Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini meneliti efektifitas kebijakan moneter yang meliputi pengawasan pada suku bunga, base money, dan Net International Reserve (NIR) dalam menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama periode fund supported program dari Dana Moneter Internasional (IMF). Seperti diketahui, ketika krisis keuangan melanda Asia tahun 1997, nilai tukar rupiah merosot tajam yang secara fundamental ekonomi sulit diperbaiki. IMF sebagai badan yang membantu Indonesia dalam mengatasi krisis tersebut memberikan beberapa saran kebijakan moneter yang tercantum dalam letter of intent (LoI) guna menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dikatakan bahwa kebijakan moneter akan diperketat atau dengan kata lain tingkat suku bunga akan dinaikkan yang didukung dengan intervensi mata uang asing untuk meningkatkan kepercayaan serta memberikan arahan yang jelas bagi pasar. Selain itu kebijakan moneter juga akan memfokuskan pada pembatasan pengaruh depresiasi nilai tukar terhadap inflasi. Untuk mendukung kebijakan tersebut, IMF menyarankan pemerintah untuk mengatur besamya suku bunga, base money, dan NIR. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah kebijakan moneter yang diambil pemerintah yang meliputi pengawasan terhadap suku bunga, base money, dan NIR mampu menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama periode fund supported program dari IMF? Penelitian ini menggunakan model Vector Autoregressions atau sering disebut dengan VARs. Dalam model ini setiap kelompok variabel dinyatakan dalam fungsi linier dari nilai masa lampau variabel itu sendiri, nilai masa lampau dari variabel lainnya, serta nilai konstanta atau fungsi dari waktu. Penelitian ini juga menspesifikasi peubah-peubah endogen dan eksogen yang diyakini berinteraksi sehingga harus dimasukkan ke dalam modelnya serta jumlah selang terbanyak yang diperlukan untuk menangkap pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing variabel terhadap variabel lainnya. Alasan pernilihan VARs berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Sims (1980) yang meyakini bahwa VAR mempunyai kemampuan lebih baik dalam memprediksi dibanding model persamaan struktural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya instrumen base money yang mempunyai hubungan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Artinya, adanya perubahan pada base money akan mengakibatkan perubahan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sedangkan untuk instrumen tingkat bunga dan NIR, penelitian ini tidak menunjukkan adanya hubungan antara kedua instrumen tersebut dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter melalui instrumen suku bunga, base money, dan NIR yang direkomendasikan oleh IMF hanya instrumen base money yang dapat diterapkan dalam menangani krisis keuangan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, salah satu saran yang bisa diberikan kepada otoritas moneter adalah tetap meneruskan kebijakan nilai tukar mengambang secara konsiten, dengan money-base sebagai patokan, Intervensi di pasar valas dilakukan hanya untuk mengurangi fluktuasi jangka pendek atau untuk menjaga likuidilas pasar. Upaya intervensi untuk sterilisasi atau meredam volatilitas harus dihindari. Sebab sejak diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar rupiah sering terdepresiasi disertai volatilitas yang tinggi.

Abstrak :
Banyak sasaran yang ingin dicapai secara serentak serta tidak berfungsinya mekanisme transmisi secara efisien akibat disintermediasi dalam sistem keuangan menyebabkan pengendalian moneter secara tidak langsung menjadi kurang efektif. Di satu sisi, perkembangan nilai tukar yang belum stabil dan inflasi yang masih tinggi memaksa Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mempertahankan kebijakan uang ketat, yang berakibat tingginya suku bunga di dalam negeri. Di sisi lain, tingginya suku bunga telah berdampak negatif terhadap dunia usaha karena membengkaknya kewajiban pembayaran bunga dan terhentinya pemberian kredit barn oleh perbankan, akibatnya nonperforming loan (NPL) meningkat dan bank-bank beroperasi dengan negative spread. Penelitian ini mengevaluasi kembali apakah mekanisme transmisi yang selama ini dipergunakan masih relevan dijalankan dan mencari alternatif mekanisme lainnya yang lebih mengakomodasi terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang semakin terbuka. Dengan menggunakan indeks kondisi moneter (IKM) sebagai sasaran antara pada mekanisme transmisi kebijakan moneter akan diketahui ketat atau tidaknya stance dari kebijakan moneter yang ditempuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks kondisi moneter (1KM) dapat memberikan informasi tentang akan dilakukannya pengetatan atau pelonggaran moneter di Indonesia. Pergerakan indeks kondisi moneter (IKM) ditentukan oleh gejolak dari komponen yang membentuk indeks kondisi moneter (1KM) yaitu suku bunga dan nilai tukar.

Abstrak :
Dalam upaya memeriksa efektivitas transmisi kebijakan moneter, penelitian ini memeriksa interest rate pass-through di Indonesia dengan mempertimbangkan adanya perubahan suku bunga kebijakan dan pandemi COVID-19. Data suku bunga kebijakan, suku bunga deposito dan suku bunga kredit diambil secara bulanan dari April 2012-Desember 2022. Vector Error Correction Model (VECM) digunakan untuk mengukur interest rate pass-through dan Mean Adjusted Lag (MAL) digunakan mengukur kecepatan pass-through. Hasil menemukan dengan penetepan suku bunga kebijakan baru belum memberikan pengaruh pada suku bunga deposito dan kredit dalam analisis jangka panjang dan jangka pendek. Kebijakan moneter membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memberikan pengaruhnya pada suku bunga perbankan. Pandemi COVID-19 semakin melemahkan transmisi kebijakan moneter memberikan pengaruh pada suku bunga kredit. ......To examine the effectiveness of monetary policy transmission, this study examines interest rate pass-through in Indonesia by considering changes in policy rates and the COVID-19 pandemic. Data on policy rates, deposit rates and lending rates are taken monthly from April 2012-December 2022. Vector Error Correction Model (VECM) is used to measure interest rate pass-through and Mean Adjusted Lag (MAL) is used to measure the speed of pass-through. The results found that the new policy rates have not yet influenced deposit and lending rates in the long-run and short-run analysis. Monetary policy takes a longer time to affect bank interest rates. The COVID-19 pandemic has further weakened the transmission of monetary policy influence on lending rates.

Abstrak :
ABSTRACT
The relationship between Monetary Stability and Financial Stability is still ambiguous of whether they are complementing or competing against each other. As financial system develops and comes greater concern for financial stress, this research is aimed to analyze the impact of monetary policy instruments on financial system stability by using world countries samples in the long run. The panel data regression result shows that monetary instability does increase financial instability and the use of Inflation Targeting Framework has the most significant role in reducing financial stress.

---

ABSTRAK
Hubungan antara stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan masih kerap didebatkan apakah bersifat komplementer atau saling berlawanan. Seiring dengan berkembangnya sistem keuangan dan muncul perhatian yang lebih besar terhadap tekanan di sistem keuangan, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa dampak dari instrumen-instrumen kebijakan stabilitas monetar terhadap stabilitas sistem keuangan dengan menggunakan sampel negara-negara di seluruh dunia secara jangka panjang. Hasil dari regresi panel data menunjukkan bahwa instabilitas moneter bersifat meningkatkan instabilitas sistem keuangan dan bahwa penggunaan Inflation Targeting Framework memiliki peran tertinggi dalam mengurangi tekanan pada sistem keuangan.

Abstrak :
Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang ditandai dengan anjloknya nilai Rupiah terhadap dollar, membuat Indonesia mengundang masuk IMF untuk mengatasi hal tersebut. Akhirnya IMF pun masuk ke Indonesia dengan memberikan "resep" kepada pemerintah Indonesia yang tertuang di dalam Letter of Intent (LoI). Di dalam letter of Intent tersebut banyak sekali hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia meliputi segala sector termasuk bidang hukum yang jika tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak segan-segan IMF menunda pencairan pinjaman atau bahkan membatalkan. Pembentukan sejumlah peraturan di bidang ekonomi -hasil desakan IMF- merupakan gangguan terhadap kedaulatan Indonesia, namun hal ini tidak dapat disalahkan oleh hukum internasional karena hal ini terjadi atas kerelaan dari si negara penerima pinjaman. Dan bukan rahasia lagi seringkali perjanjian internasional atau pemberian pinjaman dimanfaatkan untuk mengintervensi negara penerima pinjaman untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan pemberi pinjaman. Di bidang hukum ekonomi ada beberapa undang-undang yang dibentuk hasil tekanan dari IMF dan salah satunya adalah UU kepailitan. Karena dibuat terburu-terburu dan tidak melewati analisa yang mendalam, akhirnya Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 4 tahun 1998 malah mengakibatkan kekacauan di dalam dunia bisnis Indonesia.

Abstrak :
Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang pada masa depan diharapkan kontribusinya semaksimal mungkin, agar tercapai kemandirian dalam pembiayaan keuangan negara. Menyadari hal ini, penggalian dan usaha peningkatan penerimaan pajak terus diupayakan melalui berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung hal tersebut. Kebijakan fiskal (Fiscal Policy) sebagai salah satu kebijakan moneter yang dijalankan oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah perekonomian makro di Indonesia, erat kaitannya dengan kebijakan di bidang perpajakan di Indonesia yang mencakup besarnya penetapan target penerimaan pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (Mar'ie Muhammad ; 2004). Potensi penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan ini salah satunya sangat tergantung pada tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang besaran nilainya ditentukan oleh kondisi perekonomian makro. Ada beberapa indikator kondisi perekonomian makro yang selalu diperhitungkan dan selalu menjadi asumsi dasar pemerintah dalam menyusun Nota Keuangan APBN setiap tahun yaitu : Tingkat Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Rupiah per US Dolar dan Tingkat Inflasi. Penelitian menggunakan desain korelasional dengan menggunakan data sekunder berupa data-data tingkat suku bunga SBI, Nilai tukar rupiah per US Dolar, tingkat inflasi dan data realisasi penerimaan pajak pada rentang waktu (Time Series) yang menjadi dasar penelitian dan data tersebut sifatnya sudah di publish. Sebelum dilakukan pengujian hipotesa terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat ada atau tidaknya korelasi diantara variabel yang diuji dan penggunaan analisis regresi untuk mengetahui besar perubahan diantara variabel dan selanjutnya dilakukan uji hipotesa dan uji stastik . Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi dan regresi yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 12. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel-variabel makro yaitu suku bunga SBI, Fluktuasi kurs dolar AS dan Tingkat inflasi, yang diukur pengaruhnya dalam penelitian ini tidak dapat dijadikan sebuah model dalam mengukur besarnya penerimaan pajak penghasilan atau dengan kata lain penerimaan pajak penghasilan dan penetapan targetnya dalam kurun waktu yang dianalisis tidak memperhitungkan variabel-variabel makro tersebut. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel tingkat suku bunga SBI menunjukkan hubungan yang tergolong lemah (tingkat R hitung : 0,078) dan tidak signifikan. Hubungan nilai Kurs Dolar AS mempunya tingkat hubungan yang lemah namun positif (tingkat R hitung : 0,387) dan mempunyai hubungan yang signifikan sedangkan hubungan tingkat inflasi tergolong lemah namun positif dengan hubungan yang signifikan. Sedangkan uji bersama variabel x terhadap y (penerimaan pajak penghasilan) menunjukkan korelasi yang tergolong sedang dan menunjukkan hubungan yang secara statistik tidak signifikan. Dengan memperhatikan hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa tingkat penerimaan pajak penghasilan selama ini tidak memperhatikan kondisi makro ekonomi sehingga memiliki potensi kegagalan dalam proses pencapaian target penerimaan. Untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan serupa dengan mengambil obyek yang berbeda dan jumlah sampel yang lebih banyak sehingga diperoleh wilayah generalisasi yang lebih luas.

---

Tax revenue is a one the development financing source wich we hope could be fully maximizes its contribution in the future so that the independent of the state financing will be accomplished. In view of that, the diversification and improvement on tax-revenue should be an effort through variety policy government supported. Fiscal policy is a one of the monetary policy done by government to solve the macro economic problem in Indonesian Taxation Policy in scope with determining the target for direct tax revenue or income tax (Marie Muhammad, 2004). The potential tax revenue especially on tax income is one of the most depend on social income per/capita which also determines on macro economic condition. The SBI rate of interest, US exchange rate and Inflation rates are some of indicators that always been considered and be the basic assumption for government on arranging annually Nota Keuangan APBN. This study is using co relational design with secondary data such as SBI rate of interest, US Exchange rate, Inflation rate and the actual tax revenue as published data in some year of examined (Time Series Data). Classic assumption test were hold before hypothesis examination to find whether there are correlation between such variables tested and regretional analyze is use to find the amount of its fluctuation among these variables followed by hypothesis and statistical test. The result data then will be analyze with statistical formula such as co-relational and regretional that will be tested with the tool of SPSS 12 version programme. The result of description analyze shows that all macro variables tested such SBI rate of interest, US rate of exchange rate and rate of Inflation couldn't been applied as a model for measuring Tax Income Revenue and the determination of its target at the time series tested couldn't been reflect all these macro economic variables. The result of hypothesis test shows that SBI rate of interest has weak correlation (R test rate = 0.078) and its show insignificant. Correlation of US exchange rate has positive significant and has weak correlation (R rate test = 0.387), Inflation rate variable in also has weak correlation and positive significant. Therefore all variable X under Y (income tax revenue) shows middle correlation and statistically insignificant. In view of that result from these test approve that the amount of tax income revenue in that time don't take attention on macro economic condition so that has potential unsuccessful on achieving revenue target. It should be better after the result of this analyze, there is an advance study analyzing the same subject on greater object and samples that will be greater area to be generalized.

Abstrak :
Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana hubungan (positif atau negatif) kewajiban rnemiliki Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pademangan? (2) Sejauh mana efektifitas kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dalam mendirikan perusahaan terhadap penerimaan pajak di KPP Pademangan ? Pemilihan populasi adalah cluster sampling (sampling daerah) yaitu populasi penelitian ini adalah KPP Pademangan maka sampel dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang ada di KPP Pademangan. Teknik pemilihan sampeI adalah menggunakan non-probability sampling dengan cara sampling kuota. Penelitian ini memakai metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang meliputi analisis teoritis dan studi kepustakaan, Metode kuantitatif yaitu dengan menggunakan koefisien korelasi sederhana dan regresi linier sederhana. Teknik pengumpulan data primer adalah melalui kuisioner. Efektifitas adalah kemampuan melakukan sesualu yang tepat. Sasaran telah didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu apapun yang hendak melakukannya. Efektifitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam usaha untuk mencapi tujuan atau sasarannya. Jadi, sebenarnya sasaran merupakan objek yang utama mengevaiuasi efektif atau tidak efektif suatu organisasi. Sasaran di sini diasumsikan mulai dari memperoleh sumber sampai kepada sasaran tujuan akhir yaitu interests. Pendekatan sasaran (goal approach) dalam pengukuran efektifitas memusatkan perhatian terhadap aspek ourpul, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan. Diundangkannya seluruh undang-undang perpajakan dalam Lembaran Negara dan ketentuan peraturan perpajakan dalam Berita Negara mengandung arti bahvwa masyarakat (wajib pajak) hares sadar dan aktif untuk mencari tahu isi atau maksud dari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, baik yang bernilai kealpaan atau kesengajaan yang dilakukan wajib pajak maka tidak alasan bahwa wajib pajak tidak atau belum mengetahui pcraturannya. Tanggung jawab alas pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat (Wajib Pajak) sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketenruan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Instrumen cara wajib pajak mengetahui kewajiban perpajakan, peinenuhan kewajiban, dan kepatuhan m :sing-masing mempunyai skor fase pencapaian kondisi ideal yang rendah yaitu 53,6%, 44,96%, 42,4%, Instrumen penyuluhan pajak dan instrumen pelayanan pajak mempunyai skor fase kondisi ideal yang diharapkan dari aparat pajak ternyata juga rendah yaitu 43,2% dan 59,33%. Skor fase kondisi ideal yang diharapkan dari intrumen wajib pajak dan aparat pajak masih rendah. Rendahnya kondisi ideal yang diharapkan maka kondisi instrumen ini tidak dapat diharapkan untuk memberikan signifikasi terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hasil perhitungan korelasi wajib pajak terhadap penerimaan dengan rumus koefisien korelasi diperoleh (r) sebesar 0,928. Koefisien tersebut bernilai positif dan sangat mendekati angka 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak memiliki hubungan sangat kuat dan scarab, artinva peningkatan penerimaan terjadi bersama-sama dengan kenaikan jumlah wajib pajak, sebaliknya penurunan penerimaan terjadi bersama-sama dengan penurunan jumlah wajib pajak. Penghitungan t hitung variabeI wajib pajak pada hasil regresi yaitu sebesar 3,52 > t tabel pada tingkat kepercayaan 90% (a=0,1) yaitu sebesar 2,920. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan persamaan regresi dapat disimpulkan; (a) konstanta sebesar -1,099D+12 menyatakan bahwa jika tidak ada wajib pajak maka nilai penerimaan adalah -1.099D+12 (b) koefisien regresi X sebesar 194325728 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 wajib pajak, wajib pajak akan meningkatkan nilai penerimaan sebesar 194325728 X atau Rp. 194.325.728. Persentase peningkatan penerimaan pajak basil estimasi perhitungan regresi program TSP dcngan persentase rata-rata peningkatan realisasi penerimaan pajak sebagaimana pada tabel 13, cukup jauh berbeda. Persentase basil estimasi perhitungan regresi adalah sebesar 28.46% dan persentase rata-rata realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 34,61%, Akan tetapi, dari sisi jumlah realisasi penerimaan memiliki nilai lebih kecil dibanding nilai estimasi basil regeresi. Kinerja KPP Jakarta Pademangan tahun 2005 adalah kurang maksimal atau hanya sebesar 80,34% dari semua rencana. Akibatnya realisasi penerimaan pajak pada tahun 2005 juga adalah 80% dari total rencana penerimaan, Kewajiban mendaftarkan usaha untuk mendapatkan NPWP pada saat mendirikan usaha adalah sarana untuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Oleh karena itu, kesempatan ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana peningkatan penerimaan pajak yang efektif.

---

Main Problems of the research are (I) How is correlation (Positive or negative) of obligation in possessing tax payer registered number against tax revenue in KPP Pademangan, Jakarta ? (2) How efectivity of obligation in possessing tax payer registered number in establishing the company against tax revenue in KPP Pademangan, Jakarta? Population choosing is cluster sampling because the research population is Pademangan Jakarta therefore, sample of the research are institution of tax payer that existing in KPP Pademangan Jakarta. Sample selection technique by non-probability sampling by away of quote sampling. The research uses qualitative and quantitative method. Qualitative method by analysis descriptive approach covering theory analysis and bibliography study quantitative method by using simple correlation coefficient and simple limier regression. Primary data collecting technique by questionnaire. Electivity is a capability of doing thing properly. Target has been defined as a situation and condition which is going to be achieved by something that eager to do it, effectively could be mentioned as a degree of successfulness of policy implementation in the way of achieving the target. So, target is actually the main object in evaluating effective or not effective. The target here is assumed starting from getting sources to final destination, it is interest. Goal approach in effectively measurement by focusing attention to output aspect, by measuring successful in achieving output degree which is planned. Declaring of all tax regulation in official document of nation implicitly that society ( tax payer) must realize and active to know how or find out what is content or meaning of the determining rule of the tax regulation. If a mistake happened someday, whether by neglecting or intentional done by tax payer then there is no reason of not knowing the rule and regulation. Responsibilities tax implementation, as a reflection of obligation in tax sector is in society member (tax payer) themselves. The government in is this case as tax officers according to their function will responsible in doing development, research and supervise application tax payer based on rules underlying in rule and regulation of taxation. Instrument to know tax obligation by fulfilling obligation, and obedience which has phase score of each in getting ideal condition is low of 53, 6%, 4, 96%, 42, 4%. Tax counseling instrument and tax service instrument should be at ideal condition phase that is hoped by tax officer, but actuality the score is also low of 43, 2%, and 59, 33%. This low ideal condition of expectation, make the condition instrument could not be used to give significance of increasing tax revenue. Calculation result of tax payer correlation against revenue by correlation coefficient formula is got (r) 0,928. The coefficient is positive and absolute approaching to number I, thus it is summarized that a number of tax payer to tax revenue has a strong relation and direction, meaning, revenue increasing is altogether happened with a number of tax payer. Counting of t counting tax payer variable to regression result is 3,52 > t table at confidence degree of 90% ( =0,1) is 2,920, It shows tax payer influence significantly to tax revenue. Based on equal regression is summarized: (a) constanta -1,099D + 12 is meant ,if there is no tax payer then revenue value is -1.099 + 12 (b) coefficient regression X 194325728 is meant, each addition of 1 tax payer will increase revenue value of 194325728 X or Rp, 194.325.728. Increasing percentage of tax revenue as result counting estimation of TSP regression program with average percentage of increasing tax revenue realization as shown at table 13 is quite far different. Percentage result estimation of regression counting is 28, 46%and average percentage of tax revenue realization is 34, 61%. But, from side of total of revenue realization own a smaller value than estimation value of regression result. Work performance KPP Jakarta Pademangan in 2005 is less maximum or only 80,34% from the target, And the result to tax revenue in 2005 is also 80% from total of revenue planning. Obligation to register business to get NPWP at the time of establishing, is a medium of tax intensification and extensification. Therefore, this opportunity should be benefited as a medium of increasing tax revenue in more effective.

Abstrak :
Integrasi keuangan global dan kemajuan teknologi terbukti memperkuat transmisi kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan moneter. Transmisi moneter internasional yang utamanya disalurkan melalui bank lending dan exchange rate channel menjadi semakin krusial untuk dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan moneter. Dalam studi ini, penulis menganalisis signifikansi kedua channel tersebut di negara-negara G20. Selain itu, penulis juga menganalisis spillover kebijakan moneter AS terhadap negara-negara G20. Studi ini menggunakan dataset BIS dan FRED serta menggunakan VAR sebagai metode analisisnya. Selanjutnya, studi ini menemukan bahwa kedua channel tersebut sebagian besar efektif di ekonomi berkembang dan ekonomi maju non-barat, sedangkan tidak efektif di negara-negara barat yang maju, terutama mereka yang telah menerapkan suku bunga rendah untuk jangka waktu yang lama. ......Global financial integrations and technology advancements is proven to amplify the transmission of economic policy, including monetary policy. International monetary transmission that is mainly channeled via bank lending and exchange rate channel becoming more crucial to be considered in creating monetary policy. In this paper, author aims to analyze the significance of both channels in the G20. Moreover, author also analyzes the spillover of US monetary policy toward G20 countries. This paper uses BIS and FRED datasets and uses VAR as the method of analysis. Briefly, the study finds that both channels are mostly effective in emerging economies and advanced non-western countries while ineffective in advanced western countries, especially those who already implemented low interest rates for a long period.