Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Globalisation is more complex than ever. The effects of the global financial crisis and increased inequality have spurred anti-globalisation sentiment in many countries and encouraged the adoption of populist and inward-looking policies. This has led to some surprising results: Duterte, Brexit and Trump, to name a few. In Indonesia, the disappointment with globalisation has led to rising protectionism, a rejection of foreign interference in the name of nationalism, and economic policies dominated by calls for self-sufficiency. Meanwhile, human trafficking and the abuse of migrant workers show the dark side of globalisation. In this volume, leading experts explore key issues around globalisation, nationalism and sovereignty in Indonesia. Topics include the history of Indonesia's engagement with the world, Indonesia's stance on the South China Sea and the re-emergence of nationalism. The book also examines the impact of globalisation on poverty and inequality, labour markets and people, especially women.

Abstrak :
By any indicator, Indonesia, the fourth most populous nation on earth, is a development success story. Yet 20 years after a deep economic and political crisis, it is still in some respects an economy in transition. The country recovered from the 1997-98 crisis and navigated the path from authoritarian to democratic rule surprisingly quickly and smoothly. It survived the 2008-09 global financial crisis and the end of the China-driven commodity super boom in 2014 with little difficulty. It is now embarking on its fifth round of credible national elections in the democratic era. It is in the process of graduating to the upper middle-income ranks. But, as the 25 contributors to this comprehensive and compelling volume document, Indonesia also faces many daunting challenges -- how to achieve faster economic growth along with more attention to environment sustainability, how to achieve more equitable development outcomes, how to develop and nurture stronger institutional foundations, and much else.

Abstrak :
Two decades after Indonesia's transition to democracy, its labor movement has emerged as a vibrant and influential political actor. Labor and Politics in Indonesia provides the first in-depth analysis of this development, investigating how a structurally weak labor movement carved out a strategic foothold in a country with no recent history of union engagement in politics. Caraway and Ford show how Indonesia's labor movement achieved many of its goals first through the disruptive power of contentious politics and later by combining street and electoral politics. Labor and Politics in Indonesia challenges the dominant theoretical approaches in the study of Indonesian politics, demonstrating how this movement became an active, and surprisingly effective, participant in Indonesia's democracy. Caraway and Ford break new theoretical ground in their analysis of how legacies of authoritarianism, the post-transition political opportunity structure, and the tactical creativity of Indonesia's unions combined to propel Indonesia's labor movement to success.

Abstrak :
Autobiography of Soejitno Hardjosoediro, an Indonesian revolutionary.

Abstrak :
Dalam sejarah politik di Indonesia, Oei Tjoe Tat tercatat sebagai kelompok "integrasionis", yang memiliki konsep kebangsaan Indonesia non-rasial. Kegiatan politiknya bermula di kalangan peranakan Tionghoa yang ditandai dengan keterlibatan dirinya dalam berbagai organisasi peranakan. Sebutlah misalnya, Sin Ming Hui, Partai Politik Tionghoa (PPT), Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI), dan Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI).

Pada permulaan demokrasi terpimpin (1959), Oei Tjoe Tat bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo). Sejak saat ini kegiatan politik Oei Tjoe Tat meluas dan mulai meninggalkan politik etnis. Kegiatannya tidak saja lagi untuk kalangan peranakan Tionghoa, tetapi sudah pada persoalan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dan karenanya Oei Tjoe Tat pantas mendapat respek Presiden, sehingga diangkat sebagai Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora {1965-1966).

Tampilnya Del Tjoe Tat dalam jajaran elite politik Indonesia tentu saja punya keunikan tersendiri. ia bukanlah seorang yang dikenal sebagai politikus sebagaimana peranakan lainnya (Siauw Giok Tjhan, Thio Thiam Tjong, Tan Po Goan, dan lain-lain). Kegiatannya justru lebih banyak dalam bidang sosial kemasyarakatan, tetapi rupanya Presiden punya pertimbangan khusus. Oei Tjoe Tat dinilai telah mengindonesia dan aktif menyumbang demi perjalanan revolusi (baca kepentingan pemerintah Soekarno). Perilaku politiknya di Konstituante yang pro pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945 adalah contohnya. Kemudian setelah terjadi peristiwa kerusuhan Mei 1963, Oei Tjoe Tat termasuk orang yang bersuara keras menentang kontra revolusi. Di samping itu, faktor pendidikan kesarjanaan hukumnya turut memperkuat pilihan Presiden. Keteguhan pendirian dan konsisten dengan sikap membuat Presiden mempercayainya, bahkan O.G. Roeder menyebut Oei Tjoe Tat sebagai "fellow traveller Soekarno". Dari sini pula Oei Tjoe Tat dipercaya mengemban tugas-tugas kenegaraan yang bersifat rahasia (peka).

Meskipun demikian, Oei Tjoe Tat tidaklah luput dari berbagai persoalan rumit, baik politis atau pun sosial. Apa yang popular dengan masalah Tionghoa adalah salah satu yang harus dicarikan pemecahannya oleh Oei Tjoe Tat. Oei ditugaskan dalam bidang hubungan masyarakat, imigrasi, kewarganegaraan, lembaga tinggi negara, kebijakan dalam negeri dan keamanan. Adakalanya Oei Tjoe Tat terpaksa mengorbankan prinsip dasarnya sebagai pejuang hak azasi manusia, demi kepentingan politik pemerintah yang mengangkatnya. Apakah hal ini disebabkan oleh kesadaran sebagai minoritas yang cendrung selalu mendukung pemerintah yang berkuasa, atau karena memang seorang menteri harus seperti itu (sudah menjadi tugas) ? Belum lagi berbagai tindakan politis yang tidak selalu nenghargai hak azasi dan menjurus diskriminasi. Kesemua itu membawa diri Oei Tjoe Tat dalam posisi yang penuh dilema.

Dalam tesis ini akan dicoba menggambarkan perkembangan sikap politik Oei Tjoe Tat pada khususnya, dan politik peranakan Tionghoa pada umumnya, dari awal keterlibatannya dalam organisasi peranakan tahun 1946 sampai Oei Tjoe Tat ditahan pada tahun 1966 karena dituduh "subversi". Selama periode tersebut dapat diperoleh gambaran tentang masalah-masalah atau aspek-aspek tertentu dari masyarakat Tionghoa Indonesia di pentas politik Indonesia melalui kisah kehidupan seorang peranakannya (Oei Tjoe Tat).