Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyimpangan dari operasi normal pengilangan minyak dapat menyebabkan kebakaran atau peledakan dan berkembang menjadi suatu keadaan darurat yang berakibat hilangnya harta, nyawa dan bisnis perusahaan. Dalam mencegah terjadinya suatu keadaan darurat Unit Pengolahan IV Cilacap melalui kebijakan perusahaan mengenai LK3 telah melakukan upaya pencegahan melalui sistem instalasi maupun upaya penanggulangan keadaan darurat agar hal yang tidak diinginkan tersebut tidak terjadi. Upaya penanggulangan darurat ini perlu disusun secara terencana dan sistematis sehingga terjadi upaya sinergis seluruh jajaran di Unit Pengolahan IV Cilacap, dan keadaan darurat tersebut dapat tertanggulangi dengan cepat, tepat serta dapat mengurangi dampak kerugian. Untuk upaya tersebut seluruh jajaran harus mempunyai persepsi yang sama terhadap sistem penanggulangan darurat. Di dalam tesis ini diteliti dan dibahas persepsi para pekerja operasi, non operasi dan pekerja yang di tunjuk sebagai anggota tim penanggulangan darurat terhadap sistem, organisasi dan prosedur penanggulangan darurat sehingga dari hasil penelitian persepsi pekerja tersebut dapat dijadikan masukan bagi manajemen UP IV dalam rangka menyempurnakan sistem penanggulangan kedaan darurat melalui peninjauan kembali elemen-elemen dalam penyusunan sistem penanggulangan keadaan darurat. Sehingga upaya penanggulangan keadaan darurat dapat maksimal.

Abstrak :
ABSTRAK
Pertamina sebagai BUMN menghadapi tantangan pengembangan usaha sehubungan dengan akumulasi pemilikan aset lahan dan bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan beberapa di antaranya masih bersifat idle (tidak didayagunakan semestinya). Lebih jauhnya berdampak pada beban pemeliharaan dan penjagaan dan penyerobotan liar yang tak bertanggung jawab. Prioritas utama pengembangan aset lahan dan bangunan ditetap oleh Pertamina di Jabotabek.

Pengembangan aset lahan dan bangunan diorientasikan pada " profit center", sebagai pengejawantahan dari restrukturisasi perusahaan dan diversifikasi usaha dalam spirit Holding Company. Tantangan pengembangan aset secara teknis, bahwasanya biaya proyek berskala besar, proses pembangunan bersifat "multi years", teknologi yang digunakan bersifat modern, pihak yang terkait dalam pembangunan berjumlah besar Stakeholders.

Untuk itu dibutuhkan Perencanaan Pola Kebijakan Optimasi Pengembangan Aset Lahan dan Bangunan Milik Pertamina, yang distudi melalui tesis ini, di mana kriteria optimasi yang dimaksud mencakup :

a. Kelayakan usaha diukur melalui kelayakan ekonomi dan pemasaran, kelayakan rencana fisik tata ruang, kelayakan rencana finansial dan cost recovery, kelayakan manajemen pengelolaan dan kelayakan aspek perijinan dan aspek-aspek dinamis yang terjadi dalam lingkungan eksternal bisnis yang berdampak pada ketidakpastian.

b. Proses evaluasi perencanaan ditempuh berdasarkan hierarki perencanaan (Rencana Induk, Pengembangan Rencana, Dokumen-okumen bagi pelaksanaan pembangunan, kesiapan manajemen pelaksanaan. Pada setiap tahapan hierarki perlu dievaluasi dan disetujui pihak terkait (Stakeholders Policy).

Untuk mempercepat proses pengambilan keputusan (judgement & approval) digunakan metoda Decision Support System (DSS) yang ditopang oleh Sistem Manajemen Informasi (SMI); melalui dukungan optimasi komputer.
Decision Support System (DSS) akan membantu sekali menghindarkan manusia dari keterbatasan kemampuan berpikir (bounded rationality), sifat komperhensif pengambilan keputusan, kecepatan dan efektivitas pengambilan keputusan.

Metoda yang ditawarkan dapat memenuhi tuntutan Pertamina dalam Perencanaan Pola Kebijaksanaan Optimasi Pengembangan Aset Lahan dan Bangunan Milik Pertamina, dan lebih jauh lagi metoda ini dapat dikembangkan dalam manajemen pembangunan baik di lingkungan pemerintah maupun swasta untuk proyek-proyek berskala besar.

Abstrak :
Program bantuan sosial sembako merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai jaring pengaman sosial di saat pandemi COVID-19. Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak COVID-9. Program bantuan sosial sembako diberikan kepada masyarakat Jabodetabek. Kota Depok merupakan salah satu daerah yang berhak mendapatkan bantuan sosial sembako. Namun pada pelaksanaannya pemerintah Kota Depok mendapatkan aduan-aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan serta paket sembako yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan COVID-19 Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori manajemen yang dikemukakan oleh Henri Fayol. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako di Kota Depok belum berjalan dengan maksimal terutama pada perencanaan dan koordinasi para pelaksana program bantuan sosial sembako. Terdapat hambatan yang memerlukan perbaikan yaitu sasaran program bantuan sosial sembako yang belum jelas, pelaksanaan pengadaan paket sembako yang belum transparan dan belum sesuai dengan proses pengadaan barang dan jasa, sikap para pelaksana yang belum memiliki komitmen dalam keberhasilan bantuan sosial, motivasi para pelaksana untuk menjalankan tugas dan kewenangan, dan sumber daya pelaksana yang belum memadai. Saran dari penelitian ini adalah Kementerian Sosial perlu membuat rincian kriteria dan persyaratan penentuan sasaran program bantuan sosial sembako. ......The basic food social assistance program is a policy made by the government as a social safety during the COVID-19 pandemic. This program aims to ease the burden on society by meeting basic needs for people affected by COVID-9. The basic food social assistance program is provided to the Jabodetabek community. Depok City is one of the regions that is entitled to receive social assistance for basic needs. However, the Depok City Government received complaints from the public regarding the implementation and the basic food packages provided. This study aims to analyze the management of the implementation of the basic food social assistance program in the context of handling COVID-19 in Depok City, West Java Province. The theory used in this research is the management theory proposed by Henry Fayol. This research uses a post positivist approach with data collection techniques with in-depth interviews and literature study. The research results show that the management of the implementation of the basic food assistance programs in Depok City has not run optimally, especially in planning and coordinating the implementation of the basic food social assistance programs. There are obstacles that need improvement such as targeted social assistance programs, basic needs are not yet clear, the procurement of food packages that lack of transparency and in accordance with the procurement of goods and services, the attitude of the implementers that have not been committed to the success of social assistance, the motivation of the executor to carry out the duties and inadequate executive authority and resources. The suggestion from this research is that the Ministry of Social Affairs needs to make detailed criteria and requirements for determining the target of the basic food social assistance program.

Abstrak :
Latar Belakang: Sejak tahun 1993, WHO menyatakan bahwa TB merupakan kedaruratan global bagi kemanusiaan. Walaupun strategi DOTS telah terbukti sangat efektif untuk pengendalian TB, tetapi beban penyakit TB di masyarakat masih sangat tinggi. Dengan berbagai kemajuan yang dicapai sejak tahun 2003, diperkirakan masih terdapat sekitar 9,5 juta kasus baru TB, dan sekitar 0,5 juta orang meninggal akibat TB diseluruh dunia. Jumlah penderita TB di pabrik sepatu PT X di Balaraja pada Januari 2012 sebanyak 17 orang karyawan yang menderita TB, sedangkan data sampai Juni 2013 didapatkan total jumlah penderita TB di PT X sebanyak 29 orang. Hal ini perlu mendapat perhatian sebab jumlah penderita TB di Indonesia yang mulai menurun, sedangkan di PT X jumlah penderita TB meningkat. Metode: Penelitian ini menggunakan evaluasi program dengan pendekatan sistem. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yang sudah ada diperusahaan yang berada dibagian HR (Human Resource), dan dari klinik perusahaan. Hasil: Didapatkan beberapa prioritas jalan keluar yaitu pengadaan PMO (Pengawas Minum Obat), edukasi, kebijakan manajeman dan kepatuhan dan pengawasan penggunaan APD. Kesimpulan: Program TB di PT X masih kurang, sehingga didapatkan empat prioritas pemecahan masalah agar jumlah penderita TB di PT X tidak meningkat. Prioritas terpenting yaitu adanya Pengawas Minum Obat dan diikuti oleh edukasi untuk pekerja bagian produksi dan diikuti oleh kebijakan manajemen dan kepatuhan dan pengawasan penggunaan APD ......Background: Since 1993, the WHO declared that TB is a global emergency for humanity. Although the DOTS strategy has proven highly effective for the control of TB, but the burden of TB disease in the community is still very high. With the advances achieved since 2003, it is estimated there are approximately 9.5 million new cases of TB, and about 0.5 million people died from TB worldwide. Number of patients with TB in the shoe factory PT X in Balaraja in January 2012 as many as 17 employees who suffer from TB, while the data until June 2013 obtained the total number of TB patients in PT X by 29 people. It is critical because the number of TB patients in Indonesia are starting to decline, whereas in PT X number of people with TB increased. Methods: This study uses a systems approach to program evaluation. Data collected through the existing secondary data that the company is at the HR (Human Resource), and from the company clinic. Results: Got some way out that procurement priorities PMO (Supervisory Drink Drugs), education, policy and compliance management and monitoring of the use Personal Protective equipment Conclusion: TB program in PT X is still lacking, so we get four priorities problem solving that the number of TB patients in PT X is not improved. That is the most important priority Drinking and Drugs Supervisory followed by education for production workers and followed by management and compliance policies and monitoring the use of personal protective equipment.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menggali gambaran melalui wawancara terkait dengan komitmen terhadap Kebijakan K3LL yang dimiliki para Manajer SBU Industri PT. A dalam 3 dimensi komitmen, yaitu Afektif, Berkesinambungan, dan Normatif. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain studi deskriptif. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa komitmen afektif yang dimiliki oleh para manajemen ditunjukkan dari pemahaman mengenai Kebijakan K3LL yang telah ada dan kesesuaian nilai yang diyakini dengan point-point kebijakan K3LL. Komitmen berkesinambungan dirasakan oleh manajemen dikarenakan perusahaan telah mendukung dari penerapan Kebijakan K3LL dan manajemen merasakan manfaat dari pertimbangan untung rugi dalam menjalankan Kebijakan K3LL. Komitmen normatif dirasakan dalam bentuk keterikatan daripada manajemen terhadap penerapan Kebijakan K3LL di perusahaan. Secara umum manajemen telah memiliki komitmen untuk menjalankan Kebijakan K3LL yang dimiliki oleh perusahaan walapun komitmen yang dimiliki tersebut masih lebih dipengaruhi oleh kebutuhan bisnis perusahaan.

---

ABSTRACT
This thesis explores the profile through interviews related to the commitment to the K3LL Policy owned by the Industrial SBU Manager of PT. A in 3 dimensions of commitment, ie Affective, Continuous, and Normative. This research is a qualitative study with descriptive study design. From the results of this study found that Affective commitment owned by the management is shown from the understanding of the existing K3LL Policy and the conformity of values believed by the K3LL policy points. Continuance commitment is felt by management as the company has supported the implementation of K3LL Policy and management has benefited from the consideration of profit and loss in implementing K3LL Policy. Normative commitment is felt in the form of attachment rather than management to the implementation of K3LL Policy in the company. In general, management has a commitment to run K3LL policies owned by the company even the commitment was more influenced by the company business needs.