Sebagai negara non-pihak Konvensi Pengungsi, Indonesia memposisikan diri terbuka sebagai negara ‘transit’ bagi pengungsi luar negeri atas dasar kemanusiaan yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Jumlah terbesar pengungsi luar negeri di Indonesia berasal dari Afganistan yang masuk ke dalam daftar negara calling visa akibat konflik internal negaranya berkepanjangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia ditinjau dari aspek ancaman nasional melalui studi kasus pengungsi Afganistan pada Community House Il Dormitorio Paramount Gading Serpong yang kemudian menjadi pertimbangan untuk menghasilkan strategi keimigrasian dengan pendekatan scenario planning.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara mendalam kepada informan kunci dan data sekunder dari dokumen yang kredibel. Analisis data dilakukan dengan triangulasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan pengungsi luar negeri Perpres 125/2016 belum bisa menyelesaikan masalah keberadaan pengungsi luar negeri di Indonesia termasuk mencegah potensi ancaman akibat keberadaan mereka di dalam negeri. Dari kondisi itu, disusun empat scenario planning dan empat strategy planning keimigrasian. Uraian dari setiap strategi keimigrasian tersebut kemudian dibagi menjadi strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

---

As a non-party country to the Refugee Convention, Indonesia positions itself openly as a 'transit' country for foreign refugees on humanitarian grounds, the implementation of which is then regulated in Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning the Handling of Refugees from Abroad. The majority of foreign refugees in Indonesia come from Afghanistan, which is one of the countries that call for visas due to prolonged internal conflict. The purpose of this study is to analyze the implementation of foreign refugee handling policies in Indonesia using Grindle's Policy Theory from the aspect of the threat of the existence of foreign refugees and to produce an immigration strategy based on planning scenarios at the Directorate General of Immigration based on a case study of refugees at the Community House Il Dormitorio Paramount Gading Serpong.

This study is a descriptive-qualitative study with primary data sources from in-depth interviews with key informants and secondary data from credible documents. Data will be processed using the triangulation method. The findings of the study are that the implementation of the Presidential Regulation 125/2016 policy has not been able to optimally resolve the problem of foreign refugees in Indonesia, including preventing potential threats due to the existence of foreign refugees. From that condition, four scenario plans and four immigration strategy plans were prepared. The description of each immigration strategy is then divided into short-term, medium-term, and long-term strategies.