Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai program penjaminan polis asuransi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang memberikan mandat baru bagi Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) sebagai Lembaga Penjamin Polis dalam rangka program penjaminan polis. Penelitian ini akan menggali beberapa aspek terkait penjaminan polis sebagai upaya memberikan pelindungan hukum bagi para pemegang polis yang akan efektif pada tahun 2028, dengan membandingkannya dengan penyelenggaraan penjaminan polis di Malaysia dan Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Sumber data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini berupa sumber data sekunder yang diperoleh melalui hasil penelaahan kepustakaan dan/atau bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah dalam upaya memberikan pelindungan kepada para pemegang polis, skema penjaminan polis oleh LPS menggunakan metode resolusi Refund Premium dan Payment Claims, Run-off, Likuidasi, dan Bridge Institution terhadap perusaahaan asuransi dan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, skema penjaminan polis di Indonesia dapat mengambil inspirasi dari negara tetangga terdekat seperti Malaysia dan Singapura terkait pendanaan lembaga dari iuran awal dan berkala, dasar pengenaan tarif premi berdasarkan risiko, cakupan penjaminan terhadap jenis dan lini usaha perasuransian, nilai maksimal agregat penjaminan, dan lain-lain

---

This thesis discusses the insurance guarantee scheme programs in Indonesia based on Law number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (“P2SK Law”) which provides a new mandate for Indonesia Insurance Deposit Corporation (“LPS”) as a Indonesia Insurance Guarantee Schemes in order to organize a insurance guarantee schemes program. This research will explore several aspects related to the insurance guarantee schemes program as an effort to provide legal protection for the policy holders which will be effective in 2028, by comparing with the implementation of insurance guarantee scheme in Malaysia and Singapore. This thesis uses doctrinal legal research methods. The data sources which used to analyze the problems in this research are secondary data sources obtained through literature reviews and/or other literature materials that necesarry. The results of this research are that in an effort to provide protection to policy holders, the insurance guarantee scheme by LPS uses resolution methods such as: Refund Premium and Payment Claims, Run-off, Liquidation and Bridge Institution for insurers and Sharia insurers that its license have been revoked by the Indonesia Financial Services Authority. The insurance guarantee scheme in Indonesia could take inspiration from any nearby countries such as Malaysia and Singapore regarding institutional funding by annual and periodic levies, the calcuation premium rates based on risk, coverage of insurance guarantee scheme, maximum aggregate value of guarantees, and etc."

"Tesis ini membahas program penjaminan polis asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan perasuransian dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang telah memberikan fungsi baru untuk melakukan penjaminan polis nasabah asuransi, yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkan. Permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah bagaimana pengaturan program penjaminan polis asuransi dalam peraturan perundang-undangan perasuransian dan UU P2SK serta bagaimana kesiapan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan fungsi program penjaminan polis asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa sebelum diterbitkannya UU P2SK, pengaturan terkait program penjaminan polis hanya diatur secara singkat berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Pasal 53 ayat (1) sampai ayat (4), namun semenjak diundangkannya UU P2SK, pengaturan program penjaminan polis menjadi semakin lengkap. Kesimpulan lain adalah Lembaga Penjamin Simpanan telah melaksanakan persiapan program penjaminan polis yaitu menyusun roadmap yang memuat hal-hal yang harus dilaksanakan dengan target pelaksanaan dibagi per-tahun; melakukan beanchmark atau studi banding ke negara- negara lain yang telah memiliki lembaga penjamin polisnya sendiri; merancang RPP Program Penjaminan Polis, RPLPS tentang Pelaporan Perusahaan Asuransi, RPLPS tentang Penjaminan Polis Asuransi, dan RPLPS tentang Likuidasi Perusahaan Asuransi untuk selanjutnya akan diterbitkan di awal tahun 2024; melakukan pembentukan grup untuk menangani pelaksanaan program penjaminan polis; melakukan penyesuaian susunan dewan komisioner; dan melakukan program rekrutmen pegawai yang terdiri atas penerimaan lulusan baru dan penerimaan pegawai yang telah memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah agar partisipasi dari ahli-ahli di bidang perasuransian dapat ditingkatkan dalam internal Lembaga Penjamin Simpanan melalui pelaksanaan rekrutmen terbuka agar pelaksanaan program penjaminan polis ditangani oleh individu-individu yang berpengetahuan baik di bidang perasuransian. Saran lainnya yakni agar persiapan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan diawasi dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan terhadap lembaga- lembaga keuangan termasuk perasuransian.

---

This thesis discusses the insurance policy guarantee program based on insurance laws and regulations and Law no. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector ("P2SK Law") which has provided a new function for underwriting insurance customer policies, which must be implemented by the Deposit Insurance Corporation within a period of 5 (five) years from its promulgation. The problems discussed in this thesis are how the insurance policy guarantee program is regulated in insurance laws and regulations and the P2SK Law and how prepared the Deposit Insurance Agency is to carry out the function of the insurance policy guarantee program as regulated in the P2SK Law. The research method used is juridical-normative using primary and secondary legal materials, with data collection techniques through literature study and interviews with qualitative data analysis. Based on the research results, it was concluded that before the issuance of the P2SK Law, regulations related to policy guarantee programs were only briefly regulated based on Law no. 40 of 2014 concerning Insurance in Article 53 paragraph (1) to paragraph (4), but since the promulgation of the P2SK Law, the regulation of policy guarantee programs has become more complete. Another conclusion is that the Deposit Insurance Corporation has carried out preparations for a policy guarantee program, namely preparing a roadmap containing things that must be implemented with implementation targets divided per year; carry out benchmarking or comparative studies to other countries that have their own policy insurance institutions; draft RPP Policy Guarantee Program, RPLPS concerning Insurance Company Reporting, RPLPS concerning Insurance Policy Guarantee, and RPLPS concerning Liquidation of Insurance Companies to be subsequently issued in early 2024; establishing a group to handle the implementation of the policy guarantee program; make adjustments to the composition of the board of commissioners; and carrying out an employee recruitment program consisting of accepting new graduates and recruiting employees who have a minimum of 5 (five) years of work experience. Suggestions that can be given in this research are that the participation of experts in the insurance sector can be increased internally at the Deposit Insurance Agency through open recruitment so that the implementation of the policy guarantee program is handled by individuals who have good knowledge in the insurance sector. Another suggestion is that the preparations carried out by the Deposit Insurance Agency be properly supervised by the Financial Services Authority as an institution that has functions, duties and supervisory authority over financial institutions including insurance."

"Tesis ini membahas mengenai penyelenggaraan program penjaminan polis asuransi setelah berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini meliputi bagaimana pengaturan program penjaminan polis asuransi setelah berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu juga akan membandingkan program penjaminan polis asuransi yang ada di Indonesia dengan yang ada di Korea Selatan dan Jerman. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengatur peraturan dasar terkait program penjaminan polis asuransi, namun memang dibutuhkan peraturan pelaksananya agar penyelenggaraan program penjaminan polis ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan jelas. Beberapa pengaturan serta mekanisme yang ada di Korea Selatan dan Jerman juga ada yang dapat diterapkan di Indonesia agar program penjaminan polis asuransi ini dapat berjalan dengan maksimal. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan amanat kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjalankan program penjaminan polis, sehingga Lembaga Penjamin Simpanan harus memperhatikan agar perannya untuk menjamin dana perbankan juga tidak terganggu.

---

This thesis discusses the implementation of the insurance policy guarantee program after the enactment of the Development and Strengthening of the Financial Sector Law. The main issues addressed in this thesis include the regulation of the insurance policy guarantee program after the enactment of the Development and Strengthening of the Financial Sector Law. Additionally, a comparison will be made between the insurance policy guarantee programs in Indonesia, South Korea, and Germany. The author uses normative juridical research methodology with secondary data obtained from literature. The research result shows that the Development and Strengthening of the Financial Sector Law has established fundamental regulations regarding the insurance policy guarantee program. However, implementing regulations are necessary to ensure the comprehensive and clear implementation of this program. Some regulations and mechanisms from South Korea and Germany can also be applied in Indonesia to enhance the effectiveness of the insurance policy guarantee program. The Development and Strengthening of the Financial Sector Law mandates the Deposit Insurance Corporation to execute the insurance guarantee program, and therefore, the Deposit Insurance Corporation must ensure that its role in guaranteeing banking funds remains undisturbed."