Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan konsumen pada sektor perdagangan melalui sistem elektronik merupakan salah satu hal yang fundamental. Pelaksanaan kegiatan pokok usaha perdagangan tersebut pastinya akan menghasilkan interaksi yang menimbulkan atau berpotensi memunculkan berbagai isu yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak konsumen selaku pembeli. Salah satu ketentuan yang ada di dalam kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik adalah penetapan ketentuan mengenai syarat dan ketentuan. Peran peraturan pelaksana dalam mengatur dan mengawasi syarat dan ketentuan terutama terhadap syarat dan ketentuan biaya layanan ditujukan untuk melakukan implementasi secara maksimal terhadap peraturan utama supaya dapat ditetapkan secara penuh dan spesifik. Peraturan pelaksana yang mengatur sektor perdagangan melalui sistem elektronik dirasa kurang lengkap dan kurang spesifik dalam mengimplementasikan ketentuan mengenai perlindungan konsumen. Terdapat peraturan lainnya yang dirasa lebih lengkap dan spesifik serta serupa dengan sektor perdagangan melalui sistem elektronik, dalam hal ini adalah ketentuan sektor jasa pembayaran dan jasa keuangan yang memiliki skema dalam melakukan implementasi sebagai amanat dari undang-undang mengenai perlindungan konsumen secara keseluruhan. Adanya metode perubahan ketentuan berupa persetujuan aktif dan pasif dimiliki oleh ketentuan sektor jasa pembayaran dan jasa keuangan, dinilai lebih efektif untuk mengimplementasikan nilai-nilai perlindungan konsumen serta tidak mengganggu kepentingan-kepentingan bisnis lainnya.

---

Consumer protection in the trade sector through electronic systems is one of the fundamental aspects. The implementation of core trading activities will inevitably generate interactions that may give rise to various issues, potentially violating consumer rights as buyers. One provision within electronic trading activities is the establishment of terms and conditions. The role of implementing regulations in governing and supervising terms and conditions, particularly regarding service fees, aims to ensure maximum compliance with the main regulations, enabling them to be fully and specifically implemented. The implementing regulations governing the electronic trading sector are deemed incomplete and insufficiently specific in implementing consumer protection provisions. There are other regulations that are considered more comprehensive, specific, and similar to the electronic trading sector, such as provisions in the payment services and financial services sectors, which have schemes for implementing consumer protection as mandated by consumer protection laws as a whole. The method of changing provisions through active and passive consent, possessed by the payment services and financial services sectors, is considered more effective in implementing consumer protection values while not disrupting other business interests."

"ABSTRAKPada era perkembangan komputer khususaya dalam teknologi informasi, internet merupakan sebuah fenomena tersendiri dengan sifatnya yang fleksibel, mudah dipakai dan relatif murah. Internet telah menjadi suatu perangkat teknologi informasi yang dapat menjangkau pengguna internet di seluruh dunia.Globalisasi yang melanda dunia membuat kompetisi pads bidang bisnis semakin ketat, Ini mendorong kalangan bisnis untuk mencari berbagai terobosan untuk memperkuat daya saing terhadap yang lain. Internet adalah salah satu wahana alternatif dan merupakan suatu pasar bisnis berskala besar yang sedang dan terus berkembang. Hal ini membuat pars kalangan bisnis untuk melakukan suatu perdagangan atau transaksi melalui inter-net, atau yang disebut dengan perdagangan elekronik.Dalam Skripsi ini akan dijelankan mengenai cara melakukan perdagangan atau transaksi bisnis melalui internet, yaitu dengan mengimplementasikan program aplikasi Net.Commerce yang merupakan salah sate produk dari IBM untuk mewujudkan suatu perdagangan elektronik berbasis internet dengan mendirikan toko elektronik. Sistem perdagangan tersebut dibuat dan uji cobs dilakukan di perusahaan PT.USI JAYA / IBM melalui jaringannya yang ada.Pada Skripsi ini akan dibahas mengenai aplikasi Net.Commerce itu sendiri dan beberapa tahapan proses. Diantaranya adalah yang pertama yaitu proses instaiasi, lalu dilanjutkan dengan proses penggunaan dan implementasi, yang terakhir adalah mengenai cara pembuatan toko dengan uji coba melakukan perdagangan elektronik melalui internet yang menggunakan sistem Net.Commerce. Perangkat keras yang digunakan adalah RISC System/6000 sebagai server, dan ThinkPad sebagai client, sedangkan perangkat iunaknya berupa internet browser seperti Netscape Navigator 3.0 dan sistem dari Net.Commerce yang mengandung IBM DB2 Versi 2.I.2 atau diatasnya dan IBM Internet Connection Secure Server (ICSS) Versi 4.1.1. Dan sistem operasi yang dipergunakan adalah AIX 4. I.5.Setelah sistem dapat dijalankan, maka proses perdagangan melalui internet, yaitu dengan mengunjungi sites sebagai toko elcktronik yang menawarkan berbagai produknya dan melakukan pembelian atas produk tersebut dapat terlaksana."

"ABSTRAKPengaturan penyelesaian sengketa secara daring (online dispute resolution-ODR) sudah diterapkan di beberapa negara, namun Indonesia belum memiliki pengaturan tersebut. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tentang penyelesaian sengketa secara daring (ODR) di Cina, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Secara khusus, skripsi ini menjelaskan mengenai tinjauan umum electronic commerce (e-commerce), keterlibatan UMKM sebagai pelaku usaha dalam e- commerce, mekanisme jual-beli dalam e-commerce menurut UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, pengaturan e-commerce di Indonesia, alasan-alasan Indonesia memerlukan penyelesaian sengketa secara online, dan ketentuan yang perlu diatur Indonesia apabila Indonesia akan membentuk pengaturan penyelesaikan sengketa secara daring (ODR). Berdasarkan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan, skripsi ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memiliki pengaturan tentang penyelesaian sengketa secara daring (ODR). Skripsi ini menyarankan agar Pemerintah Indonesia harus membentuk pengaturan yang secara khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa secara daring (ODR).

---

ABSTRACTOnline dispute resolution regulations have been implemented in several countries but Indonesia does not yet have such regulations. This thesis discusses online dispute resolution (ODR) regulations in China, the United States, and the European Union. In particular, this thesis describes an overview of electronic commerce (e- commerce), the involvement of MSMEs in e-commerce, the mechanism of buying and selling in e-commerce according to the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, e-commerce regulations in Indonesia, reasons Indonesia needs an online dispute resolution regulation, and what provisions need to be regulated by Indonesia if Indonesia will establish an online dispute resolution(ODR) regulation. Based on normative juridical research, using a comparative approach, this thesis concludes that Indonesia needs to have an arrangement on online dispute resolution (ODR). This thesis suggests that the Indonesian Government must create regulation that specifically regulate online dispute resolution (ODR)."

"Seringkali di masa yang serba dinamis sekarang manusia perlu meminimalkan yang seharusnya dilakukan. Hal tersebut terjadi karena dimungkinnya menghilangkan batas-batas fisik seperti berbelanja. Sebelum adanya internet manusia jika menginginkan sesuatu mereka perlu datang ke toko yang menyediakan komoditas yang diinginkannya. Tetapi setelah adanya internet batas antara penjual dan pembeli dapat dihilangkan sehingga pembeli tidak perlu datang ke toko secara langsung. Namun, dengan adanya Perdagangan Elektronik menimbulkan masalah baru yaitu besarnya risiko ketika berbelanja atau berjualan di Perdagangan Elektronik. Risiko tersebut antara lain pada pembeli, komoditas, penjual, dan bahkan sistem Perdagangan Elektronik itu sendiri. Dengan demikian dari itu Perdagangan Elektronik perlu memecahkan masalah demikian dengan cara membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli, penjual dan Perdagangan Elektronik, dan pembeli dan Perdagangan Elektronik. Strategi yang digunakan dalam tujuan membangun kepercayaan, Perdagangan Elektronik melakukannya dengan cara memperlihatkan bentuk kesaksian dari orang-orang yang pernah bertemu secara langsung dengan komoditas terkait. Tetapi sebagai konsumen, manusia tidak dapat serta merta larut dalam permainan pemasaran yang terjadi di media atau secara langsung. Perlu adanya sikap kritis dalam menerima kesaksian dari seseorang dalam upaya mendapatkan pembenaran dari apa yang dijelaskan bukan hanya omong kosong yang menimbulkan risiko berbelanja di Perdagangan Elektronik.

---

Often in today's dynamic times, humans need to minimize what they should do. This happens because it is possible to eliminate physical boundaries such as shopping. Before the internet, humans wanted something they needed to come to a store that provided the commodity they wanted. But after the internet the boundaries between sellers and buyers can be expanded so that buyers do not have to come to the store in person. However, the existence of Electronic Commerce creates a new problem, namely the magnitude of the risk when shopping or selling in Electronic Trading. These risks include buyers, commodities, sellers, and even the Electronic Commerce system itself. Therefore, Electronic Commerce needs to solve such problems by building trust between sellers and buyers, sellers and Electronic Commerce, and buyers and Electronic Commerce. The strategy used for the purpose of building trust, Electronic Commerce does this by showing the form of testimonies from people who have met directly with the related commodity. But as consumers, humans can not necessarily get involved in the marketing game that occurs in the media or in person. There needs to be a critical attitude in receiving testimony from someone in an effort to get justification for what is explained not just nonsense that poses the risk of shopping in Electronic Commerce."

"Dalam era digital yang semakin berkembang, khususnya setelah pandemi, penggunaan platform e-commerce untuk berbelanja online meningkat pesat di Indonesia, dengan tren live streaming shopping menjadi salah satu inovasi terbaru yang menarik perhatian konsumen. Namun, meskipun popularitasnya meningkat, kegiatan berbelanja melalui live streaming di e-commerce Indonesia sering menghadapi berbagai masalah yang mengganggu kepercayaan konsumen yang merupakan salah satu elemen kunci dalam membentuk niat pembelian dan keterlibatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan konsumen dan perilaku pembelian aktual di live streaming ecommerce. Teori socio-technical dan teori trust transfer digunakan untuk mengidentifikasi hubungan faktor social enabler dan technical enabler terhadap kepercayaan konsumen dan perilaku pembelian aktual. Penelitian ini dilakukan dengan 785 responden yang dianalisis menggunakan PLS-SEM, dan dilanjutkan dengan wawancara kualitatif dengan 30 responden yang dianalisis melalui content analysis untuk mendukung hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor social enabler, yaitu active control, two-way communication, dan synchronicity, serta faktor technical enabler seperti visibility affordance dan guidance shopping affordance, terbukti meningkatkan kepercayaan terhadap platform, streamer, dan produk. Aspek technical enabler lainnya, yaitu metavoicing affordance, tidak berpengaruh signifikan terhadap trust in streamer. Kepercayaan pada streamer juga terbukti mempengaruhi kepercayaan pada produk, sesuai dengan teori trust transfer. Niat pembelian dalam live streaming juga terbukti dipengaruhi oleh consumer trust dan kemudian berpengaruh terhadap actual purchase. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyedia layanan live streaming, terkhusus pihak pengembangnya, mengenai aspek live streaming apa saja yang berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan dan perilaku pembelian konsumen.

---

In the rapidly evolving digital era, particularly following the pandemic, the use of ecommerce platforms for online shopping has increased in Indonesia, with the trend of live streaming shopping emerging as one of the latest innovations capturing consumer attention. However, despite its growing popularity, live streaming shopping in Indonesian e-commerce frequently encounters various issues that undermine consumer trust—one of the key elements in shaping purchase intentions and consumer engagement. This study aims to identify the factors influencing consumer trust and actual purchasing behavior in live streaming ecommerce. Socio-technical theory and trust transfer theory are employed to identify the relationships between social enablers and technical enablers and their impact on consumer trust and actual purchasing behavior. The research involved 785 respondents analyzed using PLS-SEM, followed by qualitative interviews with 30 respondents analyzed through content analysis to support the findings. The results indicate that social enablers, such as active control, two-way communication, and synchronicity, as well as technical enablers like visibility affordance and guidance shopping affordance, significantly enhance trust in the platform, streamer, and product. Another technical enabler aspect, metavoicing affordance, does not have a significant effect on trust in streamer. Trust in the streamer also influences trust in the product, in line with trust transfer theory. Purchase intentions in live streaming are shown to be affected by consumer trust, which subsequently impacts actual purchases. These findings are expected to provide valuable insights for live streaming service providers and developers regarding the aspects of live streaming that influence consumer trust and purchasing behavior"

"Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia sudah seharusnya dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam rangka memperkecil kehilangan potensi penerimaan negara dan juga untuk menciptakan netralitas antara kegiatan perdagangan konvensional dan perdagangan PMSE atau yang lebih dikenal dengan e-commerce. Sejauh ini Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi PPN atas kegiatan PMSE, khususnya terkait PMSE atas jasa oleh pelaku di luar negeri. Pemerintah terlihat fokus terhadap pemungutan PPN kepada pedangang PMSE luar negeri. Peraturan PPN atas PMSE di dalam negeri yang telah dicabut tidak diterbitkan kembali dengan alasan peraturan PPN yang berlaku umum daapt diterapkan dalam PMSE. Hal ini tidak menciptakan netralitas antara pengusaha konvensional dengan e-commerce dalam negeri. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlakuan pemajakan atas kegiatan e-commerce khususnya untuk PPN ditinjau dari netralitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma postpositivist. Hasil penelitian ini pemenuhan netralitas dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu antara kegiatan PMSE dengan pedagang konvensional dalam negeri dan antara kegiatan PMSE dalam negeri dengan PMSE luar negeri. Dikarenakan belum adanya implementasi atas pemungutan PPN PMSE platform e-commerce dalam negeri menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda antara pedagang konvensional dengan e-commerce dalam negeri. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari netralitas belum tercapai meskipun telah ada upaya dari pemerintah untuk mencapai netralitas.

---

Taxes on e-commerce activities in Indonesia should be levied to minimize the potential loss of state revenue and create equality between conventional trading activities and e-commerce. So far, the government has issued several regulations regarding the taxation of PMSE activities, especially on the VAT aspect. With these regulations, the government seems to be too focused on collecting taxes for foreign PMSE traders, so it does not create a level playing field between conventional entrepreneurs and domestic e-commerce. So far, the government has issued several regulations regarding the taxation of PMSE activities, especially on the VAT aspect. The purpose this article is to analyze how the VAT treatment of e-commerce activities is viewed neutrality principle. This study uses a quantitative approach with postpositivist paradigm. Based on the results of this study, the fulfillment of neutrality can be seen from two perspectives, namely, between PMSE activities and conventional domestic traders and between domestic PMSE activities and foreign PMSE. Due to the absence of implementation of the PMSE VAT collection on domestic e-commerce platforms, there is a different treatment between conventional traders and domestic e-commerce. So based on this it can be said that the goal of neutrality has not been achieved even though there have been efforts from the government to achieve neutrality."

"ABSTRAKDengan perkembangan teknologi informasi msaat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang bisnis yang baru di mana transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik. sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum seperti misalnya melakukan jual beli. Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan. Adapun maraknya transaksi elektronik tersebut bernama e commerce. Dikarenakan transaksi tersebut tidak mempertemukan atau memperlihatkan para pihak ssat melakukan kesepakatan, maka dipertanyakan legalitas dari perjanjian yang mereka sepakati dan pembuktian pada saat salah satu pihak melakukan wanprestasi serta hukum mana yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut."

"Penulisan ini membahas mengenai wanprestasi dalam kontrak jual beli secara elektronik dengan melakukan studi perbandingan antara Indonesia dengan Inggris, yang disertai dengan perbandingan situs komersial Lazada.co.id di Indonesia dan Asos.co.uk di Inggris. Perkembangan penggunaan internet untuk melakukan jual beli secara elektronik yang semakin pesat di Indonesia belum diiringi dengan pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai jual beli secara elektronik, khususnya dalam hal terjadinya wanprestasi dalam jual beli secara elektronik. Untuk itu, perlu dilakukan perbandingan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara konvensional maupun elektronik menurut sistem hukum di Inggris, dan juga pengaturan mengenai hak pengembalian barang dan hak pengembalian uang dalam hal terjadinya wanprestasi dalam jual beli secara elektronik di Inggris. Skripsi ini juga disertai dengan perbandingan mengenai penerapan peraturan yang berlaku di masing-masing negara dalam situs komersial ang dimilikinya. Perbandingan dengan Inggris ini bertujuan untuk dapat menjadi gambaran bagi Indonesia dalam pembentukan peraturan yang mengatur tentang wanprestasi dalam jual beli secara elektronik.

---

The focus of this study is about breach of electronic contract in Indonesia in comparison with The United Kingdom, including the comparison of Lazada.co.id?s commercial site in Indonesia and Asos.co.uk?s commercial site in The United Kingdom. The rapid growth of internet usage for online selling in Indonesia is not yet accommodate with the regulations about online selling, especially about breach of electronic contract. Therefore, a comparative study is needed to learn about the regulations for breach of electronic sales contract according to The United Kingdom?s law system and the regulations of the right to return of goods and the right to have a refund in case of breach of electronic contract. This study is also explain about the comparison of the applications of the regulations in both countries on both commercial site. This comparison is aimed to give example for Indonesia in establishing the regulation for breach of electronic contract."

"Beberapa tahun terakhir, perdagangan elektronik menjadi suatu fenomena untuk kepentingan pemerintah, bisnis, dan peneliti. pemerintah untuk menggiatkan ekonomi digital sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari peran kedl dan menengah dalam mengadopsi perdagangan elektronik. Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan gambaran secara rmengenai penelitian adopsi e-commerce oleh pelaku UKM di Indonesia dengan cara tinjauan literatur terstruktur. Berdasarkan uran literatur antara tahun 2011 - 2016 yang menghasilkan sebanyak 13 publikasi dengan kata kunci spesifik, yaitu usaha kecil enengah bidang perdagangan elektronik di Indonesia (dalam bahasa Inggris), ditemukan berbagai pengetahuan dan wilayah studi nyakdibahas sejauh ini. Dengan memberikan potensi studi, maka diharapkan dapat membantu menjawab isu terkini dalam topik ecommerce oleh UKM di Indonesia, sehingga kebutuhan data yang belum tersedia dapat digali pada kesempatan riset lain."