Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Setelah melalul petjalanan yang cukup panjang dan diwarnai dengan berbagai perubahan, baik dalam hal kebijaksanaan, peraturan, dan mekanisme pelaksanaannya, perekonomian Indonesia telah mencatat kemajuan yang signifikan jika dilihat dari sega pertumbuhan produk nasional bruto (GNP)nya. Kenyataannya, saat ¡ni Indonesia berada di persimpangan jalan dalam kelangsungan perekonomiannya, terutama bila dikaitkan dengan semakin ketatnya persaingan internasional.

Kebijaksanaan apa yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam sektor industri, guna mempertahankan pertumbuhan ekonominya dalam menghadapi persaingan internasional tersebut, menjadi pertanyaan yang penting untuk dijawab. Mengingat kondisi perindustrian Indonesia yang masih banyak memiliki kelemahan dan kekurangan, baik dan segi struktural, peraturan dan perundangundangan, serta kebijaksanaan yang ditempuh. Demikian pula, kekurangan dan kelemahan dapat ditemui dalam faktor-faktor yang seharusnya menjadi pendukung bagi derap langkah perindustrian indonesia, seperti lingkungan persaingan yang sehat, sistem flnansial, infrastruktur, dan pengendalian terhadap dampak lingkungan. Selain ¡tu masih banyak lagi kekurangan-kekurangan yang dapat menghambat, atau setidaknya memperlambat laju pertumbuhan sektor industri Indonesia.

Berdasarkan kondisi seperti itu maka harus dipikirkan kebìjaksanaan yang Paling tepat untuk dapat meningkatkan daya saing industri domestik di dalam persaingan internasional, guna menyokong pertumbuhan ekonomi nasional pada tingkat yang diharapkan. Sejalan dengan ¡tu, langkah-langkah perbaikan dan pcmbcnahan pada scktor-sektor yang masih memiliki kelemahan dan kekurangan tetap harus dijalankan. Karena, walau bagaimanapun daya saing yang kuat harus ditopang oleh kondisi internal yang balk.

Abstrak :
Penetapan eksekusi adalah suatu pernyataan dari Pengadilan Negeri agar suatu putusan dapat dilaksanakan. Penetapan eksekusi atas putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai syarat konstitutif dimana terhadap putusan Arbitrase yang tidak dimintakan penetapan eksekusinya ke Pengadilan Negeri dapat menyebabkan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pengaturan tentang penetapan eksekusi terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat di dalam pasal 46 ayat (1) dan (2). Pada pembahasan beberapa kasus, terlihat KPPU mempunyai anggapan bahwa penetapan eksekusi terhadap putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama seperti penetapan eksekusi pada putusan Arbitrase yakni mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai syarat konstitutif. Di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sendiri pengaturan tentang pelaksanaan putusan KPPU tidak hanya terdapat dalam pasal 46 ayat (1) dan (2) saja tapi juga terdapat dalam pasal 44 ayat (4) dan (5), dimana terhadap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan isi putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap maka akan diserahkan perkaranya kepada Penyidik dan dijadikan perkara pidana, jadi bukan dilakukan proses eksekusi secara perdata. Pada skripsi ini akan dibahas lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya fungsi dan kedudukan dari penetapan eksekusi menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang merupakan landasan yuridis dari proses penegakan hukum Persaingan Usaha dan juga akan dibahas tentang hal-hal yang melatarbelakangi adanya proses pidana dalam hal putusan KPPU tidak dilaksanakan oleh Pelaku Usaha.

Abstrak :
ABSTRAK
Bisnis penerbangan di Asia tengah dalam tahap perkembangan yang pesat setelah sebelumnya mengalami kelesuan pasca tragedi World Trade Center pada 11 September 2001. Di Indonesia perkembangan bisnis penerbangan ini merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Hal ini ditandai dengan kemunculan maskapai-maskapai dengan penawaran tarif jauh lebih rendah daripada yang ditawarkan maskapai penerbangan reguler. Maskapai penerbangan yang baru ini disebut dengan istilah budget airlines atau low cost carriers. Kehadiran low cost carriers mengakibatkan adanya shifting market dari angkutan darat dan laut ke angkutan udara. Dampaknya juga dirasakan sesama penyelenggara angkutan udara niaga, baik sesama penyelenggara low cost carriers maupun regular airlines yang telah lama beroperasi dengan tarif dan fasilitas reguler. Dampaknya dirasakan pula oleh konsumen selaku pengguna jasa. Kondisi bisnis penerbangan yang disemaraki low cost carriers mempunyai potensi yang mengarah pada tindak predatory pricing, yang dilarang menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia. Skripsi ini mencoba untuk menganalisa kegiatan ekonomi low cost carriers, dengan menggunakan Adam Air sebagai kasus studi. Hal-hal yang diperhatikan selain penyelenggaraannya berkenaan dengan pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, juga dengan memperhatikan segi efisiensi bisnis, kelaikan penerbangan, standar keamanan dan keselamatan penerbangan, kebijakan pemerintah di bidang tarif udara dan pengawasan pelaku usaha di bidang penyelenggara angkutan udara niaga. Dari penelitian yang sudah dilakukan akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa perang tarif low cost carriers dengan kasus studi Adam Air tidak melanggar pasal 20 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, karena tidak menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.