Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban dalam peraturan perundang- undangan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela. Menurut pendekatan economic analysis of law, efisiensi adalah meminimalkan sumber daya dan memaksimalkan manfaat. Tulisan ini menganalisis mengenai sudut pandang implementasi program pengungkapan sukarela yang terdapat dalam Bab V Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dari sudut pandang pemerintah dan wajib pajak. Bagi wajib pajak dapat mengurangi biaya denda/sanksi pajak, sehingga perhitungan efisiensi menjadi relevan. Bagi pemerintah, efisiensi tercapai ketika pendapatan pajak diperoleh dengan biaya minimal melalui kepatuhan sukarela. Konsep efisiensi dalam pendekatan economic analysis of law, pada prinsipnya dapat dilihat sebagai suatu metode dalam mempengaruhi pembentukan hukum, memahami keberadaan hukum, serta bagaimana hukum dipatuhi. Namun, pertimbangan efisiensi pada hukum dapat merepetisi konsep hukum yang pernah ada sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan penegakan hukum. Program pengungkapan sukarela yang hadir setelah program pengampunan pajak merupakan upaya berkesinambungan untuk meningkatkan pendapatan pajak negara berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam pepnelitian ini adalah metode penelitian doktrinal melalui data kualitatif untuk mengelaborasi konsep efisiensi menurut pendekatan economic analysis of law khususnya pada implementasi program pengungkapan sukarela, selanjutnya digunakan untuk menganalisis penerapan penegakan hukum yang efektif pasca berlangsungnya program, serta menguraikan prinsip keadilan dan kepastian hukum dari program ini. Hasilnya dapat diperoleh bahwa aspek sukarela dari keikutsertaan pelaksanaan peraturan memberikan dampak efisiensi bagi tercapainya tujuan, dengan tetap memperhatikan evaluasi dari pelaksanaan program dan penerapan penegakan hukum yang konsisten bagi mereka yang tidak patuh sebagai bentuk kepastian hukum, serta nilai keadilan terjadi ketika wajib pajak patuh maupun wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh keduanya telah sama-sama berkontribusi melakukan penyetoran pajak penghasilan. ......Taxpayers’ understanding of their rights and obligations in laws and regulations can enhance voluntary compliance. According to the theory of economic analysis of law, efficiency involves minimizing resource use and maximizing benefits. This paper examines the perspective on the implementation of the voluntary disclosure program contained in Chapter V of the Tax Regulation Harmonization Law from the viewpoints of both the government and taxpayers. For taxpayers, this program can reduce the cost of tax sanctions, making the calculation of efficiency relevant. For the government, efficiency is achieved when tax revenue is collected at minimal cost through voluntary compliance. The concept of efficiency in the economic analysis of law essentially can be seen as a method of influencing the formation of law, understanding the existence of law, and how the law is obeyed. However, considerations of efficiency in law can reiterate existing legal concepts, raising questions about the effectiveness of law enforcement. The voluntary disclosure program that followed the tax amnesty program is a continuous effort to increase state tax revenue based on the principles of justice and legal certainty. The research method used in this study is a doctrinal research method through qualitative data to elaborate the concept of efficiency according to the theory of economic analysis of law, particularly in the implementation of voluntary disclosure programs, and then used to analyze the application of effective law enforcement after the program, and describe the principles of justice and legal certainty of this program. The results indicate that the voluntary aspect of participating in the implementation of regulations has an efficiency impact on achieving goals, while still taking into account the evaluation of program implementation and the consistent application of law enforcement for those who are non-compliant as a form of legal certainty. The value of justice occurs when compliant taxpayers and previously non-compliant taxpayers both contribute to making income tax payments.

Abstrak :
Repatriasi harta wajib pajak pada Program Pengungkapan Sukarela atau yang disingkat dengan PPS diatur dalam Bab 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Aturan turunan dari Undang-Undang ini dibuatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.010/2022. Kementerian keuangan mencatat bahwa nilai repatriasi aset yang akan dibawa oleh wajib pajak senilai Rp13,7 triliun. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi kebijakan repatriasi aset luar dari luar negeri ke dalam negeri pada Program Pengungkapan Sukarela. Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Theodoulou dan Kifonis. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan repatriasi aset pada Program Pengungkapan Sukarela dan faktor penghambat dalam menjalankan repatriasi aset oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Tehnik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan stakeholder. Hasil dari evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pada proses kurang dipersiapakan dengan baik, evaluasi kebijakan pada hasil secara persentase lebih tinggi dari pada program tax amnesty, evaluasi kebijakan pada dampak memberikan penerimaan dalam waktu yang cepat dan pemerintah dapat menggunakan dana repatriasi yang ada di SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, manfaat jangka pendek kebijakan menghasilkan penerimaan negara dalam waktu yang cepat dengan biaya yang minim. Terdapat juga hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu kebijakan yang dijalankan diwaktu yang tidak tepat karena pandemi COVID-19, asset wajib pajak yang tidak liquid ditambah lagi bayang-bayang resesi global akibat pandemi, program yang kurang menarik bagi wajib pajak, kurangnya kepastian hukum atas kebijakan Program Pengungkapan Sukarela, serta kondisi ekonomi dan politik di Indonesia yang belum stabil akibat pandemi. ......Repatriation of taxpayer assets in the Voluntary Disclosure Program or abbreviated as PPS is regulated in Chapter 5 of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations and ratified on 29 October 2021. Derivative regulations from this Law were made in Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 196/PMK.03/2021 and Decree of the Minister of Finance Number 52/KMK.010/2022. The Ministry of Finance noted that the value of asset repatriation to be brought by taxpayers is IDR 13.7 trillion. Therefore, this study evaluates the policy of repatriating foreign assets from abroad to within the country in the Voluntary Disclosure Program. The researcher uses the policy evaluation theory put forward by Theodoulou and Kifonis. The purpose of this study is to evaluate the asset repatriation policy in the Voluntary Disclosure Program and the inhibiting factors in carrying out asset repatriation by the Directorate General of Taxes. This study uses a post-positivist approach with a descriptive research type. Data collection techniques were obtained through library research and field studies. Field studies were carried out by means of in-depth interviews with relevant stakeholders. The results of the policy evaluation show that the policy evaluation process is not well prepared, the policy evaluation results in a higher percentage than the tax amnesty program, the policy evaluation on the impact of providing revenue in a fast time and the government can use repatriation funds in SBN to meet APBN financing needs, short-term benefits of policies generate state revenue in a fast time with minimal costs. There are also obstacles faced by the Directorate General of Taxes, namely policies implemented at the wrong time due to the COVID-19 pandemic, taxpayer assets that are not liquid plus the shadow of a global recession due to the pandemic, programs that are less attractive to taxpayers, lack of legal certainty over the Voluntary Disclosure Program policies, and economic and political conditions in Indonesia that have not been stable due to the pandemic.

Abstrak :
Program Pengungkapan Sukarela merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian yang sempat terguncang pasca pandemi Covid-19. Realisasi program ini masih belum seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan akibat rasio pajak yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan atas pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela dan menggambarkan secara detail faktor-faktor yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak pada pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela telah meningkatkan penerimaan, namun dapat berdampak pada penurunan kepatuhan pajak apabila tidak dukung dengan pengawasan, sistem perpajakan dan penegakan hukum yang baik pasca pelaksanaan kebijakan ini. Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam meningkatkan rasio pajak pada pelaksanaan Pengungkapan sukarela yaitu koordinasi antar instansi dalam menghimpun pajak, tata laksana pemerintah yang baik, serta tingkat kepatuhan dan kepercayaan Wajib Pajak. Dari hasil penelitian tersebut, pemerintah disarankan untuk tidak menerapkan program yang serupa dalam dekat, memaksimalkan sosialisasi, memberikan fasilitas menarik terkait repatriasi dan investasi, memanfaatkan basis data yang ada dengan data matching, serta meningkatkan pengawasan, sistem perpajakan, dan penegakan hukum yang konsisten pasca Program Pengungkapan Sukarela. ......The Voluntary Disclosure Program is one of the government's efforts to revive the economy, which was affected by the Covid-19 pandemic. The realization of this program has not met the expectations outlined in the Harmonization of Tax Regulations due to persistently low tax ratio. This research aims to analyze the policy evaluation of the Voluntary Disclosure Program and provide a detailed description of the challenges faced by the government in increasing the tax ratio during the implementation of the program. The research was conducted using a qualitative approach and data collection techniques through literature review and in-depth interview. The research findings concluded that the Voluntary Disclosure Program has increased revenue but may have a negative impact on tax compliance if not supported by effective supervision, taxation systems, and law enforcement following the implementation of this policy. The challenging factors in improving the tax ratio during the implementation of the Voluntary Disclosure Program include inter-agency coordination in tax collection, good governance practices, and the level of taxpayer compliance and trust. Based on the research findings, it is recommended that the government avoids implementing similar programs in the near future, maximize socialization efforts, provide attractive incentives related to repatriation and investment, utilize existing databases through data matching, and enhance supervision, tax systems, and consistent law enforcement post-implementation of the Voluntary Disclosure Program.

Abstrak :
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan pengampunan pajak yang menuai pro kontra di tengah masyarakat. Setelah pelaksanaannya, penting untuk dilihat evaluasi Wajib Pajak terhadap kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan theory of planned behavior yang dapat menggambarkan respon individu dalam menanggapi suatu stimulus beserta intensi berperilaku yang ditimbulkan. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk: 1) menganalisis pengaruh sikap atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan; 2) menganalisis pengaruh norma subjektif atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan, dan 3) menganalisis pengaruh persepsi kendali atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen survei berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden di KPP Pratama Jakarta Pluit. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Dapat diketahui bahwa sikap positif individu dalam merespon dan mengevaluasi PPS akan mempengaruhi intensi individu agar dapat mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan secara sukarela; 2) norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Dalam hal ini, lingkungan sosial individu juga berperan penting dalam memberikan penilaian positif terkait PPS dan sekaligus memberikan dorongan bagi intensi individu dalam mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan sebagai tujuan utama dari kebijakan tersebut, dan 3) persepsi kendali tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Sementara itu, persepsi individu terkait kemudahan dalam PPS tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk menumbuhkan intensi perilaku kepatuhan pajak berkelanjutan bagi individu pasca dilaksanakannya program tersebut. ......Voluntary Disclosre Program (VDP) is a tax amnesty policy that raised pros and cons for the society. Following its implementation, it is important to recognize the Taxpayer’s evaluation of this policy that aimed to generate a sustainable tax compliance. In this research, theory of planned behavior is used to describe individual responses toward a stimulus along with the behavioral intention that is generated. As for the purposes of this research are: 1) analyzing the influence of attitude toward behavior over VDP towards the sustainable tax compliance intention; 2) analyzing the influence of subjective norm over VDP towards the sustainable tax compliance intention, and 3) analyzing the influence of perceived behavioral control over VDP towards the sustainable tax compliance intention. This research was conducted in a quantitative approach using survey as the instrument in the form of questionnaires which were distributed to the respondents at KPP Pratama Jakarta Pluit. The results of this research show that: 1) attitudes toward behavior has a positive and significant impact on behavioral intention. It can be known that the positive attitude of individuals in evaluating and responding to VDP will influence the individual intentions to generate a voluntary sustainable tax compliance; 2) subjective norm has a positive and significant impact on behavioral intention. In this case, the individual’s social environment is also plays an important role in providing a positive judgement towards VDP while at the same time provides an ecouragement for individuals to have the intention of generating the sustainable tax compliance behavior as the main objective of this policy, and 3) perceived behavioral control doesn’t have a positive and significant impact on behavioral intention. On the other hand, individual perceptions regarding the convenience of VDP did not have a sufficient influence to foster the sustainable tax compliance behavioral intentions for individuals after the implementation of this program.