Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Apabila pihak merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap dokter ataupun melapor kepada polisi untuk diproses secara hukum pidana. Selain itu, dapat pula perbuatan dokter tersebut diadukan kepada MKDKI. Skripsi ini membahas mengenai peran dan kedudukan hukum MKDKI dalam penegakan disiplin kedokteran terutama dalam halnya kewenangan MKDKI untuk memeriksa dugaan pelanggaran disiplin, serta mengenai kewajiban untuk melakukan pengaduan kepada MKDKI sebelum mengajukan gugatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tidak adanya kewajiban untuk melakukan pengaduan kepada MKDKI terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan. Bahwa ranah MKDKI adalah pada disiplin profesi dokter dan dokter gigi, dimana apabila seorang dokter dinyatakan salah secara disiplin, tidak berarti secara langsung salah secara hukum pula. Saran yang diberikan adalah untuk lebih mencermati peraturan terkait MKDKI agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemahaman akan kewenangan MKDKI. ...... If a party suffers from loss over the actions of a doctor in doing medical practice, they can file a lawsuit against the doctor or report to the police to be processed in criminal law. In addition, they can also report the doctor to Indonesian Medical Disciplinary Board. This thesis discusses the role and legal status of MKDKI in enforcing medical discipline mainly in MKDKI rsquo s authority to examine alleged disciplinary violation, as well as on the obligation to make a complaint to MKDKI before filing a lawsuit. This research uses literature research method that is juridical normative. This study concludes that there is no obligation to make a complaint to MKDKI first before filing a lawsuit. MKDKI rsquo s authority is in the disciplinary of doctors and dentists, whereas if a doctor is declared in violation of discipline, it does not immediately mean that the doctor also violates the law. Both of it are different things and should be examined respectively according to each provisions. The suggestion given is to examine the regulation regarding MKDKI more thoroughly in order to avoid mistakes in understanding the authority of MKDKI.

Abstrak :
Profesi dokter dalam melaksanakan pekerjaannya dihadapkan pada resiko, pihak asuransi menyediakan asuransi tanggung jawab profesi dokter, dimana dokter sebagai tertanggung dapat mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan membayar sejumlah premi tertentu, dan pihak perusahaan asuransi memberikan ganti rugi kepada pasien yang mengajukan gugatan tersebut. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas-asas perjanjian dan asas-asas hukum asuransi, rentang batas tanggung jawab antara Tertanggung dan Penanggung dan juga untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan hukum apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter. Penerapan asas-asas hukum perjanjian yang telah diterapkan dalam asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter telah sesuai demikian juga dengan asas-asas hukum asuransi terkecuali asas subrogasi tidak berlaku dalam asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter. Rentang batas tanggung jawab hukum antara para pihak juga sudah seimbang antara satu dengan yang lainnya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan tipologi penelitian deskriptif dan fact finding. ......Medical Doctor’s Profession always facing with risk in their duty, insurance company provide medical doctor’s liability insurance, where the doctor’s can transfer the risk to the insurance company with agreed payment and assure the lost of third party liabilities as their proposed. The purpose of this mini thesis is how to applied the agreement and insurance doctrine, limitation liabilities of each party and also want to know how good the insurance process applied and what’s the weak point of low within the process of medial doctor’s professional liability insurance. The application of agreement law and insurance law doctrine which has been applied in medial doctor’s professional liability insurance has been good enough applied, except subrogation doctrine of insurance law cannot applied in medial doctor’s professional liability. Limitation of liabilities of each party has been applied with equal position. The method of research in this mini thesis is normative law research, with description typology and fact finding.

Abstrak :
Pendahuluan: Refleksi diri merupakan bagian mendasar dari perkembangan profesionalisme yang dapat dikembangkan melalui proses refleksi diri dalam portofolio, konvensional maupun digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemanfaatan e-portofolio sebagai instrumen pengembangan kemampuan refleksi diri peserta didik pada program profesi dokter gigi. Metode: Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain fenomenologi. Sebanyak enam wawancara mendalam dan lima focus group discussion dilakukan untuk mengeksplorasi persepsi peserta didik dan staf pengajar terkait proses dan pemanfaatan e-portofolio setelah responden melakukan uji coba penggunaan e-portofolio selama 6 minggu. Studi dokumen dilakukan terhadap tulisan refleksi diri pada data backend laman e-portofolio. Hasil penelitian: Responden menilai bahwa e-portofolio sangat bermanfaat dalam perkembangan profesional peserta didik karena dapat membantu peserta didik dalam memahami konten yang direfleksikan, membantu dalam pembelajaran, serta meningkatkan pemahaman tentang refleksi diri. Sebagian besar responden berfokus pada pencapaian keberhasilan sebagai bukti yang dimasukkan dan direfleksikan pada e-portofolio. Penggunaan e-portofolio selama periode uji pilot dan keterampilan refleksi diri peserta didik masih cukup rendah. Beberapa faktor yang meliputi faktor eksternal dan internal teridentifikasi memengaruhi proses dan pemanfaatan e-portofolio pada program profesi dokter gigi. Simpulan: Peran staf pengajar sangat diperlukan dalam mendukung partisipasi dan pemanfaatan e-portofolio reflektif. ......Introduction: Self-reflection is a fundamental part of professionalism development that can be developed through a process of self-reflection in portfolios, conventional and digital. This study aims to explore the use of e-portfolios as an instrument for developing students' self-reflection abilities in undergraduate clinical dentistry program. Method: This study is a qualitative study with phenomenological design. A total of six in-depth interviews and five focus group discussions were conducted to explore the perceptions of students and faculty members regarding the process and utilization of e-portfolios after a 6-week pilot program. The study document was conducted on students' self-reflection on the backend data of the e-portfolio platform. Results: Respondents considered that e-portfolio was very useful in students' professional development of students as it helped students to understand the reflected content, assist in learning, and improve understanding of self-reflection. Most respondents focused on achieving success as evidence included and reflected in e-portfolios. The use of e-portfolios during the pilot test period and student self-reflection skills was quite low. Several factors influencing the process and utilization of e-portfolios in undergraduate clinical dentistry, program both external and internal, were identified. Conclusion: The role of faculty members was important in supporting the participation and utilization of reflective e-portfolios.

Abstrak :
Latar Belakang : Pilihan karir merupakan salah satu keputusan terpenting dalam hidup, karena memiliki dampak sepanjang hidup seorang individu. Memahami motivasi pemilihan karir pada mahasiswa kedokteran gigi memberi manfaat dalam ranah pendidikan dan kebijakan kedokteran gigi. Belum terdapat studi yang mampu memberikan gambaran motivasi pemilihan karir mahasiswa kedokteran gigi di Indonesia. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi mahasiswa kedokteran gigi di Indonesia Metode : Penelitian ini merupakan studi corss sectional menggunakan teknik two stage cluster sampling dengan perhitungan proportional size. Mahasiswa preklinik kedokteran gigi dari 16 perguruan tinggi di Indonesia berpartisipasi dalam penelitian ini. Motivasi pemilihan karir mahasiswa dibagi ke dalam 5 domain utama yaitu ekonomi, profesional, pekerjaan, sosial, dan personal, diukur melalui self-administered questionnaire dengan 5 poin skala likert. Perbedaan motivasi pemilihan karir mahasiswa berdasarkan sosiodemografi dan karakteristik mahasiswa juga dianalisis melalui mann-whitney dan kruskal wallis test pada perangkat lunak IBM SPSS Statistik. Hasil Penelitian : Jumlah responden penelitian ini mencapai 639 mahasiswa (547 orang perempuan dan 92 orang laki-laki, dengan response rate 153%. Domain alasan pekerjaan adalah domain alasan yang paling memotivasi pemilihan karir mahasiswa. Motivasi pemilihan karir terbesar mahasiswa kedokteran gigi di Indonesia adalah keinginan untuk membantu/melayani masyarakat (90,6%), keinginan untuk mengobati orang lain dan memperbaiki penampilan mereka (89,7%), serta dorongan independensi pekerjaan (82,6%). Terdapat perbedaan signifikan (p-value <0,05), antara pendidikan dan pekerjaan ibu serta domisili pada domain alasan sosial, perbedaan signifikan (p-value <0,05), antara pekerjaan ibu pada domain alasan ekonomi, serta perbedaan signifikan antara tahun angkatan dan domisili pada domain alasan pekerjaan. Jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan ayah tidak menunjukkan perbedaan bermakna secara statistik pada seluruh domain motivasi. Kesimpulan : Mahasiswa kedokteran gigi di Indonesia paling besar termotivasi oleh alasan pekerjaan, meliputi keinginan membantu/melayani masyarakat dalam pemilihan karir. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik antara jenis kelamin dalam motivasi pemilihan karir, namun pekerjaan dan pendidikan ibu, tahun angkatan dan domisili memiliki perbedaan bermakna secara statistik. ......Background: Career choice is one of the most important decisions in life, because it has a path throughout an individual's life. Understanding the choice of career motivation in dental students provides benefits in the realm of dental education and policy. There are no studies that are able to provide an overview of the motivations for choosing a career for dental students in Indonesia. Objective : This study aims to determine the motivation of dental students in Indonesia in choosing the dental profession. Methods: This research is a cross-sectional study using a two-stage cluster sampling technique with proportional size calculations. Preclinical dental students from 16 universities in Indonesia participated in this study. Career motivation is divided into 5 main domains, namely economic, professional, vocational, social, and personal, measured through a self-administered questionnaire with a 5-point Likert scale. Differences in student career motivation were also analyzed through the Mann-Whitney and Kruskal Wallis tests on the IBM SPSS Statistics software based on sociodemographics and student characteristics Results: The number of respondents to this study reached 639 people (547 women and 92 men, with a response rate of 153%. Vocational reasons is the most motivates student career choices. The biggest career choice motivation for dental students in Indonesia are the desire to help/serve the community (90.6%), the desire to heal others and improve their appearance (89.7%), and encourage work independence (82.6%). There are significant differences (p-value <0,05), between mother’s education and occupation and domicile in the domain of social reasons, a significant difference (p-value <0,05), between mother's occupation in the domain of economic reasons, and a significant difference (p-value <0,05) between years of study and domicile in the domain of work reasons. Gender, father’s occupation and education did not show significant differences in all motivational domains. Conclusion: Dental Student in Indonesia is mostly motivated by vocational reasons, includes the desire to help/serve the community in work motivation. No significant difference between the sexes in the motivation for choosing a career, however, there were significant differences between mother’s occupation and education, years of study and domicile in work motivation.

Abstrak :
Dalam proses pendidikan tenaga medis melalui fakultas kedokteran diperlukan suatu wadah sebagai rumah sakit lahan pendidikan. RS Islam Jakarta di pilih sebagai salah satu lahan pendidikan tenaga kedokteran oleh Fakultas Kedokteran Universitas YARSI sejak tahun 1996 melalui suatu kerjasama dengan menggunakan Piagam Kesepakatan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus Piagam Kesepakatan dengan melakukan telaah dokumen, pengisian kuesioner wawancara mendalam, dan obervasi pada 4 (empat) SMF, yakni SMF Anak, Bedah, Interna dan Kebidanan dan Kandungan, Pimpinan Rumah Sakit dan Pimpinan Fakultas Kedokteran. Fokus analisis penelitian ini adalah pada Piagam Kesepakatan Peserta PSPD, Dosen, Organisasi, buku Panduan, Pelaksanaan dan Evaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Piagam Kesepakatan pada dasarnya sudah memadai dari aspek isi. Analisis peserta menunjukkan bahwa jumlah peserta sudah memadai untuk tiap bagian, hanya terlihat kecenderungan peserta yang makin lama makin menurun. Sedangkan analisis dosen menunjukkan bahwa ratio peserta dosen sudah sangat memadai. Analisis organisasi menunjukkan kurangnya kooordinasi dan tumpang tindihnya uraian Analisis organisasi menunjukkan kurangnya koordinasi dan tunpang tindihnya uraian tugas. Perlunya sosialisasi buku panduan, perlunya dilakukan evaluasi secara berkala selama tiap 6 bulan dalam menilai kerjasama yang telah berlangsung selama ini. Di sarankan agar Piagam Kesepakatan ini dapat segera di perbaharui, melengkapi SMF untuk pendidikan kedokteran sambil meningkatkan koordinasi dan evaluasi proses PSPD di RS Islam Jakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan untuk RS Islam Jakarta dan FK Universitas YARSI, dalam mengembangkan fungsi serta peranannya untuk pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. ......A teaching hospital is needed by a Medical Faculty to provide education for medical students in a clerkship stage. Jakarta Islamic Hospital is among one of the teaching hospital of Medical Faculty YARSI University, since 1996 through a cooperation agreements using a Memorandtun of Understanding (MoU). The design of the research is a qualitative with systematic approach through a case study of the MoU, document reviews, using in-depth interview, andobservation on 4 (four) SMF i.e.: Pediatrics, Surgery, Intern, Obstetrics & Gynecology, Hospital director and Dean of the Medical Faculty.. The focus of this analysis is on the MoU, the students, the lecturer, Organization, Medical Guidance Book, Implementation and Evaluation. The result of this study showed that the analysis of the MoU and the students basically are suitable, although there were a decreasing trend toward less number. The radio between students and the lecturers were appropriate. And the organizational analysis showed that it needs more, the socialization ofthe Medical guidance book, and periodic evaluation. The author suggested that the Memorandum of Understanding should be revised soon, to complete the mimber of the SMFs for clerkship, while increasing the coordination and evaluation of the clerkship process in Jakarta Islamic Hospital. The result of this study hopefully could be used as an input to the Jakarta Islamic hospital and the Medical Faculty of YARSI University in improving its function and role for education and services towards the people.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pengaturan tindakan medis pelepasan ventilator dalam segi hukum perikatan yakni unsur kecakapan dalam persetujuan tindakan medis yang dilakukan keluarga terdekat pasien yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan peraturan kesehatan terkait lainnya, pandangan etika profesi kedokteran dan pelaksanaan etika "Do No Harm" pada tindakan medis pelepasan ventilator, serta kewenangan keluarga terdekat pasien tidak sadar dalam persetujuan tindakan medis pelepasan ventilator. Metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah yuridis-normatif, dengan sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa (1) persetujuan tindakan medis pelepasan ventilator antara dokter dan keluarga terdekat harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, (2) bahwa terdapat perluasan definisi kaidah moral "Do Not Harm" yang dikaitkan dengan standar operasional prosedur pada tindakan medis pelepasan ventilator, (3) bahwa masih terdapat ketidakjelasan definisi keluarga terdekat dalam Pasal 1 angka (2) Permenkes No. 280/MENKES/PER/III/2008 tetang persetujuan tindakan kedokteran yang berdampak kemungkinan terjadinya konflik kewenangan pengambilan keputusan. Sehingga, penulis merasa perlu adanya pengaturan batas waktu dalam pengambilan keputusan pada persetujuan tindakan medis terutama untuk pelepasan alat medis pasien yang dilakukan oleh keluarga terdekat agar tidak terjadinya perselisihan paham kewenangan dalam pengambilan keputusan persetujuan tindakan medis di kemudian hari. ...... This thesis will discuss regulation on medical ventilator discharging action seen in terms of obligation law such as elements of proficiency in medical action approval fromthe nearest family of patient which arranged in civil code and the other regulation related to health, view of medical ethic profession and implementation of "Do No Harm" principle in medical ventilator discharging action, and the nearest family unconscious patient's competence for approval medical ventilator discharging action. This study used juridical-normative method which source by librarianresearch. The result of this study are, (1) approval for medical ventilator discharging action between doctor and patient must be fulfill the condition of obligation on article number 1320 by civil code, (2) there is an extension definition from “do no harm” principle for medical ventilator discharging action, then, (3) the definition in the article number 1 numeral (2) of Indonesia's Health Ministry Act No. 280/MENKES/PER/III/2008 about Approval Medical Action not clear which can make a conflict about the competence of understanding in the medical approval. So, the writer think that need for time limit for the medical approval by the nearest family's patient in order to relieve the conflict of understanding in the future on medical action approval.