Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Claudia Mutiasari Ichwan
"ABSTRAK
Peningkatan kurs mata uimg dollar terhadap mata uang rupiah yang begitu cepat sejak 1997 menimbulkan suatu masalah besar bagi perusahaan, yaitu terjadinya peningkatan utang perusahaan dalam rupiah. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak melakukan proteksi terhadap utang mereka (hedging). Pada zaman Orde Baru perusahaan diperkenankan mengambil utang luar negeri karena terdapatnya kelangkaan dana investasi dalam negeri dan tingginya tingkat suku bunga dalam negeri. Perusahaan mencari dana luar negeri khususnya dolar dengan tingkat suku bunga relatif rendah.
Selain masalah peningkatan nilai utang dalam rupiah tersebut, perusahaan juga menghadapi masalah bahwa utang-utang tersebut akan jatuh tempo dalam waktu yang relatif singkat. Masalah menjadi semakin rumit karena perusahaan juga menginvestasikan utang jangka pendeknya ke dalam proyek jangka panjangnya. Masalah ini menimbulkan mis-matched cash flow perusahaan yang berakibat perusahaan tidak dapat melunasi utangnya, baik itu utang bank jangka pendek maupun utang bank jangka panjang dalam rupiah dan US Dollar.
Krisis moneter yang terjadi ini sangat memberatkan perusahaan yang ada di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini~ karena kesulitan untuk beroperasi tetapi tetap harus melunasi kewajibannya dengan membayar utang yang ada. Untuk menghindari hilangnya kepercayaan kreditor asing dan persepsi kreditor asing bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia tidak layak kredit, maka pemerintah membentuk suatu lembaga yang memprakarsai usaha penyelesaian utang swasta tersebut. Pemerintah membentuk Indonesian Debt Restructuring Agency atau INDRA yang kemudian mengeluarkan skim INDRA disusul den~n Prakarsa Jakarta atau Jakarta Initiative.
INDRA yang dibentuk pemerintah pada bulan Juli 1998, dengan tugas mengusahakan restruki.urisasi utang perusahaan swasta. Sedangkan Prakarsa Jakarta bertugas merancang suatu mekanisme penyelesaian utang. Sejak mulai dirancangkannya sampai dengan saat ini, skim INDRA tersebut dan Prakarsa ternyata hanya sedikit diikuti oleh perusahaan-perusahaan.
PT. X telah melakukan restrukturisasi utang dengan bantuan Joint Century Finance Limited ("JCFL") atas utang bank BNI 1946 dan BoA, perusahaan dapat melakukan pemilihan alternative strategi yang terbaik untuk melakukan restrukturisasi utang tersebut. Pemilihan altematif dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria seperti tujuan utama perusahaan, kebijakan intern manajemen perusahaan, cash out flow .
Di dalam evaluasi tersebut ternyata perusahaan lebih. baik melakukan restrukturisasi utang dengan pola pengalihan utang menjadi saham (debt to equity). Walaupun sulit, tetapi usaha ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan manajemen PT. X. Altematif kedua adalah sebaiknya PT. X melakukan restrukturisasi utang berdasarkan Prakarsa Jakarta.
"
2003
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novtiko Putra
"Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian kredit macet debitur kredit pemilikan rumah bank PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Salah satu kegiatan usaha bank adalah memberikan kredit. Dalam hal ini PT. Bank Tabungan Negara, Tbk merupakan bank yang mempunyai keunggulan fasilitas kredit pemilikan rumah. PT. Bank Tabungan Negara, Tbk mempunyai pertumbuhan kredit pemilikan rumah yang cukup tinggi sehingga dengan adanya pertumbuhan yang tinggi ini PT. Bank Tabungan Negara, Tbk mempunyai risiko yang besar terhadap adanya kredit bermasalah atau macet pada debitur kredit pemilikan rumah. Hal ini dibuktikan dengan persentase non performing loan dari kredit pemilikan rumah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang mengalami peningkatan.
Dalam penulisan skripsi ini dibahas mengenai bagaimana penyelesaian kredit macet debitur kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif.
Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa PT. Bank Tabungan Negara, Tbk dalam menyelesaikan kredit macet debitur kredit pemilikan rumah dalam hal ini telah berusaha melaksanakan ketentuan dalam penyelesaian kredit macet namun masih ditemukan beberapa ketentuan dalam PBI Pelaksanaan Good Coorporate Governance dan POJK Penerapan Manejemen Risiko yang belum dilaksanakan dengan baik.
Dengan demikian, penulis menyarankan agar PT. Bank Tabungan Negara, Tbk harus menyelesaikan kredit macet debitur kredit pemilikan rumah dengan baik khususnya sesuai dengan yang diatur dalam PBI Pelaksanaan Good Corporate Governance dan POJK Penerapan Manajemen Risiko.

This thesis aims to study about on how the dispute settlement in terms of non performing mortgage loan between the debtor and the creditor in PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. One of the bank's business activity is giving loan. PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has business specialty, which is financing housing credit program. PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has mortgage loan that grows high and as a result, PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has a great risk towards their non performing mortgage loan. It is clearly shown by data that the percentage of non performing mortgage loan from 2012 until 2017 seems uprising.
This final thesis explains about the mechanism for the dispute settlement of non performing mortgage loan in PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. from the perspective of debtor. The methods used in this thesis is normative juridical research that produces a descriptive research typology.
The final result found that PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has tried to implemented all of the regulations regarding dispute settlement in terms of non performing loan mortgage loan. However, there are some provisions in PBI Regulations of Bank of Indonesia on Implementation of Good Corporate Governance and POJK Regulations of Otoritas Jasa Keuangan on Implementation of Risk Management that have not been implemented properly.
Thus, the author suggest that PT. Bank Tabungan Negara, Tbk should make sure that the mechanism for dispute settlement in terms of non performing mortgage loan is compatible with all the regulations, especially PBI Regulations of Bank of Indonesia on Implementation of Good Coorporate Governonce and POJK Regulations of Otoritas Jasa Keuangan on Implementation Execution of Risk Management.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library