Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerusahaan sangat membutuhkan iklan sebagai alat yangefektif untuk memperkenalkan, menginformasikan dan membujukkonsumen untuk membeli produknya. Dalam proses pembuataniklan, perusahaan yang memproduksi suatu barangmembutuhkan perusahaan agency sebagai perusahaan jasa modeldan agen model. Demi kepastian hukum persetujuan antaraperusahaan dan model iklan (perusahaan agency)diaplikasikan dalam bentuk perjanjian secara tertulis.Untuk itulah dalam tesis ini dibahas mengenai bentukperlindungan hukum yang diberikan perusahaan dalam membuatperjanjian dengan pihak model iklan dan upaya hukum yangdapat dilakukan model iklan bila perusahaan melakukanwanprestasi. Secara khusus penelitian dalam tesis ini hanyadibatasi pada perjanjian nomor 007/SPKM/MBSMA/MIRABELLA/IV/2005 yang diselenggarakan pada tanggal 1April 2005, dengan para pihak PT. Martina Berto sebagaipihak pertama dan model iklan Donna Agnesia yang diwakiliSalsa Model Agency sebagai pihak kedua. Metode penelitianyang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yangbersifat normatif. Sedangkan data yang digunakan ialah datasekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier, yang didapatkan dengan studikepustakaan. Teknik wawancara yang dipergunakan adalahwawancara terarah dengan bantuan pedoman wawancara{interview guide) dengan manager legal perusahaan kosmetikPT. Martina Berto. Setelah mendapatkan data dilakukananalisis data secara deskriptif kualitatif sehingga dapatmemberikan gambaran yang jelas, sistematis dan logismengenai masalah yang dikaji serta dapat dirumuskankesimpulan dan saran. Berdasarkan analisa yang telahdilakukan, disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yangdiberikan PT. Martina Berto pada model iklannya ialahdengan membuat perjanjian kerja sama yang mengacu padaketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) tentang HakCipta dan doktrin para sarjana hukum. Sedangkan upaya hukumyang dapat dilakukan model iklan bila PT. Martina Bertowanprestasi ialah dengan mengajukan perselisihan tersebutke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)."

"Laporan magang ini membahas analisis dan audit atas perjanjian kerja sama operasi PT AAA yang bergerak di bidang jasa manajemen gedung dan perkantoran. Perjanjian kerja sama operasi (KSO) yang dilakukan PT AAA memiliki pola Build, Operate, Transfer (BOT). Acuan yang digunakan untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap perjanjian ini adalah PSAK 39. Namun, efektif sejak 1 Januari 2012, PSAK 39 ini dicabut melalui PPSAK No.11 dan acuan yang digunakan perusahaan untuk kebijakan akuntansi mengenai perjanjian KSO berubah sesuai dengan substansi perjanjian. Berdasarkan analisis atas substansi perjanjian, perlakuan akuntansi terhadap aset KSO berupa tanah dan bangunan menjadi berbeda. Untuk tanah, diakui sebagai properti investasi berdasarkan PSAK 13. Sedangkan untuk bangunan tidak boleh diakui PT AAA sebagai aset hingga masa konsesi selesai, kecuali bangunan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah KSO. Oleh karena adanya keterbatasan penulis dalam mengakses informasi, analisis pengakuan bangunan menggunakan dua asumsi yang berbeda, yaitu jika bangunan KSO sudah ada sebelum perjanjian BOT, dan jika bangunan KSO belum ada sebelum perjanjian BOT.

---

This internship report describes an analysis and audit on joint operation agreement of PT AAA. Core business of PT AAA itself is building and office management service. Joint operation agreement of PT AAA has BOT scheme. Standard used to determine any accounting treatment to this agreement is PSAK 39. However, PSAK 39 has been removed by January 1, 2012 through PPSAK No. 11 and hence standard used by PT AAA also changes, according to its substance. Some problems may arise from this change of accounting policy. Accounting treatment towards the joint operation assets, consists of land and building, differ based on the agreement?s substance. Land in this agreement is classified as investment property according to PSAK 13. On the other side, the building should not be recognized before the concession period is over. Due to restricted access of information, analysis on building recognition is built based two assumptions; whether the building is already within the land before joint operation agreement or not."

"ABSTRAKPengakhiran perjanjian yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) lazimnya membawa akibat hukum yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak dan cenderung menimbulkan penyalahgunaan hak (misbruik van recht) bagi pihak yang lebih dominan.. Keadaan tersebut lebih disebabkan para pihak tidak menyadari akibat hukum dikesampingkannya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata yang justru akan menimbulkan risiko dalam bentuk pengalihan tanggung jawab atas prestasi tertentu pada pihak lainnya. Dalam pengakhiran perjanjian operasi pengelolaan dan pengoperasian aset Elnusa Fabrikasi jelas hakikatnya termasuk ke dalam perjanjian yang alasan batalnya termasuk ke dalam syarat subyektif, sehingga pemutusannya harus dimintakan kepada hakim. Akan tetapi, perjanjian merumuskan pemutusan perjanjian dapat berakhir dengan otomatis (demi hukum) untuk tiga hal, yaitu (1) usaha patungan telah ditandatangani; (2) salah satu pihak mengundurkan diri dan disetujui para pihak; dan (3) salah satu pihak dibubarkan karena bangkrut atau pailit. Namun, dalam hal syarat kedua tidak otomatis terputus karena salah satu pihak harus memberikan persetujuan. Masalah hukum yang muncul sebagai akibat pemutusan perjanjian ini adalah risiko atas biaya dan pengeluaran yang telah dilakukan, karena kedua belah pihak menyepakati pembagian modal kerja yang jumlahnya ditentukan dalam perjanjian.

---

ABSTRACTTermination of Agreement which is prejudice to the Provision of Article 1266 o Indonesian Civil Code (KUHPerdata) shall commonly result in a legal consequenc which can give an adverse effect on either party and tends to make any right abus (antabrukt van recht) for the more predominant party. Such condition is mostly cause by the such cumstance where the parties do not realize that legal consequence arisin from the ignorance of the provision of Article 1266 of Indonesian Civil Code will jus then result in the risk of transfer of responsibility on a certain achievement to the othe party. In the termination of operation agreement, the management and operation o Elnusa Fabrication's asset, is principally classified into the agreement that the reason o its termination constitutes the subjective requirement, therefore the decision of whic shall be decided by the judge. However, the agreement formulates that the Agreemen can be automatically terminated according to law based on three aspects: namely (1 Joint Venture company has been duly signed, (2) Either party shall resign and suc resignation is agreed by the parties, and (3) either party is dissolved due to bankruptcy or insolvency. However, in the second requirement, it shall not be automaticall terminated because either party must give an approval. Legal problem due to th termination of this Agreement shall constitute the risk and the expense arising from th action which has been committed. Because the Parties agree with the division o working capital, whereby, the amount of which is determined in the Agreement."

"ABSTRAKPerjanjian merupakan bentuk dari kesepakatan antara dua pihak, dimana menganut asas konsensualisme yang berarti sepakat. Dalam melakukan perjanjian memang tidak sulit namun perlu diperhatikan mengenai syarat ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian, karena jika tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka konsekuensinya adalah dapat dibatalkan apabila yang dilanggar adalah syarat subyektif, dan batal demi hukum apabila yang dilanggar adalah syarat obyektif.Topik yang diangkat dalam penulisan tesis ini berupa akibat dari pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang berlaku, perjanjian tersebut di buat di bawah tangan atau tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga banyak terdapat kelemahan dalam isi perjanjian tersebut dan mengakibatkan pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kaitannya dengan bangunan yang dibangun berdasarkan perjanjian tersebut, di mana bangunan tersebut dibangun di atas tanah pemerintah yang memerlukan izin terlebih dulu dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Keuangan. Namun izin tersebut belum diperoleh tetapi isi perjanjian tetap dilaksanakan dan sudah dioperasikan. Bahkan IPB tidak memberikan pelimpahan kekuasaan secara tertulis kepada PT. BLST bahwa tanah tempat sarana tambahan tersebut dibangun boleh dipergunakan. Kemudian permasalahan yang diangkat berupa apakah akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, apakah akibat hukum dari bangunan yang dibangun berdasarkan perjanjian tersebut dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh sebagai pemenuhan perjanjian tersebut.Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan metode analisis data secara kualitatif dan hasil penelitian berbentuk evaluatif¬analitis.Kesimpulan dari hasil pembahasan berupa, pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan adalah dapat dimintakan pembatalannya, karena tidak sesuai dengan syarat subyektif di mana IPB sebagai pemegang hak pakai tidak memberikan kuasa pemanfaatan tanah, maka selain melanggar syarat subyektif PT. BLST juga melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka perjanjian dapat diakhiri secara sepihak. Kemudian akibat hukum terhadap bangunan berupa penghentian pemanfaatan hingga penyegelan gedung, maka upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan melakukan amandemen terhadap perjanjian, karena perjanjian tersebut dibuat sebelum izin keluar, yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

---

ABSTRACTAn agreement is a form of state of consensus between two parties. Despite the easiness in engaging such a thing, there are important matters need to be considered on making an agreement, particularly the requirements determined by the law, regarding the consequences in case it's not filled in accordance with the Articled 1320 of the Book of Civil Law (that it can be canceled if the requirement violated is the subjective one, and canceled for the sake of the law if the one violated is the objective requirement).The topic to be addressed in this thesis is the consequence of an agreement which doesn't fill the requirement determined by the law, since it was made unofficially or not before the presence of an authorized official, which causes legal weakness in the content, and the risk that the implementation of the agreement doesn't match with the applicable law. More specifically in this case, in the agreement to be scrutinized, there is a building established on a land belongs to the government, the reason of which the party built the structure should possess first an official permit for the government before the construction process initiated. However, in reality the permit was not issued, and yet the building construction has been started. The party that is supposed to give the permit, IPB (Bogor Institute of Agriculture) hasn't even given a written statement of permission to PT BLST to use the land. Thus, this thesis will identify the things as follow: what is the legal consequence of the implementation of an agreement which doesn't fill the legal requirements as determined by the law? What is the status of the building constructed on the land based on the agreement, and what kind of legal effort can be conducted as the fulfillment of the agreement?The research method applied in this thesis is the juridical normative library research, while using the qualitative data analysis method which leads to an evaluative-analytical result.The conclusion to be drawn is that the implementation of an agreement that doesn't fill the requirement is allowed to be cancelled, since it doesn't fit with the subjective requirement of which IPB as the holder of the concessions right doesn't give the concessions right to PT. BLST, which make the deed conducted by the company as a subjective violation to the law, and at the same time is a misachievement to the agreement."

"Tesis ini membahas analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (studi atas Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah). Keberadaan perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedua belah pihak dalam rangka menyebarluasan dan peningkatan pemahaman HKI serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi HKI.Berdasarkan pendapat para ahli faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan kerangka tersebut. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode survey dan wawancara. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di lingkungan Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan, Ditjen HKI yang berjumlah 35 orang sehingga penelitian ini disebut penelitian populasi, sedangkan untuk wawancara yaitu dengan key informant yang berkompeten dibidangnya. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner, pedoman wawancara, dan telaah dokumen.Hasil penelitian secara umum menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah belum berhasil dengan baik. Terbukti dari hasil kuisioner dan wawancara yang berhasil dikumpulkan ketahui bahwa komunikasi yang terjalin antara pejabat eselon dan staf pelaksana di bawahnya masih kurang terjalin dengan baik. Sumber daya yang ada sudah mencukupi tetapi masih diperlukan diklat teknis mengenai HKI. Selain itu tingkat pencapaian sasaran yang ada masih kurang. Untuk sikap pelaksana, muncul permasalahan adanya kecendrungan staf menjadi pasif dan sekedar menunggu perintah, kualitas pelaksanaan juga masih perlu ditingkatkan. Dan terakhir, koordinasi dan sosialisasi dalam struktur birokrasi masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka perlu upaya agar implementasi kebijakan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah tentang dokumentasi dan penyebaran informasi HKI berhasil dengan baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi.

---

This thesis studied analysis of factors influencing the implementation of Memorandum of Understanding (MoU) between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah) on intellectual property rights (IPR) information dissemination and documentation. The objective of this MoU are to support the work of both parties in Based on the above mentioned matters, there had to be things to be done in implementing the policy of MoU between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center on IPR information dissemination and documentation. Therefore, both parties should paid attention to those four factors: communication, resources, attitudes and organizational structure.disseminating and increasing the public understanding on IPR and to give public an easy access to IPR information.Based on the experts opinion, the influencing factors in implementing a policy are: communication, resources, attitudes and organizational structure. This research used those factors. This research is descriptive research, using survey and questionnaire. The population and sample in this research were all of 35 staffs of Directorate of Cooperation and Development, Directorate General of Intellectual Property Rights, therefore this research is called population research, and for interviews, it used the competent key informants. Instruments used in this research were questionnaire, interviews and literature.In general, the result of this research showed that the policy implementation of MoU between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center has not yet well-succeeded. It could be seen from the returned questionaires and conducted interviews that the communication between echelons and staffs were not good. The resources were appropriate but they still needed technical training on IPR. Another factor was the lack of goal achivement level. For attitude of staffs, there was tendency that they become passive and waited for instruction, and they had to increase their quality. And last but not least, the increase of coordination and structural beaurocrates."

"Skripsi ini membahas mengenai kekuatan mengikat memorandum of understanding yang mana memorandum of understanding banyak dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di dalam berbagai bidang, selain masyarakat, kementerian di Indonesia pun juga membuat memorandum of understanding untuk bersepakat satu sama lain dalam berbagai bidang, namun di Indonesia tidak ada pengaturan yang secara khusus membahas mengenai memorandum of understanding. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan mengikat Memorandum of Understanding yang dilakukan antar kementerian di Kementerian Sosial Republik Indonesia dan untuk mengetahui penyelesaian masalah apabila salah satu pihak kementerian tidak melakukan apa yang tertuang di dalam Memorandum of Understanding. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Memorandum of understanding yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan kementerian lain tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Memorandum of understanding dapat ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian kerja sama, pada perjanjian kerja sama ini yang kemudian di dalamnya berisikan hak dan kewajiban bagi para pihak.

---

This thesis discusses the binding force of a Memorandum of Understanding in which many people carry out a Memorandum of Understanding in their daily life in various fields. In addition to the community, ministries in Indonesia also make Memorandums of Understanding to agree on various issues, even though there is no specific arrangement in Indonesia that addresses the Memorandum of Understanding. This thesis aims to determine the binding strength of the Memorandum of Understanding carried out between ministries in the Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia and to find out the resolution if one of the ministries fails to follow the Memorandum of Understanding. The normative juridical method is used to conduct this research. The memorandum of understanding made by the Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia with other ministries does not have binding force for the parties. The Memorandum of Understanding can be followed by a collaboration agreement, which specifies the parties rights and obligations. "

"PT Asuransi X merupakan satu dari 52 perusahaan asuransi komersial yang menandatangani PKS CoB dalam program JKN dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2015, peserta produk managed care dari perusahaan ini mengalami penurunan hingga mencapai 41,27%. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang praktik dan kendala pelaksanaan skema CoB antara BPJS Kesehatan dan PT Asuransi X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan skema CoB di Indonesia secara umum belum berjalan baik akibat adanya kendala mayoritas perusahaan asuransi komersial menerapkan sistem indemnity. Sementara itu, pelaksanaan skema CoB khusus antara BPJS Kesehatan dengan PT Asuransi X telah berjalan cukup lancar yaitu mencakup kegiatan koordinasi kepesertaan, koordinasi manfaat pelayanan kesehatan, dan koordinasi penagihan klaim. Adapun kendala khususnya meliputi skema CoB hanya berlaku untuk pelayanan rawat inap tingkat lanjut, beberapa peraturan BPJS Kesehatan tidak berlaku nasional, flagging peserta CoB terbatas untuk dua penjamin, dan masalah terkait aplikasi penagihan klaim. BPJS Kesehatan diharapkan segera mengevaluasi implementasi yang telah berjalan dan menetapkan peraturan final tentang skema CoB dalam program JKN. Sementara PT Asuransi X sebaiknya melakukan evaluasi internal terkait capaian koordinasi kepesertaan, kepuasan peserta CoB, daya saing produk CoB di pasar, capaian koordinasi klaim, dan cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan skema CoB.

---

PT Asuransi X is one of 52 commercial insurance company which has signed a CoB Scheme Cooperation Agreement in the National Health Insurance program. In 2015, the participants of the company's managed care product has decreased up to 41.27%. This research is a qualitative descriptive study discusses about the practices and obstacles of the CoB scheme implementation between BPJS Kesehatan and PT Asuransi X. The results showed that the implementation of CoB scheme in Indonesia generally has not gone well due to majority of commercial insurance companies implementing indemnity system. Meanwhile, implementation of the CoB scheme between BPJS Kesehatan and PT Asuransi X has been running quite good that include activities of coordination of participation, coordination of health care benefits, and coordination of billing claims. Then the specific obstacles include CoB scheme only applicable for inpatient care at advanced health facilities, some BPJS Kesehatan regulations are not nationwide, flagging for CoB participants limited to two insurers, and problems related to claim billing application. BPJS Kesehatan is expected to evaluate the implementation of which has been run immediately and set a final regulation of CoB scheme in the JKN program. While PT Asuransi X should conduct an internal evaluation related to coordination of participation achievement, CoB participants satisfaction, CoB product competitiveness in the market, claim coordination achievements, and how to solve the obstacles of CoB scheme implementation."

"Dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Notaris dengan Bank dan developer, Notaris dan PPAT seharusnya memiliki tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan. Karena jika tidak dikerjakan maka Notaris dan PPAT telah lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang timbul akibat hukum bagi Notaris dan PPAT yang tidak melaksanakan sesuai dalam perjanjian kerja sama dengan bank terkait objek jaminan kredit perbankan dan tanggung jawab Notaris dan PPAT terhadap kelalaian Notaris PPAT dalam Perjanjian Kerja Sama. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dengan tipologi penelitian berbentuk deskriptif analitis. Notaris harus memenuhi rasa tanggung jawab sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan Kode Etik Notaris telah mengatur mengenai perilaku Notaris. Pasal 1365 KUHPerdata Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut terdapat kewajiban untuk membayar ganti rugi. Notaris dan PPAT harus memenuhi dengan penuh rasa tanggung jawab Perlu ditingkatkan mengenai kehati-hatian oleh para pihak objek jaminan kredit perbankan perlu pengawasan yang lebih optimal oleh Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan Pusat, Pihak Bank harus hati-hati dalam memberikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terhadap Notaris dan PPAT.

---

In In the Notary's Cooperation Agreement (PKS) with the Bank and developer, the Notary and PPAT should have full responsibility for the work. Because if this is not done, the Notary and PPAT will be negligent and will commit an unlawful act. Problems arising from legal consequences for Notaries and PPATs who do not comply with the cooperation agreement with the bank regarding the object of banking credit guarantees and the responsibility of the Notary and PPAT for the negligence of the PPAT Notary in the Cooperation Agreement. The form of research used in this research is doctrinal research, with a descriptive analytical research typology. Notaries must fulfill a sense of responsibility in accordance with Article 16 paragraph (1) letter a of the Law on the Position of Notaries that Notaries are obliged to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner and safeguard the interests of parties involved in legal actions and the Notary's Code of Ethics has regulated regarding Notary behavior. Article 1365 Civil Code: Every act that violates the law and causes loss to another person requires the person who caused the loss through his fault to compensate for the loss, there is an obligation to pay compensation. Notaries and PPATs must comply with a full sense of responsibility. There needs to be increased caution by the parties regarding banking credit collateral objects. There needs to be more optimal supervision by the Regional, Regional and Central Supervisory Councils. Banks must be careful in providing Cooperation Agreements ( PKS) towards Notary and PPAT."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris atas suatu akta, yang di kemudian hari dibatalkan karena memenuhi unsur Actio Pauliana. Rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah kedudukan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sebelum putusan pailit dalam Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016 serta bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan Perjanjian Kerja Sama dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis, metode analisis data kualitatif serta alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Perjanjian Kerja Sama dalam Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016 adalah sah serta berkekuatan sebagai akta autentik sampai dengan dibatalkan melalui putusan pengadilan karena memenuhi unsur Actio Pauliana. Selanjutnya Notaris memiliki tanggung jawab perdata terhadap pembatalan akta dalam putusan tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran perdata Notaris adalah penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, namun berdasarkan asas ultra petita, hakim menghukum para tergugat dan Notaris untuk membayar biaya perkara. Tanggung jawab administrasi dan moral juga dapat dibebankan kepada Notaris dengan membuat laporan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris serta Dewan Kehormatan pada organisasi Notaris. Saran yang diberikan adalah Notaris sebagai Pejabat Umum seharusnya dapat bertindak jujur serta memberikan penyuluhan terkait perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para penghadapnya untuk mengantisipasi agar suatu perbuatan hukum tidak merugikan pihak lain. Selain itu, Notaris juga harus bertindak hati-hati karena apabila notaris terbukti melakukan kesalahan, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik secara perdata, pidana, administrasi maupun moral profesi. 

---

This thesis examines the Notarys liability on a deed, which later be canceled because it comply with the element of Actio Pauliana. The issue raised in this research is how the position of the Cooperation Agreement that been made before The Bankruptcy Verdict Number 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016, and how the Notarys liability towards the cancellation of the deed in that verdict. The research method used is normative juridical research, with the typology of the research is descriptive analytical, the data analysis method is qualitative, and the data collection tools is the document study and interview. Based on the reseach, the conclusions are the position of the Cooperation Agreement is valid and standing as an authentic deed until being cancelled through the verdict as it comply with the elements of Actio Pauliana. The notary has civil liability towards the cancelation of the deed in that verdict. The sanctions toward the civil foul are the reimbursement of costs, compensation, and interest, but according to the Ultra Petita principle, the judge sentences the defendants and Notary for paying court fees. Administrative and moral liabilities can also be charged to the Notary by making a report to the Regional Supervisory Board of the Notary and the Honorary Board to the Notary organization. The advice given is that the Notary as a General Officer should be able to act honestly and provide counseling related to legal actions that will be carried out by the viewers to anticipate that legal action does not harm the other party. In addition, the Notary also have to be prudence, because if the notary is proven to be committed error, a notary can be held liabilities, such as civil, criminal, administrative and moral profession."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan Perjanjian Kerja Sama Operasi Pertambangan Batubara antara PT Y dan CV X yang mana kerja sama pertambangan batubara tersebut dilakukan di wilayah izin usaha pertambangan yang menjadi hak PT X (dahulu dikenal dengan CV X). Penelitian ini dilakukan karena keberadaan Perjanjian Kerja Sama Operasi Pertambangan Batubara tidak memenuhi dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Operasi Pertambangan Batubara oleh salah satu pemegang saham PT X, salah satu pemegang saham PT X yang mewakili CV X (i) telah tidak beritikad baik dalam pelaksanaan Share Sale and Purchase Agreement; dan (ii) telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap salah satu pernyataan dan jaminan pemegang saham PT X (penjual saham) di dalam Share Sale and Purchase Agreement. Share Sale and Purchase Agreement merupakan salah satu perjanjian terkait dengan jual beli atau pengambilaihan saham pada PT X oleh BHS Ltd. selaku investor asing. Sehingga, di dalam penelitian ini juga dilakukan kajian terhadap perjanjian yang terkait dengan jual beli saham PT X dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dalam hal ini penelitian terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Sedangkan, analisa dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan memilih pasal-pasal yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi dan Share Sale and Purchase Agreement dan peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan ruang lingkup permasalahan penelitian ini kemudian melakukan penelusuran terhadap teori dan asas-asas hukum sehubungan dengan hal tersebut.

---

This thesis focuses on the state of Cooperation Agreement of Coal Mining between PT Y and CV X on which the cooperation of coal mining is conducted on mining permit area possessed by PT X (formerly known as CV X). This research is conducted due to the existence of Cooperation Agreement of Coal Mining does not fulfill and is in conflict with prevailing laws. In addition, by signing the Cooperation Agreement of Coal Mining by a shareholder of PT X representing CV X, the shareholder of PT X (i) has not been in a good faith in implementing the Share Sale and Purchase Agreement; and has been in default over one of representations and warranties of shareholders of PT X (shares seller) under the Share Sale and Purchase Agreement. The Share Sale and Purchase Agreement represents an agreement in relation to the purchase or acquisition of shares on PT X by BHS Ltd. as foreign investor. Accordingly, in this study, it is also conducted study on agreements relating to purchase of shares on PT X whether it fulfils the prevailing laws. This research is normative juridicial research which is the research conducted on legal principles and legal synchronization. Whereas, analysis in this research is conducted in a qualitative by selecting articles in Cooperation Agreement of Coal Mining, Share Sale and Purchase Agreement, and prevailing laws, subsequently conducting research over legal theory and legal principle in relation to those matters."