Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kajian perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan serta menganalisis implementasi perlindungan hukum hak-hak Pekerja dalam kepailitan (studi kasus: PT Omega Primawood (Dalam Pailit). Pokok permasalahan tesis ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak?hak Pekerja dalam kepailitan ditinjau dari UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan dan implementasi perlindungan hukum terhadap hak?hak Pekerja dalam kepailitan (studi kasus: PT Omega Primawood (Dalam Pailit). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Pekerja merupakan bagian dari suatu perusahaan dan juga merupakan salah satu stakeholder/pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Namun demikian, dalam hal terjadi kepailitan atas perusahaan tempat mereka bekerja, nasib Pekerja sering kali terabaikan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja dalam kepailitan perseroan adalah melindungi hak-hak dan kepentingan dari para Pekerja selaku stakeholder perseroan, harus memenuhi berbagai ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan Pekerja dalam hal kepailitan adalah sebagai Kreditur Preferen, dimana hak-haknya didahulukan. Perlindungan hak Pekerja dalam kepailitan terdapat dalam Pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan. Namun demikian, kedudukan Pekerja sebagai Kreditur Preferen dalam hal kepailitan tidak dapat diartikan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak Kreditor Separatis. Sebab, pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata juga telah secara tegas juga mengatur sebagai berikut; Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam halhal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya. Artinya bahwa hak istimewa dari Pekerja adalah untuk mendapatkan pembayaran dari harta-harta Debitor Pailit yang belum dijaminkan. Diharapkan di masa yang akan datang, para pembuat undang-undang menerapkan kewajiban agar pemberi kerja (dalam hal ini adalah Perusahaan) untuk menyediakan suatu asuransi yang dapat melindungi hak-hak Pekerja dalam hal terjadinya kepailitan Perusahaan. Hal ini diperlukan mengingat adanya kemungkinan seluruh aset Perusahaan dijaminkan kepada Kreditur Separatis, dimana dalam hal demikian maka tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembayaran hak-hak Pekerja. ...... This thesis describes the study of legal protection of employee's rights in bankruptcy as stipulated under the Labor Law and Bankruptcy Law as well as to analyze the implementation of the legal protection of employee's rights in bankruptcy (case study: PT Omega Primawood (In Bankruptcy)). Main issues of this thesis are the legal protection of employee's rights in bankruptcy based on Labor Law and Bankruptcy Law and the implementation of the legal protection of employee's rights in bankruptcy (case study: PT Omega Primawood (in Bankruptcy)). The thesis used juridical norms approach as research method and also qualitative data analysis as the analysis method. Employees are part of a company as well as also one of the stakeholders in a company. However, in the event of bankruptcy of its company, the status of employees is often overlooked. Legal protection employees? rights in the company's bankruptcy is to protect the rights and interests of the employees as stakeholders of the company, which shall meet various provisions under the prevailing regulations. The position of workers in the event of bankruptcy is a Preferred Creditor, who has the right to receive preferential treatment among other creditors. Protection of employees? rights in bankruptcy are regulated under Article 95 paragraph (4) Labor Law jo. Article 39 paragraph (2) Bankruptcy Law. However, the position of employees as Preferred Creditor in the event of bankruptcy cannot be interpreted as a higher rank than the right of Secured Creditor. Since Article 1134 paragraph (2) of the Indonesian Civil Code has strongly stated as follows; lien and mortgages are higher than the privilege, with the exception of the circumstances in which the law expressly stipulates otherwise. This means that the privileges of the employees is to obtain payment from the assets of Bankrupt Debtor which have not been secured. It is expected that in the future, the legislators to implement the obligations of the employer (in this case is the Company) to provide an insurance to protect the rights of employees in the event of bankruptcy of the Company. It is necessary since there will always a possibility that the entire assets of the Company were pledged to Secured Creditor, in such case there will be no asset which can be used to carry out the payment of employees? rights.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan hak bagi pekerja dapat diberlakukan bagi pekerja rumah tangga; apakah ada jaminan hak-hak PRT dipenuhi bila ia termasuk ke dalam pekerja sektor formal; dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak bagi pekerja rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau lebih. Dengan demikian penelitian ini menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, disamping menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 17 orang Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di sekitar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang penulis ambil secara acak, Kepala Seksi (Kasie) Informasi dan Bursa Kerja Sub Dis Penta Kerja-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI¬Jakarta, Staf Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala serta staf Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Gema Perempuan juga pars staf yayasan penyalur PRT di Jakarta (3 Yayasan). Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan staf pengajar Hukum Perburuhan sebagai narasumber di bidang hukum perburuhan. Dari analisis terhadap hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa : 1) berdasarkan hukum perburuhan sebenarnya PRT dapat disebut sebagai pekerja karena adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja antara PRT dengan majikan (pemberi kerja) yang dapat dilakukan baik lisan maupun tertulis asalkan memenuhi syarat-syarat: adanya pekerjaan tertentu, adanya perintah (di bawah perintah), adanya upah,dan dalam waktu tertentu. Dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian tersebut, maka hubungan antara PRT dan maj ikan adalah hubungan kerja; 2) Sehubungan dengan karakteristik khusus yang dimiliki PRT yakni wilayah/tempat kerja PRT yang yang berada dalam lingkup domestik, tertutup dan jenis/macam pekerjaan yang berbeda dengan pekerja pada sektor formal maka PRT perlu diatur dalam suatu ketentuan khusus; 3) Pemerintah khususnya pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya memberikan perlindungan kepada PRT dengan mengeluarkan Perda No. 6 Tahun 1993 tentang Peningkatan Kesejahteraan Pramuwisma meskipun dalam perkembangannya Perda tersebut dicabut dan diganti dengan Perda No. 6 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan karena tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di tingkat pemerintah pusat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait telah berhasil menyusun sebuah draft RUU Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga namun sampai saat ini RUU tersebut masih belum disahkan. Hal ini disebabkan masih banyaknya pro dan kontra bila RUU tersebut disahkan dan masih adanya tarik menarik kepentingan bila PRT diatur dalam suatu peraturan perundang¬undangan karena tidak dapat dipungkiri bahwa ada perbenturan kepentingan para pengambil kebijakan yang umumnya adalah majikan yang berkepentingan atas PRT. Hasil penelitian penyarankan agar diberikan perlindungan khusus bagi PRT dalam suatu peraturan perundangan-undangan baik dalam tingkat undang-undang maupun peraturan daerah agar hak-hak PRT terjamin. Hal ini berkaitan dengan peranan pemerintah yang berkewajiban untuk memenuhi hak warga negaranya terutama hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang layak dan adil. Namun peraturan yang nantinya akan terbentuk itu jangan justru terlalu memberatkan pengguna jasa (majikan) karena tidak semua pengguna jasa (majikan) PRT berasal dari golongan mampu (high class)juga harus memperhatikan faKtor sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

---

This study is conducted in order to find out whether the right provision for worker/labor could be applicable for housemaid/PRT (domestic workers); if there is any fulfilled right warranty for housemaid/PRT (domestic workers), if they are classified into formal sector worker; and what efforts which could be conducted by the government to protect and fulfill domestic help's right. This study uses qualitative approach method on the basis of descriptive study. Therefore, this study emphasizes primary data so obtained through deeply interview, in addition to secondary data through library study. Informant required in this study consist of 17 housemaid/PRT (domestic workers) who working within the surrounding area of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang as well as Bekasi (Jabodetabek) so taken randomly by the writer, Section Head of Information and Labor Market of Sub-Employment Pebta-Manpower and Transmigration Jakarta Special Capital Region, Staff of Legal Bureau of Manpower and Transmigration Departement and Head and Staff on Non Governmental Organization (NGO) of Rumpun Gema Perempuan as well as staff of Domestic Workers Distribution foundation in Jakarta (3 foundation). In addition, interview is also conducted with teaching staff of Labor Justice of Law Faculty of University Indonesia as source person in labor legal sector. On the basis of analysis taken from interview, it could be concluded that : 1) pursuant to the law labor, it transpires that domestic worker (PRT) could be classified as worker, because there is employment agreement. Employment agreement between PRT and employer (working provider) could be made either in oral or in writing, in order words it should fulfill requirements regulating certain activities, order (under the order), wage, as well as certain period. On the basis of such compliance of agreement element, then relationship; 2) in line with special characteristics owned by PRT such as House Maid's area/working place in the scope od domestic, closed as well as work types which are different with any workers in formal sector, thus Maid House should be regulated in one special provision; 3) Government especially Regional Government of Jakarta Special Capital Region Province has endeavored to provided protection to the housemaid issuing Ordinance No. 6 Year 1993 regarding Improvement of Housemaid Welfare, though under its development the aforementioned Ordinance is revoked and replaced by Ordinance No. 6 year 2004 regarding Manpower, because it does not proceed accordingly. In the central government level, Department of Manpower and Transmigration cooperated with relevant instance and institution has succeeded to arrange Bill draft regarding Protection for Domestic Workers. However, up to now, the said Bill Draft has not been legalized. This matter is due to several factors such as there are still pros and cons, if such Bill Draft is legalized and here is interest tug of war if Bill draft regulated on the basis of laws and regulations. Nevertheless, it could not be denied that there is conflict of interest on decision maker who is in general is an employer who is competent the the PRT. On the basis of study result, it suggests that PRT should be granted protection under laws and regulations either under laws and regulations or ordinance in order to the warrant for PRT Rights. This mater is related to the government role as the party who has obligation to fulfill their nation's right especially right for the work and working condition which are proper and fair. Meanwhile, regulation which would be further made should not be a burden for the service user (employer), because not all PRT service users (employer) are from high class. It should consider social culture factor developing in the community.

Abstrak :
Perkembangan Industri pada masa sekarang berkembang sangat pesat. Dengan adanya perkembangan industri ini membuat banyak perusahaan industri yang membutuhkan tenaga kerja, tidak terkecuali industri peleburan baja. Industri peleburan baja itu sendiri telah mendapat cukup perhatian di kalangan praktisi bidang kesehatan dan keselamatan kerja karena resiko dan bahaya kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja yang cukup tinggi. Bahaya terhadap kesehatan pada proses peleburan serta produksi baja disebabkan lingkungan kerja yang bising, polusi udara, adanya debu, logam berat serta panas yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja, ditambah dengan adanya resiko keselamatan pekerja akibat alat-alat kerja yang digunakan seperti mesin-mesin pemotongan, alat-alat berat, serta penggunaan Alat Perlindungan Diri APD yang minim. Karena itu, perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja sangat diperlukan dan harus dilaksanakan oleh pengusaha maupun pekerja itu sendiri sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Namun tidak sedikit dari pekerja itu sendiri yang telah mengabaikan kewajibannya dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerjanya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini yang membahas mengenai Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Pekerja Unit Peleburan Baja Industri Steel Manufacturing Di PT. GG dilakukan secara Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan melihat langsung kondisi lingkungan perusahaan sehingga penulis dapat mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian adalah diketahui bahwa perusahaan telah melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja seperti menyediakan Alat Perlindungan Diri APD , melakukan pengawasan terhadap pekerja, pemeliharaan alat-alat kerja, dan sebagainya. Namun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja ini belum sepenuhnya dapat diterapkan karena lemahnya kesadaran diri dari pekerja itu sendiri.

---

The industrial development in this era has rapidly growing. This development causes a lot of industrial companies needing handful of manpower, and that includes the steel smelting industrial companies also. Those Steel companies have gotten enough concern among practicioners in the field of health and safety because of the risks and the dangers and also the poor sickness the workers get because of the hardwork. The danger towards the workers rsquo health in the process of smelting and producting the steel is caused by the loud of the work environment, air pollution, the scattered dust, the heaviness of the steel and also the severe heat who potentially cause diseases and sickness. Not to mention the risks and danger the workers would get because of the industry tools such as the cutting machines, the heavy too, and the poorly used of Personal Protective Equipment PPE . Therefore, legal protection of occupational health and safety is indispensable and must be carried out by the workers themselves and the employer in accordance with the legislation in force. But still there are a lot of those workers who ignore its obligations in implementing occupational health and safety in the work environment. To answer these problems, this study discusses ldquo Occupational Health and Safety Law As A Protection Form For Steel Smelting Unit Workers in Steel Manufacturing at PT. GG rdquo is Normative Juridically performed and analytically descriptive. The data used is secondary data. The data analysis technique used is qualitative where the data collection was done by direct interview and direct look of the company rsquo s environmental conditions so that authors can know more about the implementation of occupational health and safety program. The required data is secondary data concists of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. The results of the study shows that the company has made efforts to implement the legal protection of the occupational health and safety such as providing personal protection equipment PPE , to supervise the workers, maintain the work tools, and so forth. However, the implementation of occupational health and safety have not been fully implemented due to the lack of self consciousness of the workers themselves.

Abstrak :
Proses pembuatan mebel umumnya menghasilkan partikulat, termasuk partikulat dengan diameter aerodinamik kurang dari 10 m PM10. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsentrasi PM10 yang dihasilkan dari proses penyerutan, pembobokan dan pengamplasan kayu di tiga industri mebel skala rumahan Toko A, B dan C. Selain itu, juga menganalisis diameter dan komposisi sampel yang memiliki konsentrasi tertinggi. Ketiga toko memiliki persamaan dan perbedaan karakteristik seperti luas, jumlah pekerja dan mesin produksi. Toko A memiliki luas 183 m2 dengan jumlah 3 orang pekerja, Toko B seluas 179 m2 dengan 3 orang pekerja dan Toko C 135 m2 dengan 2 orang pekerja. Rata-rata konsentrasi PM10 pada proses penyerutan, pembobokan dan pengamplasan di ketiga toko secara berutur-turut yaitu 439.64 g/Nm3, 341.54 g/Nm3, dan 777.42 g/Nm3 di Toko A, 537.07 g/Nm3, 292.91 g/Nm3 dan 633.27 g/Nm3 di Toko B serta 585.76 g/Nm3, 487.59 g/Nm3 dan 779.26 g/Nm3 di Toko C. Konsentrasi tertinggi yaitu proses pengamplasan di Toko C dan konsentrasi terendah yaitu proses pembobokan di Toko B. Sedangkan komposisi unsur kimia yang terkandung dari sampel pengamplasan yaitu C, O, Si, Al, Ba, Na, Zn, K dan Ca dengan rentang diameter antara 0.5 ndash; 0.7 m. ...... The process of making furniture generally produces particulates, including particulates with aerodynamic diameter less than 10 m PM10. This study aims to analyze PM10 concentrations resulting from the process of planing, mortising and sanding the wood in three of small scale furniture industry Store A, B and C. In addition, it also analyzes diameter and composition of sample with the highest concentration. The three stores have similarities and differences in characteristics such as area, number of workers and machinery. Store A has an area of 183 m2 and 3 workers, store B of 179 m2 with 3 workers and store C of 135 m2 with 2 workers. The average concentrations of PM10 in planing, mortising and sanding in the three stores are respectively 439.64 g Nm3, 341.54 g Nm3, and 777.42 g Nm3 at store A, 537.07 g Nm3, 292.91 g Nm3 and 633.27 g Nm3 at store B and 585.76 g Nm3, 487.59 g Nm3 and 779.26 g Nm3 at store C. The highest average concentration is in sanding process at store C and the lowest average concentration is in mortising process at store B. While the chemical compositions of sample are C, O, Si, Al, Ba, Na, Zn, K and Ca with diameter range between 0.5 ndash 0.7 m.

Abstrak :
Sebanyak 80 permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri berasal dari dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan banyaknya permasalahan terutama dalam manajemen sistem khususnya pada masa pra-penempatan seperti proses rekrutmen, pelatihan, serta pembekalan kepada pekerja migran Indonesia. Ditambah terdapat tumpang tindih pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan antara peran BNP2TKI dengan Kementrian. Hal tersebut membuat kesemerawutan terutama dalam praktek di lapangan. Skripsi ini membahas mengenai tumpang tindih kewenangan antara BNP2TKI dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dilakukan dengan menganalisa data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan anatar BNP2TKI dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih lengkap serta koordinasi yang baik antara kedua lembaga demi mewujudkan perlindungan yang aman terhadap pekerja migran Indonesia.

---

As many as 80 of the problems experienced by Indonesian migrant workers abroad come from within the country. The things that become the basis especially in the management system especially for the term of office such as recruitment process, training, and briefing to Indonesian migrant workers. Overlapping settings within the context between BNP2TKI and the Ministry. It makes a chaos especially in practice in the field. This thesis discusses the overlapping of authority between BNP2TKI and the Manpower and Transmigration Office in the regulation and tracking of Indonesian migrant workers arranged in the context of Indonesian regulations. Writing this thesis using normative juridical research method that is done by studying library materials or secondary data containing legal norms written. This research is analytic conducted by analyzing data qualitatively. Based on the results of the study, it can be accessed that there is an overlap of authority between BNP2TKI and the Office of Manpower and Transmigration in the message and placement of Indonesian migrant workers. Therefore, there is a need for a more complete and favorable arrangement that can be used for Indonesian migrant workers.

Abstrak :

 

ASEAN merupakan organisasi regional yang mempunyai kerja sama di bidang ekonomi, politik dan keamanan serta sosial budaya. Salah satu fokus utama dalam kerja sama sosial budaya adalah pada bidang ketenagakerjaan khususnya permasalahan pekerja migran. Negara di kawasan Asia Tenggara menyadari bahwa permasalahan migrasi tenaga kerja merupakan salah satu prioritas yang harus segara ditangani sebelum integrasi ASEAN dapat diwujudkan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan adanya Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers yang diikuti dengan adanya ASEAN Consensus on Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers sebagai instrumen perlindungan pekerja migran di ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pembentukan ASEAN Consensus on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers menggunakan pendekatan kualitatif analisis wacana yang berkaitan dengan perspektif konstruktivisme. Analisis wacana digunakan untuk menelaah perkembangan wacana perlindungan pekerja migran di kawasan Asia Tenggara. Dengan menggunakan perspektif konstruktivisme, maka penelitian ini menunjukkan bahwa ASEAN Consensus on Protection dan Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai instrumen perlindungan pekerja migran di Asia Tenggara dihasilkan melalui sebuah proses sosialisasi norma oleh norm entrepreneur yang melewati tahapan norm translation. Dengan demikian, pembentukan instrumen perlindungan pekerja migran di ASEAN mempunyai keterkaitan dengan dinamika wacana perlindungan hak asasi manusia pada level global.

---

ASEAN is a regional organization that has cooperation in the fields of economy, politics and security and socio-culture. One of the main focuses in socio-cultural cooperation is in the field of employment, especially the problem of migrant workers. ASEAN member states realize that the problem of labor migration is one of the priorities that must be immediately addressed before ASEAN integration can be realized. This commitment is manifested by the Declaration of Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, followed by the ASEAN Consensus on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers as an instrument for the protection of migrant workers in ASEAN. This study aims to analyze how the process of establishing the ASEAN Consensuson Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers uses a qualitative approach to discourse analysis related to the perspective of constructivism. Discourse analysis is used to examine the development of discourse on the protection of migrant workers in the Southeast Asia region. By using a constructivism perspective, this study shows that the ASEAN Consensus on Protection and Promotion of Rights of Migrant Workers as an instrument of protection for migrant workers in Southeast Asia is produced through a normalization process by entrepreneur norms that go through the norm translation stage. Thus, the establishment of instruments for the protection of migrant workers in ASEAN has to do with the dynamics of the discourse on the protection of human rights at the global level.

Abstrak :
Sebagai negara maju di segala bidang dan disegani oleh negara-negara eropa. Jerman membutuhkan tenaga kerja pada sektor  kesehatan. Permintaan tenaga kesehatan ini disambut baik oleh Indonesia. Maka, sejak tahun 2020 dilandasi dengan MoU, kedua negara melangsungkan kerja sama pengiriman pekerja  migran Indonesia secara  antarpemerintahan (G to G). Tujuan dari pemerintah Indonesia ini adalah melindungi warga negaranya dari pra bekerja hingga setelah bekerja dilaksanakan oleh BP2MI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data pendukung lainnya seperti pendapat para ahli, hasil wawancara, jurnal ilmiah, dan pengambilan dokumen resmi. Kemudian data tersebut dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Data-data yang diperoleh dianalisis dan dijabarkan dengan peraturan hukum positif yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian kerja sama antara Indonesia dengan Jerman dalam pengiriman pekerja migran Indonesia ke Jerman berlangsung juga karena adanya program triple win. Di batch pertama proses penempatan pekerja migran Indonesia ke Jerman berjalan dengan baik, akan tetapi setelah memasuki masa pelatihan banyak yang mengundurkan  diri dari proses perekrutan. Banyaknya yang mengundurkan diri menimbulkan masalah bagi pemberi kerja. Oleh karena itu pada batch kedua negara bersepakat untuk memberikan sanksi denda dengan membayar biaya pelatihan mengikuti kursus bahasa Jerman. Kesepakatan kedua negara ini layer diakibatkan calon pekerja migran Indonesia telah mengisi dan  menandatangani formulir pernyataan partisipasi. ......As a developed state in all sector and respected by European Country. Germany needs worker in health sector. This request for health workers was welcomed by Indonesia, which has unemployment problems. So, since 2020 based on the MoU, the two country have cooperated in sending Indonesia Migrant Workers with G to G Program (Intergovemental). The research method used in this research is using the Normative Juridical Approach Method. The data used are primary data and other supported daya by expert opinions, interviews, scientific journals and official document retrieval. Then the data is collected and presented in the form of a systematic description. The data obtained were analyzed and described with positive legal regulations relating to the object of research. Based on the results of the research the cooperation between Indonesian and Germany in sending Indonesian Migrant Workers to Germany also took place because of the triple win program. In the first batch the process of placing Indonesian migrant workers to Germany was good, but after entering the training period many resigned from the recruitment process. The large number of resigning poses a problem for employers. Therefore, in the second batch, the countries agreed to impose by paying training fees for taking German language course. The agreement between the two countries is layered because prospective Indonesian Migrant Workers have filled out and signed a participation Statement form.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai peran Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dalam mendorong advokasi Rancangan Undang- Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Penelitian ini mengaplikasikan Teori Aktivisme Politik sebagai kerangka analisis. Secara spesifik, analisis peran JALA PRT dilakukan dengan mengeksplorasi aktivisme politik yang dilakukan melalui rangkaian tindakan Mixed Action Strategies. Penelitian dilakukan melalui metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa aktivisme politik yang dilakukan oleh JALA PRT untuk mendorong advokasi RUU PPRT, dilakukan dengan menghubungi pejabat pemerintahan atau lobi, menggelar demonstrasi massa, aksi protes, serta berkoordinasi dengan media dan membentuk jaringan daring. Kesimpulan penelitian ini adalah aktivisme politik yang dilakukan oleh JALA PRT belum berhasil mencapai tujuan politiknya untuk mewujudkan perlindungan PRT melalui RUU PPRT

---

ABSTRACT
This thesis discusses the role of the National Network for Domestic Workers Advocacy (JALA PRT) in driving forward the advocacy of the Domestic Workers Protection Bill (RUU PPRT). This research applies the theory of Political Activism as part of the analytical framework. Specifically, analysis on the role of JALA PRT is conducted by exploring the political activism that was undertaken, through a set of Mixed Action Strategies. The research was done through a case study method with data collection techniques that encompass observation, literature study, and in-depth interviews. The research results show that the political activism undertaken by JALA PRT to drive forward the advocacy of RUU PPRT, was carried out by contacting government officials or through lobbying, mass demonstrations, acts of protest, as well as coordination with the media and developing an online network. In summary, the research discovers that the political activism undertaken by JALA PRT has not yet achieved its political target: the protection of domestic workers through RUU PPRT.

Abstrak :
PT KHI yang bergerak di sektor industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi karena menggunakan berbagai alat berat, mesin, dan bahan berbahaya. Untuk itu, perusahaan yang bergerak pada sektor tersebut perlu menyusun ketentuan mengenai keselamatan kerja dan memastikan bahwa pelaksanaannya dapat melindungi pekerja dari kecelakaan kerja. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan didukung dengan observasi ke lapangan dan wawancara kepada informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan keselamatan kerja dalam peraturan perusahaan PT KHI telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perusahaan ini mewajibkan adanya kerja sama antara perusahaan dan pekerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. PT KHI juga telah melaksanakan keselamatan kerja dengan baik, mulai dari pemberian pelatihan dan pembinaan, layanan dan fasilitas kerja, lingkungan kerja, hingga pengawasan. Meski demikian, masih ditemukan kasus kecelakaan kerja di PT KHI yang dalam beberapa peristiwa disebabkan karena kelalaian pekerja. Oleh karena itu, pengusaha dan pekerja harus memiliki kesesuaian pemahaman terhadap peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. PT KHI harus terus menjamin agar pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan pekerja harus terus mendukung upaya yang dilakukan oleh PT KHI dengan cara mematuhi dan melaksanakan ketentuan keselamatan kerja yang berlaku. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan keselamatan kerja tersebut, pemerintah perlu berperan mengawasi pelaksanaannya. ......PT KHI, which operates in the four or more wheeled motorized vehicle body and the trailer and semi-trailer industry, has a high risk of work accidents because it uses various heavy equipment, machines, and dangerous materials. For this reason, companies engaged in this sector need to formulate provisions regarding occupational safety and ensure that their implementation can protect workers from work accidents. This thesis is prepared using the doctrinal legal research method and uses secondary data obtained from library research supported by field observations and interviews with informants. The research results show that the occupational safety provisions in PT KHI’s company regulation are in accordance with the statutory regulations. This company regulation requires cooperation between the company and workers to prevent work accidents. PT KHI has also implemented occupational safety well, starting by providing training and coaching, work services and facilities, work environment, and supervision. However, there are still cases of work accidents at PT KHI, which in some cases are caused by worker negligence. Therefore, employers and workers must have a shared understanding of company regulation and statutory regulations to prevent work accidents. PT KHI must continue to ensure that workers can do their work safely and workers must continue to support the efforts made by PT KHI by complying with and implementing applicable occupational safety provisions. In addition, to optimize the implementation of occupational safety, the government needs to play a role in supervising its implementation.