Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 34 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Elvina Tri Astuti
Tinjauan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 43 tahun 2008 sebagai ketentuan anti penghindaran pajak
" Peraturan mengenai penggunaan nilai buku kegiatan merger yang dikeluarkan pemerintah dalam KMK 422/KMK.04/1998 jo. SE-23/PJ.42/1999, selama ini masih memberikan celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Pemerintah berupaya untuk meminimalisasi kegiatan penghindaran pajak tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 43 tahun 2008 mengenai penggunaan nilai buku pada proses penggabungan usaha. Peraturan ini diyakini sebagai ketentuan anti penghindaran pajak dengan mengedepankan syarat tujuan usaha ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mahesha Daru Mardhika
Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 02/permen-kp/2015 sebagaimana pelaksana undang-undang nomor 31 tahun 2004 berdasarkan rekomendasi ombudsman nomor 06/rek/0201.2015/pbp-24/vi/2015 = Regulation of the minister of marine affairs and fisheries number 02 permen kp 2015 as implementing regulation of law number 31 of 2014 pursuant to ombudsman recommendation number 06 rek 0201 2015 pbp 24 vi 2015 / Mahesha Daru Mardhika
" ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang bentuk Maladministrasi dalam Implementasi Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Berdasarkan Rekomendasi Ombudsman Nomor 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. Peraturan ini dinilai melampaui kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, karena dianggap melampaui ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan ini dalam proses penerbitan dianggap menyimpang dari prosedur karena tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan ... "
2016
T45766
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Mertania Lestari
Re-engineering tarif cost based interkoneksi domestik dan strategi implementasinya dalam era kompetisi pada PT Telkom = Re-engineering cost-based interconnection rates of domestic and implementation strategy in the era of competition at PT Telkom
" Pemerintah dalam rangka mendorong tumbuhnya industri telekomunikasi di Indonesia, telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan telekomunikasi dari yang sebelumnya bersifat monopoli menjadi mengarah kepada iklim kompetisi yang fair dan sehat, melalui restrukturisasi di sektor telekomunikasi berdasarkan Undang- Undang nomor 36 tahun1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 serta Keputusan Menteri nomor 21 tahun 2001 mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri nomor 28 tahun 2004, dengan demikian sehingga dimungkinkannya hubungan yang tidak lagi sebatas ... "
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2010
T 27608
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yuliana Ancelina K. Wimbit
Dinamika Pembentukan Peraturan Menteri pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo = The Dynamic of Ministerial Regulation Establishment in Joko Widodo’s Reign
" Peraturan Menteri menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki jumlah peraturan terbanyak dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya. Terhadap banyaknya Peraturan Menteri yang dibentuk, Presiden Jokowi dalam salah satu program kebijakannya menekankan reformasi regulasi di Indonesia. Pembentukan Peraturan Menteri hanya dapat dilakukan berdasarkan pendelegasian oleh peraturan perundang-undangan diatasnya dan selaras dengan visi misi dan kebijakan yang diberikan Presiden. Skripsi ini akan membahas mengenai dinamika pembentukan Peraturan Menteri pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, masih banyak Peraturan Menteri ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Intan Devita Rosmalia
Pencabutan ijin usaha PT. X bermodal asing terkait dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi
" Tesis ini membahas mengenai ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi yang berdampak pada pencabutan ijin usaha bagi PT X selaku penanam modal asing. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksploratoris. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah, khususnya Menteri Komunikasi dan Informatika harus lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan, memperhatikan dan mempelajari dengan seksama terlebih dahulu ketentuan-ketentuan terkait dengan kebijakan yang akan dibuatnya; diperlukan koordinasi ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27960
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Irma Indriani
Pengembangan sistem informasi pekerjaan pemeliharaan dan perawatan komponen elektrikal berbasis peraturan menteri pekerjaan umum nomor 24 tahun 2008 pada bangunan gedung hijau negara = Development of information system for maintenance of electrical components based on regulation of the minister of public works number 24 of 2008 in state green building / Irma Indriani
" ABSTRAK
Pekerjaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung hijau negara adalah serangkaian pekerjaan yang terstruktur, rumit dan kompleks. Pemeliharaan dan perawatan komponen suatu gedung dapat mendukung tercapainya persyaratan keandalan bangunan gedung, yaitu keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan pedoman dalam bentuk sistem informasi untuk pekerjaan pemeliharaan dan perawatan komponen elektrikal bangunan gedung hijau negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan studi kasus pengembangan sistem informasi. Hasil penelitian ini adalah suatu sistem informasi berbentuk web yang berisi pedoman untuk ... "
2019
T55192
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dzikry Gaosul Ashfiya
Urgensi membatasi eksistensi peraturan menteri sebagai upaya penataan regulasi di Indonesia = Urgency to limit the existence of ministerial regulations as the regulatory arrangement effort in Indonesia
" Sebagai upaya penataan regulasi di Indonesia, eksistensi Peraturan Menteri seharusnya dibatasi. Hal ini disebabkan, persentuhan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan wewenang pemerintahan yang melekat pada kedudukan Menteri, merefleksikan kebebasan dan ketidakterbatasan penerbitan Peraturan Menteri. Pada muaranya, disharmonisasi dan pertentangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak dapat dihindari. Terlebih, realita hyper regulasi lingkup eksekutif semakin memperlihatkan bahwa Peraturan Menteri adalah yang paling berkontribusi. Sebagai upaya pembatasannya, penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, konseptual dan kasus ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syahira Ridma Adani
Implementasi peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut, terhadap penyelundupan barang penumpang dari luar daerah pabean = Implementation on minister of finance regulation number 203/PMK.04/2017 concerning provisions on export and import of goods carried by passengers and crew of transport facilities, against passengers goods smuggling from outside the customs area
" Impor dan ekspor merupakan kegiatan memasukkan dan mengeluarkan barang melalui daerah pabean dengan melintasi batas-batas antar negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah instansi yang bertanggungjawab untuk melakukan fungsi pelayanan dan pengawasan atas kegiatan ekspor dan impor tersebut, atau biasa disebut dengan kegiatan lalu lintas barang, atau kegiatan kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dalam ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Doeghell Adjie Pamungkas
Analisis efektivitas restitusi pajak melalui pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dalam upaya meningkatkan kemudahan berbisnis pada kantor pelayanan pajak wajib = Analysis of the effectiveness of tax restitution through return of tax advantages in an effort to increase business ease on large tax office 2
" Penelitian ini meneliti tentang efektivitas restitusi pajak pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 39/PMK.03/2018. Kebijakan ini dikeluarkan seiring dengan perintah presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia. Peningkatan kemudahan berbisnis memang terjadi di tahun 2018 namun pada tahun 2019 peringkat tersebut mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas restitusi pajak pengembalian pendahuluan dan melihat faktor pendukung dan penghambat proses pengembalian pendahuluan. melihat Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutabarat, Herman Fasiona
Intervensi Kementerian Perhubungan melalui peraturan Menteri Perhubungan no.108 tahun 2017 terhadap taksi berbasis online sebagai pelaku usaha mikro terkait dengan undang-undang persaingan usaha = Intervention of the Ministry of Tranportation through the regulation of the minister of transportation no. 108 of 2017 on online taxes as micro business activities related to business competition law
" ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai intervensi Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan No.108 Tahun 2017 terhadap taksi berbasis online sebagai pelaku usaha mikro terkait dengan Undang-Undang persaingan usaha. Penelitian Ini adalah penelitian hukum dimana suatu penelitan hukum tentu bersifat normatif, dengan mengunakan pendekatan Undang-Undang sehingga penelitian ini menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum terutama sehubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.108 Tahun 2017 tentang Peyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ... "
2019
T52651
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>