Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Membangun hubungan dengan media, menjadi penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan, ketika muncul sebuah issue yang dilansir oleh media, atau ada informasi yang memerlukan media sebagai sarana. Eksistensi Humas (Hubungan Masyarakat) dalam menjalankan fungsinya, yang salah satunya adalah membina hubungan dengan media (Media Relations) sangat dipengaruhi oleh bentuk dan lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Itulah yang mendasari penelitian, bagaimana humas sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam menyikapi hubungan media (Media Relations) ketika dilanda sebuah krisis/issue. PT. Perhutani (Persero) sebuah BUMN dibawah binaan teknis Dep Kehutanan, merupakan subyek penelitian, untuk mengetahui sejauhmana fungsi humas dilaksanakan. Hal ini terkait dengan karakteristik Perhutani (Persero) sangat unik, balk bidangusahanya pengelolaan hutan, disamping itu sebuah BUMN tidak lepas dari suasana birokratis. Dalam penelitian yang dilakukan, data diambil melalui metode kualitatif diskriptif, adapun prosedurnya melalui wawancara yang mendalam kepada pejabat humas Perhutani dart pejabat lainnya, begitu juga kepada tujuh wartawan - 6 surat kabar nasional (Kompas, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Republika, Pikiran Rakyat dan Kedaulatan Rakyat) dan 1 majalah Forum. Hasil penelitian, memberikan gambaran sebagai berikut : 1. Ada kendala secara struktural, posisi humas sebuah BUMN dalam men jalankan fungsinya. 2. Dalam menjalankan Media Relations, Humas BUMN dalam hal ini PT Perhutani(Persero) mengalami keterbatasan sebagai penyedia 3. Penyelesaian krisis dari sebuah issue yang berkembang, Fungsi humas dilaksanakan secara fungsional, artinya satuan dalam organisasi dapat berfungsi sebagai humas. 4. Sehingga ada anggapan Humas sebuah BUMN diposisikan sebagai lembaga pengundang wartawan saja, serta menangani protokoler sebuah acara dan dokumentasi.

Abstrak :
Skripsi ini mengaji variasi akses yang dilakukan oleh petani penggarap di Desa Mekarwaru untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan lahan garapan yang secara de jure merupakan lahan milik Negara, akan tetapi secara de facto merupakan lahan yang seakan terbuka dan dapat dimanfaatkan siapa saja. Namun, terdapat aturan tentang pengelolaan lahan dari pemilik lahan yang dipercayakan pada pihak Perhutani. Berarti, lahan yang secara de facto seakan “terbuka” (open access) itu, sebenarnya dikelola oleh pihak yang memperoleh kewenangan dari Negara. Variasi akses yang dilakukan oleh petani penggarap dapat dilihat melalui mekanisme akses berdasarkan hak secara legal dan ilegal, serta melalui mekanisme akses berdasarkan struktural dan relasional. Melalui dua mekanisme tersebut, dapat ditemukan berbagai cara yang dilakukan petani penggarap untuk memperoleh pengelolaan lahan garapan pada kawasan Perhutani. Munculnya variasi akses menunjukkan bahwa kemampuan individu untuk memperoleh keuntungan dapat beragam yang diperoleh melalui berbagai cara, proses, dan hubungan sosial. Setelah memperoleh akses atas pengelolaan lahan garapan, petani penggarap memelihara aksesnya agar tidak berpindah ke pihak lain. Hal itu pun terwujud secara beragam pula.

---

This thesis examines the variation of access of Mekarwaru’s landless farmers in order to gain profits from de jure state-owned which could be claimed de facto land and utilized by any farmers. However, in reality, there are regulations of land management which have been defined by the land-owners, Perhutani. Therefore, the de facto-claimed land as an ‘open access’ resources is managed by the authority representing the state. The variation of access gained by landless farmers examined through both legal and illegal access mechanisms, as well as structural and relational mechanisms. These variation of access reveal the individual abilities to gain profits from any existing means, processes, and social relations. Furthermore, once the farmers have gained accesses to utilize the land, they are able to maintain and preserve it to avoid any changes of cultivators. Those mechanisms are, in fact, diverse as well.

Abstrak :
Variasi akses lahan Perhutani terjadi karena keragaman cara individu dalam mendapatkan aksesnya. Guna mendapatkan keuntungan dan aliran manfaat dari sumber daya yang longlasting diperlukan cara-cara tertentu dari masing-masing aktor untuk mendekati aktor yang menjadi pengontrol akses utama, yaitu Perhutani. Variasi akses yang dilakukan oleh petani penggarap dapat dilihat melalui mekanisme akses berdasarkan hak secara legal dan ilegal, serta melalui mekanisme akses berdasarkan struktural dan relasional. Munculnya ragam akses tersebut karena adanya perbedaan kekuasan dari setiap aktor. Penulis juga menunjukkan transformasi tanaman tembakau menjadi tanaman lainnya atas respon beberapa peristiwa yang terjadi pada kurun waktu satu dasawarsa, Perubahan ini merupakan pilihan rasional yang diambil petani untuk bisa tetap mendapatkan keuntungan dari tanamanya. Metode yang digunakan adalah penelitian etnografi dengan cara pengambilan data observasi partisipan dengan wawancara natural, dan wawancara mendalam. Temuan data menunjukkan berbagai macam dinamika variasi akses seperti bentuk mekanisme akses legal dan ilegal, ‘gadai’, dan ganti rugi lahan. Proses transformasi penanaman tembakau menjadi tanaman lainnya menunjukkan pilihan rasional dari masyarakat guna menekan kerugian maksimal akibat ketidakjelasan harga tembakau. ......Variations in access to Perhutani' land occur due to the diversity of ways in which individuals gain access. In order to obtain benefits and the flow of benefits from long-lasting resources, certain ways are needed from each actor to approach the actor who is the main access controller, namely Perhutani. Variations in access by smallholders can be seen through access mechanisms based on legal and illegal rights, as well as through access mechanisms based on structural and relational. The emergence of this variety of access is due to the different powers of each actor. The author also shows the transformation of tobacco plants into other crops in response to several events that occurred in a decade. This change is a rational choice taken by farmers to be able to continue to benefit from their crops. The method used is ethnographic research by taking participant observation data with natural interviews, and in-depth interviews. The data findings show various dynamics of access variations such as the form of legal and illegal access mechanisms, 'pawning', and land compensation. The process of transforming tobacco cultivation into other crops shows the rational choice of the community in order to minimize maximum losses due to the uncertainty of tobacco prices.

Abstrak :
ABSTRAK
Perubahan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara Perhutani sejak ditetapkannya PP/No.17-30/1961, membawa pengaruh pada pengelolaan hutan. Pada masa Perhutani, hutan telah dijadikan salah satu sumber pendapatan negara. Dari hasil penjualan kayu oleh Perhutani maka akan didapatkan devisa, pajak dan beban pembangunan. Dalam melakukan kegiatannya yakni produksi dan pemasaran, Perhutani mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang dialami Perhutani mempengaruhi segala aspek kinerja perusahaan. Dengan demikian selama masa 1961-1966 Perhutani masih belum dapat mengembangkan usahanya.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan Magang ini bertujuan untuk membahas kemampuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia angkatan 2011 dalam mengenal, memahami, mengerti, dan mengaplikasikan informasi tentang pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh perusahaan tempat internship/magang di Perum Perhutani.

Untuk mengenal apa saja hal-hal yang berkaitan langsung dengan pengadaan barang dan jasa, maka penulis mengadakan penelitian baik dengan membandingkan teori-teori yang dipergunakan dan hasil observasi langsung di kantor pusat Perum Perhutani.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Perum Perhutani sebagai perusahaan BUMN dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa agar membuat kualifikasi, pengawasan, dan system evaluasi yang lebih ketat untuk metode pengadaan barang dan jasa secara swakelola; memberikan metode pembayaran yang lebih jelas dan/atau fleksibel untuk metode pengadaan barang dan jasa swakelola; dan peningkatan sumber daya manusia untuk tim administrator dan pemeliharaan database dan membuat sistem E-Procurement yang lebih lengkap secara keseluruhan.

---

ABSTRACT
The focus of this internship report is for the freshman student of Faculty of Economy and Business at University of Indonesia to recognize, understand, and apply information about the procurement of goods and services carried out by the company where the internship program is occurred in Perum Perhutani.

The purpose of this study is to understand the things that are directly related to the procurement of goods and services, the authors conducted research in which comparing the theories used and the actual conduct of procurement process with direct observation method in Perum Perhutani headquarter office.This internship report is written as a qualitative research.

The researcher suggests PerumPerhutani as a state owned company to make stricter qualifications, supervision, and evaluation system for the self-management procurement process method; provide clearer and more flexible payment method for the self-management method; and improve the human resources skills for the administrators and database maintenance teams for E-Procurement system and create a better E-Procurement system as a whole.

Abstrak :
Pemerintah melalui kementerian BUMN telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perhutani sebagai salah satu BUMN ikut melaksanakan peraturan tersebut. Namun pada penerapannya, terdapat penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu, penilitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan prinsip-prinsip GCG pada Perum Perhutani. Penelitian menggunakan prinsip-prinsip GCG dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) yang kemudian diadaptasi kedalam Pedman Pelaksanaan GCG yang disusun oleh KNKG. Penelitian menggunakan metode post-positivist yaitu membandingkan kondisi ideal dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG sudah diterapkan dengan baik dan telah memenuhi indikator-indikator penerapan GCG. Akan tetapi perlu ditingkatkannya peran serta komitmen dari para top management dalam mendukung terlaksananya GCG dengan baik. ......Government through Ministry of State-Owned Enterprises has issued Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance. Perhutani as one of the SOEs participates in implementing these regulations. However, in the implementation process, there are irrelevance from the principles of Good Corporate Governance. Therefore, this study aims to examine the application of GCG principles and the obstacles in the Implementation. This study used the principles of GCG which was developed by the Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) which later adapted into by KNKG into Implementation Guidelines of GCG.This study uses the post-positivist method to compare ideal condition and real actual condition. The data used in this study were sourced from depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the principles of GCG have been implemented properly. However, it is necessary to increase the commitment from the top managements in supporting the implementation of GCG.