Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelaku usaha mengadakan undian berhadiah untuk menarik minat konsumen dalam rangka penjualan barang atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1954 jo. Permensos RI Nomor 14A/HUK/2006, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial dan melibatkan beberapa pejabat instansi terkait antara lain Notaris. Peran Notaris penting mengingat wewenangnya untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu pelaksanaan undian berhadiah serta membuat berita acara pengundian yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu, pihak yang memenangkan undian diwajibkan membayar pajak undian sebesar 25%. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PP No 132 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Undian Berhadiah.

---

For the purpose of increasing their sales or services, businesses organize prize lottery draws to attract more customer interests. In accordance to State Statute number 22 year 1954 jo. Permensos RI number 14A/HUK/2006, to carry out draws, businesses are required to submit requests to the Minister of Social Affairs and to involve several related officers, including a Notary. The involvement of Notaries in draws is important, considering their authorities to officially monitor and decide the validity of the draw as well as to publish official report, which will be the strongest and the most perfect authentic act. Moreover, the party that wins the draw is obliged to pay the Lottery Tax of 25%. This is in accordance with regulations set on State Regulation number 132 year 2000 regarding Income Tax on Prize Lottery.

Abstrak :
Peraturan Bapepam LK (Lembaga Keuangan) Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu adalah peraturan yang amat penting terkait dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Karena melalui peraturan ini, setiap kali perusahaan atau direksi ingin melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan maka ia harus meminta persetujuan dari pemegang saham independen atau minoritas melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Independen. Sejak diluncurkan pertamakali pada tahun 1996, peraturan ini telah mengalami empat kali revisi yaitu pada tahun 1997, 2000, 2008 dan 2009. Dari empat kali revisi tersebut perubahan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2008 sehingga dalam analisa peraturan ini, pembahasan dibagi atas dua periode yaitu sebelum tahun 2008 dan sesudah tahun 2008. Adapun poin utama perbedaannya adalah pada pengaturan transaksi afiliasi. Sebelum tahun 2008, transaksi ini tidak diatur atau tidak eksis di Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tahun 1996, 1997 dan 2000. Namun pada tahun 2008 dan 2009, transaksi afiliasi masuk dalam salah satu aturan dalam peraturan tersebut. Pengaturan tersendiri terhadap transaksi afiliasi di satu sisi memberi kelonggaran kepada perusahaan untuk melakukan transaksi seoptimal mungkin tanpa direpotkan untuk meminta persetujuan pemegang saham independen atau minoritas. Namun di sisi lain beresiko terhadap perlindungan hak-hak pemegang saham independen atau minoritas melalui RUPS Independen. ......Bapepam LK Regulations (Financial Institutions) Number IX.E.1 concerning Conflict of Interest Transaction is a very important rule relating to the protection of minority shareholders. Because through this rule, whenever a company or the directors want to do transactions that contains a conflict of interest then he should seek approval from independent shareholders or minority through the General Meeting of Shareholders (GMS) Independent. Since its first launch in 1996, this rule has been revised four times that in 1997, 2000, 2008 and 2009. Of the four times the revision of the most significant change occurred in 2008 so that the analysis of this rule, the discussion is divided into two periods before 2008 and after 2008. The main points of difference is on arrangements affiliate transactions. Prior to 2008, these transactions are not regulated or non-existent in Regulation No. IX.E.1 1996, 1997 and 2000. However, in 2008 and 2009, affiliate transactions entered in one of the rules in these regulations. Separate arrangements to affiliate transactions on the one hand giving concessions to companies to make transactions as optimal as possible without bothered to ask for approval of independent shareholders or minority. But on the other side of risk to the protection of the rights of minority shareholders independently or through GMS Independent.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang mekanisme penambahan modal pada perseroan terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas serta bentuk perlindungan hukum dan/atau hak bagi pemegang saham yang tidak setuju dan dirugikan atas terjadinya perubahan modal perseroan. Selain itu, untuk mengetahui peran notaris dalam pelaksanaan penambahan modal serta tanggung jawab notaris apabila terdapat pemegang saham yang merasa dirugikan atas penambahan modal yang tertuang di dalam akta notaris. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti terhadap asas-asas baik tertulis ataupun tidak tertulis. Adapun yang menjadi kerangka teori sebagai pisau analisis ialah teori Director's Primacy dan prinsip good corporate governance (GCG). Pelaksanaan penambahan modal Perseroan sebagai aksi korporasi merupakan kebijakan Perseroan yang dirumuskan oleh Direksi, yang mana wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selain itu, penambahan modal melalui penerbitan saham baru (rights issue) harus ditawarkan kepada seluruh pemegang saham atau biasa dikenal dengan pre-emptive right. Dalam hal terdapat pemegang saham yang tidak setuju dan merasa dirugikan atas keputusan RUPS mengenai penambahan modal, maka sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas pemegang saham berhak untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Penentuan harga wajar dilakukan oleh penilai independen. Dalam penambahan modal perseroan, notaris berperan membuat akta baik dalam bentuk Berita Acara RUPS yang termasuk akta relaas dan/atau akta Pernyataan Keputusan Rapat yang termasuk akta partij serta melakukan tindakan administrasi lainnya sampai dengan terbitnya persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Notaris bertanggungjawab atas aspek formal akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris

---

ABSTRACT
This thesis discusses the role of notaries in increasing the capital in the limited liability company as well as a form of protection for the shareholders who suffered losses as a result of General Meeting of Shareholders on changes to the articles of association relating to the implementation of the capital increase through the issuance of new shares. The type of research that the author use in this study is a normative legal research, it means that the research is only done by examining the principles either written of unwritten. The theories premised for this thesis is director's primacy doctrine and good corporate governance. The implementation to increase capital to the limited liability company refers to a Limited Liability Company Act that requires to get approval from the General Meeting of Shareholders, where Board shall determine and make policy on how the capital increase sholud be executed according to interest of company. Rights issue shall be followed with Preemptive Rights to all shareholders. As protection for shareholder who is economically harmed by the resolution of capital increase, pursuant to Article 62 of Company Act they mayt request the company to repurchase their shares through buyback mechanism or the company must ensure that these shares will be sold and purchased to third party based on fair value from independent appraiser. In capital increase, the notary plays a role in documenting the deed of General Shareholders Meeting and perform other administrative actions up to issuance of approval from the Ministry of Justice. Notary is responsible to ensure formal aspects of deed pursuant to Law of Notary.

Abstrak :
Dalam setiap rumah susun terdapat bagian-bagian yang merupakan hak milik bersama, yaitu bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Pengelolaan dan penggunaan bagian - bagian yang merupakan milik bersama harus diatur dan dilakukan oleh suatu organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dilakukan dengan akta pendirian dan anggaran dasar rumah tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Dimana terdapat hubungan erat dengan Notaris sebagai Pejabat Umum. Peranan Notaris itu sendiri dapat dilihat di beberapa peraturan yang mengatur mengenai Perhimpunan Penghuni Rumah Susun diantaranya PP nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, Keputusan Menteri perumahan rakyat Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15/Permen/M/2007 Tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik. Ketidakjelasan peraturan -peraturan tersebut dalam mengatur peranan Notaris sehingga dapat berpotensi salah penafsiran dan benturan kewenangan antara Notaris dan Pemerintah. ......In each apartment there are parts that are common property, namely the common, shared objects and common land. Management and use of parts - parts that belong together must be arranged and conducted by an organization that is authorized and responsibilities namely Flats Residents Association. Flats Residents Association formation is done by deed and articles of household Flats Residents Association. Where there is a close relationship with the Notary Public Officer. The role of Notary itself can be seen in some of the rules that govern the Flats Residents Association that is PP nomor 4 Tahun 1988 of Flats, Decree of the Minister of public housingt Number 06/KPTS/BKP4N/1995 Guidelines for Preparation of Deed of Incorporation, Articles of Association and Bylaws Flats Residents Association and Regulation of the Minister of Public Housingn number 15/Permen/M/2007 About Governance Establishment Simple Tenant Association Owned Flats. Obscurity that role in regulating Notaries so that it can potentially incorrect interpretation and conflicts of authority between the Notary and the Government.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan bagi para pegawai negeri, berusaha menyediakan perumahan bagi para pegawai negeri. Rumah negara yang dapat dimiliki/dibeli oleh pegawai negeri dengan cara menyewa beli hanyalah Rumah negara golongan III. Setelah harga yang disepakati dalam perjanjian sewa beli tersebut telah dilunasi, maka beralihlah hak kebendaan atas Rumah tersebut dan pemegang Surat Izin Penempatan dapat pula memohonkan pendaftaran hak atas tanahnya kepada Kantor Pertanahan maupun mengalihkan hak prioritas atas tanahnya kepada pihak ketiga. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah, Bagaimanakah peranan notaris dalam proses peralihan Rumah Negara golongan III kepada pihak ketiga? Apakah akibatnya apabila dalam melakukan peranannya terhadap pengalihan Rumah Negara golongan III, ternyata notaris menyimpang dari ketentuan peraturan jabatan notaris? Apakah akibat dan perlindungan hukumnya bagi pihak ketiga apabila notaris dalam melakukan perannya tidak sesuai dengan peraturan jabatan notaris? Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum sebagai penelitian hukum yang normatif, memakai studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data, sedangkan studi dokumen tersebut menggunakan bahan hukum primer dan skunder. Kemudian setelah dilakukan analisa, kesimpulan dalam penelitian menyatakan bahwa notaris sangatlah berperan dalam pengalihan Rumah negara golongan III kepada pihak ketiga. Karena akta yang dibuatnya adalah otentik yang mana kekuatan pembuktiannya sempurna sehingga memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak. Namun dalam melaksanakan jabatannya itu, notaris haruslah melaksanakan jabatnnya itu sesuai dengan UUJN dan nilai moral jabatan notaris. Agar dapat menghindari kesalahan yang mungkin dilakukan notaris dalam melaksanakan peranannya dalam pengalihan rumah negara golongan III, sebaiknya pemerintah bekerja sama dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia serta untuk memberikan penyuluhan kepada notaris mengenai prosses pengalihan rumah negara golongan III. Disamping itu bagi para notaris sebaiknya memperkaya ilmu pengetahuannya mengenai proses pengalihan rumah negara golongan III serta selalu menerapkan UUJN dan Nilai moral jabatan notaris dalam prakteknya, agar dalam melaksanakan peranannya khususnya dalam proses pengalihan rumah negara golongan III, notaris tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan berbagai pihak.

---

ABSTRACT
The government, in order to actualize prosperity for civil servant, it attempts to provide the housing for the civil servant. The state house which can be owned/purchased by the civil servant by way of hiring-buying only for the state house of class III. After the price is agreed in the buy-lease agreement is settled, then the property right for the house shall shift thereto and the Occupying Permit Holder may also apply a registration for the right to its land to the Land Affairs Office or transfer the priority right for its land to the third party. The main problem in this thesis is on how the notary?s role in transfer process of the State House of class III to the third party? What is the consequence in his/her role when the notary deviates the provision of notarial regulation in transferring the state house of class III? What is the consequence and legal protection for the third party if the notary in his/her role does not correspond to the notarial regulation? In this research is used a research method in the bibliography of legal research known as normative legal research that uses document study or bibliography study as a data collection tool, whereas the document study uses primary and secondary legal material. After an analysis is conducted, it is summarized that the notary plays role in transferring the state house of class III to the third party. Since the deed is drawn up authentically in which its proving power is perfect so that it guarantees law certainty in his/her capacity. The notary must execute his/her position in accordance with UUJN [Law on Notarial Position] and moral value of the notary position. In order to avoid any mistake performed by the notary in carrying out his/her role in transferring the state house of class III, the government should cooperate with Indonesian Notary Association to give counseling to the notaries regarding transfer process for the state house of class III. In addition, the notaries should enrich their knowledge on the transfer process for the state house of class III and keep applying UUJN and moral value of the notary position in their practices so that in performing their roles particularly in the transfer process of the state house of class III, the notary will not make any mistake which may harm to various parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai peran notaris dalam pembuatan isi dan akta kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian. Akta Kesepakatan Bersama (Perjanjian) Pra Perceraian berisi mengenai Hak Asuh atas anak dan Pembagian Harta Gono-Gini, akan tetapi hal tersebut tidaklah mutlak. Notaris memiliki secara kewajiban moral dan professional untuk memberikan penyuluhan hukum terkait isi dari aktanya tersebut. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 perlu di amandemen karena sudah tidak mengakomodir kepentingan masyarakat; Perlunya dibuat sebuah Memory of Understanding (MoU) antara Pemerintah (diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), Ikatan Notaris Indonesia, dan Mahkamah Agung sebagai peraturan pelaksana sementara, menunggu peraturan perundang-undangan dibuat; Perlu adanya kesepahaman di kalangan Notaris terkait dengan bentuk, jenis akta, moralitas dan etik bagi Notaris yang membuat kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian ini.

---

ABSTRACT
The focus of this study is the roles of notary in the content creation and mutual consent (agreement) pre divorce deeds. The mutual consent (agreement) pre divorce deeds contains custody over children and the separation of family wealth or known as Gono-Gini, but it is not absolute. Notary has both a moral and professional obligation to provide legal counseling related to the contents of the deeds. This research is explanatory prescriptive. The researcher suggest that Indonesian matrimonial regulation Number: 1 year 1974 need to be amendment because it can’t accommodate the citizen stipulation; Memory of Understanding between The Government (represent by Ministry of Law and Human Rights), Indonesian Notary Organization, and The Supreme Court is needed as a transitory regulation; There is need to be an understanding in the Indonesian Notary Community regarding the outline, the type of the agreement, morality and ethical conduct of the notary that construct mutual consent (agreement) pre divorce.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas peranan Notaris dalam sistem pendaftaran fidusia secara elektronik dan tanggung jawab Notaris terhadap kerugian yang diderita oleh klien disebabkan adanya pembebanan fidusia ulang. Metode penelitian yang digunaka dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Dalam sistem pendaftaran fidusia secara elektronik Notaris berperan selaku kuasa dari pemohon untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang sebelumnya telah dilakukan pembebanan fidusia dengan akta Notaris, dan membantu masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pendaftaran fidusia untuk terciptanya kepastian hukum. Notaris tidak bertanggung jawab terhadap kerugin yang diderita oleh klien dalam pembebanan fidusia ulang sepanjang Notaris tidak mengetahui bahwa objek fidusia belum dan sedang tidak terdaftar sebagai jaminan fidusia dan telah melaksanakan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebaiknya pada tahap awal saat pendaftaan fidusia secara elektronik hendaknya sistem secara otomatis dapat melakukan penyaringan terhadap objek jaminan fidusia yang telah terdaftar sebagai objek jaminan fidusia. Pada saat pembuatan akta jaminan fidusia untuk mencegah Notaris tersangkut sengketa diantara para pihak hendaknya pemberi fidusia membuat surat pernyataan bahwa objek jaminan fidusia tidak sedan tedatar sebagai jaminan fidusia dan notaris dibebaskan dari tuntuan para pihak jika terjadi sengketa dikemudian hari diantara pihak.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the role of a notary in the electronic fiduciary registration system and the responsibility of the Notary regarding the loss suffered by the client due to the re fiduciary guarantee. The research method used in this thesis is normative juridical. In the electronic fiduciary registration system Notary acts as the proxy of the applicant to register fiduciary security which has previously been imposed fiduciary by notarial deed, and assist the public and government to register fiduciary for the creation of legal certainty. The Notary shall not be liable for any losses suffered by the client in the re fiduciary guarantee as long as the Notary does not know that the fiduciary object has not been and is not registered as a fiduciary guarantee and has performed his her position in accordance with the Notary Law. Preferably in the early stages of electronic fiduciary registration, the system should automatically screen against fiduciary security objects that have been registered as fiduciary security objects. At the time of the making of a fiduciary guarantee deed to prevent a Notary from being involved in a dispute between the parties the fiduciary may make a declaration that the fiduciary security object is not being registered as a fiduciary guarantee and the notary is exempt from the parties 39 claim in the event of a future dispute between the parties.

Abstrak :
Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang penanaman modal, setiap penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perseroan terbatas, pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas adalah notaris. Dengan demikian, notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Salah satu bidang usaha yang dapat dilakukan oleh perseroan terbatas penanaman modal asing adalah perdagangan besar. Pada dasarnya bidang usaha perdagangan besar adalah kegiatan menjual barang tidak secara langsung kepada konsumen akhir, tetapi kepada agen, distributor dan/atau pengecer (retailer), baru kemudian dijual kepada konsumen akhir. Jumlah kepemilikan asing pada perseroan terbatas penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar dibatasi oleh daftar negatif investasi yang berubah dari waktu ke waktu. Tesis ini akan membahas mengenai perseron-perseroan penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar. Kemudian tesis ini akan menganalisis apa saja peranan notaris dalam pendirian perseroan-perseroan tersebut, serta apa saja dampak keberlakuan daftar negatif investasi terhadap jumlah kepemilikan asing pada perseroan-perseroan tersebut. ......According to stipulation under the investment law, any foreign direct investment activity must be in the form of limited liability company. Further, pursuant to the company law, the public authority who is authorized to make deed of establishment of limited liability company is public notary. Therefore, public notary has significant role in the implementation of foreign direct investment in Indonesia. One of available line of business which may be engaged by foreign direct investment company is wholesale. Basically, wholesale business is activity of selling goods not directly to the end consumer, but to agent, distributor and/or retailer, then to the end consumer. The amount of foreign ownership in foreign direct investment company engaging in the line of business of wholesale is limited by negative list which is amended from time to time. This thesis will explain about foreign direct investment companies engaging in the wholesale business. Subsequently, this thesis will analyze the role of public notary in the establishment of the said companies, also the impact of negative list towards the amount of foreign ownership in the said companies.

Abstrak :
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004 telah menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dan sekaligus membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut harus dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat. Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa pokok permasalahan yaitu pelaksanaan dan eksistensi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 kaitannya dengan peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi pada masa yang akan datang dan hubungan antara Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini antara lain adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 ini akan tetap menunjukkan eksistensinya pada masa yang akan datang apabila para pendiri koperasi, pengurus koperasi, anggota koperasi, notaris pembuat akta koperasi, dan pejabat dinas koperasi tetap mempertahankan konsistensi pelaksanaannya dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/ IX/2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. ......Signing a memorandum of understanding (MoU) between the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia with the Indonesian Notaries Association (INI) on May 4, 2004 has issued a Decree of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 and simultaneously make changes in the procedure of establishment of cooperatives is the process of making the deed of establishment, amendment and other deeds relating to the cooperative as a legal entity then it should be done before Notary. It is intended to improve the quality of legal services to the community. From this background there are some fundamental problems of the implementation and the existence of Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 relation to the role of the notary in the deed of establishment of cooperatives in the future and Relationships between Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 with Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position and Law Number 25 Year 1992 on Cooperative. This research is a normative juridical research that is descriptive qualitative analytical methods. The results of this study among others are Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 will still show their existence in the future when the cooperative founder, cooperative management, cooperative member, notary of deed cooperative maker, and cooperative services officer still maintaining the consistency of its implementation and Decree of State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 not contrary to Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position and Law Number 25 Year 1992 on Cooperative.