Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan produksi di PT ?X? sering mengalami kesulitan untuk memenuhi permintaan dari konsumennya dikarenakan kondisi permintaan yang selalu berfluktuatif. Dengan demikian perusahaan perlu membuat suatu srategi proses produksi dalam mengantisipasi permintaan tersebut dengan mempertimbangkan biaya produksi yang paling minimal.Dalam menentukan strategi proses produksi diterapkan metode Chase Strategy, Assigned Workforce Levels dan Level Strategy dengan kriteria minimasi ongkos totalnya. Variabel-variabel ongkosnya meliputi ongkos tenaga kerja langsung, ongkos rekrut, ongkos PH, ongkos jam kerja normal, ongkos lembur, ongkos simpan, ongkos backorder dan ongkos lost sales.Dengan bantuan program Quantitative systems (QS) version 3.0 dipilih metode terbaik dari ketiga metode yang diusulkan. Secara keseluruhan didapat strategi yang terbaik yaitu dengan memakai metode Assigned Workforce Levels yang memberikan ongkos total kumulatif tenaga kerja per tahun sebesar Rp. 9.945.847,- sedangkan ongkos total produksi per tahun untuk Audio part sebesar Rp. 83.723.960,- TV part sebesar Rp. 133.800.216,- Rak Nasional sebesar Rp. 720.194.496,- Rak Sanyo sebesar Rp. 764.004.288,- Rak Mitsubitshi seb.car Rp. 836.290.560,- MDF 2500 sebesar Rp.887.041.472,- dan MDF 3000 sebesar Rp. 1.190.621.440,-

---

ABSTRACT

The carrying out of production at PT. 'X' frequently find it difficult to meet the demand of its consumers, because of the demand's condition which is very fluctuate. The company needs a kind of process production strategy to anticipate the demand by considering the minimum production cost.

In determining the process production strategy, method of Chase strategy, Assigned Workforce levels and Level strategy are implemented with the criteria of minimized total cost. The cost variables include regular workforce cost, hiring cost, firing cost, regular man hours cost, overtime cost, inventory cost, backorder cost and lostsales cost.

With the help of Quantitative Systems (QS) version 3.0, the best method is chosen of the three ones proposed. As it turn out, the Assigned Workforce Levels method proved to be the most applicable, by giving the total cumulative workforce cost per year is 9,945,847 rupiahs, while the total production cost per year for Audio part is 83,723,960 rupiahs, TV part is 133,800,2I6 rupiahs, Rack National is 720,194,496 rupiahs, Rack Sanyo is 764,004,288 rupiahs Rak Mitsubitshi is 836,290,560 rupiahs, MDF 2500 is 887,041,472 rupiahs and MDF 3000 is 1,190,521,440 rupiahs."

"Perencanaan sebagai bagian dari proses manajemen (stratejik), mutlak dilakukan oleh suatu organisasi sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya, termasuk badan pelayanan kesehatan lanjutan seperti rumah sakit, Robert S.Kaplan dan David.P.Norton dalam buku yang berjudul Mastering The Management System, Kegagalan yang terjadi pada sistem manajemen bukanlah disebabkan kurang kemampuan si manajer, tetapi kegagalan perusahaan dalam memprediksi strategi barunya dan keberhasilan dalam menyeimbangkan dan menghubungankan prioritas jangka pendek dan jangka panjang dengan memiliki tata kelola perusahaan yang baik serta proses penterjemahan strategi ke dalam tingkat operasional yang baik. Tanpa salah satu dari keduanya, sulit bagi perusahaan untuk mencapai tujuaanya. Balanced scorecard menjadi alat untuk menerjemahkan strategi kedalam bentuk aktivitas operasional. RS Awal Bros Panam sejak awal berdiri membuat perencanaan strategis secara sederhana dan berakibat pada ketidakmampuan menciptakan keunggulan yang kompetitif.Studi dilakukan dengan metoda penelitian observasional dengan pendekatan CDMG (concensus decision making group)dan indepeth interview terhadap management dan staf serta telaah dokumen dan di dapat hasil posisi RS Awal Bros Panam untuk periode tahun 2019 – 2023 berada di sel II diagram kartesius dan masuk dalam kategori Tumbuh dan Kembangkan.Dalam hal ini, skor nilai kelemahan RS Awal Bros Panam masih lebih besar dibandingkan dengan skor nilai kekuatan. RS Awal Bros Panam perlu untuk memfokuskan perbaikan dari sisi kelemahan yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan memfokuskan pada penguatan mutu kelembagaan dan pengembangan pasar dengan penjabaran KPI (key performace indicator) yang terukur, pembuatan program yang sesuai dengan arah strategis yang ditekankan dalam mewujudkan visi misinya hingga tahun 2023.

---

Planning as part of the management (strategic) process, is absolutely carried out by an organization as an effort to maintain its survival, including advanced health care agencies such as hospitals, Robert S. Kaplan and David. P. Norton in a book entitled Mastering The Management System, the failure that occurs in the management system is not due to lack of the manager's ability, but the failure of the company in predicting its new strategy and success in balancing and connecting short-term and long-term priorities by having good corporate governance and the process of translating the strategy into a good operational level. Without one of the two, it is difficult for companies to achieve their goals. The balanced scorecard is a tool for translating strategies into operational activities. Awal Bros Panam Hospital since its inception stood up to make strategic planning simply and resulted in the inability to create competitive advantage.

The study was carried out by observational research method with CDMG approach (concensus decision making group) and independent interview with management and staff and obtained results of Panam Awal Bros Hospital position for the period 2019 - 2023 in cell II Cartesian diagram and included in the category of Growing and Developing. In this case, the score of the weakness of the Awal Bros Panam Hospital is still greater than the score of the strength value. Awal Bros Panam Hospital needs to focus on improvements in terms of weaknesses. This is done by focusing on strengthening institutional quality and market development by describing measurable KPIs (key performace indicators), viii making programs that are in line with the strategic direction emphasized in realizing its vision and mission until 2023."

"Sebagai negara non-pihak Konvensi Pengungsi, Indonesia memposisikan diri terbuka sebagai negara ‘transit’ bagi pengungsi luar negeri atas dasar kemanusiaan yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Jumlah terbesar pengungsi luar negeri di Indonesia berasal dari Afganistan yang masuk ke dalam daftar negara calling visa akibat konflik internal negaranya berkepanjangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia ditinjau dari aspek ancaman nasional melalui studi kasus pengungsi Afganistan pada Community House Il Dormitorio Paramount Gading Serpong yang kemudian menjadi pertimbangan untuk menghasilkan strategi keimigrasian dengan pendekatan scenario planning.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara mendalam kepada informan kunci dan data sekunder dari dokumen yang kredibel. Analisis data dilakukan dengan triangulasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan pengungsi luar negeri Perpres 125/2016 belum bisa menyelesaikan masalah keberadaan pengungsi luar negeri di Indonesia termasuk mencegah potensi ancaman akibat keberadaan mereka di dalam negeri. Dari kondisi itu, disusun empat scenario planning dan empat strategy planning keimigrasian. Uraian dari setiap strategi keimigrasian tersebut kemudian dibagi menjadi strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

---

As a non-party country to the Refugee Convention, Indonesia positions itself openly as a 'transit' country for foreign refugees on humanitarian grounds, the implementation of which is then regulated in Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning the Handling of Refugees from Abroad. The majority of foreign refugees in Indonesia come from Afghanistan, which is one of the countries that call for visas due to prolonged internal conflict. The purpose of this study is to analyze the implementation of foreign refugee handling policies in Indonesia using Grindle's Policy Theory from the aspect of the threat of the existence of foreign refugees and to produce an immigration strategy based on planning scenarios at the Directorate General of Immigration based on a case study of refugees at the Community House Il Dormitorio Paramount Gading Serpong.

This study is a descriptive-qualitative study with primary data sources from in-depth interviews with key informants and secondary data from credible documents. Data will be processed using the triangulation method. The findings of the study are that the implementation of the Presidential Regulation 125/2016 policy has not been able to optimally resolve the problem of foreign refugees in Indonesia, including preventing potential threats due to the existence of foreign refugees. From that condition, four scenario plans and four immigration strategy plans were prepared. The description of each immigration strategy is then divided into short-term, medium-term, and long-term strategies."

"Otoritas kontrol ruang udara atau FIR terkait keamanan dan keselamatan penerbangan sipil memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap berlaku penuh dan ekslusifnya suatu Negara atas kedaulatan ruang udaranya. Pada Rapat Terbatas Tingkat Menteri tanggal 8 September 2015, Presiden RI menginstrusikan kepada Menteri Perhubungan dan Panglima TNI untuk mengambil alih kontrol ruang udara sektor ABC di Kepuluan Riau dari FIR Singapura dalam tiga atau empat tahun kedepan. Dampak pendelegasian kontrol ruang udara ini adalah kerugian pada tiga gatra dari panca gatra ketahanan nasional yaitu ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan di kedaulatan udara Indonesia. Sejak tahun 2007 telah dilaksanakan audit kepatuhan keamanan dan keselamatan penerbangan oleh ICAO kepada Indonesia serta kesiapan-kesiapan dan rapat koordinasi antar kementerian dan Lembaga yang terlibat kebijakan FIR. Beberapa hal tersebut dijadikan acuan dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana penerapan strategi perencanaan dan analisis kebijakan dari kementerian dan lembaga terkait dengan metode penilitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kemampuan sumber daya penerbangan Indonesia masih berada di bawah standar rata-rata dunia serta masih adanya ego sektoral dan perbedaan persepsi antar Kementerian dan Lembaga pada urgensi kebijakan ini. Sedangkan pada strategi perencanaan dan analisis kebijakan terlihat belum adanya pelaksanaan roadmap yang komprensif dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden tersebut.

---

The airspace control authority or FIR of civil aviation security and safety has a significant role on the exclusiveness of a State especially on it airspace sovereignty. On September 8, 2015, the President of the Republic Indonesia instructed the Minister of Transport and the TNI Commander to take control of the ABC sector air space in Riau Islands from the Singapore FIR within three or four years. The impact of this delegation of airspace control is the loss of three aspects of the national security resilience such as economic, political, and defense of security in air sovereignty of Indonesia. From 2007 ICAO has conducted compliance audits on aspects of aviation safety and security in Indonesia, as well as coordination readiness and coordination meetings between Ministries and Agencies involved in this FIR policy. It`s to analyze how far the implementation of strategic planning and policy analysis. This research uses a qualitative research method. The result of this research shows that the ability of aviation resources in Indonesia is still below the world average standard as well as the existence of sectoral ego and the difference of perception. For planning strategy and policy analysis, there is no comprehensive roadmap to manifestation President`s instruction."