Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menemukan bahwa expertise paling banyak digunakan di putarankedua Pilkada DKI Jakarta, sedangkan rewarding paling banyak digunakan diputaran pertama. Punishing paling sedikit digunakan di kedua putaran tersebut.Rewarding, expertise, dan moral persuasion terbukti berpengaruh terhadappreferensi pemilih. Ketiga strategi ini signifikan pengaruhnya bagi seluruhpasangan di putaran pertama dan signifikan pula pengaruhnya hanya bagipasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di putaran kedua.Punishing di putaran pertama hanya signifikan pengaruhnya terhadap peluangmemilih bagi pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saeful Hidayat tetapitidak untuk kedua pasangan penantang lainnya. Dan, di putaran kedua tidakterbukti pengaruhnya terhadap preferensi pemilih bagi penantang maupunkompetitor.Variabel kontrol berupa pemimpin non muslim cukup baik menjelaskan peluangmemilih Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saeful Hidayat di putaran keduaPilkada DKI Jakarta 2017.Kata Kunci: Compliance Gaining, Pemasaran Politik, Rewarding, Punishing,Expertise, Moral Persuasion, dan Preferensi Pemilih. ......The Jakarta Regional Head Election This research result reveals that expertise was most used in the second round ofDKI Jakarta Election, meanwhile rewarding was mostly used in the first roundelection. Punishing is the least used in both round elections. Rewarding,expertise, and moral persuasion had been proven to have an effect on voterpreferences.The three of those strategies have significant influence to all the candidates in thefirst round election and they have also significant influence to Anies Baswedan Sandiaga Uno in the second round election. Punishing in the first round election had only significant effect on opportunity ofvoting behavior for the pair candidate, Basuki Tjahaja Punama Djarot SaefulHidayat but it is no longer for two other candidates pairs.The non Moeslem Leader as control variable is more reasonable to explain thevoting opportunities of Basuki Tjahaja Purnama Djarot Saeful Hidayat in thesecond round of 2017 Jakarta Election.Key Words Compliance Gaining, Political Marketing, Rewarding, Punishing,Expertise, Moral Persuasion, and Voter Preferences.

Abstrak :
Penelitian ini berupaya menggambarkan perbedaan pemberian dukungan di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pemberian dukungan antara pengurus dengan keputusan partai menunjukkan terjadinya konflik internal di PKB. Hal ini merujuk pada teori konflik Maswadi Rauf yang menyatakan bahwa salah satu bentuk konflik adalah konflik lisan berupa perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda.

Abstrak :
Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana peran media sosial khusunya akun media sosial resmi Facebook, Twitter, dan Instagram tim Ahok-Djarot dan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, dengan menggunakan teori web campaigning serta konsep politik, media, dan demokrasi modern melalui metode penelitian kualitatif. Skripsi ini dimulai dengan memperlihatkan bahwa penggunaan media sosial dalam kampanye politik sudah menjadi fenomena new politics di banyak negara terutama di Amerika Serikat dan saat ini Indonesia sedang menuju arah yang sama. Dinamika perubahan regulasi pemilihan kepala daerah di Indonesia, yang salah satunya diterapkan oleh KPU dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 diantaranya batasan pemasangan iklan bagi pasangan calon di media mainstream dan hal itu berdampak pada pasangan calon untuk meningkatkan intensitas turun langsung ke masyarakat di setiap daerah pemilihan, tentunya hal itu membutuhkan peningkatan anggaran dan waktu yang cukup besar. Dengan kondisi tersebut kampanye politik melalui media sosial terutama media sosial resmi yang didaftarkan ke KPU Jakarta, dikatakan berperan secara signifikan menjadi instrumen penting dalam memperkuat strategi politik tim sukses melalui pembangunan citra pasangan calon, mensosialisasikan visi, misi, dan program kerja, serta melakukan mapping isu yang menguntungkan pasangan calon melalui ketiga jenis media sosial resminya yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram. ...... This thesis will discuss about the role of social media especially official social media account Facebook, Twitter, and Instagram Ahok Djarot and Anies Sandi team in the second round election of DKI Jakarta 2017, using web campaigning theory and political, media and modern democracy concept through qualitative research methods. This thesis begins with the use of social media in politics that became a new political phenomenon in the United States and currently Indonesia is heading in the same direction. The dynamics of regulatory changes in local elections in Indonesia, conducted by KPU in the elections of DKI Jakarta 2017 limits of advertising in the mainstream media and that matter impact for the increase and decrease in electoral elections, of course it requires an increase in budget and time is quite large. With the condition, political campaign through of social media especially the official social media which register to KPU Jakarta, used as a big one becomes an important instrument in producing political strategies of candidate team for image development, socialize vision, mission,and program, along do mapping issue profitable to candidate through every types of official sosial media accounts Facebook, Twitter, and Instagram.

Abstrak :
Penggunaan media sosial, khususnya facebook sebagai alat kampanye marak dilakukan pada Pemilu di era Reformasi. Pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017, kedua kandidat yang bersaing yaitu pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sama-sama menggunakan facebook sebagai salah satu alat kampanyenya. Tujuannya sebagai upaya menjangkau pemilih khususnya pemilih muda. Dengan demikian, penelitian ini ingin mengetahui dan menjelaskan problematik penggunaan Facebook sebagai alat kampanye oleh dua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mempengaruhi preferensi pemilih pemula pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Untuk menjelaskan pengaruh media sosial terhadap preferensi pemilih pemula, penelitian ini menggunakan Media System Dependancy Theory atau teori sistem ketergantungan media. Beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu pertama, terkait penggunaan facebook sebagai alat kampanye dapat dilihat dengan menggunakan manajemen kampanye. Manajemen kampanye yang baik dilakukan sesuai dengan perencanaan, dilaksanakan secara konsisten dan secara berkala dilakukan proses evaluasi. Kedua, model pengemasan pesan kampanye di facebook harus disesuaikan dengan tujuan dari kampanye yaitu untuk memobilisasi dukungan untuk kandidat. Ketiga, pemilih muda lebih banyak menggunakan platform media sosial Instagram dibandingkan Facebook. Keempat, facebook dan platform media sosial lainnya tidak menjadi faktor utama terhadap pembentukan preferensi bagi pemilih pemula pada Pilkada DKI Jakarta 2017 di putaran kedua. Faktor lainnya adalah saluran informasi lain seperti media televisi, youtube, berita online. Kemudian selain itu terdapat juga faktor lingkungan seperti teman, keluarga, dan Gerakan Bela Islam 212.

---

The use of social media, especially Facebook as a campaign tool, is rampant during the Elections in the Reformation era. In the second round of the 2017 DKI Jakarta Pilkada, the two competing candidates, namely the Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) -Djarot Saiful Hidayat pair and the Anies Baswedan-Sandiaga Uno pair both used Facebook as one of their campaign tools. The aim is to reach out to voters, especially young voters. Thus, this study wants to find out and explain the problematic use of Facebook as a campaign tool by two pairs of candidates for governor and deputy governor in influencing the preferences of novice voters in the second round of the 2017 DKI Jakarta elections. To explain the effect of social media on the preferences of novice voters, this study uses The Media System Dependency Theory. Some of the findings in this study are first, related to the use of Facebook as a campaign tool that can be seen using campaign management. Good campaign management is carried out according to plan, carried out consistently and the evaluation process is carried out periodically. Second, the model of packaging campaign messages on Facebook must be adapted to the purpose of the campaign to mobilize support for candidates. Third, young voters use the Instagram social media platform more than Facebook. Fourth, Facebook and other social media platforms are not a major factor in the formation of preferences for novice voters in the second round of the 2017 DKI Jakarta elections. Another factor is other information channels such as television media, youtube, online news. Then besides that, there are also environmental factors such as friends, family, and the Islamic Defending Movement 212.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemilukada DKI Jakarta 2017 diwarnai dengan pertarungan wacana antara wacana pro kebinekaan dengan wacana anti kebinekaan. Penelitian ini memetakan wacana kebinekaan yang hadir pada saat pemilukada DKI Jakarta 2017 dalam rangka menggali strategi berkampanye pasangan Basuki-Djarot. Melalui penelitian ini, wacana kebinekaan dilihat sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap wacana anti kebinekaan yang muncul di masyarakat Jakarta selama momen pemilukada DKI Jakarta 2017. Penelitian ini menggunakan teori wacana oleh Michael Foucault untuk membongkar bagaimana objek bekerja membentuk wacana dan bagaimana wacana tersebut dilatarbelakangi oleh sebuah ideologi. Hasil dari penelitian ini adalah adanya persamaan dan perbedaan dalam kedua genre kampanye Basuki-Djarot wayang kulit dan flash mob . Kesamaan dua genre itu terdapat dalam latar belakang ideologi yang diangkat yaitu ideologi nasional dimana menonjolkan persatuan dan kesatuan sedangkan perbedaannya terdapat pada bentuk, penggunaan bahasa, sasaran audiens , dan isu yang diangkat. Wayang kulit mengangkat isu Islam universal sebagai strategi melawan wacana anti kebinekaan. Di sisi lain flash mob menyuarakan aspirasi pendukung Basuki-Djarot melalui partisipasi massa yang mencerminkan pendukung yang solid.

---

ABSTRACT
2017 Jakarta SCR Gubernatorial Election was full of controversy between kebinekaan and anti kebinekaan discourse. This research focuses on kebinekaan discourse in the 2017 Jakarta SCR Gubernatorial Election as a part of the campaign strategy. Through this research, kebinekaan is shown as a strategy against anti kebinekaan discourse which was spread among the people of Jakarta during the Election time. The research uses discourse theory by Michael Foucault, to show how object works on forming the discourse and the ideology that works as background. This research reveals that there are both similarities and differences between the puppet performance and flash mob as the campaign strategy from Basuki Djarot rsquo s side. The similarities can be found in the ideological background, in this case, the nationalism and the unity in diversity notion, while the differences are shown in the use of language, audience, and issue they want to show. The main issue found in the Puppet performance is Islam universalism that is used against anti kebinekaan issue. On the other hand the flash mob articulates the aspiration of Basuki Djarot rsquo s supporters through mass participation that reflects a solid supporter.

Abstrak :
Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan wadah bagi para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) untuk mengukur kompetensi dan kelayakannya sebagai orang nomor 1 dan 2 di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mendapatkan perhatian, dukungan, dan kepercayaan warga DKI Jakarta, para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur melakukan hal yang disebut tindak tutur performatif dalam menyampaikan gagasan dan programnya ketika beradu pendapat. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis dan maksud tindak tutur performatif yang digunakan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Data penelitian ini adalah seluruh tuturan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada segmen empat, lima, dan enam dalam debat perdana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tindak tutur performatif dalam Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan jenis asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi dengan maksud memosisikan penutur dalam kebenaran, memengaruhi mitra tutur untuk melakukan sesuatu, menunjukkan komitmen penutur pada masa mendatang, mengutarakan sikap perasaan penutur, dan mengetahui penyebutan suatu hal.

---

Jakarta Gubernatorial Election debate 2017 was a stage for governors candidates and vice governors candidates to show their competence and expediency as the number 1 and 2 in DKI Jakarta. To get interest, support, and trust from DKI Jakartas citizens, the candidates did acts in deliver their ideas and programs. This acts are called performative utterance. The purpose of the research is to identify kind and meaning of the performative utterance that the candidates used. The research data are the candidates utterance from segment four, five, and six of first Jakarta Gubernatorial Election debate. The research output are performative utterance in Jakarta Gubernatorial Election debate 2017, with kind assertive, directive, commisive, expressive, and declarative, with meaning to place the speaker as the truth, to influence audience to do something, to show speakers commitment in the future, to explain speakers sentiments attitude, and to know matters mentioning.

Abstrak :
ABSTRAK
Isu penistaan agama yang ilakukan oleh petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Ahok Tjahaja Purnama menjelang Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017 sempat menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Perdebatan tersebut ramai terjadi di media sosial, menunjukkan adanya kontestasi pro dan kontra terkait penetapan Ahok sebagai penista agama di ranah pidana. Kontestasi wacana di media sosial tersebut terus berlangsung sehingga menyebabkan polarisasi yang berpotensi menyebabkan terjadinya perpecahan di masyarakat. Dari kajian-kajian sebelumnya, diketahui bahwa terjadinya kontestasi dapat disebabkan oleh ekspresi kebangkitan identitas kepentingan pragmatis elit politik serta perkembangan media baru. Namun, studi-studi tersebut cenderung membahas kontestasi secara parsial dan tidak melihat adanya keberagaman aktor serta kepentingan yang melatarbelakanginya. Maka, dalam menjelaskan kontestasi wacana penistaan agama di media sosial, tulisan ini berargumen bahwa kontestasi wacana penistaan agama di media sosial disebabkan oleh adanya isu identitas yang di bingkai melalui media sosial dengan tujuan untuk memobilisasi pemilih dalam pemilihan. Pihak-pihak yang berkontestasi dalam pemilihan menggunakan strategi pembingkaian framing dengan memanfaatkan aktor-aktor di media sosial relawan, buzzer dan juga selebritis mikro sehingga menyebabkan terjadinya aktivitas saling membingkai di media sosial.

---

ABSTRACT
The issue of religious blasphemy carried out by DKI Jakarta Governor, Basuki 39 Ahok 39 Tjahaja Purnama before elections of DKI Jakarta in 2017 had become a heated debate among the people of Indonesia. The debate is rife in social media, indicating the existence of pros and contras contestation related to Ahok 39s determination as a religious blasphemy defendant in the criminal realm. Contestation of discourse in social media continues to cause polarization that has the potential to cause division in society. From previous studies, it is known that the occurrence of contestation can be caused by the expression of identity resurgence the pragmatic interests of the political elite as well as the development of new media. However, these studies tend to discuss partial cause and do not see any diversity of actors and the underlying interests. Thus, in this paper argues that the discourse contestation of religious blasphemy in social media is caused by the issue of identity that is framed through social media with the aim to mobilize voters in the election. Election winning parties use framing strategies by utilizing actors in social media volunteers, buzzers and micro celebrities, leading to framing activities in social media.

Abstrak :
Kehadiran media sosial dalam kehidupan masyarakat telah memasuki banyak ranah kehidupan manusia, termasuk ranah politik. Dinamika yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 diwarnai dengan kehadiran beragam meme yang tersebar di media sosial seperti Twitter. Meme menjadi media pengantar pesan yang digunakan oleh para pembuatnya dalam menanggapi berbagai isu yang hadir selama Pilkada DKI Jakarta 2017. Tidak hanya membaca meme secara harafiah, teori tindak ujaran diperlukan untuk benar-benar memahami maksud berbagai meme tersebut. Dengan menggunakan metode etnografi, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bermedia yang dilakukan para pembuat meme didasari oleh agensi yang mereka miliki. Tulisan ini menunjukkan bahwa praktik bermedia dengan membuat meme dan menyebarkannya di Twitter merupakan bentuk partisipasi politik era digital. Pengalaman yang dimiliki pembuat meme menjadi landasan untuk mewujudkan ekspresi dalam bentuk meme bertema politik. ...... The presence of social media in the life of society has entered many aspects of human life, including the political sphere. Dynamics that occurred during 2017 DKI Jakarta gubernatorial election was colored by the presence of diverse memes spread across social media such as Twitter. Meme became the medium to deliver message that used by the authors in response to various issues that were present during the 2017 DKI Jakarta gubernatorial election. Not only reading it literally, speech act theory is necessary to truly understand the meaning of the various memes. Using ethnographic methods, this research shows that the media based practices made by meme makers are based on their own agencies. This study shows that the practice of media by making memes and spreading them on Twitter is a form of political participation in the digital age. The experiences that meme makers possess serve as a foundation for realizing expression in the form of a political themed meme.