Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Metode pendanaan terorisme di Indonesia semakin berkembang menjadi lebih kompleks dan variatif seiring dengan kemajuan zaman. Awalnya, metode yang digunakan bersifat konservatif seperti penggunaan kurir tunai dan melibatkan badan amal. Namun, saat ini teroris telah memanfaatkan kemajuan teknologi keuangan, khususnya dalam ranah perbankan digital. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis strategi lembaga perbankan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah transaksi pendanaan terorisme di Indonesia. Fokus penelitian juga mencakup pemahaman tentang upaya perbankan dalam mendukung pencegahan pendanaan terorisme secara keseluruhan, terutama dalam konteks era digitalisasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan case-oriented analysis, yang bertujuan untuk memahami satu atau beberapa kasus secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan melibatkan wawancara dengan pihak terkait, seperti AVP AML Development Supervision dan Manager AML Development Supervision dari Compliance Division PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, serta Koordinator Substansi Kelompok Legislasi dari Direktorat Hukum dan Regulasi PT. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perbankan sangat signifikan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah transaksi pendanaan terorisme. Bank menggunakan sistem analisis risiko dan pemantauan transaksi secara real-time untuk mendeteksi pola keuangan yang mencurigakan atau anomali yang dapat terkait dengan aktivitas terorisme. Untuk pencegahan pendanaan terorisme, perbankan mengimplementasikan regulasi dan standar internasional seperti Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML). Perbankan juga terlibat dalam kerjasama dengan lembaga pemerintah, seperti PPATK, melalui pembentukan Public Private Partnership (PPP). Selain itu, kerjasama dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan US OPDAT dengan menyelenggarakan pelatihan bagi Pihak Jasa Keuangan (PJK) terkait Anti-Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pembiayaan Proliferasi Senjata Massal (PPSPM). ......Terrorism financing methods in Indonesia continue to grow increasingly in a complex and varied manner. From initially using conservative methods such as cash couriers, charities, they are now starting to take advantage of advances in financial technology, such as through banking in the era of digitalization. Thus, this research aims to understand and analyze banking institutions in identifying, reporting and preventing terrorist financing transactions, understanding and analyzing the role of banking in supporting efforts to prevent terrorism financing as a whole, as well as analyzing the role of banking in preventing terrorist financing in the context of the digitalization era. The analysis in this research was carried out using case-oriented analysis, namely an analysis method that aims to understand one or several cases in detail and in depth. The research method used is a case study, namely the role of banking in preventing terrorism financing in Indonesia. Research data was obtained by way of interviews with AVP AML Development Supervision, Compliance Division, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Manager of AML Development Supervision, Compliance Division, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Substance Coordinator of the Legislation Group of the Legal and Regulatory Directorate of Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK). The results of this research show that the role of banks in identifying, reporting and preventing terrorism financing transactions is in identifying suspicious transactions by banks using risk analysis systems and real- time transaction monitoring to detect unusual patterns or financial anomalies that could be related to terrorist activities. To prevent terrorism financing, banks use international regulations and standards such as KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering). Banks also collaborate with government institutions in efforts to prevent terrorism funding in the digital era, such as in addition to collaborating with PPATK in establishing PPP (Public Private Partnership) and collaborating with OJK, US OPDAT by holding training for PJK regarding AML CFT and PPSPM.

Abstrak :
The prominent development of information technology within the banking sector has forced banks to adapt and implement new technology within their banking services. The increased accessibility of digital technology and the internet has made technology become a daily part of people's lives. Through digital banking services and digital payment systems, banks can provide a seamless and easy approach for customers in conducting their financial activities. The customer entrusts the bank in maintaining the confidentiality of their information because the bank collects, use, and store their information. Thus, the financial privacy aspect of digital banks has become an issue that cannot be overlooked. Financial privacy in the modern era has been integrated with data privacy as the information that banks obtained from the customer is stored in a digital medium. Furthermore, the method in which banks obtained and use such information is done in a digital format, such as data collection, data analysis, and data usage. Banks have an obligation to guarantee that the information collected, used, and stored by them is secure and kept private. The thesis will look at how digital banks development ensures data protection privacy and the threats of digital banks regarding data protection and financial privacy. The approach of the thesis will use the normative juridical approach. The research has resulted in findings regarding existing laws, principles, and digital systems that exist to ensure data protection in a digital bank. The risks that are presented in digital banks are a multitude of factors ranging from the bad practice of consumer protection, flawed regulations, and banks being undermined by data breach and hackers. The Author has provided a suggestion in implementing existing laws should adhere to the General Data Protection Regulation's principles in Indonesia, and embedding data protection in technology and services that is revolved around data privacy. ......Perkembangan teknologi informasi yang menonjol di sektor perbankan memaksa bank untuk beradaptasi dan menerapkan teknologi baru dalam layanan perbankannya. Meningkatnya aksesibilitas dalam teknologi digital dan internet telah mengakibatkan teknologi digital dan internet sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui layanan perbankan digital dan sistem pembayaran digital, bank dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat untuk nasabah dalam melakukan aktivitas keuangannya. Nasabah mempercayakan bank untuk menjaga kerahasiaan informasinya karena bank mengumpulkan, menggunakan, dan menyimpan informasi mereka Dengan demikian, aspek privasi keuangan bank digital telah menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Privasi keuangan di era modern telah terintegrasi dengan privasi data karena informasi yang diperoleh bank dari nasabah disimpan dalam media digital. Selanjutnya, cara bank memperoleh dan menggunakan informasi tersebut dilakukan dalam format digital seperti pengumpulan data, analisis data, dan penggunaan data. Bank memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan, digunakan, dan disimpan olehnya aman dan terjaga sifat kerahasiaannya. Skripsi ini akan melihat bagaimana perkembangan bank digital memastikan privasi perlindungan data. Kemudian, skripsi ini melihat mengenai ancaman bank digital terkait perlindungan data dan kerahasiaan bank dan ancaman bank digital terkait dengan perlindungan data dan kerahasiaan bank. Pendekatan skripsi akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Riset dari skripsi telah menghasilkan temuan mengenai hukum, prinsip, dan sistem digital yang ada untuk memastikan bahwa perlindungan data di bank digital tetap terjaga. Risiko yang dihadirkan di bank digital adalah banyak faktor mulai dari praktik perlindungan konsumen yang buruk, regulasi atau peraturan yang tidak memadai, dan bank yang menderita dari pelanggaran data dan peretas. Penulis telah memberikan saran dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada harus mematuhi prinsip dan gagasan General Data Protection Regulation di Indonesia, serta menanamkan perlindungan data dalam teknologi dan pelayanan yang berkisar pada privasi data.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan bank terhadap regulasi sistem keamanan dana nasabah dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia dan menganalisis pertanggungjawaban bank terhadap keamanan dana nasabah dalam konteks layanan. Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital ditetapkan dalam berbagai regulasi, baik di tingkat Undang-Undang yang bersifat umum maupun di tingkat peraturan pemerintah dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas perbankan yang lebih bersifat teknis. Meskipun UU Perbankan tidak secara eksplisit mengatur mengenai layanan berbasis digital, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa aturan-aturan tersebut dibuat pada masa di mana teknologi informasi dan penggunaan media elektronik. Permasalahan dalam tesis ini membahas mengenai Bagaimana Kepatuhan Bank atas regulasi sistem keamanan dana nasabah pada Layanan Perbankan Digital di Indonesia dan Bagaimana Pertanggungjawaban bank atas sistem keamanan dana nasabah pada Layanan Perbankan Digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diimplementasikan dengan baik, tantangan tetap ada dalam mengatasi kejahatan siber. Diperlukan penyempurnaan regulasi yang lebih rinci untuk mengantisipasi dan menanggapi jenis-jenis kejahatan siber yang berkembang. Kesimpulannya, peran regulator dan bank perlu diperkuat untuk memastikan sistem keamanan dana nasabah pada Layanan Perbankan Digital dapat efektif mengatasi ancaman kejahatan siber ......This research aims to evaluate banks' compliance with regulations on customer fund security systems in Digital Banking Services in Indonesia and analyze banks' accountability for customer fund security within this service context. The implementation of Digital Banking Services is governed by various regulations, both at the level of general laws and at the level of government regulations and provisions issued by banking supervisory authorities with a more technical nature. Although the Banking Law does not explicitly regulate digital-based services, this is due to the fact that these rules were created at a time when information technology and the use of electronic media were emerging. The issues discussed in this thesis revolve around how banks comply with regulations on customer fund security systems in Digital Banking Services in Indonesia and how banks are accountable for customer fund security within Digital Banking Services. This research uses normative research methods. The results of this study indicate that despite well-implemented regulations, challenges still exist in combating cybercrime. Detailed regulatory improvements are needed to anticipate and respond to emerging types of cybercrime. In conclusion, the roles of regulators and banks need to be strengthened to ensure the effectiveness of customer fund security systems in Digital Banking Services against cyber threats.

Abstrak :
Penelitian ini membahas faktor-faktor dalam user experience yang mempengaruhi brand loyalty pengguna aplikasi layanan perbankan digital Jenius. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui survei kepada 65 responden pengguna layanan perbankan digital Jenius. Hasil penelitian membuktikan bahwa usability, affect, dan user value terbukti berpengaruh positif terhadap brand loyalty pengguna layanan perbankan digital Jenius. Namun, hanya dimensi user value yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty Jenius. Sementara itu, dimensi usability dan affect tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand loyalty. ......This study discusses the effect of user experience factors toward brand loyalty of Jenius digital banking users by using a quantitative approach. Data was collected through a survey of 65 respondents who used Jenius digital banking. The results of the study show that usability, affect, and user value have positive effect on the brand loyalty of Jenius digital banking users. However, the only dimension that has a positive and significant impact on Jenius brand loyalty is user value. Meanwhile, neither usability nor affect has a significant effect on brand loyalty.

Abstrak :
Bank sangat berperan penting dalam melaksanakan pembangunan perekonomian nasional. Peranan tersebut tercermin melalui penyaluran kredit kepada UMKM yang dilakukan oleh bank, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Namun, hal tersebut saja tidak cukup, bank juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat seiring perkembangan teknologi di era digital ini. Maka dengan demikian, bank berupaya untuk memberikan kemudahan akses pembiayan dengan mengadakan pemberian kredit secara digital kepada masyarakat. Skripsi ini mengkaji mengenai pengaturan terkait prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital, serta mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital pada Bank X kepada UMKM. Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penilitian doktrinal. Hasil dari penilitan ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital memiliki landasan hukum yakni Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 20A UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengenai kewajiban bagi bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha, serta Pasal 5 POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum mengenai kewajiban Bank dalam melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon nasabah. Dalam menyalurkan kredit, Bank X telah mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dengan melakukan Customer Due Deligence terhadap nasabah atau calon nasabah. Akan tetapi, peneliti memiliki saran untuk Bank X agar dapat melakukan seluruh rangkaian pemberian kredit dari awal hingga akhir secara digital, dalam rangka memudahkan akses pembiayaan UMKM. ......Banks play a crucial role in national economic development. This role is reflected in their distribution of credit to SMEs, conducted with a focus on prudence. However, this alone is not sufficient, banks must also adapt to societal needs amidst the technological advancements of the digital era. Therefore, banks strive to enhance financing accessibility by providing digital credit services to the public. This thesis examines the regulation of prudential principles in digital banking credit provision, specifically how Bank X implements these principles for SMEs. The thesis employs a doctrinal research method. The findings highlight that the application of prudential principles in digital banking credit is legally grounded in Article 2, Article 8, and Article 20A of Law Number 7 of 1992 on Banking, as lastly amended by Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, which mandates banks to apply prudence principles, including risk management, in their operations. Furthermore, Article 5 of Regulation Number 21 of 2023 on Digital Services by Commercial Banks outlines banks' obligations in identifying and verifying prospective customers. In credit distribution, Bank X has implemented prudential principles by conducting Customer Due Diligence on customers or prospective clients. Nonetheless, the researcher advises Bank X to digitalize the entire credit process from start to finish to facilitate SME financing access.

Abstrak :
Penggunaan Teknologi Informasi dalam kegiatan perbankan selain meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan, namun juga meningkatkan risiko yang dapat merugikan Bank dan nasabah. Salah satu penyebab atas timbulnya risiko tersebut adalah terdapatya masalah keamanan dan keberlangsungan sistem yang dapat mengganggu kegiatan usaha dan merugikan nasabah. Dengan latar belakang tersebut, pokok permasalahan pada penelitian ini antara lain bagaimanakah pengaturan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum penyedia layanan perbankan digital, serta bagaimanakah kesesuaian penerapan manajemen risiko penggunaan teknologi pada Bank X dengan pengaturan terkait. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaturan terkait dengan manajemen risiko teknologi informasi oleh Bank Umum penyedia Layanan Perbankan Digital terdapat dalam POJK Nomor 38/POJK.03/2016, SEOJK Nomor 21/POJK.03/2016, dan POJK Nomor 12/POJK.03/2018. Penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang dilakukan Bank X secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun terdapat hal yang perlu ditingkatkan yaitu terkait kepatuhannya dalam penempatan sistem elektronik pada pusat data serta penerapan manajemen risiko teknologi infomasi terhadap aspek risiko lain selain risiko operasional. Saran yang diberikan penulis yang pertama ditujukan kepada Bank X yaitu untuk meningkatkan kepatuhan terkait dengan penempatan sistem elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di Indonesia serta untuk lebih memerhatikan penerapan manajemen risiko teknologi informasi dalam aspek risiko lain selain risiko operasional. Sedangkan saran yang ditujukan pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk meningkatkan pengawasan penerapan manajemen risiko teknologi informasi khususnya kepatuhan terkait penempatan sistem elektronik pada pusat data dan/ atau pusat pemulihan bencana di Indonesia. ...... The use of Information Technology in banking activities not only increase the efficiency and quality of bank services but also increases the risk that can inflict a financial loss to the bank and its customers. One of the causes of this risk is a system failure or other security problems that can disrupt the bank`s activities and harm customers. With this background, the main problems in this study are how the risk management arrangements in the use of information technology by commercial banks that provides digital banking services, and how the suitability of the application of risk management for the use of technology that used by Bank X with related arrangements. The research method used is descriptive analytics with juridical-normative research. The results of the study carried out that the regulations related to information technology risk management that provide digital banking services are found in POJK Number 38/POJK.03/2016 and SEOJK Number 21/POJK.03/2016, and POJK Number 12/POJK.03/2018. The application of information technology risk management carried out by Bank X, in general has been in accordance with the provisions of existing information technology risk management, but there are a number of things that need to be improved, which are related to their compliance in the placement of electronic systems at the data center, as well as the more comprehensive application of information technology risk management not only to operational risk. The recommendations that given by the author is specifically addressed to Bank X which are to improve the compliance with the placement of electronic systems in the Data Center and/or Disaster Recovery Center in Indonesia and to pay more attention to the application of information technology risk management in other aspects of risk besides operational risk. The second recommendation is addressed to Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia which is to improve the supervision of the implementation of information technology risk management, especially compliance with the placement of electronic systems in data centers and/or disaster recovery centers in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRACT
In todays era all sectors are greatly influenced by technology, starting from the manufacturing sector to the health and banking sector. The development of technology creates efficiency that benefits the society. For example in the banking sector, new products have been invented as a result, such as Bit coin, Internet Banking, Financial Technology and digital banking. . Digital banking has made customers more independent and therefore there are challenges on how to regulate banking in particular with regard to the prudential principle and customer due diligence CDD and how to implement it in digital banking. By using research method of literature study with secondary data and descriptive typhologhy, based on the this research has made a conclusion on the materials with regard to the relevant regulations in relation to the prudential principles in customer due diligence in digital banking as well as provide the report on the implementation in digital banking product.

---

ABSTRAK
Era saat ini sangat dipengaruhi oleh Teknologi, mulai dari sektor pabrik hingga sektor kesehatan dan perbankan. berkembangnya teknologi ini menghasilkan efisiensi yang membawa banyak manfaat di masyarakat. Seperti pada sektor perbankan, produk-produk baru mulai bermunculan,seperti; Bit coin, Internet Banking, Finansial Teknologi dan perbankan digital. Di perbankan digital nasabah melakukan aktivitas secara mandiri disini Tantangan baru timbul pada peraturan-peraturan perbankan terutama dalam prinsip kehati-hatian dan uji tuntas pelanggan dan implementasinya dalam perbankan digital. Dengan menggunakan metode penilitian diantaranya studi kepustakaan dengan mencari data sekunder yang terdiri dari sumber primer dan sekunder dan dimana kesimpulan penelitian ini telah menyimpulkan materi-materi tentang peraturan yang berlaku terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam uji tuntas nasabah CDD serta penerapan peraturannya di produk perbankan digital.

Abstrak :
Bank X telah meluncurkan produk digital yaitu Produk Digital Y berfokus pada penyediaan pinjaman multiguna kepada debitur, khususnya UMKM. Namun demikian, pelaksanaan produk digital ini dapat menimbulkan risiko keamanan, risiko operasional, dan lainnya bagi Bank dan debiturnya. Pokok permasalahan adalah 1) apa saja peraturan dan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pemberian kredit melalui layanan perbankan digital oleh bank umum kepada UMKM di Indonesia? dan 2) bagaimana kesesuian pelaksanaan pemberian kredit kepada UMKM di Bank X melalui Produk Digital Y dengan peraturan dan ketentuan perbankan di Indonesia? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan adalah 1) pengaturan mengenai pemberian kredit melalui layanan perbankan digital untuk UMKM setara dengan pengaturan tentang pemberian kredit secara konvensional sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan PBI No. 14/22/PBI/2012 sebagaimana diubah dengan PBI No. 17/12/PBI/2015 dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, kewajiban pemberian pinjaman produktif kepada UMKM, program APU-PPT, manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, implementasi layanan perbankan digital, dan lain sebagainya; 2) Bank X telah menerapkan kewajiban penyediaan kredit dan manajemen risiko dalam penilaian kredit yang menyeluruh terhadap debitur UMKM berdasarkan teknologi informasi yang disampaikan oleh calon debitur. Rekomendasi penulis adalah agar Bank X menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik pada Digital Product Y dan agar OJK mengeluarkan pedoman mengenai pemberian kredit tanpa anggunan melalui layanan perbankan digital.

---

Bank X has enforced digital product namely Digital Product Y that focuses on providing multipurpose loans to debtors, specifically MSMEs. Nevertheless, the operation of this digital product may give rise to security risks, operational risk and others to the Bank and its debtors. Research questions are 1) what are the applicable laws and regulations in regard to credit provision to MSMEs through digital banking services by commercial banks in Indonesia? and 2) how is the compatibility in the implementation of credit provision to MSMEs in Bank X through Digital Product Y with banking laws and regulations in Indonesia? Form of research is juridical-normative and analytical descriptive research typology. The conclusions are 1) the regulation on credit provision through digital banking service to MSMEs is equivalent to the regulation on credit provision in conventional way as governed in Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 and PBI No. 14/22/PBI/2012 as amended by PBI No. 17/12/PBI/2015 by implementing prudential principle, obligation of extending productive loans to MSMEs, APU-PPT programs, risk management in the use of information technology, digital banking service, and others; 2) Bank X has implemented obligation of credit provision and risk management in extensive credit assessment of MSME debtors based on information technology that submitted by debtors. Author’s recommendations are for Bank X to implement use of digital signature upon Digital Product Y and for OJK to banking policy in on provision of unsecured loan through digital banking service.

Abstrak :
Disrupsi teknologi yang semakin pesat berdampak pada kehidupan sehari-hari melalui transformasi dan digitalisasi setiap lini industri, tak terkecuali industi perbankan. Potensi untuk lebih meningkatkan industri ini telah didukung baik dalam persiapan sistem teknologi maupun sumber daya manusianya. Masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan adanya layanan berbasis digital yang menjadi alat untuk mendukung mereka, lebih dari 50% masyarakat Indonesia adalah pengguna smartphone. Penelitian ini lebih spesifik meneliti masyarakat muslim di wilayah Jabodetabek, karena adanya potensi besar bagi perbankan digital untuk bisa lebih fokus menyasar pasar masyarakat muslim. Perlu halnya untuk memaksimalisasi potensi yang telah ada, dengan saling memahami karakteristik dan kebutuhan antara pengguna layanan dan pemberi layanan, yang dalam hal ini adalah masyarakat dan Intitusi Perbankan. Sehingga penelitian ini lebih fokus membahas faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk menggunakan layanan perbankan digital. Kerangka konseptual dikembangkan melalui tinjauan literatur terdahulu, dengan menggunakan model Technology Acceptance Model (TAM) yang diperluas. Data dikumpulkan dari 242 responden muslim yang berdomisili di wilayah Jabodetabek, dan telah memiliki akun pada aplikasi perbankan digital. Analisis yang digunakan dengan pendekatan SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi kegunaan dan kenyamanan penggunaaan adalah faktor yang paling berpengaruh positif pada niat untuk menggunakan perbankan digital. Namun, persepsi resiko, kepercayaan, persepsi kemudahan penggunaan, tidak menunjukan hubungan yang positif melalui mediasi sikap. Kemudian sikap dan tingkat ketakwaan menunjukan signifikansi negatifterhadap niat untuk menggunakan perbankan digital. Studi ini juga dilakukan dengan metode wawancara sebagai bahan lanjutan penelitian terhadap variabel religiusitas, yang menunjukan bahwa adanya minat responden memiliki keinginan untuk menggunakan perbankan digital syariah. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada perusahaan perbankan atau Intitusi terkait yang terlibat dalam proses pengembangan layanan perbankan digital di Indonesia, khususnya untuk mengetahui determinan yang mempengaruhi niat menggunakan perbankan digital. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang masih dapat diteliti lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya. ......Rapid technological disruption has an impact on everyday life through the transformation and digitization of every line of industry, including the banking industry. The potential to further improve this industry has been supported both in the preparation of the technology system and in its human resources. Indonesian people are familiar with digital-based services that are a tool to support them, more than 50% of Indonesians are smartphone users. This research is more specific in examining the Muslim community in the Jabodetabek area, because there is great potential for digital banking to be able to focus more on targeting the Muslim community market. It is necessary to maximize the existing potential, by understanding the characteristics and needs of service users and service providers, which in this case are the community and banking institutions. So this study focuses more on discussing the factors that influence the intention to use digital banking services. The conceptual framework was developed through a review of the previous literature, using an extended Technology Acceptance Model (TAM). Data was collected from 242 Muslim respondents who live in the Greater Jakarta area, and already have an account on a digital banking application. The analysis used is the SEM-PLS approach. The results showed that perceived usefulness and convenience of use were the most positive factors on the intention to use digital banking. However, perceived risk, trust, perceived ease of use, did not show a positive relationship through attitude mediation. Then the attitude and level of religioisity showed a negative significance to the intention to use digital banking. This study was also conducted using the interview method as a follow-up material for research on the religiosity variable, which shows that there is an interest in respondents who have a desire to use Islamic digital banking. This research can provide insight to banking companies or related institutions involved in the process of developing digital banking services in Indonesia, in particular to determine the determinants that affect the intention to use digital banking. This study has limitations that can still be investigated further in future research.

Abstrak :
Perkembangan era digital mendorong sektor perbankan agar turut berpartisipasi dalam memperluas cakupan layanannya. Dalam hal ini tentunya tidak hanya dampak positif, namun dampak negatif turut timbul bagi bank penyelenggara dan nasabah pengguna sebagai akibat dari layanan perbankan digital yang makin meluas. Bahkan, saat ini perilaku menyimpang yang menyalahgunakan layanan perbankan digital sering terjadi dan mudah sekali ditemukan terutama pada saat bertransaksi menggunakan kartu kredit dalam platform digital seperti e-commerce. Oleh sebab itu, skripsi ini akan membahas mengenai dibutuhkannya sistem keamanan yang layak dan mampu memberikan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam penggunaannya. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan bahan kepustakan seperti bahan hukum primer dan sekunder. POJK tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital mengatur bahwasannya bank wajib menerapkan paling sedikit two factor authentication untuk verifikasi transaksi keuangan pada layanan transaksional. Kode OTP adalah metode yang umum digunakan sebagai bentuk lapisan keamanan dengan kode unik yang dikirimkan kepada nomor telepon terdaftar milik nasabah dan hanya berlaku dalam waktu yang singkat, digunakan dalam rangka memverifikasi bahwa transaksi yang hendak dilakukan memang benar dilakukan oleh nasabah pemilik kartu. Tidak jarang ditemukan bahwa pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan kode OTP. Cara-cara yang ditempuh mulai dari meminta sendiri kode OTP kepada nasabah yang bersangkutan sampai berusaha menguasai identitas dari nasabah secara utuh. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa masih diperlukan sistem keamanan yang mumpuni diiringi dengan edukasi dan literasi secara berkelanjutan kepada nasabah terkait kerahasiaan kode OTP yang harus dijaga serta potensi risiko terhadap produk dan/atau layanan perbankan digital. ......The development of the digital era encourages banking sector to participate in expanding the scope of its services. In this case, there are not only positive impacts, but also negative impacts for the operating bank and customers as a result of increasingly widespread digital banking services. In fact, nowadays deviant behavior that misuses digital banking services often occurs and is easy to find, especially when transacting using credit cards on digital platforms such as e-commerce. Therefore, this thesis will discuss a proper security system that is needed and have to be able to provide protection for the parties involved. The research method in this thesis is juridical-normative with a qualitative approach and uses library materials such as primary and secondary legal materials. OJK Regulations on the Implementation of Digital Banking Services stipulates that the operating bank is required to implement at least two factor authentication for verification of financial transactions in transactional services. OTP Code is a method that commonly used as a form of security layer with unique code that is sent to the customer's registered phone number and is valid for a short time period, used to verify that the transaction is done by the customer who owns the card. It is easy to find that there are people who intentionally misuse the OTP code. Usually, it starts from asking the customer for the OTP code themselves to trying to master the identity of the customer. In the end, it could be concluded that a capable security system is still needed accompanied by education and literacy to customers regarding the confidentiality of the OTP code that must be maintained as well as the potential risks to digital banking products and/or services.