Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis mengenai pengaturan dan implementasi layanan upaya berhenti merokok di Indonesia dan Inggris. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan model deskriptif. Prevalensi merokok di Indonesia sendiri terdapat sekitar 70,2 juta orang berdasarkan informasi Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia Report 2021. Tujuh puluh delapan persen diantaranya telah mengetahui peringatan kesehatan yang terdapat pada bungkus rokok dan sejak 2011 hingga 2021 terdapat peningkatan kesadaran perokok untuk berhenti merokok. Namun, dalam praktiknya diperlukan program yang dapat membantu perokok untuk berhenti mengkonsumsi rokok. Program ini dinamakan layanan upaya berhenti merokok. Program ini berjalan berdasarkan tingkat kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap bahaya dari merokok. Apabila layanan ini dibandingkan antara Indonesia dan Inggris, Inggris sudah lebih lama memiliki pengaturan terkait layanan ini dibandingkan dengan Indonesia. Layanan upaya berhenti merokok di Inggris juga memiliki berbagai opsi layanan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pasien atau klien yang ingin berhenti merokok, seperti pemberian terapi pengganti nikotin, obat resep dari dokter, dan rokok elektrik. Walau rokok elektrik tidak dapat ditanggung oleh pemerintah Inggris, tetapi pemerintah Inggris telah memberikan pengaturan terkait standarisasi rokok elektrik agar dapat digunakan sebagai upaya berhenti merokok. Hal ini berbeda dengan pemerintah Indonesia yang hanya memberikan layanan konseling berhenti merokok saja, walau sudah ada pengaturan lebih lanjut terkait intervensi farmakologi (terapi dengan obat yang diresepkan oleh dokter), tetapi belum ada pelaksanaannya. Tentunya ini menjadi salah satu kelemahan layanan upaya berhenti merokok yang ada di Indonesia. Hal yang menjadi kelemahan Indonesia dalam layanan ini tentunya diperoleh berdasarkan layanan yang dipraktikkan oleh Inggris sejak lama, sehingga perlu bagi Indonesia untuk mengoptimalisasi layanan upaya berhenti merokok dan membantu mengurangi konsumsi rokok.

---

This paper analyzes the regulation and implementation of smoking cessation services in Indonesia and the United Kingdom. This paper is structured using a doctrinal research method with an analytical descriptive model that uses qualitative data analysis. The prevalence of smoking in Indonesia is estimated at 70.2 million people based on information from the Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia Report 2021. Seventy-eight percent of them are aware of the health warnings on cigarette packs and from 2011 to 2021 there has been an increase in smokers' awareness to quit smoking. However, in today's practice, programs are needed that can help smokers to stop consuming cigarettes. This program is known as the Smoking Cessation Service. The program is based on the awareness of the government and the public about the dangers of smoking. When comparing this service between Indonesia and the UK, the UK has been regulating this service for longer than Indonesia. Smoking cessation services in the UK also have various service options that can be chosen according to the needs of the patient or client who wants to quit smoking, such as the provision of nicotine replacement therapy, prescription drugs from a doctor, and e-cigarettes. Although e-cigarettes are not covered by the UK government, the UK government has provided regulations for the standardization of e-cigarettes so that they can be used as a smoking cessation measure. This is different from the Indonesian government, which only provides smoking cessation counseling services, although there are other regulations related to pharmacological interventions (therapy with medications prescribed by a doctor), but there is no implementation. This is certainly one of the weaknesses of smoking cessation services in Indonesia. Indonesia's weakness in this service is based on the services practiced by the UK for a long time, so it is necessary for Indonesia to optimize smoking cessation services and help reduce cigarette consumption."

"Hingga tahun 2020, upaya untuk memperoleh ganti rugi para Investor atas kerugian yang dialami karena terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dapat ditempuh melalui gugatan perdata. Namun diakhir 2020, OJK mengeluarkan aturan mengenai disgorgement dan disgorgement fund yaitu Peraturan OJK Nomor 65/POJK.04/2020 guna memberikan aksi remedial dan langkah perlindungan bagi investor melalui pemberian dana kompensasi atas kerugian yang dideritanya. Penelitian ini akan meninjau mekanisme dan aturan mengenai disgorgement dan disgorgement yang diterbitkan oleh OJK, guna memastikan potensi keberhasilan dari upaya tersebut. Dalam skripsi ini, Penulis telah menganalisis peraturan terkait dengan peraturan di Amerika Serikat. Penulis juga telah menganalisis kasus di pasar modal Amerika Serikat yang diberikan penetapan disgorgement dan melakukan disgorgement fund. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan data yang diperoleh dari kepustakaan melalui studi dokumen dan wawancara dengan terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan disgorgement dan disgorgement fund di Indonesia dapat mempermudah investor yang mengalami kerugian di pasar modal untuk memperoleh dana kompensasi, namun penetapan disgorgement tanpa adanya bunga dapat berpotensi tidak terpenuhinya efek jera bagi pelaku. Disamping itu, pengaturan di Indonesia yang mengadopsi dari Amerika Serikat belum memasukkan secara jelas mekanisme dan unsur-unsur besaran penetapan disgorgement sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus agar dapat diterbitkan peraturan tambahan lainnya.

---

Until 2020, actions to obtain compensation of investors for losses suffered due to violations of laws and regulations can be taken through civil lawsuits. At the end of 2020, OJK issued regulations of disgorgement and disgorgement funds, namely POJK Number 65/POJK.04/2020 to provide the remedial actions and as protect action for investors through the provision of compensation funds for the losses suffered. This research will review the methods and rules regarding disgorgement and disgorgement fund issued by OJK to ensure the potential success of these rules. In this thesis, the Author has compared the regulations related to the regulations in the United States. The Author has also analyzed the case in the United States capital market which was given a disgorgement and disgorgement fund. This research was conducted with a juridical-normative research method with data obtained from the literature through document studies and interviews with OJK. The results of the study show that the regulation of disgorgement and disgorgement funds in Indonesia can protect the investor and help the investor to get the compensation funds or disgorgement funds. However, the provision of disgorgement without interest has potential not fulfill a deterrent effect for the respondent. In addition, the regulation in Indonesia that adopted from the United States has not clearly included the mechanism and elements of the amount of disgorgement, so this need special attention for additional regulations that will be issued. "

"Skripsi ini merupakan suatu hasil penelitian bersifat normatif yuridis (kepustakaan) dengan melakukan suatu perbandingan hukum bersifat Perbandingan Hukum Modern Khusus yang meliputi perbandingan Hukum Terapan (Applied Comparative Law). Latar belakang penulisan penelitian ini adalah terdapatnya suatu temuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan keterbatasan-keterbatasan (untuk mengajukan hak gugat, keberatan dan lain-lain termasuk melaksanakan Gugatan Derivatif) dalam hal pengaturan mengenai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas akibat suatu Aksi Korporasi maupun keputusan tertentu yang berlindung dibalik legalitas keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana keberlakukannya banyak dipengaruhi oleh Kepentingan Pemegang Saham Mayoritas. Sedangkan sebagai suatu perbandingan atas Pengaturan di Perundangan lain, yaitu pengaturan dalam UU Korporasi Australia 2001. Penelitian ini menemukan aspek-aspek tertentu dalam UU Korporasi Australia tersebut, yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagai manfaat hukum, bagi Pemegang Saham Minoritas, meliputi Pengaturan terhadap Pemegang Saham Minoritas yang memiliki dan mengatur batasan-batasan yang lebih luas dalam hal mengakomodir kepentingan Pemegang Saham Minoritas untuk mengajukan gugatan, permohonan atau tindakan lain demi mencapai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas atas Aksi Korporasi atau Keputusan Perseroan yang bersentuhan dan memiliki dampak bagi kepentingan Pemegang Saham Minoritas.

---

This undergraduate thesis is prepared on a literature based (legal normative) research with a comparative study characterized as a Applied Comparative Law. The background of the writings of this research, is based on the findings within the Law No. 40 year 2007 about Limited Liability Company related to its limitations (to file a legal suit, appeal and others, including to undertake Derivative Action) regarding the regulation about the Protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions or other corporate decisions which was taken under the previllege and the legality of the General Meetings, where its validity and process has been recognized to be influenced by the interest of the Majority Shareholders. Whilst as a comparison of other Regulation within different Act, that is the regulating provisions within the Australian Corporations Act 2001.

This research found that there are certain aspects in Australian Corporations Act 2001, that can provide sense of justice and legal consistency (as the benefit of the Law itself) for Minority Shareholders, covering the regulations regarding Minority Shareholders which regulates more extentive boundaries in terms of accomodating the interest of the Minority Shareholders in order for them to file a legal suit, an appeal or other actions which can be classified as an action to achieve a comprehensive protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions which may interact and have certain effects towards the interest of the Minority Shareholders."