Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan Unit Layanan Pengadaan ULP Kementerian Agama Pusat dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan ULP Kementerian Agama Pusat. Tujuan pertama dianalisis dengan menggunakan teori Project Management Process Maturity PM 2 Model dari Kwak Ibbs. Adapun tujuan kedua dilakukan dengan menganalisis faktor individual, prosedural, dan organisasional sebagaimana dikemukakan Attafar, dkk. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah postpositivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematangan ULP Kementerian Agama Pusat berada pada level 1 ad hoc. Hal itu karena faktor organisasional masih kurang mendukung, meskipun faktor individual dan prosedural sudah cukup baik. Oleh karena itu, rekomendasi dirumuskan bagi peningkatan level kematangan ULP Kementerian Agama Pusat dan pengelolaan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat mendukung peningkatan level kematangan tersebut. ......This thesis aims to analyze the maturity level of procurement service unit of Ministry of Religion and analyze factors that affect the maturity of the unit. This thesis applies theory of Project Management Process Maturity PM 2 Model by Kwak Ibbs to analyze the first objective and theory of Attafar, et al. that explain three factors, each of them as individual, procedural, and organizational factor to analyze the second objective. Research approach applies post positivism. Data were collected through interviews and document study. This research applies data analysis technique model by Miles and Huberman. Triangulation is method of data validity. The results show that the maturity of procurement service unit of Ministry of Religion is at level 1 ad hoc. It was because of organizational support is still lacking, although individual and procedural factor good enough. Therefore, recommendations are formulated to improve maturity level of the procurement service unit and manage the factors that influence it, so that it can support the improvement of the maturity level.

Abstrak :
ABSTRAK Pengadaan barang/jasa sangat rentan sebagai sarana dari tindak pidana korupsi dan persekongkolan tender. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan proses transparan atau terbuka untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasnmigrasi. Permasalahan yang dikaji adalah pengaturan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Unit Layanan Pengadaan, struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan, dan bagaimana sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditinjau dari hukum investasi dan pembangunan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merefleksikan hukum secara normatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data sekunder dan data penunjang berupa hasil wawancara dengan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya dan regulasi terkait yang telah memberikan manfaat pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan adanya efisiensi dan efektivitas serta keterbukaan dan transparansi yang dapat memacu pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik, peningkatan peran fungsi dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan, dan peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait dan organisasi pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum, dan jaminan keamanan yang dapat menunjang pembangunan ekonomi.

---

ABSTRACT Procurement is very vulnerable toward corruption and tender conspiracy. To avoid this, transparency or openness is needed for government policies implementation to create clean government through electronic procurement system which has been done by Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration. The problems are focused on regulation of electronic procurement system on Procurement Service Unit, organizational structure of Procurement Service Unit, and how electronic procurement system on Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration in terms of investment law and development. The research methodology is normative juridical by reflecting the law normatively. Datas are analyzed qualitatively by describing secondary data and supporting data from interviewed the Procurement Service Unit Secretariat at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration. The results in this research can be concluded that Electronic Procurement on Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration based on Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods/Services as well as amendment and related regulations that have provided benefits of electronic procurement with efficiency and effectiveness also openness and transparency that can support economic development. Therefore, it is necessary for comprehensive regulation of electronic procurement, increasing the role and authority of Procurement Service Unit, and increasing coordination with related institutions and procurement organizations in Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration to create investment climate conducive, legal certainty, and security guarantees that can support economic development.