Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Jual beli tanah dalam Hukum Adat adalah bersifat tunai, terang dan riil. Namun, dapat terjadi ketiga hal tersebut tidak dapat terpenuhi. Oleh karenanya para pihak membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli terlebih dahulu yang secara hukum belum mengalihkan hak atas tanah kepada calon pembeli. Akan tetapi, di dalam praktek terdapat notaris yang membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk kedua kalinya pada waktu yang bersamaan terhadap obyek dan para pihak yang sama. Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang kedua, pihak yang semula calon pembeli bertindak sebagai penjual dengan mendasarkan adanya hak milik dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang pertama kali dibuat.

---

Abstract
In Custom Law, the natures of sale and purchase of land are cash (tunai), transparent (terang) and real (riil). However, a situation whereby those three matters are not fulfilled can be occurred. In order to accommodate such condition, usually the parties will firstly execute a Conditional Sale and Purchase Agreement which by law, the right of land has not been transferred to the candidate buyer. In practice, however, there exists a case whereby a notary prepares a second Conditional Sale and Purchase Agreement at the same time on the same object and parties. In the second Conditional Sale and Purchase Agreement, the party - who was previously acting as candidate buyer - is acting as the seller on the basis of its right obtained in the first Conditional Sale and Purchase Agreement.

Abstrak :
Dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi mendesak masyarakat untuk sadar akan kepentingan perlindungan dan jaminan hukum terhadap setiap transaksinya. Agar transaksinya terlindungi adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dapat berupa perjanjian yang dibuat dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Penelitian ini menganalisis keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Notaris serta perlindungan terhadap pihak Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah yang dibuat oleh para pihak. Penulis mengidentifikasi keabsahan perjanjian pengikatan jual beli dilihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian yang didasarkan pada perjanjian pengikatan jual beli dengan dihubungkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pdt/2016. Adapun permasalahan yang dihadapi penulis dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang tidak ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap objek perjanjian pengikatan jual beli dan perlindungan hukum terhadap pihak pembeli dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis normatif serta metode analisanya secara kualitatif dengan tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut hasil penelitian ini, perjanjian pengikatan jual beli tanah yang dibuat antara para pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Perjanjian pengikatan jual beli ini tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu causa yang halal karena tidak semua pemilik tanah ikut menandatangani perjanjian pengikatan jual beli. ......With the rapid development of economic globalization, people are urged to be aware of the legal protection and warranty for each transaction. In order to have the transaction protected is by having an agreement. The agreement made by each party can be in the form of private deed or an authentic deed. This study analyzes the validity of the Sale and Purchase Agreement privately made deed and that has been legalized by a Notary and the buyer protection in the Land Sale and Purchase Agreement made by each party. The author identifies the validity of the sale and purchase agreement by the fulfillment of the legal terms of the agreement based on the sale and purchase agreement related to the case in the Decision of the Supreme Court Number 1696K/Pdt/ 2016. The problems faced by the author in this thesis are about the validity of the binding of sale and purchase agreement that is not signed by all interested parties on the object of the sale and purchase agreement and the lawful protection agreement of the buyer in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. To answer those problems, the normative juridical approach method is used and the analysis method is qualitative  the typology of this research is descriptive analytics. According to the results of this study, the binding agreement on the sale and purchase of land made between the parties does not meet the legal requirements of the agreement so that it is not legal and does not bind the parties. This binding sale and purchase agreement does not fulfill the objective requirement of an agreement, which is causa yang halal, because not all landowners signed the sale and purchase agreement.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Penyalahgunaan Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai ketentuan yang wajib dilaksanakan dalam Perjanjian Pengikatanan Jual Beli dan Bagaimana akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang timbul karena hutang piutang. Penelitian ini adalah Penelitian normatif dengan desain preskriptif analisis. Kesimpulan Penelitian yang dapat ditarik adalah bahwa perjanjian pengikatanan jual beli adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan yang telah dicapai dituangkan dalam suatu akta tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi demi mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum diantara pihak, akan lebih baik apabila perjanjian pengikatanan jual beli ditulis dalam suatu akta atau surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani para pihak. Pihak yang dimaksud disini adalah pihak penjual dan pembeli. Akibat hukum terhadap Akta Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang dibuat karena hutang piutang mengandung cacat yuridis yang dapat mengakibatkan kebatalan terhadap perjanjian tersebut, Perjanjian batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya atau dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian tersebut. ...... The Tesis discusses the abuses sale and purchase agreement in which there are letter of attorney attorney is used for debt repayment. The problems discussed are the provisions that must be carried out in the sale and purchase agreement and what legal consequences and legal protection of the sale and purchase agreement arising from debts and receivables. This study is a normative study with prescriptive design analysis. The conclusion of binding sale and purchase agreement is valid if it meets the terms of the validity of an agreement specified in article 1320 code of civil law. Agreements which has been achieved poured in a written deed and unwritten. But in order to achieve a sense of justice and the rule of law between the parties, it would be better if the binding sale and purchase agreement is written in a deed or agreement made and signed by the parties. Parties referred to here is the seller and the buyer. The legal consequences of the deed of sale and purchase agreement made as debts and receivables contain a defective juridical which can cause nullification of the agreement, agreement null and void because it does not qualify the objective requirement. It is means legal engagement appear from the agreement can not be forced to implement or there was never considered there appear the agreement.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang peranan Notaris dalam pembuatan Akta PPJB atas rumah susun. Pembahasan tersebut meliputi perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap perjanjian pengikatan jual beli rumah susun baik secara dibawah tangan dan secara akta otentik. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dijawab dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan Analisa Kualitatif dengan cara mempelajari data-data sekunder yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Hasil penelitian menyarankan bahwa perjanjian pengikatan jual beli bawah tangan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka berarti pelaku melawan undang-undang yang berlaku.

---

ABSTRACT
This thesis discuss on the Notary role on making Binding Purchase Agreement Deed for flat buyer. Discussion shall surface on the legal protection given by the enforced law in Indonesia to the Binding purchase agreement for flat buyer. This research is using Yuridif Normative research method with Qualitative Analysis done by studying secondary data which supports the discussion. Given arguments and reasons, the researcher concludes and suggests that Binding Purchase agreement that being sign must meet the condition spesific by law if it doesnt then can be interpret againt law.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum atas kuasa yang terdapat dalam perjanjian pengikatan jual beli. Pemberian kuasa sekarang ini semakin sering digunakan oleh masyarakat. Dalam perkembangannya pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat, baik dalam proses hubungan hukum maupun bukan hubungan hukum dimana seseorang menghendaki dirinya untuk diwakili oleh orang lain untuk menjadi kuasanya dalam melaksanakan segala kepentingannya. Pemberian kuasa dalam perkembangannya menjadi luas, akan tetapi dalam tulisan ini dikaitkan dengan suatu akta notaris perjanjian pengikatan jual beli dengan menggunakan kuasa lisan. Apakah kuasa lisan untuk membeli tersebut memiliki kekuatan hukum dan bagaimanakah cara pembuktiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber primer, sekunder, dan tersier serta analisis data secara kualitatif. Data penelitian juga digunakan dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan notaris. Dari hasil penelitian yang dilakukan, akhirnya diperoleh simpulan bahwa perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa lisan tersebut sah dan dapat berlaku, namun dikarenakan Undang Undang tidak secara tegas mengatur mengenai kuasa lisan, maka susah untuk dibuktikan kebenaran pembuktiannya. Karena kuasa lisan sangat susah untuk dibuktikan secara hukum apabila terjadi sengketa, oleh karena itu notaris dituntut kehati ? hatiannya dalam membuat akta yang memakai kuasa lisan, meskipun kuasa lisan untuk membeli tidak dilarang dan dapat digunakan dalam suatu akta notaris. ...... This thesis discusess the power of law of the authorities that is involved in a buy sell binding agrement. The act of giving authority to do a certain action is now more often used by the general public. In its development, the act of giving authority has now become one of the most common act of law that you see in society today. In the process of affilitions that are both bound and not bound by law where a person wills another party to do a certain act in his behalf to do any kind of activities in his interest. Though the act of giving authority in its development has become too vast in definition this thesis will link it to a notary certificate of a buy sell binding agreement that uses oral authority. Will oral authority to buy have the force of law? and what are the ways to prove it. The investigation methods employed will be normatif jurisdiction using primary, secondary and tertiary sources with qualitative data analysis. Investigation data will also be used together with data collection therough documents study and an interview with a notary. From the investigation result, a conclusion that the buy sell binding agrement with oral authority is legitimate and effective is procured; though is quite hard to prove its authenticity when a dispute takes place because the statute law does not regulate oral authority explicitly. As such, even though the giving of oral authorisation to purchase is not prohibited and can be used in a notary certificate, notaries are demanded to be extra cautious in making certificate where authority is given orally.

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Akta autentik yang dimaksud penulis disini adalah akta para pihak yaitu perjanjian pengikatan jual beli. Tujuan penulisan penulis yang menganalisa peran notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli adalah untuk mengemukakan sampai sejauh mana peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang Notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli. Permasalahan yang penulis angkat yaitu bagaimana peran dan tanggung jawab notaris jika salah salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut serta bagaimana pelaksanaan ketentuan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, menganalisis data secara kualitatif dengan melakukan sistematika terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar demikian, penulis dapat membuat kesimpulan yaitu bahwa notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli memiliki peran yaitu akta tersebut dibuat harus sudah sesuai dengan prosedur atau peraturan yang berlaku dan tanggung jawab notaris dalam perjanjian pengikatan jual beli yang dibuatnya adalah tanggung jawab terhadap aktanya saja serta dalam pelaksanaan pajak penghasilan pada perjanjian pengikatan jual beli notaris memiliki peran sebatas memberitahukan tentang adanya atau mengingatkan. Notaris juga tidak berhak atau berwenang melakukan pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak sendiri.

---

ABSTRACT
Notary is a public official who is authorized to make an authentic deed. Authetic deed meant here is a writer the parties that is a binding agreement trading. The author rsquo s purpose of analyzing the role of notary in making a binding agreement trading is to make the degree to which the roles and responsibilities of owned by a notary in making a binding agreement trading. the Problems who writers lift which are how the roles and responsibilities of notary if either one of the parties did not carry out an obligation in a binding agreement selling the purchases and how the regulations income tax on income of transfer of title of land and or building , and a binding agreement trading of land and or building. The study was conduct by the research of normative literature, by collecting data from literature and analyzing data qualitatively by the systematic application of laws and regulations that applied. Based on these study, authors conclude that notary in making a binding agreement trading have an important role that is such deed made should be in accordance with the procedures or regulations and responsibilities of the notary in a binding agreement trading inflicted is responsibility to the deed course and in the implementation of income tax on a binding agreement trading notary has a role to notify of the or remind. Notary also does not have right or authority to carry the payment of tax which should be achieved by taxpayers own.

Abstrak :
Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan objek bidang tanah sebagai perjanjian obligatoir, yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan, dimana para pihak mengikatkan diri untuk membuat perjanjian pokok, yaitu perjanjian kebendaan atau akta jual beli, yang menyebabkan beralihnya hak kebendaan. Bidang tanah yang menjadi objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli, jika pihak penjual dinyatakan pailit, maka bidang tanah tersebut masuk ke dalam harta pailit, dengan demikian kuasa sebagai bagian dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli menjadi hapus. Penelitian yang dituangkan dalam tesis ini, untuk menjawab bagaimana kedudukan kuasa sebagai bagian dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan objek bidang tanah dan harga telah dibayar lunas yang diikuti dengan penyerahan nyata, jika pihak penjual dinyatakan pailit. Dalam menjawab masalah tersebut, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 261K/Pdt.Sus-Pailit/2016 mengenai kuasa sebagai bagian dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai perjanjian obligatoir yang termasuk dalam hak perseorangan. Hasil penelitian bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan objek bidang tanah, harga telah dibayar lunas dan telah dilakukan penyerahan nyata, dimana perbuatan hukum dilakukan lebih dari satu tahun sebelum pernyataan pailit, maka objek bidang tanah dan bangunan telah menjadi milik pembeli dan tidak termasuk dalam daftar harta pailit, serta kuasa sebagai bagian dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli tetap sah dan mengikat. ......The Sale and Purchase Binding Agreement with the object of the plot of land as obligatory agreement, which serves as a preliminary agreement, whereby the parties commit themselves to enter into a principal agreement, namely material agreement or deed of sale and purchase, which led to the transfer of material rights. The plot of land which becomes the object of the Sale and Purchase Binding Agreement, if the seller is declared bankrupt, then the plot of land is entered into the bankrupt property, thus the authority as part of the Sale and Purchase Binding Agreement becomes deleted. The research in this thesis is to answer how the legal status of the authority as part of the Sale and Purchase Binding Agreement with the object of plot and price has been paid in full, followed by real delivery, if the seller is declared bankrupt. In answering the problem, it is done by using juridical normative research method, with a case approach that is Supreme Court Decision Number 261K Pdt.Sus Pailit 2016 regarding the authority as part of the Sale and Purchase Binding Agreement as obligate agreement which is included in the right of individual. The result of the research is the Sale and Purchase Binding Agreement with the object of plot of land, the price has been paid in full and has been submitted real, where the legal act is done more than one year before the declaration of bankruptcy, the object of plot and building has belonged to the buyer and not included in the list of assets bankruptcy, and the authority as part of the Sale and Purchase Binding Agreement remain valid and binding.

Abstrak :
Secara das sollen, hibah tanah harus dilakukan dengan akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Namun, secara das sein dikenal adanya perjanjian pengikatan hibah tanah. Permasalahan hukum muncul manakala perjanjian tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan pembuatan akta hibah, sedangkan obyek hibah sudah digunakan oleh penerima hibah, seperti dalam kasus Perjanjian Pengikatan Hibah Tanah antara PT. A (penerima hibah) dan PT. B (pemberi hibah). Dalam hal penerima hibah hanya mempunyai bukti berupa perjanjian pengikatan hibah, perlu dilakukan analisis yuridis mengenai kedudukan dan fungsi perjanjian pengikatan hibah atas obyek hak atas tanah sebagai perjanjian obligatoir serta keabsahan dan akibat hukum Perjanjian Pengikatan Hibah Tanah antara PT. A dengan PT. B yang sudah daluarsa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang sifatnya deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder yang dianalisis dengan teknik pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa kedudukan perjanjian pengikatan hibah atas obyek hak atas tanah sebagai perjanjian obligatoir termasuk kedalam perjanjian bantuan berupa perjanjian pendahuluan yang berfungsi untuk mempersiapkan perjanjian pokoknya yaitu akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Perjanjian ini hanya melahirkan hak dan kewajiban para pihak, tetapi belum memindahkan hak milik. Keabsahan Perjanjian Pengikatan Hibah Tanah antara PT. A dengan PT. B adalah tidak sah karena perjanjian tersebut secara yuridis telah berakhir dengan lewatnya jangka waktu pembuatan akta hibah berikut dokumen tanah lainnya yang menjadi obyek perikatan sebagaimana kesepakatan para pihak. Untuk itu, perlu adanya pembatasan jarak antara pembuatan akta hibah setelah ditandatanganinya perjanjian pengikatan hibah dan pencantuman pelimpahan wewenang dalam perjanjian pengikatan hibah apabila pemberi hibah meninggal dunia.

---

In das sollen, land grants must be carried out with a grant deed made by PPAT. However, it is basically known that there is an Agreement on Binding of Land Grants. Legal problems arise when the agreement is not immediately followed up with the making of a Grant Deed, while the object of the grant has been used by the recipient of the grant as is the case in the Agreement on Binding of Land Grants between PT. A as the recipient of the grant and PT. B as the grantor. In the event that the recipient of the grant only has evidence of transfer of rights in the form of a Grant Engagement Agreement, it is necessary to do a juridical analysis of the position and function of the Grant Engagement Agreement on the object of land rights as a legal agreement and legal and legal agreement between the PT. A with PT. B that has expired. This study uses a normative juridical method that is descriptive analytical and uses secondary data analyzed by qualitative approach techniques. From the results of the study, it was found that the position of the Grant Engagement Agreement on the object of land rights as an obligatory agreement was included in the assistance agreement in the form of a preliminary agreement which served to prepare the main agreement namely the Grant Deed made by PPAT. This agreement only gives birth to the rights and obligations of the parties, but has not transferred ownership rights. The validity of the Agreement on Binding of Land Grants between PT. A with PT. B is invalid because the agreement has legally ended with the passing of the period of making the grant certificate and other land documents which become the object of the engagement as agreed by the parties. The suggestion from the author is that there is a need to limit the distance between the making of a grant deed after the signing of a binding agreement on the grant and the inclusion of delegation of authority in the binding agreement of the grant if the grantee dies.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Studi kasus yang diambil oleh penulis adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MPPN/VII/2019 yang pada intinya memuat pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Mungki Kusumaningrum, Notaris di Kabupaten Kulon Progo yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hal tersebut di atas, tesis ini membahas identifikasi mengenai peran notaris dalam melahirkan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual, dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut menemukan fakta bahwa akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual dibuat dengan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan syarat materiil jual beli hak atas tanah. Oleh karena itu, akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual tersebut menjadi terdegradasi seperti akta dibawah tangan dan perbuatan hukum dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Notaris harus bertanggung jawab secara administratif dan perdata.

---

This thesis discusses the sanctions against a notary who violates the making of a binding purchase agreement with the selling authority. The case study taken by the author is the Decision of the Notary Central Supervisory Board Number 05/B/MPPN/VII/2019 which essentially contains a breach of obligations committed by Mungki Kusumaningrum, a Notary in Kulon Progo Regency who was imposed with a temporary dismissal for 3 (three) months. Based on the foregoing, this thesis discusses the identification of the role of the notary public in the binding agreement of sale and purchase agreement with the selling authority, and the responsibility of the notary to the agreement on the binding agreement of the sale and purchase agreement with the selling authority. Writing this thesis uses normative juridical research methods with an analytical descriptive research type. Based on the analysis of the Notary Central Board of Trustees' Decision, it is found that the deed of the Binding Agreement of the Sale and Purchase of Power of attorney is made not in accordance with the provisions in Article 1320 of the Civil Code, the notarial law and material conditions for buying and selling land rights. Therefore, the deed of the Sale and Purchase Agreement and the power of attorney to sell is degraded, such as a deed under the hand and legal actions can be canceled by the injured party. Then, for these violations, the Notary must be accountable both administratively and civil wise.

Abstrak :
Penelitian tesis membahas mengenai aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli sehingga perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang sah menurut hukum perjanjian. Perjanjian pengikatan jual beli lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1838 KUH Perdata. Walaupun didasari dengan kebebasan berkontrak perjanjian tersebut tetap mempunyai batasan yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kaitannya dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah maka harus diperhatikan ketentuan yang berkaitan terhadap objek perjanjian tersebut. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/PDT/2017 perjanjian pengikatan jual beli dinyatakan batal demi hukum dikarenakan perjanjian bersifat prematur. Sehingga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perjanjian pengikatan jual beli yang dinyatakan prematur menurut pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/PDT/2017; tanggungjawab Notaris atas kerugian yang timbul akibat perjanjian pengikatan jual beli yang dinyatakan prematur; dan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik. Untuk menjawab penelitian tersebut digunakan metode penelitian dengan bentuk yuridis normatif dengan pendekatan secara deskriptif yang menggambarkan peristiwa hukum yang terjadi dengan apa adanya dan menyampaikan kondisi tersebut menurut teori dan peraturan perundang-undangan. Hasil analisa penelitian ini adalah perjanjian pengikatan jual beli tanah bersifat prematur karena tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian mengenai objek yang belum jelas kepemilikannya. Namun putusan hakim ini besifat ultra vires dikarenakan menjatuhkan putusan melebihi yang dimintakan dalam gugatan yaitu wanprestasi. Akibat dibatalkannya perjanjian maka pembeli dapat meminta biaya kerugian dan dalam hal ini Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam perkara wanprestasi karena Notaris bukanlah pihak dalam perjanjian. ......This thesis research discusses aspects that must be considered in making a sale and purchase agreement so that the agreement becomes a legal agreement according to the regulations. Sale and purchase agreement was born because of the principle of freedom of contract that regulated in article 1338 civil code. Although based on freedom of contract the agreement still has the limitation such as not contradicting laws and regulation, decency, and public order. According to the relation of sale and purchase agreement of land the agreement must be notice a regulation that related to the object. Based on Supreme Court Decision number 680 K/PDT/2017 the agreement was declared null and void due to the agreement was premature. Hereby the issues that will be discuss in this research is sale and purchase agreement which was declared premature based on Supreme Court Decision number 680 K/PDT/2017, Notary's responsibility for losses arising from the sale and purchase agreement which is declared premature, and legal protection for good faith buyers. This research uses normative-juridical with a descriptive approach that describes legal events that occur as they are and conveys these conditions according to the theory and legislation. Based on the results of the research sale and purchase agreement of land is premature because the conditions of the agreement are not fulfilled especially regarding of object whose ownership is not clear. However the judge's decision was ultra vires because pass a verdict that exceeds what is requested in the lawsuit namely default. As a result of the cancellation of the agreement, the buyer can ask for loss costs and in this case the Notary cannot be held accountable in a case of default because the Notary is not a party to the agreement.