Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas kesiapan puskesmas untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer merupakan kontak pertama pasien yang diharapkan dapat menegakkan diagnosis dan memberikan penatalaksanaan penyakit sedini mungkin sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Untuk dapat menerapkan kebijakan tersebut di puskesmas, dokter memerlukan dukungan/peran dari SDM kesehatan lainnya, kelengkapan obat, peralatan, sarana dan prasarana puskesmas yang sesuai dengan panduan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sampel penelitian yaitu tiga puskesmas di Kabupaten Garut dan terdapat 11 orang informan untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga puskesmas kurang siap untuk mengimplementasikan kebijakan. Untuk itu, disarankan agar puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif, untuk Kementerian Kesehatan agar melengkapi Formularium Nasionaldengan obat-obat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar membuat perencanaan untuk pembanguan kesehatan di daerahnya dengan mengintegrasikan semua aspek, begitu pula dalam melakukan renovasi atau membuat bangunan baru puskesmas hendaknya mengikuti pedoman teknis bangunan dan prasarana puskesmas. ......This thesis discusses the puskesmas readiness to implement the Minister of Health Regulation No. 5 of 2014 about Clinical Practice Guidelines for Doctors in Primary Health Care Facilities. Doctors in primary health care facilities is the first contact patients who are expected to uphold a diagnosis and give treatment of diseases as early as possible in accordance with the medical needs of the patient. In order toimplement this policy in puskesmas, doctors need support/the role of other health human resources, equipment, medicines, facilities and infrastructure of puskesmas that accordance with the guidelines. This research was qualitative research with a sample of research are three puskesmas in Garut and there were 11 people toexplorein depthinformation. The results showed that all threepuskesmasare lessreadytoimplementthe policy. It is recommended that puskesmas be the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) and increase promotive and preventive activities,for the Ministry of Health in order to complement NationalFormulariumwith needed medicines in primary health care facilities, GarutHealth Office makes the development of health planning in the region by integratingallaspectsandin doingrenovationsorcreatea newbuildingpus kesmasshouldfollowtechnicalguidelines forbuildingsandinfrastructure of puskesmas.

Abstrak :
Kelainan refraksi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang terjadi secara global dan banyak terjadi di negara dengan penghasilan menengah kebawah. Kondisi ini termasuk ke dalam masalah kesehatan mata yang dapat dicegah dan ditangani dengan adanya pelayanan kesehatan yang komprehensif. Namun, faktor sosioekonomi menjadi salah satu kendala yang dialami oleh para penderita kelainan refraksi. Sehingga, integrasi pelayanan kelainan refraksi ke dalam pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat primer menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan model IPO. Pencarian studi yang relevan dilakukan dengan beberapa database, yaitu PubMed, Proquest, ScienceDirect, dan Wiley Online Library. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan kelainan refraksi sudah terintegrasi sebagai suatu pelayanan di fasilitas kesehatan primer berbagai negara meskipun dengan beberapa keterbatasan, khususnya dari sisi ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan kesehatan dan ketersediaan alat bantu optik. Upaya yang dilakukan berkaitan dengan task-shifting kepada tenaga kesehatan dan penggunaan kacamata siap pakai. Namun, untuk jaminan asuransi kesehatan, belum ditemukan adanya penjaminan untuk pelayanan kesehatan mata secara komprehensif, khususnya untuk biaya alat bantu kacamata. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum adanya pelaksanaan pelayanan kelainan refraksi yang komprehensif di berbagai negara.

---

Refractive error are public health problems that occur globally and in many middle to low-income countries. This condition is categorized as can be prevented and treated with comprehensive health services. However, the socioeconomic factor is one of the obstacles experienced by people with refractive error. Thus, integration of refractive error into services at primary health facilities is important. This study uses the literature review method with the IPO model. The search for relevant studies was carried out with several databases, namely PubMed, Proquest, ScienceDirect, and Wiley Online Library. The results of this study indicate that refractive error services delivery has been integrated into primary health facilities in various countries, although with some limitations, especially in terms of the availability of health workers, medical equipment, and the availability of optical aids. Efforts are made relating to task-shifting health workers and the use of ready-made glasses. However, for the health insurance coverage scheme, there has not yet been found a comprehensive guarantee for eye health services, especially for the cost of glasses. The conclusion of this research is the absence of comprehensive refraction services in various countries.