Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Disertasi ini membahas tentang dinamika Gerakan Tarbiyah pada era 1980 hingga 2010: Respon Ormas Islam terhadap Gerakan Islam Transnasional. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Penelitian ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan membahas pengaruh pemikiran Ikhwanul Muslimin terhadap Gerakan Tarbiyah. Gerakan Tarbiyah tumbuh dan berkembang dari gerakan dakwah kampus yang awalnya digagas oleh DDII melalui Bina Masjid Kampus yang kemudian dikembangkan oleh Imaduddin melalui program LMD. Masuknya pemikiran tarbiyah yang dibawa oleh Hilmi Aminuddin membuat GDK bertransformasi menjadi Gerakan Tarbiyah. Keberhasilan Gerakan Tarbiyah mengembangkan pengaruhnya memunculkan respon dari Ormas Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kekhawatiran ini semakin memuncak ketika Gerakan Tarbiyah beraktivitas melalui sayap politiknya. Aktivitas dakwah dan politik yang dilakukan sayap politik Gerakan Tarbiyah dan Sayap Dakwah Partai Keadilan Sejahtera membuat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merasa tergerus otoritasnya. Kekhawatiran yang dimunculkan oleh Muhammadiyah dan NU direspon Gerakan Tarbiyah dengan melakukan proses penyesuaian atau proses internalisasi organisasi dengan realita sosial yang terjadi di Indonesia. Dampaknya pemikiran IM yang diadopsi oleh Gerakan Tarbiyah tidak sepenuhnya mempengaruhi gerak langkah Gerakan Tarbiyah karena Gerakan Tarbiyah mampu melakukan proses internalisasi dengan baik, hal ini terlihat dari respon kalangan intelektual Gerakan Tarbiyah terhadap realita sosial yang berkembang di Masyarakat, perubahan-perubahan yang mereka lakukan pada manhaj mereka yang terimplementasi dalam aktivitas sayap politiknya, PKS.

---

The focus of this paper is discusses the dynamics of Tarbiyah Movement in the 1980s to 2010: Responses Islamic organizations against Transnational Islamic Movement. This study uses historical method. This study is a qualitative research by discussing the influence of the Muslim Brotherhood Movement thoughts Tarbiyah. Tarbiyah movement grows and develops from campus missionary movement that was initially in the idea by DDII via Bina Mosque Campus which was later developed by Imadudin through LMD program. The entry of tarbiyah thought brought by Hilmi Aminuddin make GDK transformed into Tarbiyah Movement. Influence the success of developing Tarbiyah Movement elicits a response from Islamic organizations, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. This concern is further culminated when the Tarbiyah Movement activity through its political wing. Da'wah and political activity conducted political wing of Da'wah Movement Tarbiyah and the Prosperous Justice Party wing makes Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama felt undermined his authority. Concern were raised by Muhammadiyah and NU Tarbiyah Movement responded by making adjustments to the process or the process of internalizing the reality of social organization in Indonesia. The impact of thought adopted by IM Tarbiyah movement is not entirely affect the actions taken Tarbiyah Movement because Tarbiyah Movement capable of performing well internalization process, it is seen from the response of the Tarbiyah Movement intellectuals evolving social realities in society, the changes they did on the manhaj they are implemented in the activity of its political wing, the Prosperous Justice Party (PKS).

Abstrak :
Sebagai negara demokrasi, Indonesia sudah seharusnya menerima keberadaan koalisi dan oposisi sebagai bentuk penegakkan kedaulatan rakyat. Namun, pada pemerintahan Joko Widodo periode kedua, keberadaan koalisi sangat gemuk bahkan menjadi koalisi paling gemuk yang pernah ada setelah pemilu langsung dilakukan. Kendati demikian, PKS hadir dan bahkan dengan lantang menyatakan sebagai oposisi. Hal ini terlihat dari bagaimana PKS bersikap pada RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kebijakan kontroversial. Dalam mewujudkan hal tersebut, PKS berupaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di parlemen. Konsep Oposisi dalam Presidensial dan Teori Dua Pola Oposisi akan digunakan untuk menjelaskan strategi yang dilakukan oleh PKS dalam pengambilan keputusan di parlemen. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan data yang berasal dari wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa PKS menggunakan dua strategi secara bersamaan dalam mewujudkan kepentingannya. PKS menggunakan strategi kerjasama dan strategi konfrontasi bersamaan karena jumlah oposisi di Indonesia yang sangat timpang. PKS berhasil menggagalkan RUU HIP sementara itu dalam RUU TPKS PKS berhasil mengubah substansi RUU. ...... As a democratic country, Indonesia should accept the existence of coalitions and oppositions as a form of upholding people's sovereignty. However, during the second period of Joko Widodo's government, the existence of a very fat coalition even became the fattest coalition ever after direct elections were held. Nevertheless, PKS was present and even loudly stated that it was in opposition. This can be seen from how PKS takes its attitude towards the Pancasila Ideology Direction Draft Bill and the Sexual Violence Crime Bill, which are controversial policies. In realizing this, PKS seeks to maintain democracy by influencing decision-making in parliament. The concept of Opposition in the Presidency and Theory of Two Patterns of Opposition will be used to explain the strategy adopted by PKS in decision-making in parliament. This study will use qualitative methods with data derived from in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that PKS uses two strategies simultaneously in realizing its interests. PKS uses a strategy of cooperation and a strategy of confrontation at the same time because the number of oppositions in Indonesia is not very unequal. PKS succeeded in thwarting the HIP Bill, meanwhile in the TPKS Bill PKS managed to change the substance of the bill.

Abstrak :
ABSTRAK Sosialisasi Orang Tua Kader PKS diperlukan untuk menanamkan nilai kepada anak terkait pengetahuan Islam yang khas PKS. Sosialisasi kekhasan tersebut dilakukan orang tua dengan memanfaatkan masa kanak-kanak dan remaja anak kader. Anak kader sebagai objek sosialisasi diharapkan bisa menjadi kader di masa yang akan datang. Selain itu, keluarga kader mengalami tantangan dalam memberikan sosialisasi ketika anak sudah memasuki tahap dewasa, sosialisasi primer mengalami pergeseran kepada sosialisasi sekunder dan partisipatori yang lebih dominan daripada anak kader pada masa sebelumnya. Penelitian ini menggunakan kualitatif deksriptif dengan menggunakan konsep sosialisasi untuk melihat proses penanaman nilai dalam konteks Islam khas PKS dan mengambil informan dengan unsur pengurus Bidang Perempuan PKS, orang tua Kader, dan anak kader. Penelitian ini menemukan bahwa pada masa dewasa, mereka lebih dipengaruhi oleh peer group nya dan media massa sebagai pendukung dalam memandang Islam khas PKS. Keluarga kader juga tidak bisa memutuskan anak dalam memilih pilihan untuk tidak mengikuti jalur menjadi kader sesuai orang tua harapkan.

---

ABSTRACT PKS's Successor Socialization from Parents is necessary to instill values to children related the knowledge of Islam PKS. The unique socialization from the parents is done to take the advantage of childhood and adolescent of the children of the successor. The successor's child as an object of socialization is expected to be a successor in the future. In addition, the successor's family experience challenges in providing socialization when the child has entered the mature stage, the primary socialization has shifted to the secondary socialization and participatory is more dominant than the children of the successor in the past. This study used a qualitative descriptive by using the concept of socialization to view the investment process in the context of Islamic values which is typical with PKS and took the informants who are the board of Women Affairs in PKS, the successor's parents, and the successor's children. This study found that in adulthood, they are more influenced by the peer group and the mass media as a supporter of looking at Islam PKS. Successor's Family also can not force the child to choose the option to follow the path into a successor that the parents expect.

Abstrak :
ABSTRAK
Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) dalam nota kesepahaman dengan Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan perjuangan bangsa Palestina dalam merebut kemerdekaannya dari penjajahan Israel sebagai salah satu isi butir nota dimaksud, PKS kemudian dengan adanya nota kesepakatan ini menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah dengan mendapatkan pos-pos kekuasaan dieksekutif ditiga kementerian dan satu jabatan duta besar.

Pengaruh dari nota kesepahaman tersebut adalah kebijakan luar negeri Indonesia terhadap permasalahan Palestina menjadi pengamatan tersendiri bagi PKS, dan tekanan PKS terhadap SBY mengenai nasib bangsa Palestina terns diwujudkan balk melalui pengerahan massa dan kecaman, SBY pun merespon nota kesepahaman tersebut dengan sejumlah kebijakan terhadap permasalahan Palestina, diantaranya penunjukan All Alatas sebagai utusan khusus terkait permasalahan Palestina, Naseer A. Wahab sebagi kepala bidang politik di kedutaan Palestina di Indonesia jugs menyatakan bahwa SBY adalah presiden yang paling gist memberikan dukungannya terhadap perjuangan bangsa Palestina, seberapa besar peluang Indonesia bisa berperan aktif bisa mewujudkan kemerdekaan Palestina dengan adanya nota tersebut, sementara disatu pihak adanya negara negara maju dan kuat lebih berpengaruh dalam permasalahan Palestina.

---

ABSTRACT
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in Memorandum of Understanding with Susilo Bambang Yudhoyono made Palestine People Struggle in fighting their freedom from Israel colonial as one of the intended points in said Moll. Further PKS with the existence of this Memorandum of Understanding became government-supporting party with obtaining executive post in three ministry and one-embassy positions.

The influence of said Memorandum of Understanding is Indonesian Foreign Policy on Palestine problems becoming specific priority for PKS and PKS pressure on SBY regarding Palestine People fate shall be continuously realized either through mass demonstration and mass criticism, then SBY responded this Memorandum of Understanding with various policies on Palestine problems, among of them was the appointment of Ali Alatas as Special Delegation related to Palestine matters, Naseer A. Wahab as head of political division at Palestine embassy in Indonesia also said that SBY was the most active president in giving his support on Palestine people struggling, how far the opportunity of Indonesia can play active role in realizing Palestine Independence with the existence of said Memorandum of Understanding, while in other side the existence of developed country and super power state can create big influences in Palestine matters.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menganalisis efektivitasnya dan kaitannya dengan Ketahanan Lembaga DPRD DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas, teori kaderisasi, serta teori partai politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Rekrutmen dan kaderisasi PKS dilakukan melalui sarana tarbiyah, organisasi underbow PKS, serta pengkaderan formal partai. (2) PKS meningkatkan kualitas kadernya melalui beberapa cara seperti pembinaan pekanan (liqa?), penerbitan buku-buku tulisan kader PKS, serta penyelenggaraan training atau seminar. (3) Kaderisasi PKS belum sepenuhnya efektif sehingga PKS perlu mengevaluasi kembali sistem kaderisasinya. (4) PKS mendukung ketahanan DPRD DKI Jakarta sebagai lembaga politik dengan menghadirkan kader-kader terbaik sebagai anggota legislatif. ...... This study aims to determine the process of recruitment and regeneration carried out by the Prosperous Justice Party (PKS), analyze its effectiveness and its relation with the resilience of institution of the Regional House of Representatives (DPRD) DKI Jakarta. The method used in this study is qualitative and descriptive analysis. Theories used in this study are efficacy theory, the theory of regeneration, as well as the theory of political parties. The results of this study showed that (1) Recruitment and regeneration of PKS are conducted by means of tarbiyah, under bow organizations, and party formal cadre. (2) PKS enhances the quality of cadres through several ways such as weekly coaching (Liqa'), publishing books writing by PKS cadres, as well as organizing training or seminars. (3) Regeneration of PKS has not been fully effective that it needs to reevaluate the regeneration system. (4) PKS supports the resilience of DPRD DKI Jakarta as a political institution by presenting the best cadres as legislators.

Abstrak :
Studi mengenai kemenangan PKS pada pemilihan umum serentak tahun 2019 di Kota Depok ini menjadi penting karena akan memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang berperan dalam kemenangan tersebut. Fokus pada studi ini adalah kemenangan dengan perolehan suara tertinggi yang diraih PKS dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok pada Pemilu Serentak tahun 2019 dan faktor-faktor yang berperan terhadap kemenangan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan teori tipologi partai politik dan teori strategi politik dari Peter Schroder. Berdasarkan teori ini, penulis mencoba untuk mengklasifikasikan tipologi partai kemudian melihat tahapan strategi politik PKS di pemilu serentak tahun 2019. Tehnik pengumpulan data pada studi ini adalah melalui hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil studi ini mengungkapkan PKS dalam pemilihan Anggota DPRD Kota Depok pada Pemilu Serentak tahun 2019 berhasil menjadi pemenang dengan meraih suara tertinggi sebesar 20,81% sehingga memperoleh 12 kursi. Kemenangan tersebut adalah karena didukung oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari : ideologi Islam PKS, peran pengurus dan kader PKS. Faktor eksternal terdiri dari : Walikota Depok periode tahun 2015-2020, organisasi Front Pembela Islam (FPI), konsistensi sikap politik PKS sebagai partai oposisi dan dalam pilihan koalisi pilpres. Pada studi ini disimpulkan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal tersebut saling melengkapi dan mendukung antara satu dengan lainnya sehingga berperan meningkatkan elektabilitas dalam upaya pemenangan PKS. ......This study regarding the PKS victory in the 2019 concurrent election in Depok City is important because it will provide an explanation of the factors that play a role in this victory. The focus of this study is the victory with the highest votes acquisition achieved by PKS in the election of Depok City Regional Representative Council (DPRD) Members in the 2019 Concurrent Election and the factors that contributed to this victory. To answer these problem, the typology theory of political parties and the theory of political strategy from Peter Schroder are used. Based on this theory, the author tries to classify party typology and then looks at the stages of PKS political strategy in the 2019 concurrent elections. Data collection techniques in this study were through in-depth interviews and literature study then analyzed using a qualitative approach. The results of this study reveal that PKS in the election of Depok City DPRD Members in the 2019 Concurrent Election succeeded in becoming the winner by achieved the highest vote of 20.81%, thus obtaining 12 seats. This victory was supported by internal and external factors. Internal factors consist of: PKS Islamic ideology, the role of PKS administrators and cadres. External factors consist of: the Mayor of Depok for the 2015-2020 period, the Islamic Defenders Front (FPI) organization, the consistency of PKS 'political stance as an opposition party and in the choice of the presidential election coalition. In this study it is concluded that these internal and external factors complement and support one another so that they play a role in increasing electability in PKS winning efforts.

Abstrak :
Wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai terbuka yang digulirkan saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali tahun 2008 menimbulkan respons beragam di internal partai. Di antaranya adalah sikap kritis beberapa kader yang menolak wacana tersebut dan berpotensi menjadi konflik internal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis bagaimana langkah-langkah PKS meredam konflik melalui mekanisme internal partai. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep konflik politik dan mekanisme resolusi konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan Halaqoh Tarbiyah sebagai conflict prevention dan peran struktural Majelis Syuro sebagai conflict termination mampu meredam konflik di internal PKS. Halaqoh Tarbiyah efektif dalam menanamkan nilai tsiqoh dan taat kepada kader dalam meredam konflik internal. Terdapat tiga cara yang dilakukan Majelis Syuro, yaitu menerbitkan penjelasan (bayan) partai terbuka, menyelenggarakan forum diskusi elit PKS (Multaqo Fikri), dan penegakkan disiplin organisasi melalui Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Mekanisme inilah yang kemudian mampu meredam konflik dan menciptakan soliditas internal partai. ......The discourse of Prosperous and Justice Party (PKS) being catch all party initiated when National Working Conference (Mukernas) in Bali 2008 causing various responses in internal party. In between, critical attitude some cadres that rejected the discourse and potentially being internal conflict. This research using qualitative method and analyze how PKS reduce conflict through mechanism of internal party. This research using the framework of the concept of political conflict and conflict resolution mechanism. The result of the research indicates Halaqah Tarbiyah as conflict prevention and the structural role of Consultative Assembly (Majelis Syuro) as conflict termination capable reduce conflict in internal PKS. Halaqoh Tarbiyah effectively imparting tsiqoh value and obedient to cadres in reducing conflict internal. There are three ways done by Majelis syuro. First, published an explanation (Bayan) about catch all party. Second, implementing discussion forum of elite PKS (Multaqo Fikri). Third, enforcement discipline organization through the Board for Organization Discipline Enforcement (BPDO). Those mechanism which was able to reduce conflict and create solidity in internal party.

Abstrak :
ABSTRAK
Teori party change menjelaskan bahwa perubahan partai disebabkan oleh tiga faktor yakni perubahan tujuan partai, perubahan kepemimpinan, dan faktor eksternal. Dengan menggunakan teori tersebut, skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor perubahan Partai Keadilan Sejahtera pada kepengurusan periode 2015-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Orientasi program PKS kepengurusan periode 2015-2020 dapat dilihat melalui program strategis PKS dan sikap PKS. Pada kepengurusan 2015-2020 terdapat tiga aspek yang menjadi penekanan perubahan PKS yakni penerapan Good Party Governance, penerapan dakwah kultural, dan peningkatan kualitas kaderisasi. Perubahan orientasi program PKS tersebut disebabkan oleh perubahan kepemimpinan. Selain itu perubahan kepemimpinan juga mempengaruhi perubahan identitas PKS sebagai partai kader menjadi partai catch-all.

---

ABSTRAK
The theory of party change explains that the changes of the party caused by three factors: the change of purpose of the party, a change of leadership, and external factors. By using this theory, this paper discusses the changing factors in the management of the Partai Keadilan Sejahtera 2015-2020 period. This research is a qualitative descriptive design. PKS program management orientation period 2015-2020 can be seen through a strategic program PKS and PKS attitude. In 2015-2020, there are three aspects of management that became the emphasis changes to the PKS that is the implementation of Good Governance Party, the application of cultural propaganda, and improving the quality of regeneration. The PKS program orientation change is caused by a change of leadership. Besides the leadership change also affects the identity change PKS as a cadre party into a catch-all party

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara agen sosialisasi politik keagamaan terhadap identifikasi partai Islam, PKS, PPP, PKB, dan PAN, pada siswa anggota Rohani Islam di 13 SMA Negeri Kota Depok. Partai Islam mempunyai kemampuan untuk membentuk modal sosial melalui agen sosialisasi politik keagamaan dalam institusi agama, keluarga, dan media. Peneliti berusaha meneliti lebih lanjut dengan menggunakan teori identifikasi partai politik oleh Greene dan agen sosialisasi politik keagamaan dengan 3 dimensi, media, keluarga, dan institusi agama. Melalui uji statistik somers'D yang menempatkan agen sosialisasi politik keagamaan sebagai variabel bebas dan identifikasi partai Islam sebagai variabel dependen, didapati hasil 0,406 yang artinya kedua variabel mempunyai hubungan yang lemah. Peneliti juga menemukan bahwa identifikasi siswa Rohis terhadap PPP mempunyai hubungan dengan agen sosialisasi keluarga yang terjadi ketika orang tua responden mempunyai latar belakang aktif di Partai Islam. Kemudian identifikasi siswa terhadap PKS mempunyai hubungan dengan institusi agama atau Rohis melalui kegiatan mentoring. ......This study examines the relationship between the socialization agents of religious politics with Islamic party identification (PKS, PPP, PKB, and PAN) among students who are also Rohani Islam (Rohis) members in 13 SMA Negeri in Kota Depok. Islamic parties have the ability to form social capital through their socialization agents (of religious politics) within religious institutions, families, and the media. I attempted to examine further through the political party identification theory by Greene and socialization agents of religious politics in 3 dimensions: the media, families, and religious institutions. Analysis using the Somers’D statistical test, which places the socialization agents of religious politics as the independent variable and Islamic party identification as the dependent variable, yields the result of 0,0406, meaning that both the variables have a weak correlation. I found that the identification of Rohis students with PPP has a relationship with families as the socialization agent which occurs if the respondents’ parents are active in Islamic Parties. This study has also shown that the students’ identification with PKS has a relationship with religious institutions or Rohis through mentoring groups/activities.