (MRA). ...... CROP (Quick Response of Public Opinion) released in December 2014 present as media and also implementation channel of ICT in the form of application system used by Provincial Government of DKI Jakarta to monitor, understand, analyze and plan the city with aim to improve efficiency, equity and the quality of life of its citizens in real time. When a technology is present, adopted, and applied, there are always factors that influence it, whether it affects positively or negatively. Therefore, this research attempts to find out what factors of acceptance and use of CROP application in mobile version that are used by city government officials at Village level using UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) model developed by Venkatesh, et al in 2003. The population of this research is the users of CROP mobile application at the Village level in Provincial Government of DKI Jakarta, total population is 231 Village (without 6 Villages in Kepulauan Seribu Regency and 30 Villages that have been used as pre-Test). Sampling gathered by multistage cluster sampling technique, and hypothesis confirmation run by multiple regression and Moderated Regression Analysis (MRA) test.

Abstrak :
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka dukungan keuangan merupakan faktor yang sangat penting bagi terealisasinya maksud tersebut. Olch karenu itu, pengelolaan keuangan Daerah yang tepat, efisien, efektif dan bertanggung jawab seperti yang diamanatkan dalam berbagai kebijakan sangat diperlukan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proses pencairan anggaran. Proses ini dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang merupakan bukti penyediaan kredit, pengendalian kredit dan pengawasan kredit terhadap suatu program atau kegiatan yang akan diiaksanakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, Surat Keputusan Otorisasi (SKO) adalah bukti pembebanan anggaran terhadap kegiatan atau program dari unit-unit di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan segera direalisasikan. Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi merupakan salah satu pelayanan administratif di bidang keuangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Biro Keuangan Pemerintah Propinsi DIG Jakarta yang setiap tahunnya bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah anggaran Pemerintah propinsi DIG Jakarta. Pelayanan Administratif ini diberikan Biro Keuangan kepada unit-unit di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta khususnya kepada para Pemegang Kas/Bendaharawan. Dengan demikian lingkup pelayanan penerbitan Surat Keputusan otorisasi ini bersifat internal. Dalam upaya peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan atau kinerja aparat maupun instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka seringkali Pemerintah Daerah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai cara dalam meningkatkan kinerja aparat tersebut. Salah satunya adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ini melalui berbagai kebijakan yang telah berulangkali dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Bertolak dari latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah implementasi kebijakan mempengaruhi kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi ? Dan permasalahan di atas, maka penelitian ditujukan untuk melihat sejauhmana hasil implementasi kebijakan yang dijalankan dan hasil kualitas pelayanan penebitan Surat Keputusan Otorisasi yang diberikan oleh Biro Keuangan kepada Para Pemegang Kas di lingkungan unit Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dan selanjutnya mengukur sejauh mana pengaruh dari implementasi kebijakan tersebut terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Keuangan. Untuk mengukur sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan dalam mencapai sasaran dini lai dari faktor Komuni kasi, Sumber-sumber, Sikap dan Struktur Birokrasi yang akan menjalankan kebijakan dimaksud. Sedangkan untuk Kualitas Pelayanan diukur dari faktor Tangibels, Reliability, Responsiveness. Assurance dan Empathy yang berada di Biro Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa implementasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan oleh aparatur Biro Keuangan menurut Pemegang Kas sudah baik. Demikian juga terhadap kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi yang diberikan oleh Biro Keuangan adalah baik. Sementara berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat dilihat bahwa pengaruh implementasi suatu kebijakan sangat mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi sebesar 73.2%. Dengan demikian implementasi suatu kebijakan Keuangan Daerah yang balk dan optimal akan berpengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan kulitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi pada Biro Keuangan. Sementara berdasarkan hasil uji parsial terhadap masing-masing faktor dari implementasi Kebijakan dan Kualitas Pelayanan, diperoleh hasil adanya pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor lmplcmentasi Kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan. Dengan demikian apabila faktor-faktor implementasi kebijakan dijalankan dengan baik dan optimal maka hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan terhadap faktor-faktor kualitas pelayanan. Untuk lebih meningkatkan kepuasan Pemegang Kas terhadap implementasi kebijakan yang dijalankan oleh aparat Biro Keuangan maka ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki yaitu kekonsistenan dalam menjalankan kebijakan, pengawasan maupun evaluasi dari pejabat Biro Keuangan maupun instansi pengawas terhadap implementasi kebijakan, perlunya kesadaran alas insentif yang lebih yang diteeima aparat sehingga perlu meningkatkan kinerjanya dan pengenaan sanksi terhadap aparat yang tidak menjalankan kebijakan tersebut. Sementara untuk Kualitas Pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah kebersihan, kerapihan, ketenangan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan. peningkatan kepercayaan dari pars Pemegang Kas serta sikap yang mau menerima kritikan dan saran untuk perbaikan pelayanan. Dalam rangka mempercepat prosedur penerbitan Surat Keputusan Otorisasi, maka sebaiknya penerbitan Surat Keputusan Otorisasi ini diterbitkan sekali setahun yaitu pada awal tahun anggaran berjalan setelah APBD disyahkan oleh DPRD. Selain itu. perlunya penyederhanaan dalam proses penerbitan baik melalui pengurangan simpulsimpul maupun pelimpahan penandatangan Surat Keputusan Otorisasi kepada pejabat Biro Keuangan.

---

In an effort to smoothen the implementation of governance, development and services to the society in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. It is, therefore, necessary to hove financial bock up as the crucial factor to realize the above intention. Because of that, it is necessary to have an accurate, efficient, effective and responsible local finance management as staled in various policies. One of the important aspects in the local finance management is budget supply. This process starts with the issue of Authorization Decree as q proof of cede provision. credit control and credo monitoring towards q program or an activity conducted by the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. In that case. Authorization Decree acts as a proof of budget imposement towards a program or an activity of each unit in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta stipulated in the Provincial Budget that are soon realized. The issue of Authorization Decree is one of the administrative services in finance which becomes the task and responsibility of the Finance Bureau of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. The issue of Authorization Decree always increases year by year in line with the increasing budget figures of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. This service is provided by the Finance Bureau for all units in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta particularly for the treasurers. In that case, the scope of the services is internal in nature. In an effort to increase and improve the service quality or the personnel performance as well as the institutions in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta, the provincial government often issues various policies as a way to increase the personnel performance. One of them is the effort to increase service quality of issuing Authorization Decree through various policies that are repeatedly issued by the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. Based on the above background, the matter raised in this research is whether the policy implementation influences the service quality of issuing Authorization Decree. Therefore. the research is aimed at looking at to what extent the results of the policy implementation conducted and the results of the service quality of issuing Authorization Decree provided by the Finance Bureau for the treasurers in all units in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. And then it also measures to what extent the impact of the policy implementation towards the service quality provided by the Finance Bureau. To measure to what extent the success of the policy implementation in the target achievement, these are indicated by such factors as communication, resources, attitudes and structure of bureaucracy that implement the policy. As for the service quality in the Finance Bureau it is measured by such factors as tangible, reliability. responsiveness, assurance and emphaty. Based on the research findings, it shows that the implementation of the Local Finance Management Policy conducted by the Finance Bureau personnel, according to the treasurers, is already sound. This goes the same for the service auality of issuing Authorization Decree granted by the Finance Bureau. While based on the data analysis conducted it shows that the impacts of implementing a policy heavily influencing the level of service quality amounting to 73.2%. In that case a good and optimum implementation of a policy of the Local Finance will have significant influence towards the service quality of issuing Authorization Decree in the Finance Bureau. While based on partial evaluation findings towards the respective factors from the Policy Implementation and the Service Quality, it shows that there are significant impacts from the factors of the policy implementation towards the service quality. In that case if the policy implementation is optimums well conducted, it will lead to the improvement towards the service quality factors. To better increase the treasurers' satisfaction towards the policy implementation conducted by the Finance Bureau personnel. there are a few things that can be increased and improved, that is, consistency in implementing a policy, supervision and evaluation from the Finance Bureau officials and the inspectors towards the policy implementation; there needs to be a concern on a more acceptable incentives for the personnel to increase their performance and the enforcement of punishment towards those who do not implement the policy. As for the service quality of issuing Authorization Decree, what they need to increase and to improve are cleanliness, tidiness, tranquility and comfort in providing services, building trust among the treasurers as well as an attitude that accepts criticism and suggestions for the service quality improvement. In the framework of accelerating procedures of issuing Authorization Decree, they should only issue it once a year, that is, in early months of a fiscal year right after the the Provincial Budget is approved by the Regional Legislative Council. Apart from that, it is necessary to simplify the process of issuing the Decree both through cutting the red tape and delegating the signing of the Authorization Decree to the official of the Finance Bureau towards quality target accomplishments periodically. The ISO application should not only be focussed on 5 sub-districts and sub-service offices that have owned ISO certificates, but also to all sub-districts in the Special Territory of the Capital City of Jakarta and to all license products that are issued gradually can apply the ISO. The Service Office of Building Structure and Control of The Special Territory of the Capital City of Jakarta should make process revision continuously to increase the internal customers' satisfaction, to be able to minimize the internal hindrances in applying the ISO and to make an effort to meet the needs of the external customers.

Abstrak :
Pengelolaan sampah terutama di negara-negara berkembang memiliki tantangan sendiri dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan sampah sendiri yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan penanganan sampah dimulai dari tahap pemilahan sampai dengan tahap pemrosesan akhir sampah. Pemrosesan akhir sampah sendiri tentu menjadi kegiatan pengelolaan sampah yang sangat penting dan berperan besar untuk mengetahui apakah bentuk pengembalian atau hasil pengembalian sampah yang dikembalikan ke media lingkungan dapat diproses dengan aman dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Pemrosesan akhir sampah di kota-kota besar tentu memiliki permasalahan tersendiri dalam kegiatannya, termasuk Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara, perlu diingat bahwa transisi adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah, termasuk dengan pemrosesan akhir sampah yang dulunya hanya sebatas open dumping (pembuangan terbuka), menjadi diproses dengan pengurugan di landfill atau dikenal dengan lahan urug terkendali tentu tidaklah mudah dalam pelaksanaannya. Adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sampah di wilayah Provinsi DKI Jakarta sendiri mengharuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan pengelolaan sampah termasuk kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPST Bantargebang. Dalam hal ini membuat penulis ingin meneliti bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap kegiatan pemrosesan akhir sampah wilayah Provinsi DKI Jakarta, bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan pemrosesan akhir sampah dengan metode yang tidak menyebabkan pencemaran lingkungan hidup, dan bagaimana peraturan perundang-undangan tentang persampahan mengatur mengenai kegiatan pengelolaan sampah dan kegiatan pemrosesan akhir sampah secara spesifik, dan bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejauh ini melaksanakan kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPST Bantargebang dan bagaimana pemrosesan akhir sampah yang dilakukan di sana dengan regulasi-regulasi yang ada. Dalam menyusun penelitian skripsi ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yang dikenal dengan bentuk penelitian yuridis normatif. ......Solid waste management, especially in developing countries, has its own challenges in its implementation. This is related to activities in solid waste management; waste reduction and waste handling. Waste handling activities start from the waste sorting to the final waste processing. The final waste processing itself is very significant in solid waste management activities and it plays a major role in determining whether the results of final waste processing returned to environmental media can be processed safely and will not cause any environmental pollutions. Final waste processing in large metropolitan areas, including DKI Jakarta Province as the capital of the country, it is necessary that there is a transition in solid waste management, including the final waste processing which was previously implemented open dumping method, being processed by landfilling the waste or known as controlled landfill, and it also has its own challenges in its implementation. The following problems in solid waste management activities in DKI Jakarta Province requires the responsible parties, mainly including the Local Government to execute solid waste management activities at Bantargebang Integrated Waste Disposal. This topic is brought up to examine the legal responsibility of the DKI Jakarta Provincial Government in final waste processing activities, how the DKI Jakarta Provincial Government conducts final waste processing activities with appropriate management methods that do not cause any environmental pollutions, and the compliance with environmental law and regulations and specifically regulate solid waste management activities and final waste processing activities in compliance with the existing regulations. A normative legal research method is used to conduct the research.

Abstrak :
Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan kesehatan, yang diikuti oleh adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang Iebih balk, maka institusi pelayanan kesehatan dituntut untuk selalu merespon perubahan yang terjadi. Kebijakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada rumah sakit daerah menjadi unit swadana adalah sebagai upaya pemerintah daerah dalam memperhatikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hal ini dimaksudkan agar rumah sakit daerah dapat dikelola secara mandiri dan profesional sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan rumah sakit sebagai unit swadana adalah berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan yang mereka berikan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengadakan penelitian tentang tingkat kepuasan pelanggan yaitu masyarakat sebagai pengguna jasa layanan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan poliklinik rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Budhi Asih. Penelitian ini akan difokuskan kepada persepsi atau tanggapan pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan dan harapan pengguna jasa terhadap layanan yang berkualitas. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan adalah dengan Cara membandingkan antara tingkat kinerja dan harapan dari pelanggan dengan menggunakan metode Analisis Tingkat Kepentingan dan Kinerja. Sementara untuk rekomendasi tentang faktor atau atribut yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dipetakan dalam diagram kartesius. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai terhadap 100 pasien poliklinik rawat jalan yang diambil secara acak dengan menggunakan teknik sampling aksidental. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Budhi Asih ini, didasarkan pada dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dan : reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi pasien terhadap tingkat pelayanan di poliklinik rawat jalan RSUD Budhi Asih sebagian besar berada pada kontinum cukup memuaskan, demikian pula berdasarkan rata-rata untuk setiap dimensi juga berada pada kontinum cukup memuaskan. Sementara dari 18 indikator yang dinilai, maka berdasarkan hasil analisis sebagaimana tergambar pada diagram kartesius berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien, terlihat bahwa terdapat 4 faktor yang berada di kuadran A yang berarti faktor tersebut dinilai sangat penting oleh pelanggan, akan tetapi tingkat pelaksanaannya masih belum memuaskan. Dikuadran B terdapat 7 faktor, hal tersebut menggambarkan bahwa antara tingkat pelaksanaan dengan harapan pelanggan sudah sesuai. Sementara dikuadran C terdapat 5 faktor, artinya bahwa faktor-faktor tersebut dianggap kurang penting oleh pelanggan sementara tingkat kualitas pelaksanaannya dianggap biasa. Terdapat 2 faktor yang berada dikuadran D, hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dianggap tidak terlalu penting oleh pelanggan sementara pelaksanaannya dilakukan dengan balk oleh rumah sakit. Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pihak manajemen rumah sakit dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan datang.

---

Along with the advancement of knowledge and needs of the society with particular reference to health services, followed by society's demands on better health service quality, health service institution is forced to keep responding to these changes. The policy of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. allowing the Local General Hospitals to transform themselves to be a self-funded unit, is the manifestation of the provincial government's concern on health services in the hospital. The intention is to enable the Local General Hospitals to manage independently and professionally in congruence with the development of societies' demands. One of the success indicators of the hospital as a self-funded unit is based on the customers satisfaction towards the health services they provide. Based on this, the writer conducts a research on customers' satisfaction level as service users towards on coming-basis polyclinic health services in Budhi Asih Local General Hospital. The research will focus on the customers' perceptions or responses towards the services provided and their expectations towards quality services. To find out the customer's satisfaction level the writer uses a method of performance and interest analysis by way of comparing between performance level and customer's expectations. As for the recommendations on factors or attributes which influence the customer's satisfaction is outlined in Cartesius diagram. The method of the research uses survey method towards a hundred on coming-basis patients of polyclinic which were randomly taken by using accidental sampling technique. The customer's satisfaction level towards health services in Budhi Asih Local General Hospital is based on service quality dimension comprising of reliability, responsiveness, assurance, emphaty and tangible. Based on the research findings it can be concluded that the patient's perceptions towards health services level in on coming-basis polyclinic of Budhi Asih Local General Hospital the majority stands in the continuum of relatively satisfactory, it is also the case for each dimension based on average. From 18 measured, based on analysis result as illustrated in Cartesius diagram in terms of factors that influences patient's satisfaction, it can been seen that there are four factors in A quadran meaning those factors is considered very important by the customers, however the implementation level remains not yet satisfactory. In B quadran there are seven factors that ilustrated between implementation level and customer's expectations already appropriate. As in C quadran there are five factors meaning that those factors are considered less important by the customers whereas the implementation quality level is considered ordinary. In B quadran there are two factors which show that those factors are considered not too important by the customers whereas the hospital has done it well. The research findings can be considered as an input for the hospital management in an effort to improve service quality in the future.

Abstrak :
Tax amnesty adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari sektor PKB dan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih sustainable. Tetapi, amnesti yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk insentif fiskal di tiap tahun dikhawatirkan malah akan membuat efek negatif dalam jangka panjang yaitu menurunnya kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan amnesti pajak dalam hal pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan teori evaluasi Dunn (2003) dengan 6 (enam) kriteria yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan Program. Penelitian menggunakan triangulasi melalui analisis dokumen Bapenda di tahun 2017-2021 dan akan divalidasi dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian terkait evaluasi pemberian insentif PKB dengan menggunakan kriteria efektivitas menunjukkan bahwa pemberian insentif cukup efektif. Hasil evaluasi dengan menggunakan kriteria efisiensi menunjukkan bahwa pemberian insentif sangat efisien. Evaluasi menggunakan kriteria kecukupan terhadap kebutuhan menunjukkan bahwa pemberian insentif sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan. Evaluasi menggunakan kriteria perataan menunjukkan hasil bahwa pemberian insentif sudah rata diberikan kepada Wajib Pajak. Evaluasi menggunakan kriteria responsivitas menunjukkan hasil bahwa respons Wajib Pajak sudah cukup baik dalam mendukung kebijakan. Evaluasi menggunakan kriteria ketepatan program menunjukkan hasil bahwa pemberian insentif yang diberikan oleh Bapenda di tiap tahun tidak tepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif PKB di tiap tahun 2017-2021 oleh Pemerintah DKI Jakarta secara rata-rata sudah cukup baik karena pada akhirnya dapat mendukung tercapainya penerimaan PKB dari yang sudah ditargetkan di awal periode. Namun memang masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki khusunya dalam hal pemungutan PKB, penerapan konsep earmarking yang belum di sosialisasikan, tidak adanya dasar aturan, pola insentif yang sama dan tidak adanya satuan kerja yang terpisah. Untuk dapat memperbaiki program insentif PKB, Bapenda dapat melakukan beberapa upaya seperti melakukan optimalisasi konsep earmarking, memberikan kepastian aturan, merubah pola insentif, membuat fungsi satuan kerja untuk pemantauan yang lebih dapat dipercaya dan juga membuat sistem database yang riil dan akurat. ......Tax amnesty is a policy provided by the government to encourage Taxpayer compliance in making tax obligations with the aim of increasing regional income, particularly from the Motor Vehicle Task (PKB) sector and creating the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) more sustainable. However, the amnesty provided by the Regional Government in the form of fiscal incentives every year would have a negative effect in the long run, such as decreasing taxpayer compliance. The purpose of this research is to evaluate the tax amnesty policy in terms of the exemption of Motor Vehicle Tax at the level of DKI Jakarta Provincial Government based on Dunn's (2003) evaluation theory with 6 (six) criteria namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, and Program Accuracy. The research used a triangulation method, that is a Bapenda document analysis for relevant documents period of 2017-2021, and interview. The results of research related to the evaluation of PKB incentives provision by using the effectiveness criteria showed that the provision of incentives is quite effective. The results of the evaluation by using the efficiency criteria showed that the provision of incentives is very efficient. Evaluation using the adequacy criteria for the needs showed that the provision of incentives is sufficient in fulfilling the needs. Evaluation using the alignment criteria showed that the provision of incentives has been evenly distributed to Taxpayers. Evaluation using the responsiveness criteria showed the result that the Taxpayer's response is satisfactory in supporting the policy. Evaluation using the program accuracy criteria showed that the provision of incentives by Bapenda is not appropriate in every year. Therefore, it can be concluded that the provision of PKB incentives in every year of 2017-2021 by the DKI Jakarta Government on average is quite good because, in the end, it can support the achievement of PKB revenue from what has been targeted at the beginning of the period. However, there are still obstacles that need to be improved, particularly in terms of the PKB collection, the application of the earmarking concept that has not been socialized, the absence of basic rules, the same pattern of incentives, and the absence of separative work units. To be able to improve the PKB incentives program, Bapenda can make several efforts such as optimizing the earmarking concept, providing regulatory certainty, changing incentive patterns, making work unit function for more reliable monitoring, and also creating a real and accurate database system.