Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
RINGKASAN
Jika dilihat dari struktur PDRB maupun dari struktur tenaga kerja. maka Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak dapat digolongkan sebagai daerah agraris. Disamping sektor pertanian yang banyak memberikan sumbangan dalam struktur PDRB, maka sektor Iain yang juga sangat dominan dalam menghasilkan nilai tambah dalam PDRB adalah sektor pertambangan. Meskipun telah terjadi pergeseran dominasi kontribusi terhadap PDRB dari sektor primer (pertanian dan pertambangan) ke sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (jasa), namun peranan kedua sektor primer ini masih besar terhadap pembentukan PDRB.

Mengingat peranan sektor pertanian dan pertambangan yang besar dalam kontribusinya terhadap PDRB, maka didalam salah satu prioritas Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah, sektor pertanian, sub sektor kehutanan, dan pertambangan serta sektor transportasi dan komunikasi merupakan sektor-sektor yang diprioritaskan. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penetapan sektor-sektor unggulan ini dikaitkan dengan perencanaan pembangunan di daerah ini.

Sejalan dengan pergeseran dominasi sektor primer (pertanian dan pertambangan) terhadap PDRB ke sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (jasa), maka analisis dalam penelitian ini akan diawali dengan kajian tentang pertumbuhan dan pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak. Pendekatan analisis yang dipergunakan disini adalah yang menekankan pada pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB, serta pergeseran kontribusi sub-sub sektor dari sektor pertanian, pertambangan dan sektor industri terhadap sektor masing-masing. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan struktur perekonomian Kabupaten Dati ll Fakfak selama periode 1983-1994.

Untuk melihat potensi daerah yang ada, dalam kaitannya dengan kemampuan daerah dalam kegiatan-kegiatan usaha ekonomi, maka akan digunakan metode location quotient (LQ) untuk menentukan sektor-sektor yang merupakan sektor basis atau non basis. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa besar potensi sektor-sektor ekonomi, terutama sektor- sektor yang diprioritaskan sebagai sektor unggulan, didalam mendukung perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Dati ll Fakfak. Dengan demikian juga, maka akan dapat diketahui keunggulan komparatif suatu sektor di Kabupaten Dati ll Fakfak relatif terhadap sektor yang sama di tingkat propinsi Irian Jaya.

Selain sektor pertanian, maka sektor-sektor dan sub sektor yang diprioritaskan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Dati II Fakfak ini adalah merupakan sektor-sektor yang bersifat "enclave", padat modal dan biasanya dikuasai oleh perusahaan swasta besar atau yang disponsori oleh pemerintah. Oleh karena itu, maka dalam analisis tentang potensi sektor-sektor unggulan ini, penulis hanya akan membahas tentang sektor pertanian saja, khususnya sub-sektor perkebunan yang dapat mendukung pengembangan sektor pertanian secara keseluruhan sebagai sektor unggulan.

Sedangkan untuk mengetahui eksistensi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, terutama sektor pertanian, di Kabupaten Dati ll Fakfak dalam posisinya sebagai bagian dari perekonomian Propinsi Irian Jaya, maka akan digunakan metode shift-share. Dengan membandingkan posisi relatif sektor-sektor ekonomi tersebut dengan sektor yang sama di tingkat propinsi,maka akan diperoleh gambaran apakah sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif atau tidak. Dengan demikian, maka dapat dilihat apakah sektor-sektor unggulan yang telah diprioritaskan tersebut telah sesuai dengan potensi daerah ataukah sebaliknya. Di samping itu, dengan terindetifikasinya sektor-sektor yang benar-benar memiliki keunggulan tersebut, akan lebih memudahkan untuk menentukan sektor-sektor mana yang perlu Iebih dikembangkan agar dapat mendorong pengembangan sektor-sektor Iainnya, sehingga dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang lebih besar bagi daerah.

Hasil yang diperoleh dari analisis mengenai struktur perekonomian Kabupaten Dati ll Fakfak selama periode 1983-1994 memperlihatkan bahwa : (a) Kabupaten Dati ll Fak-fak mempunyai pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi; (b) dilihat dan pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB dan sub sektor dalam sektor pertanian dan sektor industri terhadap masing-masing sektor tersebut, maka dapat dikatakan bawa telah terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Dati II Fakfak.

Selain itu juga dari hasil analisis dengan menggunakan metode shift- share ditemukan bahwa pertumbuhan sektor-sektor akonomi di Kabupaten Dati Il Fakfak termasuk sektor pertanian dan sub sektor perkebunan cukup baik. Juga ditemukan bahwa semua sektor yang diprioritaskan sebagai sektor unggulan mempunyai keunggulan kompetitif, meskipun belum terspesialisasi. Satu-satunya sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi dan bahkan keuntungan Iokasi hanyalah sub sektor perkebunan saja. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam penetapan sektor unggulan cukuplah tepat dan khusus di dalam sektor pertanian, maka sub-sektor perkebunan perlu dikembangkan sebagai salah satu sub-sektor yang mampu mendukung pengembangan sektor pertanian sebagai sektor unggulan.

Abstrak :
Dalam perkembangannya, pemerintah kembali mengubah sistem perencanaan pembangunan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU SPPN . Sistem perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjamin tercapainya tujuan negara. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. UU SPPN adalah sebuah instrumen, maka agar instumen tersebut tetap up-to-date, perlu telaah mengenai apakah UU SPPN masih sesuai dengan kebutuhan kekinian. Kemudian diperlukan harmonisasi dengan instrumen lain yang setara maupun dibawahnya. Metode penelitian Hukum yang digunakan yuridis normatif dengan bahan primer, sekunder dan tersier sebagai sumber data penelitian. Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan RPJP-RPJMN sebagai Instrumen Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi yang berjenjang dari Tingkat Nasional sampai dengan Tingkat Daerah Tingkat II dimana berfungsi untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih optimal. Namun ternyata terdapat hambatan dari segi Birokrasi, dimana dalam pelaksanaannya belum bisa diandalkan, dan kemauan politik pihak di luar pemerintah untuk mendukungnya. Selain itu Presiden terpilih pada Tahun 2014 maka RPJMN akan disahkan pada tahun 2015, Kepala Daerah dari tingkatan Gubernur, Walikota hingga Bupati belum tentu terpilih pada tahun 2016 ataupun 2017 dan mungkin pengambil keputusan belum tentu sejalan tahun kepemimpinannya apalagi posisi partai yang belum tentu sejalan dengan visi misi Presiden terpilih. Maka upaya optimalisasi yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu segera dilakukan terhadap Pemerintah Daerah termasuk satuan kerja perangkat daerah/ SKPD dalam Pembentukan perencanaan pembangunan yang dihasilkan berupa dokumen-dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP Daerah untuk jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJM Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Renstra-SKPD untuk jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Renja SKPD . Selain itu untuk pelaksanaan sinkronisasi Visi Pembangunan Pusat dan Daerah, maka pengaturan dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah tidak harus terjadi, terlebih karena adanya pelaksanaan asas desentralisasi dalam wujud otonomi daerah. Oleh karena itu, pengaturan perencanaan pembangunan di daerah menuju ke arah pluralistik.

---

In its development, the government again changed the system of development planning through the enactment of Law No. 25 of 2004 on National Development Planning System UU SPPN . Planned planning system is expected to ensure the achievement of state goals. In an effort to achieve these objectives, the National Development Planning System as a unity of development planning procedures to produce long term, medium term and annual development plans implemented by the state and community organizers at the Central and Regional levels. The SPPN Law is an instrument, so that the institution remains up to date, it is necessary to examine whether the SPPN Law is still in line with the present needs. Then required harmonization with other instruments equivalent or below. Legal research methods used normative juridical with primary, secondary and tertiary materials as the source of research data. From the results of the study, the authors conclude RPJP RPJMN as a Legal Instrument in Economic Law Development tiered from the National Level up to the Level of Second Level Region which serves to encourage a more optimal development planning. But there are obstacles in terms of bureaucracy, which in its implementation can not be relied upon, and the political will of parties outside the government to support it. In addition, the President is elected in 2014, the RPJMN will be ratified by 2015, the Head of Region from the level of Governor, Mayor to Regent is not necessarily elected in 2016 or 2017 and maybe the decision makers are not necessarily in line of the year of leadership let alone the position of the party that is not necessarily in line with the vision mission of the elected President. So the optimization effort that can be done is the implementation of control and evaluation of regional development needs to be done immediately to Local Government including unit of regional apparatus SKPD in Formation of development planning resulted in documents Long Term Development Plan RPJP Daerah for long term , Regional Medium Term Development Plan RPJM Daerah and Strategic Plan of Local Government Devices Renstra SKPD for the medium term, and Local Government Work Plan RKPD and Work Plan of Regional Working Units Renja SKPD . In addition to the implementation of synchronization of Central and Regional Development Vision, the arrangement of national and regional development planning should not occur, especially because of the implementation of the principle of decentralization in the form of regional autonomy. Therefore, the arrangement of development planning in the regions towards the pluralistic direction.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini merupakan hasil kajian kondisi empiris perencanaan pembangunan daerah yang dikaitkan dengan teori tentang strategi perencanaan pembangunan yang terdiri dari dimensi pendekatan perencanaan pembangunan dan konsistensi. Perencanaan pembangunan nasional dan daerah daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem oerencanaan pemabangunan nasional, PP 8 tahun 2008 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 yang terakhir diubah menjadi peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017. Pendekatan perencanaan pembangunan secara proses yang dimaksud dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut adalah pendekatan perencanaan atas ke bawah, bawah ke atas, partisipatif, teknokratik, politis. Pendekatan perencaan pembangunan yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ternyata masih belum dapat menciptakan konsistensi antardokumen rencana pembangunan jangka mennegah daerah (lima tahunan) dengan dokumen rencana kerja pemerintah daerah (tahunan). Seharusnya dokumen rencana kerja pemerintah daerah merupakan pedoman bagi perangkat daerah untuk menetapkan dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja-PD). Artinya bahwa Renja-Perangkat Daerah mempedomani RKPD dalam menetapkan Renjanya. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan datanya melalui penelitian lapangan, wawancara dan telaah dokumen. Adapun strategi perencanaan pembangunan daerah melalui alternatif pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang ditawarkan adalah pendekatan top down, act localy, nature/ bottom up, technoratic, regional, interaktif

Abstrak :
ABSTRACT
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang adalah forum antarpelaku untuk menyusun rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Pelaksanaan musrenbang juga dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait dengan pembangunan di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pelaksanaan musrenbang dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Untuk melihat efektivitas pelaksanaan musrenbangnya, penelitian ini menggunakan teori perencanaan yang baik dari Nugroho dan Wrihatnolo 2011 yang terbagi atas sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbang RKPD di Kota Bekasi tahun 2018 sudah cukup efektif, dapat dilihat dari terpenuhinya sebagian besar indikator pada keempat dimensi yang ada walaupun terdapat beberapa hambatan. Indikator pada dimensi transparan belum terpenuhi dengan baik yaitu terkait menampung setiap usulan yang masuk tanpa ada yang disembunyikan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dalam hal sistem yang dipakai yaitu sistem e-planning. Hambatan pelaksanaan musrenbang lainnya adalah terkait dengan keterbatasan keuangan daerah yang membuat tidak semua usulan dapat diakomodir.

---

ABSTRACT
Development Planning Discussion Musrenbang is an inter government forum to develop national and regional development plans. The implementation of musrenbang is also intended to accommodate community aspirations related to development in the region. This study aims to see the effectiveness of the implementation of musrenbang in the preparation of Local Government Work Plan Document RKPD in Bekasi City, West Java Province. To see the effectiveness, this research used theory of a good planning from Nugroho and Wrihatnolo 2011 which is divided into systematic, integrated, transparent and accountable. This research uses post positivist approach with in depth interview and literature study for data collection techniques. The results of this study indicate that the implementation of musrenbang for RKPD document 2018 in Bekasi is quite effective, can be seen from the fulfillment of most indicators on the four dimensions that exist although there are some obstacles. Indicators on transparent dimensions have not met well that is related to accommodate every proposal that comes in without any hidden. This is due to the limitations in the system used is the e planning system. The other obstacles on the implementation of this musrenbang are related to the regional financial constraints that make not all proposals accommodable.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan bagaimana sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah dengan pemerintah daerah, yang akan dijelaskan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh adalah bahwa sinkronisasi dilakukan melalui koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi, prioritas dalam RPJMN dan RKP menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD dan RKPD, dikoordinasikan antara kementerian / lembaga dan pemerintahan daerah, begitu pula target-target nasional terkait urusan pemerintahan daerah III dikoordinasikan untuk dijadikan acuan oleh daerah dalam menentukan target di masing-masing daerah. Selain itu, salah satu penyusunan kebijakan yang menjadi tugas pemerintah adalah penyusunan peraturan pemerintah tentang standar pelayanan minimal dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait pelayanan dasar. Dengan demikian, hasil sinkronisasi urusan pemerintaha dapat mengintegrasikan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prinsip money follow program pada perencanaan pembangunan Kota Depok pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Tahun 2017. Pendekatan dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisa kualitatif untuk mengeksplorasi pelaksanaan prinsip money follow program dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pihak-pihak di Pemerintahan Kota Depok. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip money follow program belum dilaksanakan dengan baik sesuai indikator teori Planning Programming Budgeting System PPBS. Pada pelaksanaan prinsip money follow program pun masih terdapat hambatan-hambatan yaitu keterbatasan kapabilitas dan pemahaman yang belum merata diantara sumber daya manusia di dalam fungsi perencana. Hambatan lainnya adalah Organisasi Perangkat Daerah OPD yang masih memberikan usulan kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritas program di dalam tahun rencana.

---

This research aims to find out the implementation of the principle of money follow program in development planning of Depok city based on Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD document 2017. This research uses qualitative analysis method to explore the implementation of money follow program principal on development planning process by Depok city Government. This research found that the implementation of money follow program principle has not been applied suitably with the indicators of Planning Programming Budgeting System PPBS. In the implementation of the principle of money follow program, there are still some challenges that have to be encountered in order, such as limited capability and unequal understanding among the human resources who act as the planning function. The other obstacle is related to Organisasi Perangkat Daerah OPD is gives advises about that does not in line with the program 39s priority in the year of the plan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses perencanaan partisipatif pembangunan desa pejengkolan tahun 2019 – 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif – deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), Loka Karya Desa (Lokdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Pada proses tersebut menunjukan bahwa setiap tahapan yang dilakukan mulai dari tahapan penyelidikan, perumusan masalah, tahapan identifikasi sumber daya (daya dukung), tahapan perumusan tujuan, tahapan rencana tindakan, dan tahapan penyusunan anggaran telah dilakukan secara bersama – sama pemerintah desa dengan masyarakat. Dalam setiap tahapan, yang menunjukan perencanaan partisipatif atau perencanaan yang melibatkan masyarakat adalah tahapan pengkajian keadaan desa atau tahapan penggalian. Sebab pada tahapan ini masyarakat diberikan kewenangan seluas – luasnya untuk mengusulkan proyek/program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan melihat potensi, peluang, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sedangkan pada tahap paska pengkajian keadaan desa, tahapan – tahapan berikutnya hanya diikuti oleh perwakilan atau delegasi dari tiap – tiap dusun untuk mengawal usulan menjadi prioritas pembangunan desa selama 6 tahun. Kemudian untuk menentukan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara perangkingan yang di nilai oleh masyarakat secara bersama – sama dengan melihat dampak, pemenuhan hak dasar, dan pengaruh dari program yang diusulkan oleh masyarakat desa. This study is aimed to observe how the participatory planning process of the development of Pejengkolan Village during 2019 - 2025. This research uses a qualitative - descriptive method. The results of this study indicate that the village development planning process is carried out in a participatory manner through hamlet deliberations (musdus), village meetings (musdes), Village workshop (Lokdes) and village development planning deliberations (musrenbangdes). This process shows that every stage carried out, starting from the investigation stage, the problem formulation, the resource identification stage (supporting capacity), the goal formulation stage, the action plan stage, and the budget preparation stage have been carried out jointly with the village government and the community. In each stage, what shows participatory planning or planning that involves the community is the stage of assessing the condition of the village or the stage of excavation. Because at this stage the community is given the broadest possible authority to propose projects / programs according to community needs by looking at the potentials, opportunities and problems faced by the community. Meanwhile, at the post-assessment stage of the village condition, the following stages were only followed by representatives or delegates from each hamlet to oversee proposals to become a priority for village development for 6 years. Then, to determine development priorities, it is done by ranking those assessed by the community together by looking at the impact, fulfillment of basic rights, and the influence of the programs proposed by the village community.