Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wilayah Kotamadya Ujungpandang (KMUP) sekarang ini, adalah bagian dari Kerajaan Gowa-Tallo yang telah mengukir lembaran sejarah selaku kerajaan maritim yang termasyhur di gugusan Nusantara pada abad XV. Perjanjian Bongaya (1668) yang mengakhiri perang berkepanjangan dengan VOC di satu sisi merupakan awal keruntuhan Kerajaan Gowa-Tallo, namun di sisi lain adalah juga titik tolak pertumbuhan Ujungpandang sebagai bandar niaga terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mencatat perkembangan pesat. Akibat gangguan keamanan - khususnya_ pemberontakan DI-TII (1951-1965) --telah memudarkan kejayaan itu, di saat mana arus barang dan jasa mengalir dari dan ke Surabaya yang mengambil alih fungsi dan peranan "pintu gerbang" KTI.Setelah memasuki era Orde Baru, dimana keamanan telah pulih kembali, seyogyanya "pintu gerbang" itu kembali ke asalnya, namun kenyataannya tidak demikian. Hal ini menuntut suatu kajian intensif, terlebih lagi pada saat ini, dimana KMUP berada pada posisi yang semakin kritis : menjelang tahun 2000 adalah kurun waktu yang ditargetkan untuk tinggal landas pembangunan nasional, yang berentetan dengan globalisasi perdagangan dunia, mulai dari AFTA 2003, APEC 2010 hingga WTO 2020.Penelitian ini termasuk jenis deskriptif-eksploratif, dalam hal mana tidak diperlukan hipotesis (Erickson dan Nosanchuk, 1983). Pendekatan empiris dilakukan dengan mengelompokkan data pada enam variabel operasional yang menjadi katalisator globalisasi yakni : (1) SDM; (2) Tata ruang; (3) dunia usaha; (4) Transportasi; (5) Fasilitas sosial; dan (6) Keamanan dan ketertiban masyarakat.Tujuan penelitian ialah : (1) mendeskripsi aspek-aspek kehidupan kota saat ini, bagaimana dengan sarana dan prasarana yang tersedia mampu menggerakkan dinamika masyarakat; (2) mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan faktor-faktor kelemahan pelaksanaan dan para pelaku pembangunan di KMUP; dan (3) memprediksi aspek-aspek Ketahanan Wilayah (TANWIL) KMUP dalam kerangka Ketahanan Nasional (TANNAS) menghadapi era globalisasi. Fokus kajian diletakkan pada aspek-aspek yang menjadi katalisator globalisasi yakni perkembangan infrastruktur diteropong dari sudut Konsepsi TANNAS dan Trilogi Pembangunan. Pihhan aspek-aspek tersebut - sesuai dengan judul tesis -pada akhirnya akan memberi jawaban terhadap rangkaian pertanyaan : sampai dimana kesiapan KMUP dan seberapa jauh peranannya kelak dalam era globalisasi yang sudah di ambang pintu.Dari hasil penelusuran (eksplorasi) berdasarkan sumber literatur dan penelitian lapangan, ditemukan bahwa kunci kemajuan pembangunan KMUP yang menjadi dependent variable terletak pada sektor perhubungan (transportasi) khususnya sub sektor perhubungan laut. Pembangunan sektor transportasi harus didukung oleh tiga komponen independent variable yakni : (1) ketersediaan SDM dalam jumlah maupun mutu, (2) penataan ruang wilayah, dan (3) kelengkapan fasilitas sosial. Kesemuanya akan memberi feedback (umpan balik) terhadap. perkembangan dunia usaha dan kamtibmas selaku intervening variable dalam penelitian ini. Perkembangan dunia usaha akan membawa dampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, sedangkan kemantapan kamtibmas akan berdampak terhadap keamanan. Keduanya - kesejahteraan dan keamanan -- adalah inti dari gerak dan upaya pembangunan, yang mengandung makna filosofis keinerdekaan, yakni bebas dari rasa takut dan bebas dari ancaman kelaparan.Hasil penelitian terhadap ketiga independent variable antara lain ialah bahwa perkembangan SDM menunjukkan kinerja yang cukup baik. Telah terjadi transformasi struktural lapangan usaha penduduk dari sektor-sektor primer ke sektor-sektor sekunder dan tertier. Dalam penataan ruang wilayah dan pembangunan fasilitas sosial, ternyata porsi dana dan wewenang Pemda KMUP sangat kecil. Namun dengan dana dan kewenangan yang dimiliki, Pemda KMUP telah berupaya semaksimal mungkin melakukan terobosan antara lain dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, yaitu instansi sektoral, Pemda Propinsi Sulawesi Selatan, dan investor swasta.Kecilnya porsi dana dan wewenang yang dimiliki oleh Pemda KMUP untuk menata kotanya sendiri, disebabkan belum adanya undang-undang tentang Pemerintahan Kota. Yang ada ialah undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 5/1974) dan undang-undang tentang Pemerintahan Desa (UU No. 5/1979). Perilaku globalisasi menuntut otonomi yang jelas dan kewenangan penult dari Pemerintah Kota untuk berimprovisasi sehingga - bagi KMUP - dapat menegakkan kembali hegemoninya selaku pintu gerbang utama KTI.Modal dasar cukup dimiliki yakni SDM dan letak geografis pada posisi silang antara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudera (Pasifik-Indonesia). Sumberdaya alam atau sumber kekayaan alam (SKA) juga tersedia, namun.dalam kapasitas selaku "pintu gerbang", maka SKA-nya akan menyebar pada kawasan di sekelilingnya, yakni buffer zone (Segitiga Minasamaupa), satellite (23 kabupaten/kotamadya se Propinsi Sulawesi Selatan), dan hinterland (9 propinsi yang terletak di bagian timur peta bumi Indonesia ditambah 2 propinsi di Pulau Kalimantan)."

"Jika sebuah atau beberapa gigi hilang, maka dibutuhkan perawatan untuk menggantikan gigi-gigi tersebut. Salah satu perawatannya adalah dengan Gigi Tiruan Jembatan. Untuk mendapatkan Gigi Tiruan Jembatan yang optimal dibutuhkan preparasi gigi penyangga yang optimal pula yang sesuai dengan prinsip preparasi, tanpa membahayakan pulpa dan jaringan sekitar. Salah satu prinsip yang harus diketahui adalah mengenai banyaknya pengambilan jaringan mahkota gigi penyangga. Mahasiswa profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia diharapkan dapat menerapkan pemahaman teori mengenai prinsip preparasi gigi penyangga pada perawatan dengan Gigi Tiruan Jembatan pada aplikasi klinis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hal ini dapat tercapai dengan melihat banyaknya pengambilan jaringan gigi penyangga. Data dikumpulkan dari 11 model studi dan 11 model kerja secara konsekutif, sehingga terdapat 21 elemen gigi penyangga yang dievaluasi. Penelitian dilakukan dengan satu kali pengamatan dan oleh satu orang peneliti. Hasil yang didapat adalah rata-rata pengambilan jaringan mahkota gigi posterior atas pada aspek aksial yaitu berkisar antara 0,6 sampai 1,4 mm; dan pada aspek oklusal berkisar antara 1,3 sampai 1,7 mm, sedangkan rata-rata pengambilan jaringan mahkota gigi posterior bawah pada aspek aksial berkisar antara 0,5 sampai 2,0 mm; dan pada aspek oklusal berkisar antara 1,5 sampai 1,8 mm. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa profesi belum mengaplikasikan prinsip dan teknik preparasi dengan benar, terutama mengenai banyaknya pengambilan jaringan gigi penyangga pada aspek aksial.

---

When a tooth was missing in dental arch, treatment to replace that condition is needed. Fixed Partial Dentures is considered as one of the most popular treatment of choice in order to replace a missing tooth or teeth. To have a success Fixed Partial Dentures, an optimal abutment teeth preparation should meet the principal of tooth preparation, without dangering pulp and surrounding tissues. One of the principles that must be known is the depth reduction of abutment teeth. Dental student are expected to have the ability in implementation of their knowledge to the real clinical work. This study was conducted to investigate how much the depth of an abutment tooth/ teeth reduction done by dental student at Prosthodontics Departement of Faculty of Dentistry University of Indonesia. The data were collected from 11 study models and 11 working models concecutively, hence 21 abutment teeth were evaluated. The research was done by one time evaluation and by one researcher. From the data evaluated, it can be reported that the average depth of axial reduction of posterior maxillary abutment teeth is 0,6 - 1,4 mm and occclusal reduction ranged between 1,3 - 1,7 mm in comparison to the axial reduction of posterior mandibulary abutment teeth that ranged between 0,5 - 2,0 mm and occlusal reduction ranged between 1,5 - 1,8 mm. Therefore, it can be concluded that the knowledge they mastered for Fixed Partial Dentures regarding abutment teeth preparation has not been implemented optimally, especially for axial reduction."

"Tesis ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Perda No 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kota layak anak dengan melihat tahap pengembangan KLA yang dalam hal ini tahap persiapan berupa adanya perda pembentukan gugus tugas dan pengumpulan data Sedangkan untuk tahap perencanaan yaitu terkait penyusunan rencana aksi daerah RAD KLA Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif Hasil penelitian ini menyarankan bahwa untuk segera melakukan tahap perencanaan yaitu menyusun RAD KLA dan mewujudkan sistem pelayanan terpadu crisis centre untuk pemenuhan kebutuhan anak di Kota Depok Kata kunci tahap persiapan dan tahap perencaan.

---

This thesis discusses the implementation of the Regional Regulation Perda No 15 of 2013 on the implementation of child friendly cities by looking at the development stage of the KLA were in this stage of the preparation in the form of the regulation the establishment of a task force and data collection But for the planning phase of the action plan is related to the area RAD KLA This research is qualitative research withs descriptive design The results of this research suggest that for conduct the planning phase for preparing a RAD KLA and realizing a system of integrated services crisis centers immediately to meet the needs of children in Depok Keywords preparation and planning stage"

"ABSTRAKMasalah efek paparan formalin terhadap kesehatan manusia masih belum mendapat perhatian khusus di Indonesia terutama terhadap para individu yang terpapar formalin akibat kerja seperti mahasiswa kedokteran yang terpapar formalin dari kadaver praktikum. Hal ini terlihat dari kurangnya penelitian mengenai keluhan subjektif yang timbul akibat penggunaan formalin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan timbulnya keluhan subjektif menggunakan preparat kering (tanpa formalin) dan preparat basah (berformalin). Metode penelitian yang digunakan adalah cross-sectional dengan subjek penelitian yaitu semua mahasiswa (total sampling; n=154). Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan keluhan subjektif mahasiswa secara bermakna ( Marginal Homogenity test; p<0,05) antara penggunaan preparat kering (82/154 atau 53,2%) dan penggunaan preparat basah (130/154 atau 84,4%). Keluhan subjektif terbanyak (81,2%) terjadi selama praktikum dengan preparat basah. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan proporsi mahasiswa yang mengeluhkan adanya keluhan subjektif pada penggunaan preparat basah.

---

ABSTRACTUntil now, the effects of formaldehyde exposure on human still become coexistence occupational health problem in Indonesia, especially for medical student who frequently exposed to formaldehyde used in anatomy laboratory for cadaver embalming. Lack of research on subjective complaints arising from the use of formaldehyde shown that special attention has not given on this problem. The aim of this research was to know the different effects of wet (with formaldehyde) and dry (without formaldehyde) preparations to student’s subjective complaints during work in anatomy laboratory. The method was cross-sectional study included all medical students (total sampling; n=154) who were working in anatomy laboratory during musculosceletal module in 2012. The result of this study showed that there was significance difference (Marginal homogenity test; p<0,05) of subjective complaining between using wet (130/154 or 84,4%) and dry (82/154 or 53,2%) preparations. Furthermore, it showed that most of subjective complaint of wet preparation is in a mild degree 81,2%. From this study, it concluded that there was an increase proportion of students who have subjective complaint from using wet preparation."

"ABSTRAKPelaksanaan Akreditasi Rumah sakit adalah merupakan langkah strategis dari Departemen Kesehatan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit di IndonesiaPengertian Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia adalah pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Rumah Sakit karena telah memenuhi standar.Pelayanan Medik adalah salah satu aspek yang akan diakreditasi, mempunyai peranan penting di rumah sakit, karena baik / buruknya pelayanan medik yang diberikan, akan menentukan baik / buruknya mutu pelayanan rumah sakit tersebut.RSUD Pasar Rebo telah mendapat kepercayaan dari Departemen Kesehatan untuk melakukan akreditasi rumah sakit pada tahun 1998 ini.Rendahnya nilai pelayanan medik pada waktu diadakan evaluasi self assessment tahap pertama, memacu Subtim Pelayanan Medik RSUD Pasar Reba untuk meningkatkan manajemen pelayanan medik dalam upaya memenuhi standar pelayanan medik.Untuk memperoleh kejelasan tentang langkah persiapan dan Cara pengorganisasian yang dilakukan Subtim Pelayanan Medik RSUD Pasar Rebo dalam upaya pemenuhan standar pelayanan medik, maka diadakan penelitian pada bulan Mei - Juni 1998 di RSUD Pasar Rebo.Metoda penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengidentifikasi langkah persiapan dan pengorganisasian Subtim Pelayanan Medik dalam upaya pemenuhan standar pelayanan medik 1 - 7. Subtim pelayanan medik secara struktur organisasi berada dibawah Komite Medik yang merupakan organisasi non struktural di RSUD Pasar Rebo.Secara organisatoris sebagai organisasi non struktural agak sulit bagi Subtim Akreditasi Pelayanan Medik untuk menata kondisi struktural agar mau memenuhi ketentuan akreditasi rumah sakit. Untuk mengatasi kendala diatas maka dalam melakukan penmgiorganisasian kegiatannya Subtim Pelayanan Medik RSUD Pasar Rebo memanfaatkan budaya organisasi yang ada di RSUD Pasar Reba dan melakukan pembagian tugasnya mempergunakan organisasi matriks sehingga walaupun bersifat nonstruktural , Subtim Pelayanan Medik ini bisa Iangsung berhubungan dengan struktural maupun nonstruktural ada dilingkungan RSUD Pasar Rebo.

---

Analysis on Preparation of Medical Service Accreditation ; Case Study at RSUD Pasar ReboA Hospital accreditation process is a strategic program from the Ministry of Health in order to Improve the quality care of hospital all over Indonesia

Accreditation in Indonesia is mean the legitimization from the government that the hospital has already fulfill the standard.

Structurally the medical service accreditation is under the position of medical committee which is nonstructural organization line at RSUD Pasar Rebo.

The place of medical service is one of the accreditation aspect with an important role in the hospital. It does because whether it is good or bad will influence the quality of the hospital service.

RSUD Pasar Rebo, trusted by the ministry of Health to accredited at 1998.

The lower quality of medical services activity at the first self assessment evaluation had evoke Medical Service Accreditation Sub Team to improve the hospital medical service management.

To get a clear understanding about the preparation stage and organizational process that was carried out by RSUD Pasar Rebo, a research had done from May-June 1998. The aim of this research was in order to fulfill the medical service standard. This research was done by using qualitative method with case study approach to identification the preparation stage and the organization process which has done by the medical service Accreditation Sub Team at RSUD Pasar Rebo.

As a nonstructural organization it is difficult for the Medical Service Accreditation Sub Team to arrange its structure to follow the accreditation regulation. With an Already Formulated organizational cultural and using the organizational matrix, all the obstacle can be over come by the Medical Service Accreditation Sub Team. Therefore in the evaluative stage, RSUD Pasar Rebo stated accredited with the category full Accredited."

"Penelitian ini menemukan bahwa ; Didalam rangkaian upacara ritual haji, penuh dengan pendidikan dan latihan bagi pemuka agama (Islam) dalam upaya mengadakan reformasi social. Kemandirian di dalam memahami dan melaksanakan ibadah haji dari lima keluarga Asy Syifa merupakan hal yang menarik untuk diteliti sebagai suatu model pembinaan jamaah haji Indonesia yang membawa dampak perubahan masyarakat.Haji adalah realitas sosial masyarakat Islam yang tidak dapat dihambat oleh siapapun, karena telah menjadi tradisi sejarah, budaya Islam dan ibadah yang dibakukan dalam hukum wajib bagi umat Islam yang "mampu". Sehubungan dengan semakin banyaknya haji Indonesia maka pemerintah selain mengusahakan peningkatan pelayanan pengelolaan haji, juga memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan haji secara mandiri agar lancar, tertib, selamat dan mendapatkan haji mabrur atau diterima ibadahnya oleh Allah SWT. Kemabruran haji membawa pengaruh yang besar terhadap pembinaan masyarakat.Pada penelitian ini penulis menekankan bentuk kemandirian pada masalah : kemampuan individu dan jamaah memahami makna haji, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan motivasi dan jamaah memahami makna haji, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan motivasi yang kuat, kemampuan bersikap dan berperilaku mengikuti sunah haji, serta kemampuan fisik, kesehatan, kesempatan dan keuangan. Program pembinaan masyarakat "Haji Mandiri" dari keluarga Asy Syifa, lebih ditekankan pada persiapan calon haji yang dimulai pemahamannya sejak akil baligh atau seseorang merasa bertanggung jawab dalam membina keluarga dan masyarakat sehingga menjelang keberangkatannya ke tanah suci.Studi kasus Haji Mandiri Lima Keluarga Asy Syifa dalam tesis ini disampaikan dalam bentuk narasi yakni : 1) Badal haji dari Ny. H. Ya'kub, dan Ny. H. Ridhwan, 2) Haji Paspor Coklat oleh Prabowo dan Ridhwan, 3) Haji Keluarga oleh Ruminah dan Ismar, 4) Haji Paspor Hijau oleh Anton dan Budhi dan 5) Haji Undangan oleh Kwik Abdurrahman. Dalam pembinaan masyarakat beragama, haji merupakan pembinaan moral, dan tanggung jawab sosial yang melekat dalam kegiatan ibadah secara ketat dan serius yang memerlukan berbagai kemampuan, kesiapan dan kemandirian. Yayasan Asy Syifa dengan tarikat Ridhwaniyah melaksanakan bimbingan haji bagi para jamaahnya yang mengandung nilai-nilai sosio religius yang dalam."